MASUK
Minggu, Maret 22, 2026
HARGA IKLAN
MASUK
Beranda blog Halaman 49

MBG Mamasa Disorot, 11 Dapur Tanpa Sertifikat, Anggaran Rp15 Ribu Dipertanyakan

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamasa berubah dari program unggulan menjadi ladang kontroversi. Dari 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya tiga yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 11 dapur lainnya diduga beroperasi tanpa sertifikat dasar yang diwajibkan undang-undang untuk layanan pangan publik.

Tiga dapur yang telah memiliki SLHS masing-masing berada di bawah Yayasan Andi Amar Makruf Sulaiman (Kecamatan Tawalian), Yayasan Kesehatan Gereja Toraja Mamasa (Kelurahan Buntubuda), dan Yayasan Sinar Bumi Tadolako (Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan). Selebihnya? Berjalan tanpa dokumen laik higiene sanitasi—sebuah syarat fundamental untuk menjamin keamanan makanan anak-anak.

Sorotan tajam datang dari Wakil Bupati Mamasa, Sudirman. Ia tak hanya mempertanyakan legalitas, tetapi juga kualitas dan transparansi anggaran. Dengan nada keras, ia menyinggung dugaan penyimpangan dana per porsi.

“Saya lihat kurang, dari anggaran Rp15 ribu per porsi, namun yang sampai di anak-anak berkisar harga Rp5 ribu. Ini sudah tidak benar, pengelola dapur cari keuntungan,” tegas Sudirman, Minggu malam, 25 Januari 2026.

Pernyataan itu bak tamparan keras. Jika benar Rp10 ribu “menguap” di setiap porsi, publik berhak bertanya: ke mana selisih anggaran itu mengalir?

Sudirman juga memperingatkan potensi kegagalan program akibat menu yang monoton. “Kalau menunya itu terus pasti gagal. Anak-anak juga akan bosan jika sajiannya hanya itu,” ujarnya. Program yang seharusnya meningkatkan gizi, justru terancam kehilangan esensinya.

Lebih jauh, dapur MBG reguler di Kecamatan Mehalaan disebut beroperasi tanpa Surat Keputusan (SK) yang dipersyaratkan. Sudirman menyebut operasionalnya “sangat dipaksakan”. Menurutnya, hanya dapur di Desa Salukonta, Desa Botteng, dan Mehalaan yang memiliki SK, dengan sekitar 800 anak sebagai penerima manfaat. Di luar itu, status legalitas dipertanyakan.

Aktivis Jaringan Oposisi Loyal (JOL) Mamasa, Kindar Ritonga, mendesak audit total terhadap seluruh 14 SPPG. Ia meminta DPRD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turun tangan memeriksa dapur-dapur yang belum memiliki SLHS dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
SLHS bukan sekadar formalitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan setiap penyelenggara pangan olahan siap saji memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, serta higiene sanitasi. Tanpa sertifikat tersebut, operasional dapur berpotensi melanggar ketentuan dan terancam sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Belum lagi persoalan limbah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketat pembuangan limbah. Operasional tanpa IPAL dan izin resmi bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tetapi bisa menyeret pada ancaman pidana penjara hingga tiga tahun dan denda maksimal Rp3 miliar.

Jika dapur-dapur MBG terbukti abai terhadap standar sanitasi dan pengelolaan limbah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas, tetapi juga kesehatan anak-anak dan kelestarian lingkungan.

Kontroversi kian panas setelah muncul dugaan konflik kepentingan. Salah satu yayasan pengelola MBG disebut memiliki keterkaitan dengan seorang oknum anggota DPR RI Komisi III dari Partai Gerindra.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, konflik kepentingan adalah alarm bahaya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 secara tegas mewajibkan penyelenggara negara bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika ada relasi yang memengaruhi proses penunjukan atau pengelolaan program, maka integritas program sosial ini dipertanyakan.

