Senin, Maret 23, 2026
Beranda blog Halaman 62

PERMAHI Kecam Polda Sulbar, Kasus Dugaan Korupsi Bansos Mamasa Rp2 Miliar Mandek Tanpa Kepastian

0

Redaksi.co MAMASA : Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) secara keras menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan penyimpangan Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2023 yang hingga kini tak kunjung menemui kejelasan hukum. Kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp2 miliar itu dinilai “jalan di tempat” dan mencederai rasa keadilan publik.

PERMAHI menegaskan, Polda Sulawesi Barat terkesan tidak serius dalam menuntaskan perkara yang telah lama berada pada tahap penyelidikan tersebut. Hingga saat ini, publik tidak memperoleh informasi yang transparan terkait perkembangan kasus.

Kami menilai Polda Sulbar tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus Bansos Mamasa Tahun Anggaran 2023. Kasus ini sudah terlalu lama berada di tahap penyelidikan, namun tidak ada satu pun perkembangan signifikan yang disampaikan kepada publik,” tegas Wardian, perwakilan PERMAHI, dalam keterangannya.

Menurut PERMAHI, kondisi ini berpotensi besar menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Bahkan, integritas Polda Sulbar dinilai patut dipertanyakan.

Jangan sampai publik berasumsi bahwa kasus ini sengaja ‘diamankan’ sehingga penanganannya berjalan sangat lamban. Padahal, dugaan kerugian negara mencapai kurang lebih Rp2 miliar. Ini bukan angka kecil,” lanjut Wardian.

PERMAHI juga mengungkap bahwa meski Polda Sulbar telah melakukan sejumlah langkah awal, seperti penyelidikan dan Berita Pemeriksaan Awal (BPA) terhadap sejumlah pejabat serta penerima bansos di Kabupaten Mamasa, namun hasilnya dinilai tidak jelas dan mengambang.

“Hingga hari ini, tidak ada kepastian hukum. Tidak ada penjelasan terbuka kepada publik. Semua seolah berhenti tanpa arah,” katanya.

Atas dasar itu, PERMAHI mendesak Polda Sulbar untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi bansos tersebut secara transparan dan akuntabel. Jika tidak, PERMAHI memastikan akan mengambil langkah tegas.

“Kami beri peringatan keras. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan hukum, PERMAHI akan menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Sulawesi Barat sebagai bentuk kontrol publik,” tegas Wardian.

Tak berhenti di situ, PERMAHI juga memastikan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi jika pembiaran terus terjadi.

Apabila kasus ini tetap dibiarkan tanpa kepastian, kami akan melaporkannya langsung ke Markas Besar Polri. Pembiaran semacam ini berpotensi merusak citra dan marwah institusi Polri sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat,” pungkasnya. (ZUL)

Dirlantas Polda Sulbar Tekankan Disiplin dan Sinergi, Operasi Keselamatan Harus Berdampak Nyata

0

Redaksi.co SULBAR : Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat, Kombes Pol Nurhadi Ismanto, memberikan arahan tegas kepada seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Keselamatan Lalu Lintas, Senin (2/2/2026), di Aula Mapolda Sulbar.

Dalam arahannya, Dirlantas menegaskan dua poin krusial yang menjadi kunci keberhasilan operasi, yakni kejelasan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing personel serta penguatan sinergitas di seluruh lini pelaksana.

Ia menekankan bahwa kekompakan dan kerja sama merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Kita harus bersinergi dan kompak hingga ke tingkat terkecil. Setiap satuan memiliki peran penting yang tidak bisa saling menggantikan. Laksanakan tugas secara tepat sasaran dengan tetap berpegang pada tupoksi masing-masing,” tegas Nurhadi.

Menurutnya, operasi keselamatan bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, melainkan harus mampu menghadirkan perubahan nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat pengguna jalan.

