Jumat, Maret 20, 2026
Beranda blog Halaman 45

STMA Trisakti Sukses Gelar Babak Final Olimpiade Asuransi dan Tahun 2026  

0

STMA Trisakti Sukses Gelar Babak Final Olimpiade Asuransi dan Tahun 2026

Jakarta —Bertempat Di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti Rawa Sari Jakarta. Telah sukses menyelenggarakan Babak Final Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi Tingkat Nasional Tahun 2026, bertempat di Auditorium STMA Trisakti, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube STMA Trisakti.

Kegiatan nasional ini merupakan bagian dari komitmen STMA Trisakti dalam mendukung program Diktisaintek Berdampak, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi, kompetensi, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi dan aktuaria sebagai instrumen pengelolaan risiko dan penopang stabilitas ekonomi nasional.

Sambutan dari para Pemangku Kepentingan

Pada Kegiatan ini, Dihadiri langsung oleh Ketua STMA Trisakti Antonius Anton Lie, S.E., M.M yang mengungkapkan bahwa ini adalah yang ke 4 kalinya kegiatan ini terselenggara secara nasional dan pada tahun 2026 ini diikuti oleh 422 peserta untuk Olimpiade Asuransi dan Aktuaria dari 20 provinsi di Indonesia dan Kompetisi dari Pemberian Literasi Asuransi diikuti oleh 924 peserta dari 36 provinsi

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab keinginan masyarakat perihal literasi asuransi dimana saat ini masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang update terhadap fungsi, manfaat dan tujuan dari  asuransi tersebut,” ungkap Antonius Anton Lie, S.E., M.M selaku ketua STMA Trisakti di Jakarta, (9/2/2026).

“Harapannya, kita harus bisa berjalan terus untuk melakukan kegiatan ini kedepannya untuk mendapatkan manfaatnya dengan memperkuat tingkat literasi asuransi menuju Indonesia emas di tahun 2045,” tututpnya

Acara dibuka dengan sambutan dari para pemangku kepentingan eksternal, yaitu:
Halimatus Sa’diyah, Kepala Divisi Pelaksanaan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tri Munanto, Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah III
Boyke Lukman, Ketua I Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Dalam sambutannya, para narasumber menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator, dunia pendidikan, dan industri dalam membangun ekosistem literasi asuransi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Dewan Juri Babak Final
Olimpiade Asuransi Sofi Suryasmia – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
Boyke Lukman – Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO) Abdul Rohman – Asosiasi Penilai Asuransi Indonesia (APARI)
Editha Thalia Desiree – PT Zurich Asuransi Indonesia Kapler Marpaung – PT Tala Reinsurance Brokers Olimpiade Aktuaria
Risa Anggreini – BRI Insurance
Asep Suwondo – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Handayani – Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Gatot Herliyanto – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Vincentus Wilianto – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
Literasi Asuransi – Dosen dan Guru
Dr. Benny Hadiwibowo, M.M. – PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi (INARE) Ega Prihastari – Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (EPK OJK)
Reinhard Andrew Puspito, M.Comm – PT Sedgwick Adjusters Indonesia
Literasi Asuransi – Mahasiswa dan Siswa
Citra Pusparini – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Deasy Faradilla – PT Prima Excellent Indonesia Mardian Adhitya – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Para Pemenang

Pemenang Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi
Kategori Mahasiswa
Juara I: Reno Fadlyansah – Universitas Diponegoro (Total Skor: 271,8)
Juara II: Begawan Damar Ngesti – Politeknik Keuangan Negara STAN (Total Skor: 269,4)
Juara III: Arya Seta Yudayana – Universitas Lampung (Total Skor: 254,8)

Kategori Siswa SMA/SMK/MA
Juara I: Christian Albi Parulian Klau – SMA Negeri 1 Atambua (Total Skor: 264,4)
Juara II: Keren Phebe Phangnesia – SMA Mondial Batam (Total Skor: 257,1)
Juara III: Adirangga Takassa Masigaa – SMA Negeri 81 Jakarta (Total Skor: 244,5)

Kategori Guru SMA/SMK/MA
Juara I: Oneal Sandros Reflino – SMA Kristen Saint John Jakarta (Total Skor: 275,5)
Juara II: Muhamad Salamun – SMA Negeri 46 Jakarta (Total Skor: 261,5)
Juara III: Achmad Uzlul Rozik – SMK Sehat Insan Perjuangan, Jombang (Total Skor: 225)

