Redaksi.co MAMASA : Dugaan penolakan pelayanan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap salah seorang peserta demonstrasi di SPBU Mambi memicu gelombang kecaman dari Aliansi Perjuangan Mahasiswa Mamasa (APMM). Organisasi mahasiswa itu menilai, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tersebut bukan sekadar persoalan pelayanan, melainkan dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat dan praktik demokrasi.

Juru bicara APMM, Muh. Arfan, menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut benar, maka tindakan itu bukan lagi sekadar persoalan pelayanan BBM, melainkan ancaman serius terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

“Menolak melayani seseorang Hanyar karena mengikuti aksi demonstrasi adalah bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. Pelayanan publik tidak boleh dijadikan alat untuk menekan masyarakat yang bersuara kritis,” tegas Arfan.

Menurut APMM, BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disalurkan secara adil, profesional, dan tanpa diskriminasi. Tidak ada dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada SPBU untuk menolak pelayanan kepada warga hanya karena menjalankan haknya menyampaikan pendapat di muka umum.

APMM menilai dugaan tersebut mencerminkan penyalahgunaan pelayanan publik yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi. Jika benar terjadi, tindakan itu dinilai sebagai upaya membungkam suara kritis melalui pembatasan akses terhadap layanan yang menjadi hak masyarakat.

Meski menghadapi dugaan intimidasi, APMM menegaskan tidak akan mundur.

“Mahasiswa tidak akan pernah gentar menghadapi intimidasi dalam bentuk apa pun. Semakin ditekan, semakin kuat komitmen kami mengawal kepentingan rakyat. Demokrasi tidak boleh kalah oleh tindakan represif,” ujar Arfan.

Atas peristiwa tersebut, APMM mendesak pihak SPBU Mambi segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut meminta PT Pertamina Patra Niaga bersama instansi terkait melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penolakan pelayanan tersebut, serta memastikan tidak ada praktik diskriminasi dalam penyaluran BBM kepada masyarakat.

APMM juga mengingatkan seluruh penyelenggara pelayanan publik agar tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, netralitas, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Menutup pernyataannya, APMM menyampaikan pesan keras bahwa kritik bukanlah kejahatan dan demonstrasi bukanlah pelanggaran hukum.

“Pelayanan publik tidak boleh berubah menjadi alat untuk membungkam suara rakyat. Jika akses terhadap pelayanan dijadikan senjata untuk mengintimidasi warga yang kritis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hak memperoleh BBM, tetapi juga masa depan demokrasi dan supremasi hukum di negeri ini,” tutup Arfan.

Redaksi.co MAMASA : Dugaan kekeliruan dalam memahami objek sertifikat tanah menyeret seorang oknum Sekretaris PMD Kabupaten Mamasa berinisial K ke dalam sorotan publik. Tindakannya melakukan pemagaran serta memasang papan pemberitahuan di atas sebidang tanah di Lambaku, Dusun Tapalinna, Desa Tapalinna, Kecamatan Mambi, menuai pertanyaan serius setelah lokasi tersebut diduga tidak termasuk dalam bidang tanah yang telah bersertifikat.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Sabtu, 18 Juli 2026. Saat itu, K bersama adiknya berinisial J dan AR diduga melakukan pemagaran sekaligus memasang papan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik berdasarkan Akta Jual Beli (AJB).

Namun, berdasarkan hasil cek plotting Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa yang disebut telah diperoleh, lokasi yang dipagari diduga tidak berada pada bidang tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik sebagaimana tercantum dalam dokumen yang diklaim menjadi dasar penguasaan tanah tersebut.

Muhammad Akmal Rijaluddin, S.H., menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai kesalahan administratif biasa. Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, tindakan itu berpotensi menimbulkan konflik pertanahan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.

“Seorang pejabat publik semestinya memahami dengan baik letak, luas, koordinat, serta batas-batas objek tanah yang menjadi haknya. Jika terdapat keraguan terhadap objek sertifikat, langkah yang tepat adalah meminta penjelasan kepada pihak yang berwenang di bidang pertanahan, bukan melakukan tindakan yang berpotensi memicu sengketa,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa pada saat proses jual beli, pihak penjual telah menunjukkan secara langsung batas-batas tanah kepada K di hadapan Kepala Desa, Ketua Adat, serta aparat keamanan setempat. Penunjukan tersebut diklaim sesuai dengan data dan batas yang tercantum dalam sertifikat.

Karena itu, muncul pertanyaan mengapa pemagaran justru dilakukan pada lokasi yang diduga berbeda dengan objek yang telah ditunjukkan sebelumnya. Dugaan tersebut dinilai perlu dijawab melalui klarifikasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Muhammad Akmal Rijaluddin, apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan secara objektif dan transparan, dampaknya tidak hanya berpotensi memperpanjang sengketa pertanahan, tetapi juga dapat mencoreng nama baik instansi tempat oknum tersebut bertugas serta memengaruhi citra Pemerintah Kabupaten Mamasa secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, ia meminta agar instansi terkait segera melakukan klarifikasi, verifikasi lapangan, dan pemeriksaan berdasarkan data pertanahan yang sah sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian hukum. Penanganan yang transparan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta mencegah konflik pertanahan berkembang lebih luas. (ZUL)

Langkat, sidikpolisinews.id

PD. MABMI Kabupaten Langkat melaksanakan pertemuan audiensi resmi dengan Pj. Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, S.H., di Kantor Bupati Langkat pada Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan undangan resmi bagi Pj. Bupati untuk menghadiri acara pelantikan pengurus PD. MABMI Kabupaten Langkat yang akan datang.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua PD. MABMI Kabupaten Langkat, H. Muhammad Suhaimi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas sambutan hangat dan penerimaan yang sangat ramah dari Pj. Bupati Langkat beserta jajaran. “Kami sangat senang dapat diterima dengan baik. Dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah sangat berarti bagi kami dalam menjalankan organisasi ini untuk kemajuan bersama,” ujar H. Muhammad Suhaimi.

Acara pelantikan pengurus PD. MABMI Kabupaten Langkat dijadwalkan akan dilaksanakan pada:

– Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Juli 2026
​
– Tempat: Gedung Balairung Sri Aru, Jalan Proklamasi, Stabat, Kabupaten Langkat

Diharapkan kehadiran Pj. Bupati Langkat dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para pengurus yang baru dilantik agar dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kabupaten Langkat.

Rombongan PD. MABMI Kabupaten Langkat yang turut hadir dalam audiensi ini terdiri dari:

1. H. MUHAMMAD SUHAIMI S.STP.M.SP
​
2. MUHAMMAD ILYAS
​
3. H. HADI ILHAM
​
4. SYAHRUL KHAIR S.Sos
​
5. KHAIRUL ANUWAR ST.MM
​
6. M. NAWAWI S.STP.M.SP
​
7. HERMAN SYAH.AN
​
8. M. BAHRUM.SE
​
9. DEDY ISKANDAR S.Pd

Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang harmonis dan penuh keakraban, memperkuat jembatan komunikasi antara organisasi dengan pemerintah Kabupaten Langkat.

M.ilyas