Redaksi.co | Palembang,- Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRD) Kota Palembang dalam hal ini Komisi IV DPRD Kota Palembang melakukan rapat audiensi program profesi guru (PPG) guru pendidikan agama Islam dalam hal ini dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kota Palembang bertempat di ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Palembang, Rabu (6/11/2024).

Turut hadir didalam kegiatan ini Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Budi Mulya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Masagus Syaiful Fadli, Yustin Kurniawan Zendarto serta lainnya, Ketua DPD AGPAII Kota Palembang Kemas A Ibrahim, M.Pd, serta para guru agama Islam dari semua tingkatan yang ada di kota Palembang.

Dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Budi Mulya, di mana komitmen kawan-kawan di Komisi IV DPRD Kota Palembang tidak perlu diragukan lagi dan sangat luar biasa untuk memperhatikan ini. Nanti kita akan panggil Dinas Pendidikan, kita lihat, jika memungkinkan ada anggaran efisien bisa kita alihkan, dan kita mohon doanya supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Memang bapak/ibu tepat datang ke rumah rakyat ini, di mana kami dipilih diamanahkan untuk memperjuangkan ini.

“Jadi setelah kami amati tadi, berhubung saya ini masih baru menjadi Anggota DPRD Kota Palembang baru periode pertama saya, dan juga saya masih banyak sebenarnya belajar untuk ini semua. Di mana tadi saya juga mengamati apa yang menjadi kelurahan, serta apa yang menjadi suara bapak/ini,” ujarnya.

Kemudian, tadi pihak Dinas Pendidikan ternyata tinggal bagaimana cara kita mendapatkan sertifikasi PPG seperti itu, selain itu juga saya melihat Duta Wijaya tahun 2022 untuk anggaran Tahun 2023 waktu itu sudah diperjuangkan, tapi tidak sesuai dengan harapan bapak/ibu masih. Insya Allah kami ini semuanya rata-rata masih DPRD nya DPRD baru semua, yang masih mungkin insya Allah nuansa baru, semangat baru, yang kira-kira menjadi harapan baru, bagi kita semua.

“Kami juga akan komunikasi langsung dengan Dinas Pendidikan Palembang soal anggaran, jangan sampai apa yang menjadi harapan kita nanti diubah-ubah diujung jalan, serta kami juga minta doakan semoga Komisi IV DPRD Kota Palembang bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan bapak-bapak, dan ibu-ibu ini” ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Masagus Syaiful Fadli, di mana masih ada 335 orang dengan anggaran 1,7 Miliyaran, kalau kita dari sisi anggaran mungkin Duta Wijaya yang lebih paham, kita dari pemerintah kota Palembang itu kemarin kami baru rapat untuk Kesejahteraan Rakyat diangka 27 Miliyar setahun, kalau diangka 1,7 Milyar ini sebenarnya kecil untuk dari Pemkot Palembang ini.

“Pertama kita cukup prihatin, dahulu pendidikan agama Islam adalah bagian dari pejuang anak bangsa, anak kita dititipkan di sekolah-sekolah yang mengajarnya guru agama,” katanya.

Dilanjutkannya, jadi kalau hari ini perhatian kita tidak ada kepada guru pendidikan agama, justru kita akan dipertanyakan komitmen kita apalagi kita sebagai anggota dewan. Alhamdulillah hasil dari pertemuan ini, kami Komisi IV akan mengajak Dinas Pendidikan untuk duduk bersama. Artinya kita akan mencari slot anggaran untuk tahun 2025 diatas 1,7 Miliyar untuk program PPG, guru pendidikan agama Islam.

“Jadi kita berharap bahwa anggaran 1,7 Miliyar bisa dialokasi untuk 355 guru pendidikan agama Islam yang ada di kota Palembang. Dimana PPG itu kan syarat untuk guru mendapatkan sertifikasi, kalau mereka dapat sertifikasi, maka Meraka akan mendapatkan tunjangan sertifikasi alokasinya dari Kementerian Agama,” ucapnya.

Begitu juga disampaikan Ketua DPD AGPAII Kota Palembang Kemas A Ibrahim, M.Pd, terkait pertemuan hari ini adalah pembahasan tentang PPG, karena guru agama ini kan jumlahnya sebanyak 1500, tapi yang tinggal sisa tadi jumlahnya yakni 355 orang. Karena di tahun 2023 kita dibiayai 120 orang, di tahun 2024 ada 33 orang, jadi tinggal untuk guru Taman Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu 335 orang.

“Jadi hasilnya tadi semua Komisi IV DPRD Kota Palembang di mana mereka setuju, bahwasanya akan dianggarkan untuk tahun 2025 untuk seluruh guru agama baik TK, SD, SMP dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dibiayai untuk PPG,” imbuhnya.

Masih dilanjutkannya, jadi semua guru agama akan di PPG kan, dan untuk ditahun 2026 mereka akan menerima sertifikasi. Jadi masukan mereka tadi, dimana mereka akan mengawal bahwasanya Dinas Pendidikan Palembang itu menganggarkan atau Pemkot Palembang itu menganggarkan PPG untuk guru agama. Dan tadi juga ada perwakilan dari Kemenag, mereka siap membayar PPG, asal kita itu sudah menerima sertifikat sertifikasi.

“Dimana surat kami ini tanggal 4 Juni 2024 sampai sekarang belum tahu sudah sampai belum, terus itu kami bersurat juga ke Kemendikbud RI. Jadi kalau bisa kota Palembang ini menjadi percontohan, jadi minta tolong, dimana jumlah kami kalau bisa di tahun 2025 ini PPG semua untuk yang lulus free test saja,” bebernya.

Warta In | Palembang,- Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRD) Kota Palembang dalam hal ini Komisi IV DPRD Kota Palembang melakukan rapat audiensi program profesi guru (PPG) guru pendidikan agama Islam dalam hal ini dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kota Palembang bertempat di ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Palembang, Rabu (6/11/2024).

Turut hadir didalam kegiatan ini Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Budi Mulya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Masagus Syaiful Fadli, Yustin Kurniawan Zendarto serta lainnya, Ketua DPD AGPAII Kota Palembang Kemas A Ibrahim, M.Pd, serta para guru agama Islam dari semua tingkatan yang ada di kota Palembang.

Dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Budi Mulya, di mana komitmen kawan-kawan di Komisi IV DPRD Kota Palembang tidak perlu diragukan lagi dan sangat luar biasa untuk memperhatikan ini. Nanti kita akan panggil Dinas Pendidikan, kita lihat, jika memungkinkan ada anggaran efisien bisa kita alihkan, dan kita mohon doanya supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Memang bapak/ibu tepat datang ke rumah rakyat ini, di mana kami dipilih diamanahkan untuk memperjuangkan ini.

“Jadi setelah kami amati tadi, berhubung saya ini masih baru menjadi Anggota DPRD Kota Palembang baru periode pertama saya, dan juga saya masih banyak sebenarnya belajar untuk ini semua. Di mana tadi saya juga mengamati apa yang menjadi kelurahan, serta apa yang menjadi suara bapak/ini,” ujarnya.

Kemudian, tadi pihak Dinas Pendidikan ternyata tinggal bagaimana cara kita mendapatkan sertifikasi PPG seperti itu, selain itu juga saya melihat Duta Wijaya tahun 2022 untuk anggaran Tahun 2023 waktu itu sudah diperjuangkan, tapi tidak sesuai dengan harapan bapak/ibu masih. Insya Allah kami ini semuanya rata-rata masih DPRD nya DPRD baru semua, yang masih mungkin insya Allah nuansa baru, semangat baru, yang kira-kira menjadi harapan baru, bagi kita semua.

“Kami juga akan komunikasi langsung dengan Dinas Pendidikan Palembang soal anggaran, jangan sampai apa yang menjadi harapan kita nanti diubah-ubah diujung jalan, serta kami juga minta doakan semoga Komisi IV DPRD Kota Palembang bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan bapak-bapak, dan ibu-ibu ini” ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Masagus Syaiful Fadli, di mana masih ada 335 orang dengan anggaran 1,7 Miliyaran, kalau kita dari sisi anggaran mungkin Duta Wijaya yang lebih paham, kita dari pemerintah kota Palembang itu kemarin kami baru rapat untuk Kesejahteraan Rakyat diangka 27 Miliyar setahun, kalau diangka 1,7 Milyar ini sebenarnya kecil untuk dari Pemkot Palembang ini.

“Pertama kita cukup prihatin, dahulu pendidikan agama Islam adalah bagian dari pejuang anak bangsa, anak kita dititipkan di sekolah-sekolah yang mengajarnya guru agama,” katanya.

Dilanjutkannya, jadi kalau hari ini perhatian kita tidak ada kepada guru pendidikan agama, justru kita akan dipertanyakan komitmen kita apalagi kita sebagai anggota dewan. Alhamdulillah hasil dari pertemuan ini, kami Komisi IV akan mengajak Dinas Pendidikan untuk duduk bersama. Artinya kita akan mencari slot anggaran untuk tahun 2025 diatas 1,7 Miliyar untuk program PPG, guru pendidikan agama Islam.

“Jadi kita berharap bahwa anggaran 1,7 Miliyar bisa dialokasi untuk 355 guru pendidikan agama Islam yang ada di kota Palembang. Dimana PPG itu kan syarat untuk guru mendapatkan sertifikasi, kalau mereka dapat sertifikasi, maka Meraka akan mendapatkan tunjangan sertifikasi alokasinya dari Kementerian Agama,” ucapnya.

Begitu juga disampaikan Ketua DPD AGPAII Kota Palembang Kemas A Ibrahim, M.Pd, terkait pertemuan hari ini adalah pembahasan tentang PPG, karena guru agama ini kan jumlahnya sebanyak 1500, tapi yang tinggal sisa tadi jumlahnya yakni 355 orang. Karena di tahun 2023 kita dibiayai 120 orang, di tahun 2024 ada 33 orang, jadi tinggal untuk guru Taman Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu 335 orang.

“Jadi hasilnya tadi semua Komisi IV DPRD Kota Palembang di mana mereka setuju, bahwasanya akan dianggarkan untuk tahun 2025 untuk seluruh guru agama baik TK, SD, SMP dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dibiayai untuk PPG,” imbuhnya.

Masih dilanjutkannya, jadi semua guru agama akan di PPG kan, dan untuk ditahun 2026 mereka akan menerima sertifikasi. Jadi masukan mereka tadi, dimana mereka akan mengawal bahwasanya Dinas Pendidikan Palembang itu menganggarkan atau Pemkot Palembang itu menganggarkan PPG untuk guru agama. Dan tadi juga ada perwakilan dari Kemenag, mereka siap membayar PPG, asal kita itu sudah menerima sertifikat sertifikasi.

“Dimana surat kami ini tanggal 4 Juni 2024 sampai sekarang belum tahu sudah sampai belum, terus itu kami bersurat juga ke Kemendikbud RI. Jadi kalau bisa kota Palembang ini menjadi percontohan, jadi minta tolong, dimana jumlah kami kalau bisa di tahun 2025 ini PPG semua untuk yang lulus free test saja,” bebernya.

Resaksi.co  | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M didampingi perwakilan dari Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel menghadiri acara Musyawarah Daerah (Musda) Ke 2 Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Sumsel.

Adapun tema yang diambil yakni “Melalui Musda Ke 2 PP Polri Sumsel meneguhkan sikap tetap setia dalam rangka mendukung tugas Polri”, dan kegiatan ini sendiri dipusatkan di gedung ASCC Smart beralamatkan di jalan Brigjen Hasan Kasim/Purwosari Raya Lr Simanampang Kecamatan Kalidoni Palembang, Rabu (6/11/2024).

Turut hadir didalam kegiatan ini Ketua Umum PP Polri Provinsi Sumsel Drs H Abu Sofiah Ibrahim, S.H, dan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Provinsi Sumsel Novembriono, Ketua Umum Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Sumsel Gerry Iskandar Alamlah, Direktur Utama PT Sahabat Mandiri Kesatria (SMART) H Bobby Adhi Gautama Alex, S.H., S.T, Ketua Panitia Musda Ke 2 PP Polri Sumsel Alex Novien M, para pengurus PP Polri Se provinsi Sumsel, dan undangan lainnya.

Dikatakan Penjabat Gubernur Sumsel diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M, saya atas nama Pemprov Sumsel memberikan apresiasi atas pelaksana Musda Ke 2 PP Polri Sumsel yang dilaksanakan pada hari. Kegiatan Musda merupakan salah satu langkah konkrit bagi organisasi untuk menyusun program serta mengevaluasi kinerja sebelum ataupun ke depannya.

“Pada kesempatan ini saya berpesan kepada Pengurus PP Polri Sumsel dalam melaksanakan Musda dengan mengedepankan kualitas, kapasitas, dan sumber daya manusiany, untuk provinsi Sumsel ini terutama untuk pengurus didalamnya,” ujarnya.

Kemudian, untuk terus dapat bermanfaat bangsa dan negara, mampu mengembangkan organisasi ini menjadi organisasi yang dapat bermitra dengan semua stakeholder di provinsi Sumsel. Harapannya tentu saja PP Polri Sumsel mampu memberikan hal tersebut sehingga didapatkan hasil yang berkualitas, siap pengamanan, dan siap memberikan kontribusi bagi provinsi Sumsel, dan Negara Republik Indonesia.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat atas dilaksanakannya Musda ke 2 PP Polri, dan kepada pengurus yang lama, saya ucapkan terima atas segala waktunya, semoga Allah SWT memberikan limpahan pahala kepada kita semua,” ungkapnya.

Menurut Ketua Umum PP Polri Provinsi Sumsel Drs H Abu Sofiah Ibrahim, S.H, dimana pada hari ini kita melaksanakan Musda Ke 2 PP Polri, alhamdulillah tadi dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel yang mewakili Penjabat Gubernur Sumsel. Dan dalam Musda ini sendiri akan diadakan pemilihan ketua yang baru, di mana saya sebagai ketua yang lama mencalonkan kembali, dimana untuk calonnya sendiri ada dua yakni saya dan Nanik.

Visi dan misi ke depan setelah menang, kalau tidak menang apa yang mau kita lakukan. Kalau saya pada kegiatan ini sendiri tidak ada penyampaian visi dan misi untuk para calonnya sendiri,” katanya.

Dilanjutkannya, tapi kalau secara pribadi dan saya selaku ketua yang lama tentu saya akan meningkatkan perintah-perintah dari Ketua Umum PP Polri Pusat, itu akan ditingkatkan minimal kita laksanakan. Apa itu perintah yang belum ada disini, kita adakan, dan kita usahakan ada. Sangat baik, saya sebagai ketua tidak ada yang saya lawan, baik-baik semua, dan semuanya datang semua.

“Tapi saya tidak tahu nanti untuk ke depannya, tergantung ketua yang baru, kalau pergaulan saya selama 5 tahun dari pemerintah tingkat I, pemerintah tingkat II, Polda, Polres, bahkan Polsek, dan sebagainya terjalin dengan baik,” ucapnya.

Begitu juga disampaikan Ketua Umum PD PPM Provinsi Sumsel Gerry Iskandar Alamlah, kami memberikan selamat kepada PP Polri, semoga nanti PPM bisa berkolaborasi membantu purnawirawan polri-polri ini untuk ditujukan kepada masyarakat.

“Kalau saya lihat baru tingkat sosial, belum terlihat kalau tingkat pembangunannya secara nyata,” imbuhnya.

Masih dilanjutkannya, karena.kalau tingkat sosial memang sudah kelihatan dari dahulu purnawirawan Polri ini, mungkin karena harus lebih banyak berkolaborasi dengan organisasi lain.

“Harapannya bisa mengembangkan PP Polri bisa lebih maju lagi dari sebelumnya, serta bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama di provinsi Sumsel ini,” bebernya.

Warta In | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M didampingi perwakilan dari Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel menghadiri acara Musyawarah Daerah (Musda) Ke 2 Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Sumsel.

Adapun tema yang diambil yakni “Melalui Musda Ke 2 PP Polri Sumsel meneguhkan sikap tetap setia dalam rangka mendukung tugas Polri”, dan kegiatan ini sendiri dipusatkan di gedung ASCC Smart beralamatkan di jalan Brigjen Hasan Kasim/Purwosari Raya Lr Simanampang Kecamatan Kalidoni Palembang, Rabu (6/11/2024).

Turut hadir didalam kegiatan ini Ketua Umum PP Polri Provinsi Sumsel Drs H Abu Sofiah Ibrahim, S.H, dan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Provinsi Sumsel Novembriono, Ketua Umum Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Sumsel Gerry Iskandar Alamlah, Direktur Utama PT Sahabat Mandiri Kesatria (SMART) H Bobby Adhi Gautama Alex, S.H., S.T, Ketua Panitia Musda Ke 2 PP Polri Sumsel Alex Novien M, para pengurus PP Polri Se provinsi Sumsel, dan undangan lainnya.

Dikatakan Penjabat Gubernur Sumsel diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M, saya atas nama Pemprov Sumsel memberikan apresiasi atas pelaksana Musda Ke 2 PP Polri Sumsel yang dilaksanakan pada hari. Kegiatan Musda merupakan salah satu langkah konkrit bagi organisasi untuk menyusun program serta mengevaluasi kinerja sebelum ataupun ke depannya.

“Pada kesempatan ini saya berpesan kepada Pengurus PP Polri Sumsel dalam melaksanakan Musda dengan mengedepankan kualitas, kapasitas, dan sumber daya manusiany, untuk provinsi Sumsel ini terutama untuk pengurus didalamnya,” ujarnya.

Kemudian, untuk terus dapat bermanfaat bangsa dan negara, mampu mengembangkan organisasi ini menjadi organisasi yang dapat bermitra dengan semua stakeholder di provinsi Sumsel. Harapannya tentu saja PP Polri Sumsel mampu memberikan hal tersebut sehingga didapatkan hasil yang berkualitas, siap pengamanan, dan siap memberikan kontribusi bagi provinsi Sumsel, dan Negara Republik Indonesia.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat atas dilaksanakannya Musda ke 2 PP Polri, dan kepada pengurus yang lama, saya ucapkan terima atas segala waktunya, semoga Allah SWT memberikan limpahan pahala kepada kita semua,” ungkapnya.

Menurut Ketua Umum PP Polri Provinsi Sumsel Drs H Abu Sofiah Ibrahim, S.H, dimana pada hari ini kita melaksanakan Musda Ke 2 PP Polri, alhamdulillah tadi dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel yang mewakili Penjabat Gubernur Sumsel. Dan dalam Musda ini sendiri akan diadakan pemilihan ketua yang baru, di mana saya sebagai ketua yang lama mencalonkan kembali, dimana untuk calonnya sendiri ada dua yakni saya dan Nanik.

Visi dan misi ke depan setelah menang, kalau tidak menang apa yang mau kita lakukan. Kalau saya pada kegiatan ini sendiri tidak ada penyampaian visi dan misi untuk para calonnya sendiri,” katanya.

Dilanjutkannya, tapi kalau secara pribadi dan saya selaku ketua yang lama tentu saya akan meningkatkan perintah-perintah dari Ketua Umum PP Polri Pusat, itu akan ditingkatkan minimal kita laksanakan. Apa itu perintah yang belum ada disini, kita adakan, dan kita usahakan ada. Sangat baik, saya sebagai ketua tidak ada yang saya lawan, baik-baik semua, dan semuanya datang semua.

“Tapi saya tidak tahu nanti untuk ke depannya, tergantung ketua yang baru, kalau pergaulan saya selama 5 tahun dari pemerintah tingkat I, pemerintah tingkat II, Polda, Polres, bahkan Polsek, dan sebagainya terjalin dengan baik,” ucapnya.

Begitu juga disampaikan Ketua Umum PD PPM Provinsi Sumsel Gerry Iskandar Alamlah, kami memberikan selamat kepada PP Polri, semoga nanti PPM bisa berkolaborasi membantu purnawirawan polri-polri ini untuk ditujukan kepada masyarakat.

“Kalau saya lihat baru tingkat sosial, belum terlihat kalau tingkat pembangunannya secara nyata,” imbuhnya.

Masih dilanjutkannya, karena.kalau tingkat sosial memang sudah kelihatan dari dahulu purnawirawan Polri ini, mungkin karena harus lebih banyak berkolaborasi dengan organisasi lain.

“Harapannya bisa mengembangkan PP Polri bisa lebih maju lagi dari sebelumnya, serta bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama di provinsi Sumsel ini,” bebernya.

Redaksi.co | Palembang – Dewi Sastrani Ratu Dewa Istri dari Calon Walikota (Cawako) Palembang dan Putri Azizah Prima Salam Istri dari Calon Wakil Walikota (Cawawako) Palembang menghadiri acara Komunitas Mini Show yang di gelar oleh Komunitas Tailor Indonesia Sumatera Selatan Kota Palembang, kegiatan acara mini show tersebut berlangsung di Ayota Hotel Jalan Kolonel Atmo Palembang, Selasa (05/11/24).

Kegiatan tersebut turut di hadiri oleh Dewi Sastrani Ratu Dewa, Putri Azizah Prima Salam, Dewi Mastuti Ketua Komunitas Tailor Indonesia Sumsel, Sekretaris Billyan Destiana Wulan, Bendahara Diana Dencik, Yulia Humas, serta tamu undangan.

Dewi Mastuti Ketua Komunitas Tailor Indonesia Sumsel melalui Yulia Humas Komunitas Tailor Indonesia Sumsel mengatakan kegiatan acara Mini Show ini untuk menyambung silahturahmi dengan ibu cawako dan wakil wawakota Palembang.

Alhamdulillah dengan adanya acara ini mudah-mudahan bisa membantu Komunitas kami untuk lebih maju lagi dan kami sangat berterima kasih atas kedatangan dari ibu Dewi Sastrani Ratu Dewa dan Putri Azizah Prima.

Dan,”kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya dari ibu Dewi Satrani Ratu Dewa atas kegiatan kami, yang mana mudah-mudahan kedepannya kami lebih dilirik lagi, lebih di angkat lagi jadi bisa membantu teman-teman UMKM dari penjahit – penjahit yang di kota Palembang,”ujarnya.

Lebih lanjut, Yulia menambahkan bahwa organisasi Tailor Indonesia Sumsel ini berdiri sejak tanggal 16 November 2016, acara itu bersifat Nasional, dan Komintas Tailor kami Pernah menjuarai tingkat Nasional.

Di Palembang ini berharap Komunitas Tailor Indonesia Sumsel ini agar bisa berkarya, komunitas kami tambah di lirik lagi.

Komunitas Tailor Indonesia Sumsel ini bukan hanya menjahit di rumah saja akan tetapi kita ke Nasional karena kita juga ada program belajar untuk menjahit setiap satu tahun sekali.

“Cara mempromosikan Produk Komunitas Tailor Indonesia Sumsel melalui media sosial, melalui Group, melalui IG Tailor Indinesia,”ucapnya

Ketika awak media media menanyakan anggaran kegiatan acara ini, anggaranya berasal dari gotong royong seperti penjualan hasil karya, penjualan kalender dan tidak ada donatur,”pungkasnya.

Warta In | Palembang – Dewi Sastrani Ratu Dewa Istri dari Calon Walikota (Cawako) Palembang dan Putri Azizah Prima Salam Istri dari Calon Wakil Walikota (Cawawako) Palembang menghadiri acara Komunitas Mini Show yang di gelar oleh Komunitas Tailor Indonesia Sumatera Selatan Kota Palembang, kegiatan acara mini show tersebut berlangsung di Ayota Hotel Jalan Kolonel Atmo Palembang, Selasa (05/11/24).

Kegiatan tersebut turut di hadiri oleh Dewi Sastrani Ratu Dewa, Putri Azizah Prima Salam, Dewi Mastuti Ketua Komunitas Tailor Indonesia Sumsel, Sekretaris Billyan Destiana Wulan, Bendahara Diana Dencik, Yulia Humas, serta tamu undangan.

Dewi Mastuti Ketua Komunitas Tailor Indonesia Sumsel melalui Yulia Humas Komunitas Tailor Indonesia Sumsel mengatakan kegiatan acara Mini Show ini untuk menyambung silahturahmi dengan ibu cawako dan wakil wawakota Palembang.

Alhamdulillah dengan adanya acara ini mudah-mudahan bisa membantu Komunitas kami untuk lebih maju lagi dan kami sangat berterima kasih atas kedatangan dari ibu Dewi Sastrani Ratu Dewa dan Putri Azizah Prima.

Dan,”kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya dari ibu Dewi Satrani Ratu Dewa atas kegiatan kami, yang mana mudah-mudahan kedepannya kami lebih dilirik lagi, lebih di angkat lagi jadi bisa membantu teman-teman UMKM dari penjahit – penjahit yang di kota Palembang,”ujarnya.

Lebih lanjut, Yulia menambahkan bahwa organisasi Tailor Indonesia Sumsel ini berdiri sejak tanggal 16 November 2016, acara itu bersifat Nasional, dan Komintas Tailor kami Pernah menjuarai tingkat Nasional.

Di Palembang ini berharap Komunitas Tailor Indonesia Sumsel ini agar bisa berkarya, komunitas kami tambah di lirik lagi.

Komunitas Tailor Indonesia Sumsel ini bukan hanya menjahit di rumah saja akan tetapi kita ke Nasional karena kita juga ada program belajar untuk menjahit setiap satu tahun sekali.

“Cara mempromosikan Produk Komunitas Tailor Indonesia Sumsel melalui media sosial, melalui Group, melalui IG Tailor Indinesia,”ucapnya

Ketika awak media media menanyakan anggaran kegiatan acara ini, anggaranya berasal dari gotong royong seperti penjualan hasil karya, penjualan kalender dan tidak ada donatur,”pungkasnya.

Labura- redaksi.co. Potensi alam Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) memiliki banyak aliran sungai yang kaya akan bebatuan.

Potensi alam tersebut menjadikan Labura salah satu Kabupaten yang sangat menguntungkan bagi pengusaha tambang batu dan pasir batu (Sertu) yang dalam perizinan biasa disebut galian golongan C.

Di Desa Pematang Kabupaten Labuhanbatu Utara banyak berdiri usaha galian C yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sayangnya tidak sedikit dari usaha galian C yang berdiri di duga tidak memiliki izin. Selasa (05/11/2024)

Hal ini diketahui berdasarkan laporan masyarakat sekitar sebagai nara sumber yang tidak ingin namanya disebut.

Nara sumber mengeluh atas kondisi jalan di Desa mereka yang rusak begitu parah di sebabkan adanya galian C yang tidak memiliki izin.

Jalan kami rusak penyebab lalu lalang angkutan yang bermuatan batu dan sertu dari galian C yang diduga tidak ada izin nya, satu hari mencapai puluhan Dum truk ,keluh narasumber.

Lanjut narasumber, galian C tersebut beroperasi mengunakan alat berat jenis escavator, ucap narasumber.

“Hasil investigasi awak media saat mengunjungi dimana lokasi galian C nya, terpantau beberapa unit escavator di salah satu sungai mengeruk batu tersebut dengan merubah aliran sungai aslinya.

Terpisah, Kepala Desa (KADES) Pematang Pikir Pohan ketika dikonfirmasi awak media melalui aplikasi WhatsApp menjawab dengan singkat.

Tangkapan terus kalau dia bertanggung jawab. jawabnya dengan nada marah.

Kembali berucap singkat,melalui telepon seluler WhatsApp Kades pematang menutup konfirmasi dengan mempertanyakan alamat domisili awak media ini.

“Abang orang mana,kalau mau di mainkan hantam, tapi nggak apa-apa namanya tugas,hantam saja bang.tutupnya singkat.

(Manotal-Manalu)

Warta In | Palembang,- Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumsel Hendriansyah, S.T., M.T yang diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Teknik Penerimaan Mineral Batubara Dinas ESDM Provinsi Sumsel Armaya Sentanu Pasek menyampaikan bahwa kalau dari kita untuk mineral bukan logam itu kan ada pajaknya besaran pajaknya mungkin nanti karena ini terkait pajak sebenarnya, semuanya kewenangannya berada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Untuk Opsen itu yang dahulunya tidak ada tapi dasarnya Undang-undang Nomor 1Tahun 2020, yakni Undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan disana ada Opsen, demikian diutarakannya saat ditemui diruang kerjanya.

Dikatakan Kadis ESDM Provinsi Sumsel Hendriansyah, S.T., M.T, melalui Kabid Teknik Penerimaan Mineral Batubara Dinas ESDM Provinsi Sumsel Armaya Sentanu Pasek, kalau sebelum Undang-undang Nomer 1 Tahun 2022 itu mineral bukan logam ini ada pajaknya, di mana pajaknya itu semuanya yang menarik atau yang memungutnya itu kabupaten/kota semua.

Sejak ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pajaknya tetap, yang menariknya adalah kabupaten/kota, tapi dia itu ada namanya Opsen. Kalau dahulu pajaknya di provinsi, nanti dari provinsi baru disebarkan ke kabupaten/kota.

“Untuk mineral bukan logam, pajak kendaraan bermotor (PKB) itu kan sekarang ada namanya Opsen, jadi bayarnya itu ke daerah kabupaten masing-masing, dibayar kan di yang memungut nanti daerah masing-masing mau PKB ataupun mineral bukan logam,” ujarnya.

Kemudian, kalau mineral bukan logam itu 20 persen pajaknya, di mana pajaknya dari harga komoditas mineral bukan logam itu. Nanti dari 20 persen itu yakni 15 persen disetorkan ke provinsi, itulah yang namanya Opsen itu.

Kalau PKB sama nanti berapa persen disetorkan ke provinsi, dan kalau untuk mineral bukan logam dsn batuan yakni 25 persen dari pajak yang dibayarkan, pajak itu maksimal 20 persen paling tinggi, dimana kabupaten/kota itu masing-masing beda-beda.

“,Jadi pokoknya maksimal 20 persen mereka menetapkan, misalnya pasir sungai harganya 25 ribu harga pasar, harga patokannya bukan logam itu 20 ribu, dia wajib bayar ke daerah itu produksi dia 20 persen dari 25 ribu, pajaknya,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, pokoknya maksimal dari 20 persen dari harga patokan, masing-masing kabupaten/kota berbeda, ada yang 15 ada yang 20, 25 persen dari 20 persen ang disetorkan ke provinsi. Jadi harga nilai logam itu ada harga patokan, dan yang menetapkan adalah provinsi yakni Gubernur.

Misalnya pasir pasang tadi 25 ribu, jadi dia harga patokan untuk menjual itu 25 ribu, kalau dia jualnya 20 ribu, bayar pajaknya tetap 25 ribu, tapi kalau dia jualnya lebih misalnya 30 ribu, jadi 20 persen dari 30 ribu.

“Jadi mineral bukan logam itu harga-harga patokannya, di mana harga ke patokannya ini yang menetapkan yakni oleh Gubernur untuk digunakan oleh kabupaten-kabupaten/kota se provinsi Sumsel ini,” katanya.

Masih dilanjutkannya, kalau kota Palembang misalnya, Palembang menetapkan, kan dia sekarang ini kabupaten/kota itu sudah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang turunan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mulai berlaku di tanggal 5 Januari 2025 berlakunya itu di seluruh Indonesia itu sama.

Pokoknya dimana saja di Sumsel ini yang menggunakan atau memanfaatkan mineral bukan logam itu wajib bayar pajak. Kan kalau mineral bukan logam dikenakan terhadap wajib kepada penambang-penambang yang memiliki izin.

“Sedangkan yang memiliki harus yang berbadan usaha, dia bisa berupa CV, PT, Koperasi atau BUMDes, pokoknya yang berbadan hukum. Kalau perseorangan dia tidak bisa, dia yang harus berbadan hukum, atau kelompok masyarakat, yang seperti itu,” ucapnya.

Masih disampaikannya, kalau data untuk data perusahaan tambang kita tidak memiliki fix nya, karena Dinas ESDM ini kan ada beberapa cabang dinas di Sumsel, di mana untuk di provinsi Sumsel ini ada 7 cabang dinas. Untuk perizinannya sendiri nanti yang mengelolanya adalah cabang-cabang dinas tersebut.

Kalau dahulu UPTD, tapi sekarang kan sudah struktur baru, namanya adalah cabang dinas, awal-awal dahulu yakni UPTD. Di mana yang mengajukan permohonan kan ada terus, sedangkan untuk data yang update kita belum memilikinya, dan di mana masing-masing kabupaten/kota untuk jumlah berbeda-beda.

“Untuk perlu diketahui bahwa Opsen itu adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenal Opsen yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Opsen Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB),” imbuhnya.