Jakarta,Redaksi.Co— Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian sebagai narasi yang keliru dan berpotensi melemahkan posisi Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas institusi kepolisian nasional.
Menurutnya, isu tersebut tidak muncul secara netral, melainkan sarat kepentingan politik. Ia menduga narasi itu sengaja dibangun oleh kelompok yang sebelumnya memiliki posisi politik berseberangan dengan Presiden Prabowo.
“Isu Polri di bawah kementerian ini bukan sekadar wacana struktural, tapi sangat berpotensi menjadi alat untuk melemahkan kekuasaan Presiden sebagai pemegang kendali tertinggi institusi kepolisian,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Habiburokhman menjelaskan, jika Polri tidak berada langsung di bawah Presiden, maka efektivitas komando dan koordinasi kebijakan strategis penegakan hukum akan terganggu.
Hal ini dinilai dapat menghambat pengambilan keputusan nasional di bidang keamanan dan ketertiban.
Ia juga menegaskan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden bukanlah keputusan politis semata, melainkan amanat konstitusi dan reformasi,Hal tersebut tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, yang merupakan hasil evaluasi historis terhadap peran kepolisian di masa lalu.
“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah hasil reformasi, bukan kebetulan administratif. Itu lahir dari pengalaman panjang bangsa ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menyebut bahwa persoalan utama Polri yang sering dikritik publik bukan terletak pada struktur kelembagaan, melainkan pada perilaku oknum-oknum tertentu di dalam institusi.
“Masalah yang harus dibenahi adalah kultur dan integritas oknum, bukan memindahkan struktur kelembagaannya. Perubahan struktur tidak otomatis menyelesaikan persoalan substansial,” katanya.
Ia pun mengajak publik untuk tidak terjebak dalam narasi yang dinilainya ahistoris dan tidak solutif, serta tetap mendukung agenda Transformasi Polri yang sejalan dengan semangat reformasi, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat.
Bengkayang, Kalbar – Redaksi.co Tim visitasi Dinkes kabupaten Bengkayang Rosalina Nungkat, S,.k,.M,.M,.K,.M bersama Tim puskesmas Sungai Raya melakukan kunjungan ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terletak di kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan. Senin (02/02/2026)
Dinkes Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang melakukan Visitasi Ke beberapa dapur SPPG yang sudah beroperasi sebelum diterbitkan nya Serfikat Laik Hegine Sanitasi, visitasi ini dilakukan di wilayah Pesisir antara lain, SPPG Capkala Mandor, SPPG Sungai Raya Kepulauan, Pasar Gunung, SPPG Sungai Pangkalan Dan SPPG Karimunting.
Visitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang bersama Tim Puskesmas Sungai Raya melakukan kunjungan ke Dapur Makan Bergizi Gratis (DMBG) yang terletak di Dusun Tanjung Gundul.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan program penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, serta memastikan standar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
Visitasi ini memastikan program MBG melalui dapur SPPG agar betul-betul menyiapkan standar-standar MBG sesuai aturan dan Juknis dari BGN.
Kepala Dinkes Bengkayang Rosalina Nungkat,S.K.M.,M.K.M. juga menyampaikan, dari beberapa SPPG yang kami kunjungi pada hari ini, kami menilai hampir semua memenuhi standar yang di tetapkan oleh Badan Gini Nasional.
Kepala Dinkes juga menyampaikan, tujuan kami mengunjungi SPPG ini adalah dalam rangka akan diterbitkannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang sebelumnya diawali dengan IKL, uji Lab Sampel Makanan dan persyaratan lain sesuai dengan SE.Kemenkes melalui Direktorat P2P utk standar kelayakan dapur SPPG untuk layak beroperasional.