Desakan audit kini menggema. Bagi para aktivis, ini bukan lagi sekadar soal menu yang hambar atau angka anggaran yang janggal. Ini soal kepatuhan hukum, keselamatan gizi anak-anak, dan integritas pengelolaan uang rakyat. Jika dugaan ini terbukti, MBG Mamasa bukan sekadar program bermasalah—tetapi bisa menjelma menjadi skandal serius yang mengguncang kepercayaan publik. (ZUL)

STMA Trisakti Sukses Gelar Babak Final Olimpiade Asuransi &Aktuaria

Penulis
FORIR BRONSON
-
0

STMA  Trisakti Sukses Selenggarakan Babak Final Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi Tingkat Nasional Tahun 2026

Jakarta —Bertempat Di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti Rawa Sari Jakarta. Telah sukses menyelenggarakan Babak Final Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi Tingkat Nasional Tahun 2026, bertempat di Auditorium STMA Trisakti, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube STMA Trisakti.

Kegiatan nasional ini merupakan bagian dari komitmen STMA Trisakti dalam mendukung program Diktisaintek Berdampak, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi, kompetensi, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi dan aktuaria sebagai instrumen pengelolaan risiko dan penopang stabilitas ekonomi nasional.

Sambutan dari para Pemangku Kepentingan

Pada Kegiatan ini, Dihadiri langsung oleh Ketua STMA Trisakti Antonius Anton Lie, S.E., M.M yang mengungkapkan bahwa ini adalah yang ke 4 kalinya kegiatan ini terselenggara secara nasional dan pada tahun 2026 ini diikuti oleh 422 peserta untuk Olimpiade Asuransi dan Aktuaria dari 20 provinsi di Indonesia dan Kompetisi dari Pemberian Literasi Asuransi diikuti oleh 924 peserta dari 36 provinsi

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab keinginan masyarakat perihal literasi asuransi dimana saat ini masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang update terhadap fungsi, manfaat dan tujuan dari  asuransi tersebut,” ungkap Antonius Anton Lie, S.E., M.M selaku ketua STMA Trisakti di Jakarta, (9/2/2026).

“Harapannya, kita harus bisa berjalan terus untuk melakukan kegiatan ini kedepannya untuk mendapatkan manfaatnya dengan memperkuat tingkat literasi asuransi menuju Indonesia emas di tahun 2045,” tututpnya

Acara dibuka dengan sambutan dari para pemangku kepentingan eksternal, yaitu:
Halimatus Sa’diyah, Kepala Divisi Pelaksanaan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tri Munanto, Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah III
Boyke Lukman, Ketua I Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Dalam sambutannya, para narasumber menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator, dunia pendidikan, dan industri dalam membangun ekosistem literasi asuransi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Dewan Juri Babak Final
Olimpiade Asuransi Sofi Suryasmia – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
Boyke Lukman – Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO) Abdul Rohman – Asosiasi Penilai Asuransi Indonesia (APARI)
Editha Thalia Desiree – PT Zurich Asuransi Indonesia Kapler Marpaung – PT Tala Reinsurance Brokers Olimpiade Aktuaria
Risa Anggreini – BRI Insurance
Asep Suwondo – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Handayani – Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Gatot Herliyanto – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Vincentus Wilianto – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
Literasi Asuransi – Dosen dan Guru
Dr. Benny Hadiwibowo, M.M. – PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi (INARE) Ega Prihastari – Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (EPK OJK)
Reinhard Andrew Puspito, M.Comm – PT Sedgwick Adjusters Indonesia
Literasi Asuransi – Mahasiswa dan Siswa
Citra Pusparini – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Deasy Faradilla – PT Prima Excellent Indonesia Mardian Adhitya – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Para Pemenang

Pemenang Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi
Kategori Mahasiswa
Juara I: Reno Fadlyansah – Universitas Diponegoro (Total Skor: 271,8)
Juara II: Begawan Damar Ngesti – Politeknik Keuangan Negara STAN (Total Skor: 269,4)
Juara III: Arya Seta Yudayana – Universitas Lampung (Total Skor: 254,8)