Setiap langkah yang kita ambil harus bermakna. Jadikan operasi ini momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lalu lintas di Sulawesi Barat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dirlantas juga mengumumkan sejumlah sasaran prioritas operasi, di antaranya penindakan terhadap truk Over Dimension Over Load (ODOL), kendaraan penumpang dan barang yang tidak memenuhi standar keselamatan, pelaksanaan ramp check secara menyeluruh, serta penertiban travel gelap yang beroperasi tanpa izin resmi.

Guna memastikan pelaksanaan berjalan optimal, ia mewajibkan seluruh personel melakukan pengecekan kondisi dan kesiapan setiap hari sebelum turun melaksanakan tugas. (ZUL)

APBDes Rp700 Juta Desa Tadisi Disorot Tajam, Inspektorat: Kami Belum Tahu Kalau Ada Pengalihan

0

Redaksi.co MAMASA : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, kini berada di bawah sorotan tajam publik. Anggaran desa yang bersumber dari APBN dengan nilai hampir Rp700 juta itu dipertanyakan transparansi dan realisasi penggunaannya.

Sorotan keras datang dari LSM KPK RI Provinsi Sulawesi Barat. Ketua LSM KPK RI Sulbar, Simson, menegaskan bahwa Dana Desa wajib diawasi secara ketat, bukan hanya oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait, tetapi juga oleh masyarakat desa sebagai pemilik sah anggaran tersebut.

Dana Desa itu uang negara dan uang rakyat. Masyarakat punya hak penuh untuk mengawasi dan mempertanyakan realisasinya,” tegas Simson, Senin (2/2/2026).

Simson mengingatkan bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat berhak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyampaikan aspirasi dan kritik terkait pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Dalam keterangannya, Simson secara terbuka mempertanyakan realisasi sejumlah item anggaran APBDes Desa Tadisi Tahun 2025 yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, di antaranya:

Pengadaan bibit alpukat sebesar Rp133.000.000

Pengadaan hand traktor sebesar Rp210.000.000

Pengadaan bibit coklat sebesar Rp105.000.000

Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp190.000.000

“Yang menjadi pertanyaan besar, apakah anggaran ini benar-benar direalisasikan sesuai peruntukannya? Kalau dialihkan lewat APBDes perubahan, maka pengalihannya harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kecurigaan publik kian menguat setelah muncul keluhan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah warga Desa Tadisi. Mereka menilai hasil musyawarah desa yang telah disepakati bersama tidak terlihat wujudnya di lapangan.

“Yang dibahas dalam musyawarah desa tidak kami lihat realisasinya. Tidak ada kegiatan fisik yang jelas,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tak hanya soal realisasi anggaran, dugaan konflik kepentingan juga ikut mencuat. Ketua BUMDes Desa Tadisi diketahui merupakan anak kandung Kepala Desa. Ironisnya, BUMDes yang telah menerima penyertaan modal ratusan juta rupiah itu justru diduga tidak beroperasi secara normal.

“Bangunan BUMDes terbengkalai, ditumbuhi rumput. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa BUMDes hanya formalitas di atas kertas,” kata Simson.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Mamasa, Kain L. Sembe, mengaku belum mengetahui adanya pengalihan anggaran tersebut.

“Kami belum tahu karena tim kami belum melakukan pemeriksaan,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Kepala Desa Tadisi, Palullugan, membantah tudingan penyelewengan. Ia menyebut sejumlah anggaran yang dipersoalkan telah dialihkan melalui mekanisme perubahan APBDes.

“Anggaran itu digeser di perubahan. Sudah tidak ada lagi anggaran bibit coklat, dialihkan ke program fisik,” tulisnya dalam keterangan tertulis.

Namun bantahan tersebut belum mampu meredam kegelisahan publik. Masyarakat kini menuntut transparansi dokumen APBDes perubahan serta bukti nyata pembangunan di lapangan.

Menutup pernyataannya, Simson menegaskan bahwa LSM KPK RI Provinsi Sulawesi Barat akan segera melayangkan laporan resmi ke Polres Mamasa terkait dugaan penyimpangan pengelolaan APBDes dan Dana Desa di Desa Tadisi.