Kepala Dinkes Rosalina juga menegaskan Khusus di bidang kesehatan, kami berharap SPPG melayani khusus nya anak-anak sekolah yang pada saat ini dan juga kedepan nya untuk bayi balita dan ibu hamil, agar benar-benar memperhatikan standar² kelayakan dapur SPPG hal ini bertujuan untuk pertumbuhan generasi emas pada tahun 2045, dan mencegah balita stunting. Ucap Kepala Dinkes Bengkayang
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Bengkayang mengatakan, kami dari dinas kesehatan pada hari ini mendampingi kepala Dinas untuk melaksanakan visitasi terkait beberapa SPPG yang sudah di sebutkan oleh kepala dinas.
Kunjungan ini dalam rangka penerbitan (SLHS) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi karena ini salah satu persyaratan pertama bahwa SPPG ini bisa beroperasi.
Dari hasil Visitasi yang kami lakukan bersama kepala dinas kesehatan dan tadi juga sudah di sampaikan Kadis bahwa stndar-standar yang di tetapkan BGN untuk beroperasi nya SPPG sebagian besar sudah terpenuhi.
Pada saat visitasi dilakukan, ada satu SPPG yang harus memenuhi kebawjiban nya, kami juga sudah sampaikan kepada mitra bagaimana standar itu dipenuhi agar SPPG tersebut mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jelasnya
Lanjut Nanang, saya ucapkan terimakasih kepada kepala Dinas Kesehatan Bengkayang telah mendorong SPPG yang ada di Bengkayang khusus nya pada umum nya untuk di Kalimantan Barat paling tidak mereka punya tiga perizinan, yang pertama SLHS yang dikeluarkan oleh Dinkes, yang kedua Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, yang ketiga adalah HACCP yang mana lebih fokus SOP dapur dan tujuan nya memitigasi resiko yang ada.
Karena banyak yang saya dengar bahwa banyk sekali kasus-kasus MBG maka nya minimal dengan ada nya tiga izin ini saya yakin MBG ini aman terutama untuk di konsumsi anak-anak. Tutup Nanang.(Jurnalis:Jul)
Redaksi.co | Batam – Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, meninjau kondisi empat waduk yang menjadi sumber air bersih masyarakat Batam, Sabtu (31/1/2026).
Keempat waduk tersebut antara lain Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Duriangkang dan Waduk Nongsa.
Selain mengecek progres perbaikan pipa distribusi air di Waduk Sei Ladi, Li Claudia juga ingin memastikan ketahanan air baku bagi masyarakat tetap terjaga, baik dari aspek kualitas, kuantitas atau debit air, hingga kontinuitas distribusi.
“Kami terus bekerja untuk menuntaskan persoalan air di beberapa wilayah yang menjadi stres area,” tegas Li Claudia.
Dalam kesempatan tersebut, Li Claudia Chandra juga menginstruksikan kepada pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar terus meningkatkan pengawasan serta percepatan penanganan di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami gangguan suplai air atau masuk dalam kategori stres area.
Ia meminta pengelola SPAM untuk terus memitigasi pelbagai persoalan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui langkah-langkah konkret, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Upaya ini mendapat atensi serius mengingat ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat Batam.
Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur yang optimal serta pengawasan langsung di lapangan menjadi prioritas BP Batam dalam merespons persoalan air.
“Dengan meninjau langsung kondisi waduk dan pipa distribusi, seluruh proses dapat terpantau sehingga gangguan suplai air kepada masyarakat bisa segera teratasi,” tambah Li Claudia. (Redaksi)
Redaksi.co MAJENE : Pelayanan Puskesmas Malunda, Kabupaten Majene, kini berada di bawah sorotan tajam publik. Fasilitas kesehatan milik pemerintah itu diduga menolak memberikan rujukan medis kepada seorang pasien dengan alasan kecelakaan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dalih administratif tersebut memicu kecaman luas karena dinilai tidak hanya tidak manusiawi, tetapi juga berpotensi kuat melanggar hak konstitusional warga negara.