Kategori Dosen
Juara I: Ady Febrisutisyanto – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Total Skor: 267,7)
Juara II: Wardati Humaira, SST, M. Kes – Poltekkes Kemenkes Medan (Total Skor: 262)
Juara III: I Made Indra P., MPH., MBA., Ph.D – STMA Trisakti (Total Skor: 245,7)

Sponsor Kegiatan
Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan dari:
PT Indolife Pensiontama, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) – Indonesia Re, PT Askrindo Insurance, MAIPARK Indonesia, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, PT Asuransi TRIPA, CAR Life Insurance, Malacca Trust Insurance, PT Asuransi Askrida Syariah, Sahabat Insurance, BRI Insurance, Igna Asia Reinsurance Brokers, PT Harta General Insurance, Lembaga Penjamin Simpanan, dan PT Reasuransi Nasional Indonesia (InaRe).

Melalui penyelenggaraan Babak Final Tingkat Nasional Tahun 2026 ini, STMA Trisakti berharap Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi dapat terus menjadi wadah strategis dalam mencetak generasi yang sadar risiko, unggul secara kompetensi, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung penguatan industri asuransi dan keuangan nasional.

Melalui penyelenggaraan Babak Final Tingkat Nasional Tahun 2026 ini, STMA Trisakti berharap Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi dapat terus menjadi wadah strategis dalam mencetak generasi yang sadar risiko, unggul secara kompetensi, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung penguatan industri asuransi dan keuangan nasional.

Ke depan, STMA Trisakti berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan edukatif dan kompetitif yang relevan dengan perkembangan industri, kebijakan regulator, serta kebutuhan masyarakat.

Diharapkan, sinergi antara dunia pendidikan, regulator, dan pelaku industri yang telah terbangun melalui kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan literasi asuransi, penguatan inklusi keuangan, serta pembangunan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan.

(Frb)

BUMKam Ita Mancia Kokas Sukses Distribusi Tahap Kedua, Hasil Tani dan Ikan Masyarakat Terserap Pasar

0

Fakfak, Redaksi. co – Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Ita Mancia Kokas kembali mencatatkan kemajuan signifikan dalam pemasaran hasil alam masyarakat. Memasuki pengiriman tahap kedua, proses distribusi komoditas pertanian dan perikanan berjalan lebih lancar, tertata, dan maksimal dibandingkan tahap pertama.

Distribusi tahap kedua tersebut dilaksanakan pada Jumat, 13/2/2026, dengan volume pengiriman yang lebih besar serta penataan logistik yang semakin rapi. Proses pengumpulan, pengepakan hingga pengiriman berlangsung tepat waktu, menandakan kesiapan kelembagaan BUMKam yang kian profesional.
Ketua BUMKam Ita Mancia Kokas, Abul Tanggi Iriwanas, menyampaikan bahwa seluruh permintaan barang dari mitra berhasil dipenuhi dengan jumlah item yang meningkat. Produk yang dikirim merupakan potensi unggulan dari kampung-kampung di wilayah pesisir dan daratan, mulai dari hasil kebun masyarakat hingga tangkapan nelayan lokal.
“Alhamdulillah, proses pengiriman kedua ini jauh lebih baik. Semua barang yang diminta bisa kita penuhi dan mitra juga puas dengan kerja sama yang berjalan,” ujar Tanggi.

Dalam kemitraan tersebut, PT HSI memberikan apresiasi atas konsistensi suplai, ketepatan waktu pengiriman, serta kualitas produk yang dihasilkan masyarakat. Dukungan perusahaan menghadirkan kepastian pasar yang jelas dan berkelanjutan bagi hasil alam kampung.
Kegiatan pendistribusian ini juga merupakan bentuk komitmen BP Tangguh dalam menjalankan program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program Nort Uba pada 23 Desember 2025 di Distrik Kokas. Melalui dukungan tersebut, penguatan kelembagaan BUMKam dan akses pasar bagi masyarakat terus didorong agar berjalan berkelanjutan.
Menurut Tanggi, keberadaan pasar tetap menjadi angin segar bagi warga. Mama-mama yang berkebun serta para nelayan kini tidak lagi harus menjual hasil panen atau tangkapan di pinggir jalan dengan harga tidak menentu. Melalui skema pembelian terjadwal, hasil produksi mereka langsung terserap dengan harga yang lebih stabil.
“Sekarang masyarakat tidak bingung lagi cari pembeli. Begitu panen atau melaut, sudah ada penampungnya. Ini yang membuat semangat kerja meningkat,” katanya.

