MUBA, Warta.in – Dalam rangka Operasi Pekat Musi 2025, Propam Polres Muba melakukan pemeriksaan terhadap anggota di empat polsek jajaran dalam dua hari terakhir. Pemeriksaan ini mencakup seluruh anggota, termasuk perwira, guna memastikan kelengkapan identitas.

Operasi yang berlangsung pada Kamis dan Jumat (19-20/02/25) ini menargetkan pemeriksaan terhadap Simsa, Gampol, Sikap Tampang, serta kelengkapan data diri seperti KTA, SIM, dan STNK. Selain itu, ponsel milik personel jajaran Polsek Resor Muba juga diperiksa untuk memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam perjudian online atau pelanggaran lainnya.

Kasi Propam Polres Muba, AKP Andi Firdaus, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari tugas Satgas Propam Polres Muba dalam Operasi Pekat Musi 2025 sekaligus langkah antisipasi agar tidak ada anggota yang terlibat dalam aktivitas ilegal, khususnya perjudian online.

“Sudah dua hari kami melakukan pengecekan di jajaran polsek. Tidak hanya Gampol dan identitas, tetapi juga ponsel anggota kami periksa,” ujar AKP Andi Firdaus saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (22/02/25).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemeriksaan identitas tidak hanya berlaku bagi anggota, tetapi juga perwira.

“Ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kasi Propam. Dalam Operasi Pekat Musi ini, saya harus memastikan seluruh identitas lengkap dan tidak ada anggota yang terlibat dalam perjudian,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pengecekan ini tidak hanya dilakukan selama operasi berlangsung, tetapi juga akan terus dilakukan secara acak di luar operasi.

(Alam Seri /Tim)

Sekayu,Warta.in (Sabtu,22 Februari 2025) – Bagi masyarakat yang ingin melepas penat setelah beraktivitas sepanjang minggu, Danau Biru di Kecamatan Sekayu bisa menjadi pilihan tepat untuk berwisata di akhir pekan. Keindahan alam yang masih asri, air jernih berwarna kebiruan, serta suasana yang tenang menjadikan tempat ini destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.

Danau Biru dikenal karena keunikannya yang terbentuk dari bekas galian tambang yang kini berubah menjadi kawasan wisata alami. Warna airnya yang kebiruan menambah daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta fotografi dan penggemar suasana alam yang tenang.

Menurut salah satu pengunjung, Rina (28), Danau Biru memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan wisata alam lainnya di Sekayu.
“Saya suka ke sini karena suasananya tenang, pemandangannya bagus, dan udaranya juga sejuk. Cocok banget buat refreshing,” ujarnya.

Selain menikmati keindahan danau, wisatawan juga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti bersantai di tepi danau, berfoto di spot-spot menarik, hingga menikmati kuliner lokal yang dijajakan oleh pedagang sekitar.

Pihak pengelola pun terus berupaya mengembangkan Danau Biru sebagai destinasi wisata unggulan di Kecamatan Sekayu. Dengan berbagai perbaikan fasilitas dan promosi yang gencar, diharapkan tempat ini semakin dikenal luas dan menarik lebih banyak wisatawan.

Bagi Anda yang ingin menikmati keindahan Danau Biru, sebaiknya datang pada pagi atau sore hari untuk mendapatkan suasana yang lebih nyaman dan pemandangan yang lebih memukau. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan agar keindahan alam ini tetap lestari untuk dinikmati oleh generasi mendatang.

(Alam Seri/Tim)

Redaksi.co | Palembang – Kantor hukum Desri Nago dan rekan kembali memberikan penyuluhan edukasi sosialisasi hukum tingkat pendidikan anak usia remaja di SMA Negeri 10 Kota Palembang, dengan tema “Penggunaan teknologi digital bullying judi online agar siswa tidak terjebak dalam hukum undang-undang IT”.

Siswa-Siswi SMAN 10 Palembang tampak antusias mendengarkan papar yang di sampaikan satu persatu oleh para Advokat yang berada di ruangan media center, Jum’at (21/02/2025).