Kategori Siswa SMA/SMK/MA
Juara I: Christian Albi Parulian Klau – SMA Negeri 1 Atambua (Total Skor: 264,4)
Juara II: Keren Phebe Phangnesia – SMA Mondial Batam (Total Skor: 257,1)
Juara III: Adirangga Takassa Masigaa – SMA Negeri 81 Jakarta (Total Skor: 244,5)

Kategori Guru SMA/SMK/MA
Juara I: Oneal Sandros Reflino – SMA Kristen Saint John Jakarta (Total Skor: 275,5)
Juara II: Muhamad Salamun – SMA Negeri 46 Jakarta (Total Skor: 261,5)
Juara III: Achmad Uzlul Rozik – SMK Sehat Insan Perjuangan, Jombang (Total Skor: 225)

Kategori Dosen
Juara I: Ady Febrisutisyanto – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Total Skor: 267,7)
Juara II: Wardati Humaira, SST, M. Kes – Poltekkes Kemenkes Medan (Total Skor: 262)
Juara III: I Made Indra P., MPH., MBA., Ph.D – STMA Trisakti (Total Skor: 245,7)

Sponsor Kegiatan
Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan dari:
PT Indolife Pensiontama, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) – Indonesia Re, PT Askrindo Insurance, MAIPARK Indonesia, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, PT Asuransi TRIPA, CAR Life Insurance, Malacca Trust Insurance, PT Asuransi Askrida Syariah, Sahabat Insurance, BRI Insurance, Igna Asia Reinsurance Brokers, PT Harta General Insurance, Lembaga Penjamin Simpanan, dan PT Reasuransi Nasional Indonesia (InaRe).

Melalui penyelenggaraan Babak Final Tingkat Nasional Tahun 2026 ini, STMA Trisakti berharap Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi dapat terus menjadi wadah strategis dalam mencetak generasi yang sadar risiko, unggul secara kompetensi, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung penguatan industri asuransi dan keuangan nasional.

Melalui penyelenggaraan Babak Final Tingkat Nasional Tahun 2026 ini, STMA Trisakti berharap Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi dapat terus menjadi wadah strategis dalam mencetak generasi yang sadar risiko, unggul secara kompetensi, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung penguatan industri asuransi dan keuangan nasional.

Ke depan, STMA Trisakti berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan edukatif dan kompetitif yang relevan dengan perkembangan industri, kebijakan regulator, serta kebutuhan masyarakat.

Diharapkan, sinergi antara dunia pendidikan, regulator, dan pelaku industri yang telah terbangun melalui kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan literasi asuransi, penguatan inklusi keuangan, serta pembangunan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan.

  1. (Frb)

Arab Saudi Salurkan 100 Ton Kurma Premium ke Indonesia, Siap Dibagikan Jelang Ramadan 1447 H

Penulis
Dini Mariyani
-
0

Redaksi.co, Jakarta – Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 H, Kerajaan Arab Saudi kembali menyalurkan bantuan 100 ton kurma premium untuk masyarakat Indonesia. Bantuan tersebut diterima secara simbolis oleh Kementerian Agama (Kemenag) di Gedung Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar. Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen rutin Pemerintah Arab Saudi dalam mempererat hubungan persaudaraan dengan Indonesia, khususnya di bidang keagamaan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Arab Saudi yang setiap tahun mengirimkan bantuan kurma menjelang Ramadan.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Indonesia, kami menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang kembali mengalokasikan bantuan kurma. Tahun ini jumlahnya mencapai 100 ton dengan kualitas terbaik. Insyaallah akan kami salurkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya,” ujar Nasaruddin.

Menurutnya, kurma bukan sekadar buah, tetapi memiliki makna spiritual yang kuat bagi umat Islam Indonesia. Tradisi berbuka puasa dengan kurma telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Ramadan.

“Walaupun di Indonesia tersedia berbagai jenis kurma, masyarakat tetap memiliki kedekatan tersendiri dengan kurma yang berasal langsung dari Arab Saudi. Selain kualitasnya yang terjaga, ada nilai historis dan spiritual yang melekat,” jelasnya.

Kemenag memastikan distribusi bantuan akan dilakukan secara terarah melalui masjid, lembaga keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah selama bulan Ramadan.