Selain dukungan mitra perusahaan dan BP Tangguh, peran pemerintah daerah serta pemerintah distrik turut memperkuat legalitas usaha BUMKam, mulai dari proses administrasi, pendampingan kelembagaan, hingga kemudahan kontrak kerja sama. Hal ini membuat operasional distribusi berjalan lebih profesional dan terpercaya.

Ke depan, BUMKam berencana memperluas jejaring kerja sama dengan BUMKam di setiap kampung serta Koperasi Merah Putih guna menghimpun lebih banyak produk lokal sekaligus memperluas jangkauan pemasaran, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.

Adapun komoditas pada pengiriman kedua meliputi ikan segar, ikan asin, ikan kembung, ikan layang, serta berbagai hasil pertanian seperti terong, sawi, kacang panjang, dan sejumlah produk olahan kering.
BUMKam berharap program distribusi ini terus berlanjut sebagai langkah nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama dari semua proses ini satu, yaitu supaya masyarakat sejahtera. Orang tua di laut dan di kebun tahu bahwa setiap hasil kerja mereka pasti ada yang beli,” tutup Tanggi.

Sidak DPRD Polman Bongkar Dugaan Pelanggaran Lingkungan dan Sanitasi Dapur MBG, JOL Desak Penutupan Sementara

0

Redaksi.co POLMAN : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar kembali menjadi sorotan. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD Polman terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengungkap dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan limbah dan standar sanitasi dapur.

Sidak tersebut digelar setelah rapat dengar pendapat (RDP) yang mendorong DPRD turun langsung ke lapangan. Dari hasil pantauan di lokasi, Commando Investigasi Jaringan Oposisi Loyal (JOL) menyebut banyak SPPG belum memenuhi ketentuan teknis pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Bahkan, ditemukan limbah dapur dibuang langsung ke saluran drainase terbuka di sekitar fasilitas umum, termasuk kawasan dekat Kantor DPRD Polman.

“Jika limbah dibuang langsung ke saluran terbuka, apalagi dekat fasilitas publik, maka yang dipertaruhkan adalah kesehatan masyarakat,” tegas perwakilan JOL. Mereka menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan memicu penyakit berbasis air bagi warga sekitar.

Temuan itu diperkuat surat resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar Nomor B.55/DLHK/600.1.17.2/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026. Dalam dokumen tersebut, DLHK menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi, sebagian SPPG tidak mengolah air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Menteri LHK/KBPLH Nomor 2760 Tahun 2025 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik serta Pengelolaan Sampah dari Usaha dan/atau Kegiatan SPPG. Dalam lampirannya, sejumlah SPPG tercatat berstatus “Tidak Sesuai” dalam pengolahan air limbah, sementara beberapa lainnya belum menyampaikan laporan meski telah beroperasi.

Tak hanya soal IPAL, JOL juga menyoroti 48 dapur MBG yang disebut beroperasi tanpa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, program ini menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, dan lansia yang sangat bergantung pada jaminan keamanan pangan dan sanitasi.

Secara hukum, potensi pelanggaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 dan 99 mengatur ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah bagi pihak yang dengan sengaja atau lalai menyebabkan pencemaran dan pelampauan baku mutu lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga melarang setiap perbuatan yang membahayakan kesehatan lingkungan.

JOL menilai keberlanjutan operasional dapur MBG tanpa IPAL sesuai standar dan tanpa SLHS sebagai bentuk kelalaian serius. Mereka mendesak Satpol PP dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap SPPG yang tidak patuh regulasi.

Selain itu, JOL meminta Kepala Kantor SPPG Sulawesi Barat melakukan evaluasi menyeluruh bersama DLHK dan Dinas Kesehatan, serta menerbitkan rekomendasi penutupan sementara bagi dapur yang belum memenuhi ketentuan.

Menurut JOL, anggaran MBG bersumber dari pajak rakyat dan berkaitan dengan alokasi anggaran pendidikan, sehingga pengelolaannya harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum. “Keselamatan generasi dan orang tua kami terancam jika kelalaian ini dibiarkan,” ujar mereka.

