Redaksi.co MAMUJU : Fakta baru kembali mencuat dalam sengketa lahan antara Nuryani D selaku penggugat melawan Sani beserta keluarganya di Dusun Rea Bussu, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Sengketa yang telah bergulir di pengadilan negeri Mamuju dan berujung pada eksekusi lahan pada Kamis, 30 Juli 2026, kini mendapat sorotan dari mantan Kepala Desa Beru-Beru, Abdul Wahab.

Dalam keterangannya melalui sambungan WhatsApp, Abdul Wahab mengungkapkan kronologi yang menurutnya dapat menjadi penilaian terhadap salah satu surat pembelian tanah yang pernah diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Ia menyatakan bahwa Ilham Jaya belum menjabat sebagai Kepala Dusun pada tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam dokumen yang dipersoalkan.

Menurut Abdul Wahab, dirinya baru terpilih sebagai Kepala Desa Beru-Beru pada akhir 2009 dan resmi dilantik pada awal 2010. Sekitar dua bulan setelah pelantikan, ia menggelar pemilihan kepala dusun di seluruh wilayah desa, termasuk Dusun Beru-Beru dan Rea Bussu.

“Saya terpilih sebagai kepala desa pada akhir 2009 dan dilantik pada awal 2010. Sekitar dua bulan setelah pelantikan, baru saya mengadakan pemilihan kepala dusun. Ilham Jaya baru terpilih dan dilantik sebagai Kepala Dusun Beru-Beru pada awal 2010,” ujar Abdul Wahab.

Ia menjelaskan, pada tahun 2009 jabatan Kepala Dusun Beru-Beru masih dipegang oleh Martin, sedangkan Kepala Dusun Rea Bussu dijabat Haji Ramli. Setelah dilakukan pemilihan ulang pada 2010, Abidin ditetapkan sebagai Kepala Dusun Rea Bussu, sementara Ilham Jaya dilantik sebagai Kepala Dusun Beru-Beru.

Berdasarkan kronologi tersebut, Abdul Wahab mempertanyakan keabsahan surat pembelian tanah yang disebut dibuat pada tahun 2009 apabila benar mencantumkan Ilham Jaya sebagai Kepala Dusun.

“Kalau surat itu dibuat tahun 2009 dan yang bersangkutan mengaku sebagai kepala dusun, padahal saat itu belum menjabat, menurut saya itu tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Menurut Abdul Wahab, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa, tetapi juga dapat menimbulkan dugaan pemalsuan jabatan apabila seseorang mencantumkan status yang pada saat itu belum dimilikinya.

“Bukan pemalsuan tanda tangan, tetapi pemalsuan jabatan. Dia mengatakan dirinya kepala dusun, padahal belum menjadi kepala dusun,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa, surat pembelian tanah semestinya diketahui oleh kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Sementara kepala dusun, menurutnya, hanya merupakan perangkat desa yang membantu kepala desa dan tidak memiliki kewenangan bertindak sendiri atas nama pemerintah desa.

Abdul Wahab turut menyayangkan dirinya tidak pernah dihadirkan sebagai saksi selama proses persidangan berlangsung. Padahal, menurutnya, sebagai kepala desa yang menjabat pada masa pergantian kepala dusun, ia mengetahui secara langsung proses pengangkatan perangkat desa serta struktur pemerintahan saat itu.

“Kalau saya dihadirkan sebagai saksi, saya bisa menjelaskan secara rinci kapan masing-masing kepala dusun diangkat dan bagaimana struktur pemerintahan desa saat itu. Keterangan itu bisa memperjelas fakta yang dipersoalkan dalam perkara,” ujarnya.

Atas dasar itu, Abdul Wahab berpendapat bahwa surat pembelian tanah yang dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut patut dipertanyakan keabsahannya apabila benar dibuat pada tahun 2009 dengan mencantumkan Ilham Jaya sebagai Kepala Dusun. Menurutnya, kronologi pemerintahan desa pada periode tersebut seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam menilai kekuatan alat bukti yang diajukan di persidangan. (ZUL)

FAKFAK, Redaksi.co – Pemerintah Distrik Pariwari mengawali rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar Pawai Merah Putih pada Sabtu (1/8/2026). Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat dari enam kampung dan tiga kelurahan yang berada di wilayah Distrik Pariwari.