Nasaruddin juga menyebutkan bahwa bantuan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kerja sama dan hubungan bilateral yang terus terjalin baik antara Indonesia dan Arab Saudi.

“Bantuan ini bukan hanya soal kurma, tetapi juga simbol persaudaraan dan perhatian Arab Saudi kepada umat Islam Indonesia. Kami akan menyampaikan hal ini kepada Presiden,” pungkasnya

Diduga Korupsi Berjama’ah, Di Desa Gandung Bukti Nyata Masih Lemahnya Penerapan Hukum

Penulis
Siska Antoni
-
0

Diduga Korupsi Berjama’ah, Di Desa Gandung Bukti Nyata Masih Lemahnya Penerapan Hukum

Kabupaten Lebong Redaksi.co11-02-2026 Program Pemerintah Pusat, terkesan hanya sebagai Objek sasaran empuk, bagi oknum Pemerintah Desa untuk memperkaya diri secara pribadi, dengan berbagai jurus andalan, terbukti beberapa Pemerintah Desa harus berhadapan pada penerapan hukum, hingga harus mendekam di balik jeruji Besi

Namun Penindakan hukum yang di lakukan oleh pihak Aparat Penegak Hukum, dengan harapan menjadi efek jera terhadap Para Pemerintah Desa Lainnya, akan tetapi secara fakta hal tersebut tidak menjadi tolak ukur bagi beberapa Pemerintah Desa, untuk melakukan perbuatan penyimpangan, terlebih merasa kebal hukum, apa bila telah melibatkan oknum Penegak hukum, pada suatu pengadaan yang merupakan salah satu Realisasi Program Dana Desa

Akan tetapi terkadang terdapat kesengajaan penyebaran informasi mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum, guna menakut nakuti sehingga tidak terjadi protes, di saat pelaksanaan dan kesepakatan

Seperti Menyebar informasi di kabupaten Lebong, adanya pihak penyedia saat menawarkan Produk, Terhadap Pemerintah Desa, dengan mengatas namakan oknum Aparat Penegak Hukum, sehingga pihak Pemerintah Desa Tak memiliki Pilihan harus menyetujui meski dengan nilai satuan terlihat Mer Up

Melirik Realisasi Program Dana Desa tahun 2025, di Desa Gandung,, Kecamatan Lebong Utara, kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, salah satu item Pekerjaan pengadaan Lampu LED Solar Cell 100 watt, dengan Harga Rp 8.172.000,- untuk 1 unit, maka merupakan harga tertinggi sepanjang sejarah, karena dapat di lihat secara Digital pada beberapa toko.

Menurut Yudis tiranda sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Gandung, saat di konfirmasi dirinya menjelaskan, “Harga Lampu Led tersebut karena barang setiap barang kita asuransikan, soalnya kalau tenggelam saat penyebrangan siapa yang akan bertanggung jawab’ujarnya

Penjelasan Pejabat Kepala Desa terkesan hanya sebagai Alibi semata, karena seperti di ketahui bahwa pemerintah Desa Membeli Lampu tersebut melalui Penyedia, maka secara otomatis pemerintah Desa menerima barang di tempat

Sementara berbagai keluhan di tengah masyarakat, terkait Praktek monopoli perangkat Desa, yang mana ijazah serta SK sebagai Kadus adalah nama menantu, namun yang menjalankan tugas sebagai Kadus mertua, selain itu Realisasi Program Dana Desa di nilai tidak transparan, salah satunya karena tidak terpasangnya baleho pengumuman APBDes

Seperti di ungkapkan salah satu warga, namun meminta namanya tidak di sebut, kepada wartawan mengatakan, “Penting adanya pengawasan secara signifikan pada Realisasi Program Dana Desa Tahun 2025 ini, sepengetahuan kami ada juga Dana Silva pada Tahun sebelumnya, akan tetapi kami masyarakat tidak dapat mengetahui karena, Pemerintah Desa Gandung tidak memasang Baleho APBDes Tahun 2025, sepertinya sengaja di tutupi, bahkan kecurigaan masyarakat semangkin dalam, ketika Pjs Kepala Desa baru menjabat telah membeli berbagai Aset untuk Pribadi”tuturnya

Rilis (CIKAK)

Tiga Surat Tak Digubris, Aktivis ‘Semprot’ Kejari Mamasa, Kasus Dugaan Korupsi TPG–TKG Didiamkan?