DLHK dalam suratnya menyatakan akan melakukan verifikasi lapangan lanjutan untuk memastikan kesesuaian administrasi dan teknis seluruh SPPG. Namun publik kini menunggu, apakah sidak DPRD Polman akan berujung pada penindakan tegas atau hanya menjadi catatan administratif semata.

Program yang semestinya memperbaiki gizi generasi muda itu kini berada di persimpangan: menjadi solusi kesehatan atau justru menyisakan persoalan lingkungan dan hukum. (ZUL)

Rp20 Miliar Dipertanyakan! AMMS Bongkar Dugaan Kejanggalan Program Air Minum dan Sanitasi Mamasa 2025

0

Redaksi.co MAMASA : Aroma tak sedap kembali menyeruak dari pengelolaan anggaran di Kabupaten Mamasa. Dana fantastis sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 untuk program air minum dan sanitasi kini menjadi sorotan tajam publik.

Anggaran jumbo yang seharusnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat justru diduga bermasalah dalam pelaksanaannya. Sejumlah pekerjaan disebut tidak rampung, sementara manfaat program belum sepenuhnya dirasakan warga. Kondisi ini memantik kecurigaan adanya kejanggalan dalam proses realisasi anggaran.

Afiliasi Mahasiswa Mamasa (AMMS) angkat suara keras. Ketua AMMS, Yasir, secara terbuka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

Rp20 miliar itu bukan angka kecil. Itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jika pekerjaan tidak selesai dan realisasinya tidak sesuai, maka patut diduga ada penyimpangan. Kami mendesak Kejati Sulbar segera turun tangan memeriksa pengelolaan anggaran ini,” tegas Yasir.

AMMS menilai, proyek dengan nilai sebesar itu semestinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang menjadi kebutuhan mendesak. Namun fakta di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar.

Organisasi mahasiswa tersebut khawatir ada oknum yang bermain di balik program ini. Jika dugaan ini tidak diusut tuntas, AMMS memperingatkan potensi lahirnya praktik penyalahgunaan anggaran yang semakin sistematis di Mamasa.

Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan kawal hingga terang-benderang,” tandas Yasir.

AMMS memastikan akan terus mengumpulkan data dan turun langsung ke lapangan guna mengawal kasus ini. Tekanan publik pun mulai menguat agar aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Mamasa dan pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut.

Sorotan kini tertuju pada langkah Kejati Sulbar: akankah dugaan ini diusut tuntas, atau kembali menjadi catatan panjang polemik anggaran di daerah? (ZUL)

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Tiga Pilar Halmahera Tengah Bersinergi Gelar Gerakan ASRI

0

REDAKSI.CO – Polres Halmahera Tengah (Halteng) bersama Pemerintah Daerah dan Kodim 1512/Weda menunjukkan soliditas tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui “Gerakan ASRI” (Aman-Sehat-Resik-Indah), yang digelar pada Jumat (13/2).

Kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia pada RAKORNAS 2026.

​Dipusatkan di Masjid Darussalam, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Aksi ini melibatkan gabungan personel dari lintas sektoral, menciptakan kolaborasi masif antara aparat keamanan, pemerintah sipil, dan masyarakat.

​Hadir memimpin kegiatan, Kapolres Halmahera Tengah, Fiat Dedawanto, S.Pd.T., S.I.K., M.H., didampingi jajaran Pejabat Utama Polres. Turut hadir Danramil Weda Kapten Inf.

Juliaddin, serta jajaran pimpinan OPD Pemda Halteng, antara lain Kadis Lingkungan Hidup Rivani Abdulrajak, Kadisnakertrans Fauzan Anshari, dan Kasatpol PP Sahabuddin Karim.

​Fokus pembersihan menyasar tiga titik krusial: area Masjid Darussalam, jalur jalan utama Kota Weda, dan saluran irigasi kota.

Tak hanya di tingkat kabupaten, seluruh Polsek jajaran Polres Halteng juga melaksanakan kegiatan serupa secara serentak di wilayah hukum masing-masing.

​”Kegiatan ini memiliki dimensi ganda. Pertama, sebagai tindak lanjut direktif Presiden. Kedua, sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, sekaligus mempererat sinergi TNI-Polri dan Pemda,” tegas Kapolres Halteng.