Selain diikuti masyarakat, pawai juga mendapat dukungan dari komunitas pendukung World Cup 2026, pangkalan ojek, serta berbagai elemen masyarakat lainnya yang turut memeriahkan suasana.

Kepala Distrik Pariwari, Abdul Rasyid Wadjo, SE., MM, mengatakan Pawai Merah Putih menjadi langkah awal untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan agenda pembuka rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Distrik Pariwari. Enam kampung dan tiga kelurahan telah bersepakat mengawali bulan Agustus dengan Pawai Merah Putih sebagai wujud kecintaan kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Ia mengaku bersyukur karena kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Bahkan, komunitas pendukung World Cup 2026 dan pangkalan ojek ikut berpartisipasi sehingga menambah semarak jalannya pawai.

Abdul Rasyid Wadjo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan tersebut, khususnya jajaran Polres Fakfak, Satuan Lalu Lintas, Bhabinkamtibmas, dan Koramil yang memberikan pengamanan selama pawai berlangsung.

“Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolres Fakfak beserta jajaran, khususnya Satuan Lalu Lintas yang telah mengawal kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bhabinkamtibmas dan Koramil yang hadir bersama kami memberikan pengamanan sehingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Ia berharap Pawai Merah Putih yang dilaksanakan pada 1 Agustus ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-81 RI dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di depan rumah, tempat usaha, maupun lingkungan sekitar.

“Kita ingin menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat. Mari bersama-sama menghormati jasa para pahlawan dengan mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai simbol kecintaan kepada bangsa. Apa yang telah diperjuangkan para pahlawan dengan darah dan air mata hendaknya kita hargai dengan menjaga persatuan dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Distrik Pariwari berharap semangat kemerdekaan tidak hanya terasa dalam seremoni semata, tetapi juga menjadi penguat persatuan, kebersamaan, dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat.

Aceh Barat.Redaksi.co
Terkait isu yang menyebutkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pemberhentian jabatan kepala sekolah SMPN 1 Meureubo dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Disdikbud) Kabupaten Aceh Barat, Kepala dinas terkait menegaskan bahwa langkah yang diambil telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Irwan.M.Si menyampaikan hal tersebut ketika di kompirmasi media ini melalui pesan WhatsApp pada Jumat malam (31/7/2026) terkait tuduhan pelanggaran aturan yang di keluhkan oleh mantan kepala sekolah SMPN 2 Meureubo yang beredar di media online.

Menurut Irwan ,setiap kebijakan maupun keputusan yang dikeluarkan pihaknya, termasuk dalam hal pengangkatan maupun pemberhentian kepala sekolah sudah disesuaikan sepenuhnya dengan aturan Permendikbud.

” Kami memahami adanya ke ke khawatiran atau pandangan dari berbagai pihak terkait proses ini,Namun saya tegaskan kembali, seluruh langkah yang kami lakukan dalam proses pemberhentian jabatan itu telah kami teliti dan telah kami jalankan sesuai aturan yang tertuang dalam Permendikbud” Ujarnya

Ia juga menjelaskan bahwa dalam mengambil satu keputusan, pihaknya telah mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari administrasi,kinerja,hingga ketentuan tehnis yang diatur dalam peraturan menteri, pihaknya berkomitmen untuk tetap menjaga objektivitas dan transparansi dalam setiap mengambil keputusan dibidang pendidikan demi kemajuan pendidikan di Aceh Barat dan pihaknya juga membuka ruang diskusi bagi pihak yang ingin mengetahui alur proses secara rinci agar tidak terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman di tengah tengah masyarakat luas.

Lebih lanjut Kadis juga menjelaskan ada tiga poin utama yang menjadi dasar keputusan tersebut.