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Gelombang kekecewaan publik kini berubah menjadi tekanan terbuka. Sejumlah aktivis secara frontal menyerang sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa yang dinilai memilih bungkam atas perkembangan dugaan korupsi Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa.

Muh. Nabir menegaskan, hingga saat ini penanganan perkara yang menyangkut hak guru dan anggaran pendidikan tersebut tak menunjukkan arah yang jelas. Alih-alih memberi kepastian, Kejari Mamasa justru dinilai menutup diri dari pertanyaan publik.

“Sudah tiga kali kami bersurat resmi ke Kejari Mamasa untuk meminta penjelasan perkembangan kasus ini. Tapi tidak satu pun dibalas. Ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut uang negara dan hak guru,” tegasnya.

Sikap diam itu memantik kecurigaan. Publik pun bertanya-tanya:

1. Apakah kasus ini masih benar-benar diproses atau sudah mandek di tengah jalan?

2. Jika masih berjalan, mengapa tidak ada keterbukaan informasi?

3. Mengapa tiga surat resmi seolah tak dianggap penting?

Desakan transparansi kian menguat. Aktivis menilai, dalam negara hukum tidak boleh ada ruang gelap dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi. Apalagi, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

“Dalam negara hukum, tidak boleh ada ruang abu-abu. Dugaan korupsi harus ditangani secara terbuka dan akuntabel. Diamnya Kejari justru memperkeruh situasi dan memunculkan spekulasi liar,” lanjut Nabir.

Kasus TPG–TKG bukan sekadar perkara administratif. Dana tersebut bersumber dari anggaran pendidikan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan guru. Ketidakjelasan penanganan perkara ini dikhawatirkan menimbulkan persepsi adanya pembiaran atau lemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Mamasa.

Para aktivis mendesak Kejari Mamasa segera memberikan keterangan resmi kepada publik dan membuka sejauh mana proses hukum telah berjalan. Mereka juga menuntut penegakan hukum tanpa tebang pilih.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada penjelasan, kami akan mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial. Supremasi hukum tidak boleh mati oleh sikap diam,” tegasnya.

Kini sorotan tajam mengarah ke Kejari Mamasa. Publik menanti jawaban: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau kasus ini akan terus menggantung tanpa kepastian?

Satu hal yang pasti, di tengah tuntutan keadilan, masyarakat tidak lagi puas dengan keheningan. Hukum harus berbicara dan berbicara dengan jelas. (ZUL)

Janji yang Terbayar: Polresta Banyuwangi Resmi Sandang WBBM dari MenPAN-RB

Penulis
TRS
-
0

BANYUWANGI – JAKARTA, Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) Tahun 2025 resmi dianugerahkan Kementerian PAN-RB kepada Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur, sebagaimana keputusan yang diumumkan pada Rabu, 11 Februari 2026 di Jakarta.

Capaian ini menjadi tonggak sejarah bagi Polresta Banyuwangi. Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan realisasi komitmen yang pernah diucapkan di ruang publik saat Kombes Pol Dr. Rama Samtama Putra, S.I.K., S.H., M.Si. baru menjabat sebagai Kapolresta Banyuwangi sekitar satu tahun tiga bulan lalu.

Komitmen itu bermula dari diskusi santai namun berbobot di Warung K-Jon Kemiren, Glagah, dalam forum ngopi bareng media, LSM, dan para penggiat sosial. Dalam pertemuan tersebut, Hakim Said, S.H., jurnalis senior sekaligus Founder dan Ketua Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi, melontarkan pertanyaan terbuka tentang komitmen Kapolresta yang baru dalam mewujudkan Zona Integritas dan meraih predikat WBBM.

Saat itu, Kombes Rama menyatakan kesiapannya bekerja keras.