SDN 1 Cibenda Juara Voli Putri di Gebyar Kreativitas Siswa SMP Negeri 1 Cimanggu

0

Redaksi.co – Prestasi membanggakan kembali diraih SDN 1 Cibenda. Tim bola voli putri SDN 1 Cibenda berhasil keluar sebagai juara setelah menampilkan permainan yang solid dan penuh semangat juang. Dalam babak final bola voli putri Ajang Gebyar Kreativitas Siswa yang digelar di SMP Negeri 1 Cimanggu, Jumat 13/02/2026

Sejak babak awal hingga partai final, tim voli putri SDN 1 Cibenda tampil konsisten. Kerja sama yang kompak, strategi yang matang, serta mental bertanding yang kuat menjadi kunci keberhasilan mereka menundukkan lawan-lawan dari berbagai sekolah peserta.
Keberhasilan ini tidak lepas dari peran guru olahraga sekaligus pembina ekstrakurikuler bola voli SDN 1 Cibenda yang akrab disapa Riseu. Di bawah bimbingannya, para siswi rutin menjalani latihan disiplin, penguatan teknik dasar, hingga pembentukan karakter dan kekompakan tim.

Risee menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian anak didiknya. “Kemenangan ini adalah hasil kerja keras bersama. Anak-anak berlatih dengan semangat, disiplin, dan pantang menyerah. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus berprestasi,” ujarnya.

Pihak sekolah juga mengapresiasi perjuangan tim voli putri yang telah mengharumkan nama SDN 1 Cibenda di dapil VI. Prestasi ini menjadi bukti bahwa pembinaan bakat dan minat siswa, khususnya di bidang olahraga, mampu melahirkan capaian yang membanggakan.
Ajang Gebyar Kreativitas Siswa sendiri menjadi wadah positif bagi peserta didik untuk menyalurkan potensi, baik akademik maupun non-akademik. Dengan raihan juara ini, SDN 1 Cibenda semakin menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi yang berprestasi, berkarakter, dan percaya diri, pungkas Risee. (OPK)***

Editor : Yosep M

SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

0

SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Kepada Yth.
Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta

UNTUK DISIARKAN SEGERA

Tragedi di di Pondok Rumah Jelai Hulu: Ketika Rakyat Kecil Dipaksa Takut di Tanah Sendiri

Dengan hormat,

Surat terbuka ini lahir dari jeritan sunyi masyarakat di Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat—jeritan yang mungkin tidak terdengar di ruang-ruang kekuasaan, tetapi nyata menghantam kehidupan rakyat kecil di tepian sungai.

Peristiwa penangkapan terhadap Saudara Pelapan dan Saudara Eek pada 23 Januari 2026 bukan sekadar insiden hukum biasa. Ia telah berubah menjadi simbol ketakutan kolektif: ketika warga sipil yang mencari nafkah secara sederhana justru diperlakukan layaknya ancaman.

Kronologi yang Mengguncang Rasa Keadilan Publik

Sekitar pukul 12.00 WIB, Saudara Pelapan berada di pondok sederhana di lahan milik keluarganya untuk memeriksa pukat ikan—sebuah aktivitas bertahan hidup yang jauh dari kemewahan. Sebelum bekerja, ia melakukan ritual adat menyugih sirih sebagai penghormatan terhadap leluhur dan alam.

Namun ketenangan itu hancur ketika petugas keamanan dari PT USP bersama aparat Brimob dan Polsek Jelai Hulu datang dan langsung melakukan penangkapan secara paksa.

Di saat hampir bersamaan, Saudara Eek yang sedang mengangkut buah sawit hasil panen di lahan milik neneknya sendiri turut diamankan—padahal aktivitas tersebut adalah bagian dari upaya keluarga mencari nafkah di tanah warisan mereka.

Pondok Dirusak, Uang Pengobatan Disita: Luka yang Lebih Dalam dari Sekadar Penangkapan

Setelah peristiwa tersebut, pondok tempat warga beristirahat ditemukan dalam kondisi rusak parah. Lebih memilukan lagi, keluarga menyatakan bahwa uang sebesar Rp37.000.000 milik Saudara Pelapan turut disita, padahal uang tersebut dipersiapkan untuk kebutuhan pengobatan.

Jika benar terjadi tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa prosedur transparan, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran prosedural—melainkan pukulan moral yang dalam terhadap rasa kemanusiaan dan keadilan sosial.

Bagi rakyat kecil, uang pengobatan bukan angka di atas kertas. Itu adalah harapan hidup.

Pertanyaan Moral yang Tidak Bisa Dihindari Negara

Mengapa warga yang memanen hasil kebun keluarga sendiri diperlakukan sebagai ancaman keamanan?