Kasus ini kembali membuka fakta rapuhnya tata kelola Dana Desa. Anggaran yang seharusnya menjadi motor kesejahteraan masyarakat justru berpotensi berubah menjadi sumber konflik, dugaan penyelewengan, dan krisis kepercayaan publik di tingkat desa. (ZUL)

Aspal Bergelombang Meski Baru Sebulan, Proyek Jalan Pesanggaran–Pantai Lampon Disorot Warga

0

BANYUWANGI – Proyek rehabilitasi Jalan Pasar Pesanggaran–Pantai Lampon dengan nilai anggaran Rp 448 juta yang dilaksanakan oleh CV Tri Anggara Konstruksi menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, pekerjaan hotmix yang baru berusia sekitar satu bulan sudah menunjukkan indikasi kerusakan dini.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, permukaan jalan tampak bergelombang, sementara ketebalan aspal dinilai tipis dan tidak merata di sejumlah titik. Kondisi ini memicu kekecewaan warga karena proyek tersebut belum lama selesai dikerjakan, namun kualitasnya sudah dipertanyakan.

Salah seorang warga Pesanggaran berinisial BR menyayangkan hasil pekerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Menurutnya, jalan yang baru direhabilitasi seharusnya memiliki permukaan rata dan kuat, bukan justru menunjukkan gejala kerusakan dalam waktu singkat.

“Kalau proyek baru seumur jagung saja sudah bergelombang, ini patut dipertanyakan kualitas pekerjaannya. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton sementara hasilnya cepat rusak,” ujar BR.

BR menilai pekerjaan tersebut terkesan kurang maksimal dan meminta CV Tri Anggara Konstruksi bertanggung jawab dengan melakukan peninjauan ulang serta perbaikan menyeluruh agar kerusakan tidak semakin meluas.

Sambut Penerapan KUHP Baru 2026, UPT Bapas Polewali Sosialisasikan Pidana Kerja Sosial di Desa Tarailu

0

Redaksi.co MAMUJU : UPT Balai Pemasyarakatan (Bapas) Polewali melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan Pidana Kerja Sosial di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, sebagai langkah progresif menyongsong berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, UU Nomor 1 Tahun 2023, yang efektif mulai 2 Januari 2026.

Kegiatan ini mendapat apresiasi luas dari unsur pemerintah kecamatan, aparat desa, hingga jajaran pemasyarakatan. Sosialisasi dinilai sebagai upaya konkret untuk mendorong pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada restorative justice, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan.

Camat Sampaga, Muhammad Yusuf, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Bapas Polewali. Ia menegaskan kesiapan pemerintah kecamatan untuk berperan aktif dalam menyukseskan implementasi pidana kerja sosial di wilayahnya.

“Kami menyambut baik inisiatif Bapas Polewali. Pemerintah kecamatan siap menjadi koordinator bagi desa-desa di Sampaga. Pidana Kerja Sosial adalah solusi cerdas untuk mengurangi stigma negatif terhadap warga yang melakukan tindak pidana ringan,” ujarnya.

Menurut Yusuf, pihaknya akan segera melakukan pendataan terhadap sarana dan fasilitas publik di tingkat kecamatan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi kerja sosial, sehingga sanksi yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Taswin, pegawai Bapas Polewali, menjelaskan bahwa penerapan Pasal 85 KUHP Baru menandai perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia.

“Mulai 2026, penjara bukan lagi satu-satunya jalan. Pelaku tindak pidana ringan akan dibimbing untuk mengabdi melalui kerja sosial di desa atau kecamatan,” jelasnya.

Namun demikian, Taswin menekankan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia berharap perangkat desa dapat berperan sebagai pengawas lapangan (mentor) yang aktif memantau dan melaporkan perkembangan perilaku pelaku kepada Bapas dan Kejaksaan secara objektif.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Tarailu, Saharuddin, yang menyatakan kesiapan desanya menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial berbasis keadilan restoratif.