Kini, setelah keputusan MenPAN-RB turun, Rama Samtama Putra yang saat ini menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Papua, mengenang kembali momen tersebut.

“Saya masih teringat pertama kali kita ketemu di Warung K-Jon, ngopi bareng bersama teman-teman media di Glagah. Pak Hakim hanya minta satu hal kepada saya, yaitu komitmen meraih WBBM,” ungkap Kombes Rama.

Dengan nada penuh syukur, Rama yang menjabat Kapolresta Banyuwangi sejak Oktober 2024 – 9 Januari 2026, menambahkan:

“Sekarang sudah terjawab dan lunas ya Pak Hakim.”

Sebelumnya, ia juga menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Syukur Alhamdulillah, Polresta Banyuwangi menorehkan sejarah atas pencapaiannya meraih predikat ZI WBBM Tahun 2025 melalui proses perjuangan, komitmen serta integritas personel yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.”

Ia berharap capaian ini tidak berhenti sebagai simbol administratif, melainkan menjadi budaya kerja berkelanjutan.

“Semoga Polresta Banyuwangi terus konsisten dan semakin berintegritas serta lebih optimal dalam pelayanan publik sehingga dapat mengangkat citra Polri.”

Bagi Hakim Said, komitmen yang disampaikan saat ngopi bareng itu bukan sekadar jawaban formal pejabat baru. Menurutnya, sejak awal Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi menjadikan isu Zona Integritas dan WBBM sebagai bagian dari diskusi publik yang digelar secara kontinyu.

“Waktu itu saya bersama rekan-rekan RK hanya meminta satu hal: komitmen yang jelas di depan publik. Hari ini kita menyaksikan komitmen itu terealisasi. Ini bukan hanya capaian institusi, tapi juga bukti bahwa dialog publik bisa melahirkan perubahan nyata,” ujar Hakim Said, yang juga Ketua Yayasan Anti Narkoba LPSS Banyuwangi.

Ia menegaskan bahwa predikat WBBM harus terus dijaga melalui transparansi dan keterbukaan terhadap kritik masyarakat.

“Selamat kepada Polresta Banyuwangi yang berhasil meraih WBBM. Predikat bisa diraih, tetapi integritas harus dijaga setiap hari. RK akan terus menjadi ruang diskusi agar semangat reformasi birokrasi tetap hidup.”

Selama 1 tahun 3 bulan memimpin Polresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra membangun fondasi reformasi melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, respons cepat terhadap pengaduan masyarakat melalui WhatsApp Wadul Kapolresta, serta sinergi dengan media dan elemen sipil.

Kini, meski telah bertugas di Bumi Cenderawasih, jejak komitmen itu tertoreh jelas dalam sejarah Polresta Banyuwangi.

Dari diskusi sederhana di Warung K-Jon Kemiren hingga keputusan resmi negara pada 11 Februari 2026 – sebuah janji yang akhirnya terbayar lunas.

Diterpa Isu “Sekolah Bayangan”, SMK Torije’ne’ Buka Suara: Siswa Dipulangkan karena Guru Hadiri Sertijab

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Sorotan tajam yang ditujukan kepada SMK Torije’ne’ akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari pihak sekolah. Tudingan yang menyebut sekolah tersebut sebagai “sekolah bayangan” ditepis tegas oleh penanggung jawab sekolah, Ibu Vonni.

Vonni menjelaskan, aktivitas belajar mengajar di SMK Torije’ne’ selama ini berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pada saat LSM Simson berkunjung ke sekolah, ruang kelas memang dalam keadaan tertutup dan para siswa telah dipulangkan lebih awal. Hal itu, menurutnya, bukan tanpa alasan.

“Pada saat LSM Simson datang, ruangan memang ditutup dan para siswa sudah pulang karena para guru mengikuti undangan serah terima jabatan Kepala SDN Tabulahan saat itu, sehingga tidak ada proses belajar mengajar,” jelas Vonni.