Mengapa ritual adat yang sakral justru berakhir dengan penangkapan?

Mengapa uang pengobatan seorang warga dapat disita tanpa kejelasan hukum yang transparan?

Apakah negara hadir sebagai pelindung rakyat, atau justru menjadi sumber ketakutan baru bagi mereka yang lemah?

Seruan Keadilan kepada Presiden Republik Indonesia

Melalui surat ini, kami memohon perhatian serius dan tindakan nyata dari Presiden Republik Indonesia untuk:

Memerintahkan investigasi independen dan terbuka atas dugaan penangkapan paksa, perusakan pondok, serta penyitaan uang milik warga.

Menjamin bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, HAM, dan due process of law.

Menghentikan praktik represif terhadap masyarakat adat dan warga kecil yang mencari nafkah di tanahnya sendiri.

Memastikan perlindungan terhadap hak hidup, hak kesehatan, serta hak ekonomi masyarakat yang rentan.

Mendorong penyelesaian konflik agraria secara adil, transparan, dan manusiawi.

Penutup: Negara Diuji Bukan Saat Rakyat Kuat, Tetapi Saat Rakyat Lemah

Bapak Presiden, peristiwa di Jelai Hulu bukan sekadar konflik lokal. Ia adalah ujian moral bagi negara: apakah kekuasaan berpihak pada yang kuat, atau berdiri tegak melindungi mereka yang paling rentan.

Rakyat kecil tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin hidup tanpa rasa takut—memanen di kebunnya sendiri, mencari ikan di sungai leluhur, dan berobat dengan uang hasil kerja kerasnya tanpa khawatir dirampas.

Semoga suara dari tepian sungai ini sampai ke Istana Negara dan menggugah nurani keadilan bangsa.

Hormat kami,
Masyarakat dan Keluarga Korban
Serta Seluruh Warga yang Mendambakan Keadilan

Pendidikan di Mamasa Terpuruk, SDN 007 BOTTENG Diduga Berulang Kali “Libur di Luar Aturan”

0

Redaksi.co MAMASA : Dunia pendidikan di Kabupaten Mamasa tercoreng. SDN 007 Botteng di Dusun Kata-Kata, Desa Botteng, Kecamatan Mehalaan, menjadi sorotan tajam publik setelah diduga berulang kali meliburkan kegiatan belajar mengajar di luar kalender akademik resmi.

Ironisnya, ini bukan kali pertama sekolah tersebut menjadi perhatian. Namun hingga kini, belum terlihat langkah tegas dari otoritas pendidikan setempat.

Di tengah medan perbukitan yang menantang, anak-anak Dusun Kata-Kata setiap hari mempertaruhkan tenaga dan semangat demi menggapai pendidikan. Mereka berjalan kaki berkilo-kilometer, menembus jalan terjal dan cuaca tak menentu. Namun perjuangan itu kerap berujung pahit—gerbang sekolah sepi, ruang kelas kosong, tanpa guru.

Fenomena “libur mendadak” ini disebut-sebut bukan kejadian sesaat, melainkan masalah menahun yang seolah dibiarkan.

Bukan cuma kali ini, sudah sering sekali tidak ada guru. Padahal anak-anak kami banyak yang jalan kaki jauh. Kasihan niat belajar mereka terpatahkan karena sekolah kosong,” ungkap salah satu orang tua siswa dengan nada getir, meminta identitasnya dirahasiakan.

Kondisi ini memantik reaksi keras dari kalangan pemerhati pendidikan di Mamasa. Stenly Gadion Buntukareang menilai ketidakhadiran tenaga pengajar secara berulang merupakan cermin buruknya pengawasan dan lemahnya tanggung jawab institusi.

Ini bukan sekadar soal guru tidak masuk. Ini soal hak dasar anak-anak yang diabaikan. Kami mendesak Bupati Mamasa dan Dinas Pendidikan untuk berhenti diam. Jangan hanya duduk di belakang meja sementara pendidikan di pelosok hancur,” tegas Stenly.

Menurutnya, kegagalan menghadirkan proses belajar yang konsisten di wilayah terpencil adalah bentuk ketimpangan yang tak bisa lagi ditoleransi. Apalagi, ini adalah kali kedua SDN 007 Botteng menjadi sorotan dengan persoalan serupa.

Stenly juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja guru dan kepala sekolah, serta penerapan sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian.

