Redaksi.co MAMUJU : Polemik dugaan ketimpangan dalam pengadaan bibit kakao sambung pucuk di Kabupaten Mamuju kian memanas. Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Barat (FKP-Sulbar) mendesak DPRD Provinsi Sulbar untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas lembaga guna membongkar kejanggalan anggaran tersebut secara terbuka.
Langkah ini diambil setelah audiensi FKP-Sulbar dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar menemui jalan buntu. Dalam pertemuan mendadak yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan beserta jajarannya, pihak pemuda mencecar indikasi keuntungan tak wajar yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar.
Namun, terjadi perbedaan narasi yang mencolok di dalam ruangan. Kepala Bidang yang membidangi pengadaan bibit secara tegas membantah temuan tersebut di hadapan Kadisbun dan peserta audiensi, sebuah klaim yang bertolak belakang dengan dokumen resmi BPK.
Ketua FKP-Sulbar, Sahrul, menegaskan bahwa silang pendapat antara dokumen resmi negara dan bantahan pejabat publik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kami menghormati penjelasan Dinas Perkebunan, tetapi di sisi lain ada LHP BPK yang memuat hasil pemeriksaan resmi. Agar tidak menjadi liar di masyarakat, persoalan ini harus dibuka terang-benderang melalui forum resmi di DPRD,” tegas Sahrul.
Tak main-main, FKP-Sulbar meminta DPRD Sulbar mendudukkan seluruh instansi kunci dalam satu meja RDP, meliputi:
- Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar
- BPK Perwakilan Sulbar
- Inspektorat Provinsi Sulbar
- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar
Sahrul menggarisbawahi bahwa pergerakan pemuda ini murni bentuk pengawalan akuntabilitas uang rakyat, bukan ajang menghakimi. Kendati demikian, ia menegaskan tidak akan menoleransi jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Yang kami inginkan adalah keterbukaan. Jika bersih, jelaskan secara transparan. Namun, jika ada indikasi pelanggaran yang terbukti, proses hukum di Kejaksaan harus berjalan tanpa kompromi,” tambahnya.
FKP-Sulbar memastikan akan terus mengawal skandal pengadaan bibit ini hingga tuntas demi menjaga transparansi dan mengamankan kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran di Sulawesi Barat. (ZUL)