“Kami siap menginventarisasi fasilitas umum seperti rumah ibadah dan kantor desa sebagai lokasi kerja sosial. Fokus kami adalah mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan stigma buruk, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan tanpa pengucilan,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa penerapan KUHP Baru bukan semata-mata soal sanksi, tetapi juga tentang pemulihan, tanggung jawab sosial, dan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. (ZUL)

Polres Mateng Gelar Operasi Keselamatan Marano 2026, Bidik Pelanggaran Lalu Lintas Anak Muda dan Karyawan

0

Redaksi.co MATENG : Tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengendara usia muda dan karyawan swasta mendorong Polres Mamuju Tengah menggelar Operasi Keselamatan Marano 2026. Operasi ini resmi diawali dengan Apel Gelar Pasukan yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Mamuju Tengah, Senin (2/2/2026) pagi.

Apel gelar pasukan yang dimulai pukul 08.00 Wita tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Mamuju Tengah, Kompol Alfiando Papona, S.I.K., dan diikuti oleh seluruh personel Polres Mamuju Tengah bersama unsur lintas instansi terkait. Kegiatan ini menjadi penanda kesiapan aparat dalam menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Mamuju Tengah.

Dalam amanatnya, Kompol Alfiando mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan data kepolisian, pelanggaran lalu lintas di Mamuju Tengah masih tergolong tinggi. Ironisnya, pelanggaran tersebut didominasi oleh pengendara dari kalangan usia muda, termasuk yang masih di bawah umur, serta karyawan swasta.

“Ini menjadi perhatian serius. Keselamatan di jalan bukan hanya soal aturan, tapi menyangkut nyawa,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa Operasi Keselamatan Marano 2026 tidak semata-mata mengedepankan penindakan hukum. Personel di lapangan diminta lebih mengutamakan langkah preventif dan preemtif, seperti edukasi, sosialisasi, serta imbauan yang humanis dan persuasif kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas sebagai kunci utama menekan angka kecelakaan.

Selain itu, Wakapolres juga mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur operasional standar. Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menyukseskan operasi ini.

Apel gelar pasukan turut melibatkan unsur BPBD, Satpol PP, PSC 119 Dinas Kesehatan, serta ASN Pemerintah Daerah, sebagai bentuk kolaborasi dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Operasi Keselamatan Marano 2026 diharapkan mampu menciptakan budaya tertib berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan di Kabupaten Mamuju Tengah. (ZUL)

Pemuda Muba Ukir Prestasi Nasional di Pelatihan Migas Cepu, Bukti Investasi SDM Berbuah Nyata

0

 

Redaksi.co  Sekayu, Muba — Peluang yang diberikan Pemkab Musi Banyuasin dimanfaatkan secara maksimal oleh generasi mudanya. Hasilnya, pemuda Muba berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dalam pelatihan industri migas yang digelar di PPSDM Migas Cepu, Jawa Tengah.

Upaya Pemkab Muba dalam mencetak generasi emas sekaligus menekan angka pengangguran terus menunjukkan hasil konkret. Melalui Program Bantuan Pelatihan Masyarakat Tahun Anggaran 2026, pemuda-pemuda terbaik Muba mampu membuktikan kapasitas dan daya saingnya di level nasional.

Salah satu capaian gemilang diraih oleh M Dwi Januarta Putra, peserta pelatihan industri migas di PPSDM Migas Cepu, yang berhasil meraih peringkat pertama tingkat nasional pada jurusan Scaffolding. Selain itu, peserta asal Muba lainnya, Muhammad Dika, juga sukses menembus peringkat tiga terbaik tingkat nasional.

Dengan penuh rasa syukur, M Dwi Januarta Putra mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan penuh Pemkab Muba yang telah membuka akses pelatihan industri migas secara gratis, profesional, dan berkualitas.