Ia menegaskan, kondisi tersebut hanya terjadi pada hari itu saja karena adanya kegiatan resmi yang dihadiri para guru. Vonni pun menyayangkan pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta dan langsung menyimpulkan bahwa SMK Torije’ne’ adalah sekolah bayangan.

Menurutnya, sekolah tersebut telah beberapa kali melaksanakan penamatan siswa, bahkan banyak lulusan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tak hanya itu, siswa SMK Torije’ne’ juga aktif mengikuti berbagai perlombaan olahraga di tingkat kecamatan.

“Tidak benar jika dikatakan sekolah bayangan. Kami punya lulusan yang sudah melanjutkan kuliah dan siswa yang aktif berprestasi,” tegasnya.

Di sisi lain, Vonni juga mengakui adanya persoalan lain yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Ia mengungkapkan bahwa halaman sekolah sering digunakan warga untuk mengikat dan menggembalakan sapi.

Pihak sekolah mengaku kesal dengan kondisi tersebut dan mengimbau masyarakat agar tidak lagi menjadikan area sekolah sebagai tempat penggembalaan ternak demi menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan pendidikan.

Dengan klarifikasi ini, pihak SMK Torije’ne’ berharap masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang belum tentu sesuai fakta di lapangan. (ZUL)

Heboh! Pilketua RW 08 Cempae Berujung Diskualifikasi, Dugaan Surat Palsu Terbongkar

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co PAREPARE : Parepare kembali diguncang polemik panas. Pemilihan Ketua RW/RT 08 Cempae, Kelurahan Ujung, yang seharusnya menjadi pesta demokrasi warga justru berubah menjadi drama serius setelah salah satu kandidat resmi didiskualifikasi karena dugaan pemalsuan dokumen penting.

Tiga kandidat maju dalam kontestasi tersebut:

1. H. Cahaya

2. M. Yusuf Dahalan

3. Sultan (Nomor Urut 03)

Pemilihan digelar pada 20 Desember 2025. Namun hanya tiga hari berselang, tepat 23 Desember 2025, gelombang keberatan langsung dilayangkan warga ke pihak kelurahan dengan tembusan ke Camat, Wali Kota Parepare, dan DPRD. Warga RW 08 Cempae menilai ada kejanggalan serius dalam proses administrasi pencalonan.

Inti persoalan mengarah pada dugaan penggunaan surat keterangan kesehatan yang diduga dipalsukan oleh Paslon Nomor Urut 03 sebagai syarat pencalonan. Tuduhan ini memicu kegaduhan dan memecah opini di tengah masyarakat.

Ketegangan memuncak ketika DPRD Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 29 Desember 2025. RDP tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Parepare, Anggota DPRD Komisi I, serta warga RW 08 yang datang menuntut kejelasan dan transparansi.

Dalam forum resmi itu, warga secara terbuka memaparkan dugaan pemalsuan dokumen kesehatan. Setelah pembahasan dan telaah, Ketua Komisi I DPRD Parepare akhirnya menyampaikan keputusan tegas: Paslon Nomor 03, Sultan, dinyatakan didiskualifikasi karena temuan pemalsuan surat keterangan kesehatan.

Keputusan tersebut menjadi titik balik panasnya polemik. Beberapa hari kemudian, Lurah Ujung Bulu, Hasra, SH, secara resmi menyampaikan kepada warga bahwa Paslon Nomor Urut 03 telah gugur dari kontestasi. Dengan demikian, kandidat dengan perolehan suara terbanyak kedua akan ditetapkan dan dilantik sebagai Ketua RW/RT 08 Cempae.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi integritas demokrasi di tingkat akar rumput. Warga Cempae menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir praktik yang mencederai kepercayaan publik, sekecil apa pun level pemilihannya.

Di tengah situasi yang masih hangat diperbincangkan, Pemerintah Kota Parepare melalui Sekretaris Daerah telah mengedarkan undangan resmi bernomor 100/25/Pem terkait Pengukuhan Ketua RT dan Ketua RW Terpilih Masa Jabatan 2026–2031.

Acara pengukuhan dijadwalkan berlangsung pada: Senin, 16 Februari 2026

Pukul 20.15 Wita – selesai

Bertempat di Kampung Enjoy (eks Pasar Seni), Jl. Marttirotasi, Kota Parepare.

