*Ketua DPW IWOI Jateng: Pernyataan “Londo Ireng” Sangat Menyakitkan, Jurnalistik Pilar Demokrasi yang Tak Boleh Direndahkan*

SEMARANG, 27 Juli 2026 – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Jawa Tengah, Teguh, menyampaikan kekecewaan yang mendalam dan penilaian tegas terkait pernyataan yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut istilah “Londo Ireng” serta merujuk kalangan wartawan dan lembaga pers dalam konteks yang dinilai merendahkan.

Menurut Teguh, pernyataan tersebut bukan sekadar ucapan biasa, melainkan sangat menyakitkan hati seluruh insan pers yang telah berjuang menjaga prinsip jurnalistik yang benar, jujur, dan bertanggung jawab.

“Kami sangat tersentak dan kecewa mendengar pernyataan tersebut. Istilah yang disampaikan sangat menyakitkan dan terasa merendahkan martabat profesi kami. Jurnalistik adalah pilar keempat demokrasi yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya,” tegas Teguh dalam pernyataan persnya, Senin (27/7).

Lebih lanjut ia jelaskan, fungsi utama pers adalah menjadi jembatan aspirasi rakyat. Setiap karya jurnalistik yang dihasilkan bertujuan agar suara masyarakat, harapan, kritik, dan kenyataan yang terjadi di lapangan dapat tersampaikan secara lugas, adil, dan terbuka kepada publik.

“Melalui jurnalistik, kebenaran dapat terungkap dan suara rakyat bisa didengar oleh siapa saja, termasuk oleh pemimpin negara. Kami bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan demi menjaga keseimbangan demokrasi dan transparansi penyelenggaraan negara,” tambahnya.

Teguh berharap pernyataan tersebut bukanlah sikap resmi negara terhadap kalangan pers. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menjaga kehormatan antarprofesi, sebab pers yang independen dan kritis justru menjadi tanda bahwa demokrasi di negara ini masih berjalan dengan sehat.

Hingga berita ini dirilis, DPW IWOI Jawa Tengah berharap adanya klarifikasi atau sikap yang lebih menghargai peran pers, mengingat insan pers senantiasa bekerja menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM didampingi oleh Kadis Pertanian meninjau langsung kondisi sawah masyarakat yang mengalami kekeringan sekaligus menyerahkan bantuan mesin pompa air beserta selang bagi petani di Desa Cot Amun, dan di Desa Masjid Baro, Kecamatan Samatiga pada Selasa, 28/7/2026

Tarmizi mengatakan, selama ini yang menjadi kendala para petani di Aceh Barat untuk kebutuhan sawah mereka adalah ketersediaan air terlebih lagi pada musim kemarau para bajak sawah yang terancam gagal panen.

“Sehingga Langkah konkrit yang bisa pemda lakukan untuk menangani persoalan ini, kita sudah menyiapkan dua 200 pompa air yang akan kita distribusikan ke seluruh sawah di Aceh Barat, nanti skala prioritasnya adalah sawah yang sumber airnya dimungkinkan dengan bantuan pompa tersebut sehingga jangan sampai nanti mubazir pompanya,” kata Tarmizi.

Dikatakan Tarmizi, pendistribusian pompa air untuk patani tersebut sudah mulai dilakukan pada hari ini di dua desa di Kecamatan Samatiga. Pompa – pompa air tersebut diserahkan langsung olehnya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian.

“Kita berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, jadi dari penyuluh lapor ke Dinas Pertanian kemudian kita minta dinas untuk membuat data dan maping mana yang skala prioritas dan yang luas lahannya banyak serta yang meungkinkan untuk diberikan pompa,” katanya.

Selain itu kata Tarmizi, pihaknya juga sudah mengusulkan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) ke Kementrian PU, nanti ada bangunan 10 kali 15 meter, ada tandon besar dan dia tenaga surya itu yang sedang kita usulkan.

“Terkait bibit, kita sudah sampaikan kepada kepala dinas di musim kemarau ini turunkan penyuluh cek kelapangan, mana bibit yang toleran terhadap kekeringan, itu yang kita rekomendasikan kedepan,” ujar Tarmizi.

Sementara itu, Sekretaris Kelompok Tani Desa Cot Amun, Yusdiwar, mengatakan bahwa mereka sangat berterimakasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah bersedia untuk turun langsung kelapangan melihat kondisi sawah masyarakat yang mengalami kekeringan.

“Dengan adanya bantuan mesin air ini maka besok sudah bisa mulai kita kasih naik air ke sawah supaya tanaman padi kita bisa sembuh kembali,” katanya ****

Redaksi.co MAMUJU : Praktik dugaan penggarongan uang rakyat di Kabupaten Mamasa siap dibongkar sampai ke akar-akarnya. Aliansi Mahasiswa Peduli Sulawesi Barat (AMPS) bersiap menghentak publik dengan menyeret dugaan skandal keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamasa langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.

Tak main-main, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2024 yang seharusnya dialokasikan untuk situasi darurat rakyat, diduga kuat diacak-acak hingga memicu indikasi kerugian negara fantastis bernilai Rp2,48 Miliar

Langkah garang mahasiswa ini dipicu oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membongkar borok pengelolaan anggaran di Dinas PUPR Mamasa. BPK menemukan serangkaian kejanggalan fatal yang mengarah pada dugaan pengerukan dana publik secara masif:

• Kelebihan pembayaran dan proyek asal jadi dengan kekurangan volume.
• Spesifikasi barang yang tidak sesuai standar.
• Bukti pertanggungjawaban (SPJ) bodong yang diduga disulap alias tidak sesuai kondisi riil di lapangan.