“Kalau tidak ada tindakan nyata, kualitas pendidikan Mamasa akan semakin tertinggal. Jangan sampai semangat belajar anak-anak pelosok dipadamkan oleh kelalaian birokrasi,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah konkret yang akan diambil. Upaya konfirmasi kepada Kepala Sekolah SDN 007 Botteng juga masih terus dilakukan. (ZUL)

Peradi DPC Jakarta Pusat Gelar Rapat Anggota Tingkatkan Persatuan Menuju Advokat Yang Profesional

0

 

Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta Pusat menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) pada Kamis, 12 Februari 2026 di Hotel Grand Cemara, Menteng. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini menjadi momentum konsolidasi penting menjelang Musyawarah Nasional (Munas) PERADI yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026.

 

Dengan tema besar “Tingkatkan Persatuan Menuju Advokat yang Profesional, Berintegritas dan Bermartabat”, forum ini menegaskan kembali komitmen organisasi advokat terbesar di Indonesia tersebut dalam memperkuat etika profesi, integritas, dan kualitas pelayanan hukum.

 

Rapat dihadiri jajaran pengurus DPC PERADI Jakarta Pusat, yakni Ketua M. Mangunsong, S.H., Bendahara Andar T. Manik, S.E., S.H., M.H., dan Sekretaris Ir. Anita Andrianie, S.H., M.H. Suasana rapat berlangsung hangat dan produktif, dengan fokus utama pada pematangan sikap organisasi jelang Munas.

 

 

 

DPC Jakarta Pusat Nyatakan Dukungan Penuh untuk Munas PERADI 2026

 

Ketua DPC PERADI Jakarta Pusat, M. Mangunsong, S.H., menegaskan bahwa pihaknya melihat penyelenggaraan Munas sudah sesuai mekanisme anggaran dasar serta tidak ada persoalan struktural yang perlu dipersoalkan.

 

“Munas ini sudah melalui proses yang benar dan sesuai anggaran dasar. DPC Jakarta Pusat mendukung penuh dan solid untuk menyukseskan Munas tersebut,” ujarnya.

 

Mangunsong menyampaikan bahwa Munas akan membahas penyempurnaan AD/ART, program kerja nasional, serta pemilihan Ketua Umum DPN PERADI periode 2026–2031.

 

 

 

Sekretaris Panitia Munas: Pemilihan Ketua Umum Dilakukan Dengan Sistem Modern ‘One Man One Vote’

 

Sekretaris Panitia Pelaksana Munas, Daud Berueh, S.H., menjelaskan bahwa pemilihan Ketua Umum PERADI kini mengadopsi sistem modern berbasis elektronik (e-voting).

 

“Pemilihan dilakukan dengan sistem one man one vote melalui email yang sudah diverifikasi panitia. Ini menjadi contoh role model terbaik bagi organisasi advokat lainnya,” katanya.

 

Ia menambahkan bahwa tahapan Munas sudah berlangsung sejak Juni 2025, mencakup penyusunan panduan, penjaringan bakal calon ketua umum, hingga sosialisasi teknis pemilihan elektronik. Puncak Munas akan digelar pada 24–25 April 2026 di Jakarta.

 

 

 

Anggota DPC Siap Dukung Agenda Lima Tahunan

 

Advokat anggota DPC Jakarta Pusat, Paskalis Da Cunha, S.H., menegaskan dukungan penuh terhadap agenda Munas.

 

“Kami menyambut baik seluruh proses yang telah disusun panitia sesuai AD/ART. Sebagai anggota, kami siap mendukung penuh peristiwa lima tahunan ini demi kemajuan organisasi advokat,” ujarnya.

 

 

 

Menyatukan Visi dalam Memilih Calon Ketua Umum

 

Pimpinan Sidang RAC, Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., M.H., CPA, menjelaskan bahwa DPC Jakarta Pusat berupaya menyelaraskan visi anggota agar objektif dalam menentukan calon Ketua Umum DPN PERADI.

 

“RAC hari ini merumuskan agar peserta memiliki satu visi dalam memilih calon ketua umum. Yang kita harapkan adalah pemimpin yang benar-benar memiliki visi dan mau bekerja untuk pengembangan organisasi serta menjaga marwah profesi advokat,” ungkapnya.

 

Mangatur juga menyebutkan bahwa RAC menjadi wadah untuk merumuskan usulan perbaikan AD/ART yang akan dibawa ke Munas.