Undangan tersebut semakin mengundang perhatian publik, terutama menyangkut dinamika di RW 08 Cempae. Apakah seluruh polemik telah tuntas secara administratif dan hukum? Ataukah masih ada babak lanjutan?

Satu hal yang pasti, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi tidak hanya soal menang dan kalah, tetapi juga soal kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan. Warga Parepare kini menanti proses pengukuhan dengan sorotan tajam dan harapan agar transparansi benar-benar ditegakkan. (ZUL)

Sat Lantas Polres Langkat Gerak Cepat Tutup Jalan Berlubang, Fokus Cegah Risiko Kecelakaan

Penulis
M ILYAS
-
0

Langkat –redaksi.co

Aksi cepat dan responsif kembali ditunjukkan Sat Lantas Polres Langkat. Melalui Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel), personel turun langsung melakukan penimbunan dan penutupan sejumlah titik jalan berlubang demi menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Langkah ini bukan sekadar perbaikan sementara, tetapi bagian dari strategi preventif untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas. Seperti diketahui, jalan berlubang kerap menjadi “silent hazard” yang berisiko tinggi, terutama bagi pengendara roda dua.

Kasat Lantas Polres Langkat, AKP MHD. Tommy Franata, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama.

“Kami tidak ingin menunggu sampai terjadi kecelakaan. Ketika ditemukan potensi bahaya di jalan, personel langsung bergerak melakukan penanganan. Ini bagian dari komitmen kami dalam menciptakan Kamseltibcar Lantas yang aman dan kondusif,” jelas AKP Tommy.

Menurutnya, pendekatan Sat Lantas saat ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga langkah-langkah preventif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus membangun budaya tertib berlalu lintas.

Sejumlah pengguna jalan menyambut positif kegiatan tersebut. Penanganan cepat di titik-titik rawan dinilai membantu menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan, khususnya di jam-jam padat.

Dengan gerak cepat dan kolaboratif, Sat Lantas Polres Langkat terus memperkuat peran sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus memastikan situasi lalu lintas di wilayah Kabupaten Langkat tetap aman, tertib, dan lancar.

M.ilyas

Sinergi Kodim 0708 Purworejo dan SMKN 4: Gembleng Karakter Siswa Jelang PKL

Penulis
Wahid Supriyanto
-
0

Purworejo | Redaksi.co – Sebanyak 131 siswa kelas XI SMK Negeri 4 Purworejo mengikuti kegiatan pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, serta pembinaan fisik dan mental di Kodim 0708 Purworejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pra Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk menyiapkan mental siswa sebelum terjun ke dunia industri.

​Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0708 Purworejo, Mayor CBA M. Behaki, di halaman Makodim pada Rabu (11/2/2026). Program pembinaan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan rangkaian materi intensif dari jajaran Kodim.

Point Utama dari sambutan yang diberikan Kasdim adalah:

    • ​Kepedulian TNI: Kegiatan ini adalah wujud nyata dukungan TNI terhadap dunia pendidikan dalam mencetak generasi muda yang disiplin dan bermental kuat.
    • ​Kesiapan Kerja: Fokus utama adalah membentuk karakter siswa SMKN 4 Purworejo agar siap bersentuhan langsung dengan dinamika dunia kerja.
    • ​Keseimbangan Skill: Siswa diharapkan tidak hanya unggul dalam keterampilan teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan semangat kebangsaan yang tinggi.

​”Saya harapkan para peserta mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan tetap menjaga faktor keamanan. Kegiatan ini mencerminkan sinergi yang baik antara TNI dan dunia pendidikan dalam membangun generasi muda yang tangguh,” ujar Mayor CBA M. Behaki dalam penutup sambutannya.

Kegiatan tetsebut merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, bermental kuat, dan memiliki wawasan kebangsaan yang baik. (*)

Sumber: Kodim 0708 Purworejo

Redaksi Penyelaras: Wahidun

1...484950...415Halaman 49 dari 415

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©