Pada kesempatan tersebut, Desri Nago SH bersama team hukum, Adv. Ilham Wahyudin SH.CLA, Adv. Tri Saputra SH, Adv. Philipus Pito Sogan SH.,CLA, Rahmat Admin, Rudianto SH, Amiro SH, mengadakan sesi tanya jawab dan pertanyaan-pertanyaan serta surprise kepada Siswa-Siswi SMAN 10 Palembang.

Terjadi juga sesi tanya-jawab sekitar kehidupan sehari-hari dan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di lapangan yang dilontarkan oleh Siswa Siswi kepada rekan-rekan Team Advokat hukum Desri Nago, SH.

Adapun materi yang diberikan pada penyuluhan edukasi hukum di SMA Negeri 10 tersebut, antara lain:
A. Pengertian Hukum,
– Hukum memiliki beberapa karakteristik, seperti: Mengikat, Umum, Abstrak, dan Normatif.
– Hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: Hukum Publik, Hukum Privat, dan Hukum Internasional.
– Fungsi hukum dalam masyarakat antara lain: Menciptakan ketertiban dan keamanan, Melindungi hak dan kepentingan individu dan lembaga, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan, serta Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.
– Dalam menjalankan fungsinya, hukum memiliki beberapa prinsip, antara lain: Prinsip keadilan, Prinsip kesetaraan, Prinsip kepastian hukum, dan Prinsip kepatuhan hukum.

B. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terdiri dari 54 pasal yang dibagi menjadi 17 bab.
– Isi UU ITE yang penting: Pengertian UU ITE , Prinsip-Prinsip UU ITE, Hak dan Kewajiban UU ITE, Transaksi Elektronik UU ITE, Penyelenggara Sistem Elektronik UU ITE, dan Sanksi UU ITE .
– Pasal-Pasal Penting UU ITE: Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 30.

C. Kenakalan remaja di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan
peraturan, antara lain: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa pasal yang terkait dengan kenakalan remaja dalam undang-undang dan peraturan di atas adalah: Pasal 76 KUHP, Pasal 77 KUHP, Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Dalam penanganan kenakalan remaja, pihak berwenang dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain: Memberikan sanksi pidana, Memberikan bantuan dan dukungan kepada anak, Melakukan pendekatan, dan Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain.

D. Penyalahgunaan Narkotika, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menjelaskan definisi narkotika, penggunaannya untuk pengobatan dan tujuan ilmiah, serta larangan penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah isi Pasal 2:
1. Pasal 2, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun alami, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang digunakan untuk pengobatan dan/atau untuk tujuan ilmiah.
2. Ayat (1), Narkotika yang digunakan untuk pengobatan dan/atau untuk tujuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Ayat (2), Penggunaan narkotika untuk tujuan pengobatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan dengan resep yang sah.
4. Ayat (3), Penggunaan narkotika untuk tujuan ilmiah harus dilakukan oleh lembaga penelitian yang berwenang dan dengan izin yang sah.
5. Ayat (4), Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi melanggar Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan
Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya dapat dikenakan Sanksi Pidana berupa Pidana penjara Maksimal 5 tahun penjara (Pasal 62 ayat 1), dan Denda: Maksimal Rp 300.000.000,00 (Pasal 62 ayat 2).

Sedangkan untuk sanksi administratif
1. Pencabutan hak sebagai pelajar: Bagi pelajar yang melakukan pelanggaran (Pasal 43)
2. Pengawasan: Bagi pelajar yang telah melakukan pelanggaran (Pasal 45).
3. Pengobatan: Bagi pelajar yang telah melakukan pelanggaran dan memerlukan pengobatan (Pasal 46).

Sanksi Sekolah
1. Skorsing: Bagi pelajar yang melakukan pelanggaran (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2014).
2. Pengeluaran: Bagi pelajar yang melakukan pelanggaran yang berat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2014).

“Semoga apa yang telah disosialisasikan terhadap Siswa-Siswi di usia remaja sekolah ini dapat menjadi pembekalan untuk menghadapi era digital,” Pungkasnya. (*)