Redaksi.co JAKARTA : Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional (Unas), Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menyerukan kepada seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik untuk menghormati mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/11), Yuddy menegaskan bahwa secara substansial, UUD 1945 memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menentukan pendampingnya, meskipun secara formal Presiden mengajukan dua nama untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada Presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun,” ujar mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tersebut.
Menurut Yuddy, dalam sistem presidensial, Presiden adalah pemegang tanggung jawab tertinggi pemerintahan di hadapan rakyat hingga akhir masa jabatan pada 2029. Oleh karena itu, ia menilai wajar jika Presiden memiliki preferensi tersendiri mengenai figur yang paling ia percayai untuk bekerja sama secara efektif.
Yuddy mengakui bahwa usulan nama dari partai politik, tokoh, maupun masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Namun, ia berharap MPR dapat menyelami kehendak Presiden saat proses pemilihan berlangsung guna menjaga soliditas pemerintahan.
“Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau,” kata mantan Duta Besar RI untuk Ukraina itu.
Menyoroti tantangan pemerintahan ke depan, Yuddy memaparkan sejumlah kriteria yang menurutnya relevan bagi sosok Wapres pengganti berdasarkan perspektif ekonomi politik:
Rekam Jejak Kepercayaan dan Loyalitas: Sosok pendamping Presiden dinilai perlu memiliki rekam jejak kerja sama jangka panjang yang teruji, sehingga tidak menambah beban atau kerumitan baru dalam tata kelola pemerintahan.
Kapasitas Komunikasi Lintas Kekuatan: Wapres diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan parlemen serta berbagai kelompok politik, termasuk pihak di luar koalisi, untuk meminimalkan hambatan kebijakan.
Pemahaman Ekonomi dan Anggaran: Di tengah tekanan ekonomi global, figur yang memahami kebijakan fiskal dan anggaran negara dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan pasar serta investor.
Kemampuan Resolusi Konflik: Yuddy menekankan pentingnya figur yang mengedepankan dialog untuk menurunkan “biaya transaksi politik“, sehingga energi pemerintahan tidak habis untuk mengelola konflik internal.
Bekerja Tanpa Mencari Sorotan: Dalam sistem presidensial, Wapres berfungsi menguatkan posisi Presiden dan tidak menjadi pusat kekuasaan kedua yang membangun panggung politik tersendiri.
Menutup pernyataannya, Yuddy mengingatkan agar proses pengisian kekosongan jabatan Wapres ini dapat berjalan dengan tenang dan cepat. Menurutnya, ketidakpastian politik yang berlarut-larut berisiko memengaruhi stabilitas ekonomi dan sentimen pasar.
“Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (ZUL)