Diketahui, sebanyak 15 pemuda terbaik Muba mengikuti pelatihan industri migas di Cepu. Program ini didanai penuh melalui APBN sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten, tersertifikasi, dan siap bersaing di dunia industri nasional.

Mewakili seluruh peserta, M Dwi Januarta Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Muba HM Toha Tohet SH, Wakil Bupati Muba Kyai H. Abdur Rohman, serta Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga, AP., yang dinilainya telah menghadirkan terobosan nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Muba.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati Muba HM Toha Tohet, Wakil Bupati Muba, serta Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga yang telah memberikan kesempatan kepada kami mengikuti pelatihan industri migas di PPSDM Migas Cepu secara gratis. Alhamdulillah, saya berhasil meraih peringkat pertama tingkat nasional jurusan Scaffolding. Kami tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga sertifikat tingkat nasional yang siap digunakan untuk bersaing di dunia industri. Terima kasih karena telah berinvestasi pada kami, anak-anak Kabupaten Muba. Muba Maju Lebih Cepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Muba HM Toha Tohet melalui Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata investasi Pemkab Muba di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, program pelatihan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis yang berdampak langsung pada masa depan generasi muda dan peningkatan daya saing daerah

( Alam seri )

Pemdes Tarailu Kibarkan Bendera Setengah Tiang, Hormati Jasa Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga

0

Redaksi.co MAMUJU : Sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa atas wafatnya Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, Pemerintah Desa Tarailu melaksanakan pengibaran Bendera Merah Putih setengah tiang pada Senin, 2 Februari 2026.

Pengibaran bendera tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 100.3.4/1/2026 Tahun 2026 tentang pengibaran Bendera Merah Putih setengah tiang, sebagai tanda berkabung nasional atas meninggalnya tokoh militer dan pejabat negara yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan daerah.

Kepala Desa Tarailu, Saharuddin, mengatakan bahwa pengibaran bendera setengah tiang merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum atas pengabdian dan dedikasinya kepada bangsa dan negara.

Sebagai tanda berkabung, bendera Merah Putih dikibarkan setengah tiang. Sehubungan dengan wafatnya Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga pada 31 Januari 2026, maka ini menjadi bentuk penghormatan dan belasungkawa kita bersama,” ujar Saharuddin

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Barat, DR. H. Suhardi Duka, mengimbau seluruh instansi pemerintah, swasta, serta masyarakat luas di Sulawesi Barat untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang selama tiga hari, mulai Minggu hingga Selasa (1–3 Februari 2026).

Menurut Suhardi Duka, almarhum Salim S. Mengga merupakan sosok tokoh yang sangat berpengaruh dan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan serta kehidupan sosial masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi.

“Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa almarhum, diharapkan seluruh pihak menaikkan bendera setengah tiang selama tiga hari,” kata Suhardi Duka.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh lapisan masyarakat merasa sangat kehilangan figur panutan yang memiliki dedikasi dan jasa besar bagi daerah dan bangsa.

Diketahui, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Makassar pada Rabu, 31 Januari 2026, dan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Minggu pagi. (ZUL)

Wujudkan Budaya Tertib Lalu Lintas, Polres Purworejo Resmi Gelar Operasi Keselamatan Candi 2026

0

PURWOREJO | Redaksi.co – Mengawali bulan Februari 2026 dengan semangat kedisiplinan, Polres Purworejo resmi memulai Operasi Keselamatan Candi 2026. Operasi kewilayahan ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026, dengan fokus utama memupuk budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Purworejo.

​Apel Gelar Pasukan dilaksanakan di halaman Mapolres Purworejo pada Senin pagi (2/2/2026). Bertindak sebagai pimpinan apel, Wakapolres Purworejo Kompol Nana Edi Sugito, S.H., mewakili Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra.