Pertama, SMP N 2 Meureubo masuk dalam pendataan mutasi sebanyak 25 kepala sekolah,karena status yang bersangkutan sudah definitif maka harus di berhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan.

Kedua, Data kepala sekolah SMP N 2 Meureubo tersebut sudah berstatus ” Merah ” di aplikasi Kementerian Pendidikan sehingga penyesuaian ini dilakukan secara bertahap oleh dinas

Ketiga , Penempatan Bapak Ibnu Abbas mantan kepala sekolah SMPN 2 Meureubo di sesuaikan karena yang bersangkutan sudah tidak memiliki jam mengajar, karena itu ia di nota dinaskan untuk memenuhi beban mengajar yang di wajibkan..

Dia juga menambahkan, bahwa keputusan itu tidak di ambil secara sepihak, melainkan telah melalui proses panjang mulai dari Kabid dan Sekdis yang kemudian baru dia sahkan selaku Kadis.

” Pak Ibnu Abbas sudah menjabat kepala sekolah dua periode,dan datanya sudah menunjukkan angka 3 yg berarti sudah melebihi batas periodesasi jabatan,ini sesuai dengan Permendasmen No 27 Tahun 2025 yang mengatur masa jabatan kepala sekolah menjabat dua periode,ini bisa di lihat di aplikasi Kementerian Pendidikan, Tegasnya

Pihaknya berharap penjelasan ini dapat meluruskan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat serta menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi kemajuan pendidikan di Aceh Barat

Sementara itu secara terpisah mantan kepala sekolah SMPN 2 Meureubo Ibnu Abas ketika di kompirmasi media ini mengatakan apa yang di jelaskan oleh kadis terkait masa jabatannya melebihi periodesasi tidak benar dan mengada ngada.

” Saya menjadi kepala sekolah SMPN 2 Meureubo baru 4 tahun,bukan 8 tahun,kalau masalah melebihi masa dua periode masih ada kepala sekolah lain yang melebihi dua periode,kenapa ga di ganti,dan perlu di ingat selama kepemimpinan saya di sekolah tidak ada masalah,malah sekolah yang saya pimpin mendapatkan penghargaan dari pemerintah kabupaten,jadi pencopotan ini tidak lebih ada kepentingan terselubung dan tentu saya tidak akan diam saja ” Pungkasnya ****

Aceh Barat.Redaksi.co
‎Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa pendidikan dayah merupakan benteng utama dalam membentuk karakter generasi muda di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini.
‎
‎Hal tersebut disampaikan Fadhlullah pada acara Milad dan Tasyakkur XXVIII Dayah Terpadu Inshafuddin, Sabtu 1/8/2026

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Dayah Terpadu Inshafuddin yang selama hampir tiga dekade telah berkontribusi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki semangat pengabdian kepada agama, masyarakat, dan daerah.
‎
‎Wakil Gubernur juga mengucapkan selamat kepada 106 santri yang diwisuda pada kesempatan tersebut. Menurutnya, wisuda bukanlah akhir dari proses menuntut ilmu, melainkan awal pengabdian yang lebih luas kepada masyarakat. Ia berpesan agar para lulusan senantiasa menjaga nama baik almamater, menghormati guru, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.
‎
‎Fadhlullah menilai, generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak akhlak.
‎
‎”Karena itu, pendidikan yang berlandaskan iman, ilmu, dan akhlak menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Aceh yang berkualitas,” kata Fadhlullah.
‎
‎Ia menambahkan, dayah memiliki peran strategis tidak hanya dalam mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan adab, kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat pengabdian. Pemerintah Aceh, kata Fadhlullah, akan terus mendukung penguatan pendidikan dayah sebagai salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia di Aceh.
‎
‎Wakil Gubernur berharap para wisudawan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa kehilangan jati diri sebagai muslim yang berintegritas. Ia juga berharap semakin banyak lulusan dayah yang tampil sebagai ulama, akademisi, profesional, maupun pemimpin yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam ****