Redaksi.co MAMASA : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, menuai sorotan tajam. Ketua LSM KPK RI Provinsi Sulawesi Barat menilai sejumlah program desa sarat ketimpangan dan berpotensi menimbulkan dugaan penyelewengan anggaran.

Sorotan ini mencuat setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama sejumlah warga Desa Tadisi menyampaikan keluhan terkait hasil musyawarah desa. Menurut mereka, program yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah justru tidak terealisasi dalam bentuk kegiatan fisik di lapangan.

“Yang dimusyawarahkan tidak tampak dalam pelaksanaan. Tidak ada kegiatan fisik yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Ketua LSM KPK RI Sulbar, Simson, menegaskan bahwa keluhan warga merupakan sinyal serius yang tidak boleh diabaikan. Ia menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa.

“Jika masyarakat sendiri mempertanyakan hasil pembangunan, itu pertanda kuat pengelolaan Dana Desa tidak berjalan transparan dan patut diduga terjadi penyimpangan anggaran,” tegas Simson.

Ia merinci sejumlah pos anggaran APBDes 2025 yang menjadi perhatian publik, di antaranya:

Pengadaan bibit alpukat sebesar Rp133.000.000

Pengadaan hand traktor sebesar Rp210.000.000

Pengadaan bibit coklat sebesar Rp105.000.000

Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp190.000.000

Tak hanya soal anggaran, dugaan konflik kepentingan juga mencuat. Ketua BUMDes Desa Tadisi diketahui merupakan anak kandung Kepala Desa sendiri. Ironisnya, BUMDes tersebut diduga tidak berjalan secara normal. Bahkan, bangunan BUMDes disebut terbengkalai dan telah ditumbuhi rumput liar.

“Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa BUMDes hanya formalitas di atas kertas, sementara dana penyertaan modalnya patut dipertanyakan,” tambah Simson.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Desa Tadisi, Palullugan, melalui keterangan tertulisnya membantah adanya penyelewengan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah anggaran yang dipersoalkan telah dialihkan ke pembangunan fisik melalui mekanisme perubahan APBDes.

“Anggaran itu digeser di perubahan. Sudah tidak ada lagi anggaran bibit coklat. Masuk program baru dan dialihkan ke fisik,” tulis Palullugan.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kegelisahan warga. Publik kini menanti kejelasan lebih lanjut, termasuk transparansi dokumen perubahan APBDes serta realisasi fisik yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

Kasus ini pun membuka kembali perbincangan tentang pentingnya pengawasan Dana Desa agar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi ladang persoalan baru di tingkat desa. (ZUL)

PEGUNUNGAN ARFAK, Redaksi.co – Upaya TNI Angkatan Darat menghadirkan air bersih di wilayah terpencil kembali menunjukkan hasil nyata. Melalui program TNI AD Manunggal Air, pipanisasi dan pembangunan bak penampungan air bersih di Kampung Membey, Distrik Membey, Kabupaten Pegunungan Arfak, kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kampung Membey yang berada di lembah Pegunungan Arfak selama ini bergantung pada air hujan dan mata air pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menyikapi kondisi tersebut, Dandim 1812/Pegaf Letkol Inf Mohammad Isnaini menindaklanjuti program unggulan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan membangun sistem pipanisasi dari sumber mata air pegunungan serta bak penampungan air bersih bagi warga.

Program ini mendapat perhatian langsung dari Danrem 182/Jazira Onim Kolonel Inf Irwan Budiana, S.E., M.M., M.Han, yang turun meninjau progres pembangunan di Kampung Membey. Dalam kunjungannya, Danrem mengapresiasi kuatnya sinergi antara TNI, tokoh pemuda, dan pemerintah kampung dalam menyukseskan program tersebut.

“Yang saya tinjau hari ini ada lima titik bak penampungan air bersih. Satu bak sudah selesai dibangun, sementara pipanisasi telah mencapai panjang sekitar satu kilometer,” ujar Danrem.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pemuda Kampung Membey, Jhon Ailey, serta Kepala Kampung sekaligus Kepala Suku Distrik Membey, Bak Endy Ailey, yang secara aktif terlibat bersama prajurit TNI dalam pembangunan sarana air bersih tersebut.

“Program ini adalah wujud nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih adalah sumber kehidupan, dan kolaborasi seperti ini harus terus dijaga,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, tokoh pemuda dan kepala kampung menyampaikan aspirasi kepada Danrem agar dibangun Kantor Koramil di Kampung Membey. Hal ini dinilai penting untuk menjamin keamanan dan pendampingan masyarakat, mengingat kampung tersebut tergolong sangat terpencil dengan akses jalan perintis yang ekstrem dan jarak tempuh sekitar dua jam menuju pusat kabupaten.

Program pipanisasi dan bak air bersih ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan air masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah pedalaman Papua Barat.