 

 

 

Penguatan Rekrutmen dan Kualitas Anggota Advokat

 

Dalam sesi diskusi, Jericho Mandahari, S.H., menyoroti pentingnya rekrutmen anggota yang berkualitas untuk menjaga reputasi organisasi.

 

“PERADI memiliki kewenangan resmi dari pemerintah untuk pembinaan advokat. Karena itu, kita harus merekrut advokat yang benar-benar berkualitas agar tidak bermasalah di masyarakat,” tegasnya.

 

Bendahara Andar T. Manik, S.E., S.H., M.H., menjelaskan bahwa Harapan kita, kita terima kasih kepada para peserta dengan Agenda RAC ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ada agenda tentang pemilihan Ketua Umum. Kita mengharapkan Ketum ini yang terbaik. Kita rekomendasikan dua-duanya. Karena bagaimanapun dari kedua ini adalah figur terbaik dari PERADI. Harapan kita kedepan menjaga soliditas dari PERADI.

 

Kita merekomendasikan untuk Caketum yaitu rekomendasi dua orang kemudian dan nanti dibulan 5 ini kita juga ada agenda untuk Munas pemilihan Ketum. Setelah itu kita ada pemilihan ketua DPC. Ini berlanjut terus. Kita berharap agenda terlaksana dengan baik dan tidak ada yang memaksakan kehendak. Semua menerima RAC tersebut.

 

RAC PERADI Jakarta Pusat 2026 berhasil memperkuat konsolidasi internal dan memantapkan arah dukungan jelang Munas. Dengan sistem pemilihan ketua umum yang semakin modern dan semangat reformasi AD/ART, PERADI menegaskan komitmennya sebagai organisasi advokat yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan penegakan hukum di Indonesia.

Mahasiswa Mamasa Desak Kepastian, Realisasi Student Center Dinilai Mendesak dan Strategis

0

Redaksi.co MAJENE : Aliansi Mahasiswa Mamasa di Majene kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal realisasi pembangunan Student Center bagi mahasiswa asal Kabupaten Mamasa yang tengah menempuh pendidikan di Majene. Fasilitas tersebut dinilai sebagai kebutuhan mendesak dan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia Mamasa.

Ferianto, perwakilan Aliansi Mahasiswa Mamasa, menyampaikan bahwa keberadaan Student Center bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan simbol tanggung jawab pemerintah daerah terhadap generasi muda Mamasa yang sedang berjuang menempuh pendidikan di luar daerah.

Ini adalah kebutuhan prioritas. Pemerintah Kabupaten Mamasa memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan mahasiswa Mamasa mendapatkan dukungan fasilitas yang layak selama menempuh pendidikan,” tegas Ferianto.

Dalam upaya mengawal aspirasi tersebut, Aliansi Mahasiswa Mamasa telah melakukan serangkaian pertemuan resmi dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Pertemuan pertama berlangsung di Kampus Universitas Sulawesi Barat, setelah mahasiswa memenuhi undangan Rektor Universitas Sulawesi Barat untuk berdialog bersama pemerintah daerah terkait kebutuhan fasilitas mahasiswa Mamasa di Majene.

Selanjutnya, pertemuan kedua digelar di ruang kerja Bupati Mamasa sebagai tindak lanjut pembahasan sebelumnya. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas rencana pengadaan fasilitas mahasiswa Mamasa, termasuk opsi dan langkah awal realisasinya.

Tak berhenti di situ, pertemuan ketiga dilakukan secara daring bersama Asisten Pemerintah Daerah dan Kepala Bidang Aset Kabupaten Mamasa. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan aspek teknis dan administratif, termasuk kemungkinan penganggaran serta mekanisme pengadaan.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamasa menyampaikan bahwa rencana pembangunan Student Center akan diupayakan masuk dalam Anggaran Tahun 2026. Namun hingga kini, belum ada kepastian terkait tahapan pelaksanaan, mekanisme teknis, maupun perkembangan konkret atas komitmen tersebut.

Kondisi ini memunculkan harapan sekaligus pertanyaan dari kalangan mahasiswa. Aliansi Mahasiswa Mamasa menegaskan akan terus mengawal proses ini agar komitmen yang telah disampaikan tidak berhenti pada wacana, melainkan benar-benar terealisasi demi kepentingan mahasiswa dan masa depan Kabupaten Mamasa. (ZUL)