Seorang mahasiswa, Muhammad Nabir, dengan tegas mengkritik tindakan tersebut. Ia menilai, dalam kondisi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan secara mendesak, pihak keluarga justru dipersulit oleh prosedur birokratis dan penafsiran sempit terhadap regulasi BPJS. “Keselamatan nyawa pasien seolah dikalahkan oleh urusan administrasi,” tegasnya. Padahal, menurut Nabir, dalam prinsip dasar pelayanan kesehatan, nyawa manusia harus ditempatkan sebagai prioritas mutlak, bukan dikorbankan atas alasan teknis yang tidak substansial.
Ironi semakin mencolok ketika keluarga pasien berinisiatif membawa pasien keluar dari Puskesmas Malunda untuk mencari pertolongan medis lain. Alih-alih membantu, pihak puskesmas justru melarang pasien untuk dikeluarkan. Namun pada saat yang sama, mereka juga tidak memberikan rujukan maupun penanganan medis lanjutan yang layak. Sikap saling bertentangan ini memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap kondisi pasien, sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik secara etika maupun hukum.
Perlakuan tersebut dinilai bertentangan secara terang-benderang dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan hak setiap orang untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bagi dirinya. Artinya, pasien dan keluarganya memiliki hak penuh untuk memilih, berpindah, atau keluar dari fasilitas kesehatan tanpa intimidasi dan tanpa pembatasan yang tidak memiliki dasar hukum.
Menahan pasien tanpa kejelasan rujukan, tanpa penanganan lanjutan yang memadai, dan tanpa kepastian medis yang jelas dapat dinilai sebagai bentuk pengabaian hak asasi manusia serta pelanggaran serius terhadap prinsip pelayanan kesehatan yang adil, profesional, dan berkeadaban.
Atas kejadian ini, tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Majene dan Dinas Kesehatan kian menguat. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan sistem pelayanan Puskesmas Malunda dinilai mendesak untuk segera dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, etika, maupun hukum, sanksi tegas harus dijatuhkan tanpa kompromi. Langkah ini penting agar kejadian serupa tidak terulang dan agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat pelayanan kesehatan yang abai terhadap nilai kemanusiaan.
Negara tidak boleh tunduk pada birokrasi kaku yang mengorbankan nyawa warganya.
Administrasi adalah alat pelayanan, bukan alasan untuk membiarkan manusia meregang di hadapan sistem. (ZUL)
Jakarta, Redaksi.co- Polda Metro Jaya mengawali Operasi Keselamatan Jaya 2026 dengan pendekatan edukatif dan humanis pada Senin, 2 Februari 2026. Sejak pukul 07.00 WIB, petugas menyasar lingkungan Pendidikan dan Ruang Publik, mulai dari SMA Negeri 91 Jakarta hingga Stasiun Juanda.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menjelaskan bahwa pelaksanaan Operasi Keselamatan Jaya 2026 difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah awal membangun kesadaran serta kepatuhan berlalu lintas.
“Pendekatan humanis dan komunikatif kami terapkan untuk memperkuat pemahaman keselamatan di jalan raya. Pelajar, pengguna transportasi publik, serta masyarakat umum kami berikan edukasi langsung mengenai pentingnya perilaku tertib berlalu lintas guna menekan risiko kecelakaan,” ujarnya.
Menurut Kombes Pol Komarudin, keselamatan berlalu lintas tidak dapat terwujud tanpa keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pelajar sebagai generasi muda. Karena itu, edukasi yang menyasar lingkungan Sekolah dan Ruang Publik dinilai efektif untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Edukasi di Sekolah dan area publik menjadi upaya strategis untuk membangun Budaya Tertib berlalu lintas,” ujarnya.