Total dampak finansial dari dugaan permainan kotor ini menyentuh angka persis Rp2.483.113.935,15.

Ketua AMPS, Hasbi Assiddik, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang napas bagi para oknum yang bermain-main dengan uang rakyat. Seluruh berkas audit BPK beserta bukti-bukti pendukung yang ‘panas‘ sudah dikemas untuk segera dihantamkan ke meja penyidik KPK RI.

“Kami tidak main-main. Hasil audit BPK ini adalah bukti otentik adanya pembegalan anggaran. Dalam waktu dekat, laporan resmi beserta berkas pamungkas akan kami serahkan langsung ke KPK RI!” tegas Hasbi Assiddik dengan nada berapi-api, Senin (27/7/2026).

Hasbi menambahkan, penggunaan dana darurat BTT yang diduga dimanipulasi adalah bentuk kejahatan luar biasa terhadap rakyat Mamasa. Oleh karena itu, penanganan tingkat daerah dinilai tak lagi cukup dan butuh taring KPK untuk mengeksekusinya secara objektif, profesional, dan tanpa kompromi.

Gerakan ‘menyeret‘ pejabat Mamasa ke KPK ini dibentengi landasan hukum yang kokoh, mengacu pada:

•  UU No. 19/2019 tentang KPK – Kewenangan penuh untuk mengusut dan menindak tindak pidana korupsi.
•  UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor – Jerat hukum berat bagi penyalah guna kewenangan yang merugikan keuangan negara.
• UU No. 15/2006 tentang BPK – Mandat konstitusi bahwa temuan audit wajib ditindaklanjuti secara hukum.
• UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.

AMPS menegaskan tidak akan berhenti pada penyerahan berkas semata. Mereka berjanji akan mengobarkan gelombang pengawasan dari masyarakat adat dan pemuda Sulawesi Barat untuk mengawal kasus ini hingga para aktor intelektual di balik skandal BTT Mamasa ini mengenakan rompi oranye.

Sinyal bahaya kini menyala terang untuk Dinas PUPR Kabupaten Mamasa. Akankah penyidik KPK segera turun gunung melakukan tangkap tangan? Publik menanti! (ZUL)

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM didampingi Wakil Bupati Said Fadheil SH, secara resmi melepas 604 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan XXVI Tahun 2026 Universitas Teuku Umar (UTU) yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Barat, Selasa 28/7/2026

Bupati Aceh Barat, Tarmizi memberikan apresiasi kepada Universitas Teuku Umar (UTU) yang secara konsisten menghadirkan program KKN sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat.

“Program KKN bukan hanya bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga menjadi kontribusi nyata kampus dalam mendukung pembangunan masyarakat dan gampong. Hari ini juga menjadi wujud kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan Universitas Teuku Umar,” kata Tarmizi.

Bupati menilai tema KKN tahun ini sangat relevan karena mengedepankan kolaborasi mahasiswa dalam mendukung pembangunan berbasis data.

Menurutnya, Pemkab Aceh Barat terus mendorong penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran melalui pemanfaatan data yang akurat.

Karena itu, Tarmizi berharap para mahasiswa dapat terjun langsung ke tengah masyarakat untuk membantu validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Selain mendukung pendataan, Tarmizi juga mendorong mahasiswa menjadi agent of change yang mampu menghadirkan gagasan, inovasi, serta solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat gampong.

“Amati persoalan-persoalan yang ada di kampung. Dari sana akan lahir empati, ide-ide cemerlang, serta solusi yang nantinya bisa menjadi kontribusi nyata bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama pelaksanaan KKN para mahasiswa diharapkan membantu pemerintah gampong dalam meningkatkan kualitas administrasi pelayanan publik, mendampingi pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran digital, menggerakkan budaya literasi bagi anak-anak dan masyarakat, serta mengedukasi warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Menurutnya, edukasi mengenai Gerakan ASRI yang tengah digalakkan Pemkab Aceh Barat juga perlu diperkuat di tengah masyarakat, khususnya kepada generasi muda agar terbiasa hidup bersih dan bebas sampah.

Selain itu, mahasiswa juga diminta aktif mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan generasi muda, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal agar mampu melahirkan inovasi yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli gampong.

“Kami yakin mahasiswa Universitas Teuku Umar memiliki kapasitas untuk menjalankan program tersebut. Tunjukkan bahwa kalian adalah generasi intelektual yang bukan hanya menjadi kebanggaan Barat Selatan, tetapi juga kebanggaan Aceh,” katanya.

Bupati juga berpesan agar seluruh mahasiswa membangun komunikasi yang baik dengan keuchik, aparatur gampong, tokoh masyarakat, serta seluruh warga selama berada di lokasi KKN. Menurutnya, pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat akan menjadi bekal penting dalam kehidupan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan seseorang di masa depan tidak hanya ditentukan oleh ijazah maupun kecerdasan akademik, tetapi juga ditopang oleh adab, akhlak, dan kemampuan berkomunikasi.

“Hari ini kita tidak bisa hanya mengandalkan ijazah, bahkan kecerdasan pun sudah banyak dibantu teknologi. Tetapi yang tidak bisa dikalahkan adalah adab, akhlak, dan kemampuan berkomunikasi,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Tarmizi juga meminta para mahasiswa menyampaikan secara langsung kepada Bupati maupun Wakil Bupati apabila menemukan berbagai persoalan di gampong selama pelaksanaan KKN.

“Informasi yang disampaikan mahasiswa kami yakini akurat dan dapat dipercaya. Karena itu, apabila menemukan persoalan di masyarakat, sampaikan langsung kepada kami agar segera dapat ditindaklanjuti,” pungkasnya ****