FAKFAK, Redaksi.co – RSUD Kabupaten Fakfak terus melakukan transformasi pelayanan kesehatan melalui inovasi SI CESA (Sigap, Cepat, Santun), sebuah sistem pendaftaran pasien rawat jalan berbasis patient flow management yang dirancang untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi tersebut merupakan implementasi proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I di Makassar yang bertujuan menjawab persoalan lamanya waktu tunggu pasien di rumah sakit.

Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubessy, S.Kep., M.A.R.S Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan maupun kelengkapan fasilitas rumah sakit, tetapi juga oleh pengalaman pasien sejak pertama kali datang hingga memperoleh pelayanan medis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan RSUD Fakfak, sebagian besar pasien masih harus datang langsung ke rumah sakit, mengambil nomor antrean, menunggu proses registrasi, kemudian baru mendapatkan pelayanan berikutnya. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tunggu yang cukup panjang.

Data observasi menunjukkan sekitar 73 persen pasien harus menunggu lebih dari 60 menit sebelum memperoleh pelayanan. Analisis yang dilakukan menyimpulkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada proses pendaftaran, tetapi juga pada pengelolaan alur pelayanan pasien (patient flow management).

Berangkat dari kondisi tersebut, RSUD Fakfak menghadirkan SI CESA yang bukan sekadar aplikasi pendaftaran pasien, melainkan budaya pelayanan baru yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

SI CESA dibangun berdasarkan enam nilai utama, yakni Sigap, yaitu cepat merespons kebutuhan pasien; Akurat, memberikan data dan informasi yang benar serta dapat dipercaya; Nyaman, menghadirkan pelayanan yang mudah diakses; Terukur, memastikan setiap tahapan pelayanan memiliki standar yang jelas; Unggul, menghadirkan inovasi pelayanan yang berkualitas; serta Nyata, memastikan setiap inovasi benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi inovasi tersebut, RSUD Fakfak juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan SI CESA yang menjadi pedoman seluruh petugas dalam memberikan pelayanan yang seragam dan terukur.

Dalam SOP tersebut, setiap tahapan pelayanan telah memiliki target waktu yang jelas, mulai dari penyambutan pasien maksimal dua menit, proses skrining dua menit, registrasi lima menit, verifikasi biometrik tiga menit, pencetakan nomor antrean dua menit, hingga pasien diarahkan menuju poliklinik maksimal lima menit.

Dengan standar tersebut, seluruh proses registrasi ditargetkan selesai dalam waktu tidak lebih dari 15 menit, sehingga mampu mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal rumah sakit dengan waktu pelayanan kurang dari 60 menit.

Pada sistem yang baru, pasien peserta BPJS yang telah menggunakan aplikasi Mobile JKN cukup melakukan registrasi melalui anjungan pendaftaran mandiri dengan verifikasi biometrik atau barcode, mencetak identitas kunjungan pasien (IKP), kemudian langsung menuju poliklinik tujuan tanpa harus mengantre di loket pendaftaran.

Sementara bagi pasien umum, pasien program pengobatan gratis maupun medical check-up, RSUD Fakfak menghadirkan aplikasi SI CESA. Sebelum inovasi tersebut diterapkan, pasien umum harus melalui proses pengambilan nomor antrean, menunggu registrasi, kemudian baru menuju poliklinik.

Kini proses tersebut disederhanakan menjadi dua langkah, yakni melakukan registrasi melalui aplikasi SI CESA sebelum datang ke rumah sakit, kemudian saat tiba cukup melakukan verifikasi barcode atau biometrik dan langsung menuju poliklinik tujuan.

Menurut tim pengembang, penyederhanaan alur pelayanan ini menghilangkan tahapan yang tidak memberikan nilai tambah bagi pasien sehingga waktu tunggu dapat ditekan dan petugas lebih fokus melayani pasien yang benar-benar membutuhkan bantuan administrasi.

Pelaksanaan proyek perubahan tersebut juga berhasil melampaui target. Jika semula target jangka panjang direncanakan diselesaikan dalam waktu enam bulan, seluruh tahapan utama berhasil direalisasikan hanya dalam waktu dua bulan berkat dukungan Pemerintah Kabupaten Fakfak, mentor, coach, tim efektif, serta seluruh unit kerja di RSUD Fakfak.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan, RSUD Fakfak juga menetapkan indikator kinerja yang dipantau secara berkala melalui monitoring dan evaluasi agar inovasi yang dijalankan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Ke depan, SI CESA akan terus dikembangkan sebagai fondasi transformasi pelayanan digital di RSUD Kabupaten Fakfak, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus menghadirkan pelayanan kesehatan yang sigap, akurat, nyaman, terukur, unggul, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak.

Redaksi.co MAMUJU : Polemik dugaan ketimpangan dalam pengadaan bibit kakao sambung pucuk di Kabupaten Mamuju kian memanas. Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Barat (FKP-Sulbar) mendesak DPRD Provinsi Sulbar untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas lembaga guna membongkar kejanggalan anggaran tersebut secara terbuka.

Langkah ini diambil setelah audiensi FKP-Sulbar dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar menemui jalan buntu. Dalam pertemuan mendadak yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan beserta jajarannya, pihak pemuda mencecar indikasi keuntungan tak wajar yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar.

Namun, terjadi perbedaan narasi yang mencolok di dalam ruangan. Kepala Bidang yang membidangi pengadaan bibit secara tegas membantah temuan tersebut di hadapan Kadisbun dan peserta audiensi, sebuah klaim yang bertolak belakang dengan dokumen resmi BPK.

Ketua FKP-Sulbar, Sahrul, menegaskan bahwa silang pendapat antara dokumen resmi negara dan bantahan pejabat publik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Kami menghormati penjelasan Dinas Perkebunan, tetapi di sisi lain ada LHP BPK yang memuat hasil pemeriksaan resmi. Agar tidak menjadi liar di masyarakat, persoalan ini harus dibuka terang-benderang melalui forum resmi di DPRD,” tegas Sahrul.

Tak main-main, FKP-Sulbar meminta DPRD Sulbar mendudukkan seluruh instansi kunci dalam satu meja RDP, meliputi:

• Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar
• BPK Perwakilan Sulbar
• Inspektorat Provinsi Sulbar
• Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar

Sahrul menggarisbawahi bahwa pergerakan pemuda ini murni bentuk pengawalan akuntabilitas uang rakyat, bukan ajang menghakimi. Kendati demikian, ia menegaskan tidak akan menoleransi jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Yang kami inginkan adalah keterbukaan. Jika bersih, jelaskan secara transparan. Namun, jika ada indikasi pelanggaran yang terbukti, proses hukum di Kejaksaan harus berjalan tanpa kompromi,” tambahnya.

FKP-Sulbar memastikan akan terus mengawal skandal pengadaan bibit ini hingga tuntas demi menjaga transparansi dan mengamankan kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran di Sulawesi Barat. (ZUL)

FAKFAK, Redaksi.co – Pemerintah Kabupaten Fakfak resmi meluncurkan aplikasi SI CESA (Sistem Integrasi Cepat Pelayanan Terpadu Santun) yang dirangkaikan dengan kegiatan Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Senin (3/8/2026).

Peluncuran aplikasi tersebut menjadi salah satu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mendorong transformasi birokrasi berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam sambutan tertulis Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP, disampaikan bahwa implementasi aksi perubahan yang lahir dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator bukan sekadar memenuhi tuntutan pembelajaran formal, tetapi merupakan wujud nyata komitmen aparatur sipil negara dalam menghadirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Implementasi aksi perubahan yang kita saksikan hari ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata transformasi birokrasi yang tidak hanya berbasis pada regulasi, tetapi juga pada inovasi dan pelayanan publik yang berkualitas,” demikian isi sambutan Bupati.

Bupati menegaskan, di tengah perkembangan era digital, pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen utama dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran aplikasi SI CESA diharapkan menjadi terobosan penting dalam mendukung integrasi pelayanan publik di Kabupaten Fakfak.

“Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mempercepat proses koordinasi antar perangkat daerah,” ujar Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada Direktur RSUD Kabupaten Fakfak selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang telah menggagas inovasi tersebut beserta seluruh pihak yang telah mendukung lahirnya aplikasi SI CESA.

Ia berharap inovasi tersebut tidak berhenti pada tahap peluncuran semata, melainkan dapat dimanfaatkan secara optimal, terus dikembangkan, serta direplikasi pada berbagai sektor pelayanan publik lainnya.

“Saya berharap aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal serta terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru demi peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Fakfak,” katanya.

Di akhir sambutannya, Bupati Fakfak secara resmi meluncurkan Aplikasi SI CESA (Sistem Integrasi Cepat Pelayanan Terpadu Santun) sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tutup Bupati.

Aceh Barat .Redaksi.co
Aktivitas lalu lintas truk pengangkut material tanah timbunan di lintasan jalan PT.RGM di wilayah kecamatan Meureubo kini menjadi keluhan serius warga sekitar, selain mengganggu kenyamanan,laju kendaraan di nilai melanggar aturan serta kondisi jalan yang sering licin dan berdebu di khawatirkan memicu resiko kecelakaan yang lebih besar.

Hal ini di ungkapkan oleh Jalaludin warga yang berdomisili di pinggir jalan PT RGM tepatnya di Gampong mesjid Tuha ketika di kompirmasi media ini pada Minggu 2/8/2026.

Jalaludin menuturkan,dalam sepekan terakhir kondisi debu di lokasi dekat tempat usahanya semakin parah,ini di sebabkan banyaknya tanah liat tumpahan dari truk maupun tanah liat yang menempel di ban truk ikut menambah banyaknya tanah liat yang menempel di permukaan aspal, saat kemarau seperti sekarang tumpahan itu berubah jadi debu yang berterbangan setiap kali di lewati kendaraan.

” Karena lagi kemarau maka begitu banyak debu, apalagi tanah liat yang berserakan lumayan banyak,pas truk melaju kencang maka seperti inilah,kita kebagian abu tiap hari, padahal kalau jalannya pelan mungkin tidak separah ini ” Ujarnya

Jalaludin juga menyoroti upaya penyiraman yang justru mendatangkan masalah baru,upaya penyiraman yang seharusnya meredam debu malah membuat permukaan jalan menjadi licin karena bercampur dengan tumpahan tanah liat, sehingga kondisi ini bahkan sudah beberapa kali menimbulkan kecelakaan.

” Pas jalan di siram jadi licin dan ada yang jatuh menyebabkan luka luka, bahkan tadi siang terjadi lagi,ada pengendara yang terpeleset sehingga terluka serius ” Tutup Jalaludin.

Dari pantauan di sepanjang jalan di lokasi , terlihat iring iringan truk pengangkut material tanah timbunan melintas dengan kecepatan cukup kencang di sertai kepulan debu pekat di belakang truk yang melaju sehingga membuat jarak pandang mata terganggu dan membuat mata perih.

Meskipun warga mengetahui aktivitas truk pengangkut material tanah timbunan itu untuk keperluan proyek bangunan pemerintah,namun warga dan Pengguna jalan berharap ada solusi terbaik agar fenomena ini bisa di atasi dengan tetap mengedepankan kenyamanan masyarakat dan kenyamanan warga berlalu lintas ***”