Operasi Keselamatan Jaya 2026 akan berlangsung hingga pertengahan Februari dan digelar di sejumlah titik strategis dengan menyasar pelajar, pengguna transportasi publik, serta masyarakat umum. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
(Deni.MP)
Polres Langkat menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan “Keselamatan Toba 2026” di Lapangan Jananuraga Polres Langkat, Senin (2/2/2026). Apel ini menjadi penanda kesiapan seluruh unsur terkait dalam mendukung upaya peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Senin (02/02/26)
Apel dipimpin Wakapolres Langkat Kompol Hunil Mubaroq Daulay, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Inspektur Upacara yang mewakili Kapolres Langkat. Perwira Upacara dijabat IPDA Maskrei Budi Sihotang, S.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Langkat. Kegiatan tersebut dihadiri para Pejabat Utama Polres Langkat, unsur Forkopimda, serta stakeholder terkait.
Peserta apel terdiri dari personel Polres Langkat, Denpom I/5-3 Pangkalan Brandan, Kodim 0203/Langkat, Yonif 8 Marinir “Harimau Putih”, Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, dan Satpol PP Kabupaten Langkat, mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keselamatan berlalu lintas.
Dalam amanat Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan F., S.I.K., M.H. yang dibacakan Wakapolres Langkat, disampaikan apresiasi atas kesiapan dan partisipasi seluruh unsur. Kapolda menegaskan bahwa Kamseltibcarlantas merupakan kebutuhan mutlak masyarakat, namun tingkat kepatuhan berlalu lintas masih memerlukan perhatian serius, terutama menjelang momen peningkatan mobilitas masyarakat.
Kapolda Sumut juga menekankan pentingnya langkah strategis dan berkelanjutan untuk mencegah kerugian jiwa, harta benda, serta dampak sosial-ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas. Sejalan dengan komitmen global Decade of Action for Road Safety 2021–2030 yang menargetkan penurunan fatalitas kecelakaan sebesar 50 persen, seluruh penyelenggara lalu lintas didorong membangun sistem keselamatan jalan terpadu melalui lima pilar RUNK.
Data Ditlantas Polda Sumut menunjukkan kinerja positif sepanjang 2025. Jumlah pelanggaran lalu lintas menurun signifikan dibandingkan 2024, dengan tilang turun 46,2 persen dan total pelanggaran menurun 23,4 persen. Angka kecelakaan lalu lintas juga menurun 4,6 persen, disertai penurunan korban meninggal dunia sebesar 10,4 persen, serta berkurangnya korban luka berat dan kerugian materiil.
Operasi Keselamatan Toba 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026, dengan sasaran pengguna jalan, kendaraan umum dan pribadi, titik rawan kemacetan, pelanggaran, serta kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 2.023 personel dilibatkan, terdiri dari personel Polda dan Polres jajaran.
Kapolda Sumut menginstruksikan agar personel melakukan pemetaan dan deteksi dini titik rawan, mengedepankan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta memanfaatkan media sosial secara masif. Penegakan hukum diharapkan tetap profesional dan humanis dengan menerapkan prinsip 3S (Senyum, Sapa, Salam) serta menjunjung tinggi kode etik Polri.
Melalui Wakapolres Langkat, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Toba 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas.
“Operasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Polres Langkat dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Kepolisian hadir untuk mengedukasi, melindungi, dan memastikan setiap pengguna jalan dapat beraktivitas dengan aman,” tegas Kapolres.
Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menciptakan budaya tertib berlalu lintas, sekaligus memanfaatkan Call Center Polri 110 sebagai sarana pengaduan dan layanan darurat yang dapat diakses gratis selama 24 jam.
Apresiasi terhadap pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba 2026 turut disampaikan Ketua MUI Kabupaten Langkat, H. Zulkifli Ahmad Dian, Lc., M.A. Ia menilai langkah Polres Langkat sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan umat.
“Kami mengapresiasi upaya Polres Langkat dalam menjaga keselamatan masyarakat di jalan raya. Tertib berlalu lintas merupakan bagian dari menjaga nyawa dan harta, yang sejalan dengan ajaran agama. Kami mengajak masyarakat untuk mendukung dan mematuhi aturan demi kebaikan bersama,” ujar Ketua MUI.
Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan masyarakat, Polres Langkat optimistis Operasi Keselamatan Toba 2026 dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di wilayah Kabupaten Langkat.
BANYUWANGI – Hotel Sahid Mahata Genteng resmi beroperasi dan langsung menegaskan eksistensinya sebagai penggerak baru sektor perhotelan dan ekonomi lokal di Kabupaten Banyuwangi. Grand opening hotel ini digelar dengan nuansa religius dan kepedulian sosial sebagai bentuk rasa syukur atas dimulainya operasional.
Owner Hotel Sahid Mahata, bapak Mariono, menegaskan bahwa kehadiran hotel ini merupakan bagian dari komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Alhamdulillah, pembukaan Hotel Sahid Mahata berjalan sesuai harapan. Kami berterima kasih kepada seluruh elemen yang telah membantu dan mendukung hingga hotel ini resmi beroperasi,” tegas Bapak Mariono.
Dukungan politik dan sosial turut menguatkan kehadiran hotel tersebut. Dr. Ana Aniati, M.Pd.I, Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, menyampaikan harapan besar agar Hotel Sahid Mahata memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat atas grand opening Hotel Sahid Mahata. Semoga ke depan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banyuwangi, menjaga lingkungan, serta membuka peluang lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Beroperasinya Hotel Sahid Mahata Genteng dinilai menjadi sinyal positif bangkitnya sektor perhotelan daerah, sekaligus membuka peluang ekonomi dan serapan tenaga kerja baru bagi masyarakat Banyuwangi.
Sambut Malam Nisfu Sya’ban 1447 H, Ketua LSM Maung Kota Tangerang Ajak Anggota Perkuat Sinergi dan Ibadah
TANGERANG, 2 Februari 2026 – Memasuki minggu pertama di bulan Februari yang bertepatan dengan momentum religius, Keluarga Besar LSM Maung DPC Kota Tangerang secara resmi menyampaikan ucapan selamat menyambut Malam Nisfu Sya’ban 1447 Hijriah.
Ketua LSM Maung DPC Kota Tangerang, Muhamad Soleh, dalam keterangannya hari ini mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggotanya untuk menjadikan malam yang mulia ini sebagai titik balik pembersihan diri dan penguatan komitmen sosial.
”Malam Nisfu Sya’ban adalah waktu di mana catatan amal kita diangkat. Kami, atas nama keluarga besar LSM Maung, mengajak seluruh masyarakat khususnya anggota kami di Kota Tangerang untuk saling memaafkan dan meningkatkan kualitas ibadah sebelum memasuki Ramadan,” ujar Muhamad Soleh di Tangerang (2/2).
Refleksi dan Kontribusi Sosial
Selain aspek spiritual, Muhamad Soleh juga menekankan bahwa semangat Nisfu Sya’ban harus diimplementasikan dalam bentuk kerja nyata bagi masyarakat. Ia berharap organisasi yang dipimpinnya tetap menjadi garda terdepan dalam pengabdian di wilayah Kota Tangerang.
Senada dengan itu, Sekretaris DPC Hendra Yulianto dan Bendahara DPC Suwarno menegaskan bahwa kekompakan internal organisasi adalah kunci utama untuk mencapai keberkahan dalam setiap program kerja yang dijalankan.
”Momen ini bukan sekadar seremonial, tapi pengingat bagi kami semua untuk bekerja dengan hati yang bersih. Kami ingin kehadiran LSM Maung benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Tangerang,” tambah Muhamad Soleh menutup pembicaraan.(*/red)
Redaksi.co MAJENE : Harapan keluarga masih menggantung di tengah laut. Hingga hari kelima operasi pencarian, seorang nelayan asal Kabupaten Majene yang dilaporkan jatuh dari kapal saat melaut di Perairan Majene, Sulawesi Barat, belum juga ditemukan. Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) kembali dilakukan secara intensif pada Senin (2/2/2026).
Korban diketahui bernama Muh. Rifai (32), warga Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana. Sejak dilaporkan terjatuh dari kapal, korban masih berstatus hilang dan dalam pencarian Tim SAR Gabungan.
Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Mamuju memulai operasi hari kelima sejak pukul 07.00 WITA dengan membagi personel ke dalam dua Search and Rescue Unit (SRU). Untuk meningkatkan peluang penemuan, area pencarian diperluas hingga mencapai sekitar 50 mil laut dari titik awal kejadian.
Namun hingga operasi dihentikan sementara pada pukul 18.00 WITA, hasil pencarian masih nihil. Tim SAR Gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Operasi dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Selasa (3/2/2026) pukul 07.00 WITA.
Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya Pos Siaga SAR Majene, TNI AL, Polsek Tubo Sendana, BPBD Majene, Mapala Unsulbar, serta dukungan masyarakat setempat. Sejumlah sarana dikerahkan, mulai dari perahu karet, Rigid Inflatable Boat (RIB), kendaraan operasional, hingga peralatan navigasi, komunikasi, medis, dan evakuasi.
Dari sisi cuaca, kondisi perairan Majene terpantau cerah berawan dengan kecepatan angin berkisar 1–20 km/jam, sehingga relatif mendukung jalannya operasi pencarian.
Kansar Mamuju menegaskan, upaya pencarian akan terus dilakukan secara maksimal dengan tetap mengedepankan keselamatan seluruh personel SAR yang terlibat dalam operasi. (ZUL)
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Langkat terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui program “Polantas Menyapa”, yang dilaksanakan di Satpas SIM Polres Langkat serta layanan STNK dan BPKB di Samsat Stabat, Senin (02/02/2026).
Program ini menjadi wujud nyata komitmen Polres Langkat dalam menghadirkan pelayanan lalu lintas yang mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personel Polantas aktif menyapa pemohon layanan, memberikan pendampingan administrasi, serta menyampaikan edukasi singkat terkait keselamatan berlalu lintas.
Kasat Lantas Polres Langkat AKP AKP MHD Tommy Franata. S.T.K., S.I.K.,M.H.,M.T menjelaskan bahwa Polantas Menyapa dirancang sebagai ruang interaksi langsung antara petugas dan masyarakat, guna memastikan setiap proses pelayanan berjalan sesuai prosedur serta bebas dari praktik percaloan.
“Melalui Polantas Menyapa, kami ingin memastikan masyarakat memahami alur pelayanan SIM, STNK, maupun BPKB dengan jelas. Petugas kami hadir untuk membantu, bukan mempersulit. Transparansi dan kenyamanan pemohon menjadi prioritas utama,” jelas Kasat Lantas.
Ia menambahkan, selain pelayanan administrasi, Satlantas juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya disiplin dan etika berlalu lintas demi menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.
Sementara itu, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa pendekatan humanis dalam pelayanan lalu lintas merupakan bagian dari transformasi Polri menuju institusi yang semakin dipercaya masyarakat.
“Pelayanan publik yang baik akan melahirkan kepercayaan. Ketika masyarakat merasa dilayani dengan jujur dan profesional, maka kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar Kapolres.
Kapolres juga menekankan pentingnya peran Satlantas sebagai etalase pelayanan Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, profesionalisme, sikap ramah, serta integritas personel menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Pelaksanaan Polantas Menyapa di Satpas SIM Polres Langkat dan Samsat Stabat mendapat respons positif dari masyarakat. Warga menilai pelayanan semakin tertib, cepat, dan mudah dipahami, serta merasa lebih nyaman untuk berinteraksi langsung dengan petugas.
Polres Langkat memastikan program Polantas Menyapa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Langkat.
Sebagai bentuk pelayanan prima, Polres Langkat juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan Call Center Polri 110 yang aktif 24 jam apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau informasi terkait layanan lalu lintas.