​Dalam operasi ini, sebanyak 87 personel gabungan disiagakan untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan maksimal. Polres Purworejo juga memperkuat sinergi lintas sektoral dengan melibatkan instansi terkait, di antaranya:

  • Kodim 0708 Purworejo
  • Polisi Militer (PM)
  • Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purworejo
  • BPBD Kabupaten Purworejo

​Kompol Nana Edi Sugito menegaskan bahwa strategi utama dalam Operasi Keselamatan Candi 2026 adalah pendekatan preemtif dan preventif. Meskipun didukung oleh penegakan hukum, setiap tindakan yang diambil dipastikan tetap bersifat humanis.

​”Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan jalan raya demi terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif di Kabupaten Purworejo,” tegas Kompol Nana.

​Petugas akan memberikan perhatian khusus pada beberapa pelanggaran kasat mata yang sering menjadi pemicu kecelakaan, antara lain:

  1. ​Pengendara yang tidak menggunakan helm standar (SNI).
  2. ​Tindakan melawan arus lalu lintas.
  3. ​Penggunaan ponsel saat berkendara.
  4. ​Pengendara di bawah umur.

​Melalui langkah masif ini, Polres Purworejo berharap masyarakat tidak hanya tertib saat melihat petugas, namun benar-benar menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dan gaya hidup. Dengan demikian, situasi Kamtibmas yang kondusif dapat terjaga di seluruh penjuru wilayah Purworejo. (*)

Purworejo, 2 Februari 2026

Sumber: Si Humas Polres Purworejo

Redaksi Penyelaras: Wahid S.

Peringatan Isra Mi’raj di Masjid Al-Huda: Mengaji dengan Hati, Menjemput Keberkahan dengan Bahagia

0


PADANGSIDIMPUAN – Masjid Al-Huda di Komplek DPRD Sidempuan Indah dipenuhi jamaah yang antusias mengikuti peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Acara yang dihadiri berbagai tokoh penting ini berlangsung khidmat, edukatif, sekaligus penuh dengan suasana kekeluargaan.

Hadir dalam acara tersebut Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon Lc. MA, jajaran Kepala Lingkungan, serta unsur Harajaon dan Hatobangon yang duduk berdampingan dengan masyarakat umum.

Ketua BKM Masjid Al-Huda, H. Hotma Dalid Harahap, menyampaikan bahwa kehadiran para tokoh ini merupakan simbol kuatnya persatuan warga di wilayah Sidempuan Indah dan sekitarnya.

Dakwah yang Menyejukkan dan Menghibur

​Puncak acara diisi oleh tausiyah dari Ustadz Suprin Efendi Lubis, Lc. MA. Beliau piawai membawakan kisah perjalanan agung Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan gaya yang sangat menarik. Tidak hanya memaparkan peristiwa besar tersebut secara serius, Ustadz Suprin menyelipkan humor-humor cerdas dan kisah jenaka penuh hikmah di balik perintah sholat lima waktu.

Gaya penyampaian yang jenaka ini membuat jamaah terhibur dan tidak bosan, namun tetap mampu meresapi pesan inti tentang bagaimana transformasi spiritual Isra Mi’raj dapat menjadikan kita umat terbaik (Khairu Ummah).

​”Perjalanan Isra Mi’raj mengajarkan kita keteguhan hati. Menjadi umat terbaik bukan berarti kaku, melainkan harus memiliki hati yang bersih, disiplin dalam sholat, dan tetap membawa keceriaan serta kedamaian bagi orang di sekitarnya,” pesan Ustadz Suprin di sela-sela ceritanya


Tradisi Makan Bersama Usai Dzuhur

Nuansa kekeluargaan semakin terasa saat waktu Dzuhur tiba. Setelah melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Seluruh tamu undangan, tokoh masyarakat, dan warga duduk melingkar menikmati hidangan yang telah disiapkan.

Momen makan bersama ini menjadi penutup yang manis, di mana sekat antara pejabat, tokoh adat, dan warga biasa melebur dalam obrolan santai dan tawa. Tradisi ini seolah mempraktikkan langsung pesan ustadz mengenai pentingnya menjaga silaturahmi, kekompakan, dan kemaslahatan sosial pasca peringatan hari besar Islam tersebut.