Redaksi.co | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE menghadiri serta meresmikan atau melaunching Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumsel yang beralamatkan di jalan Kolonel Sulaiman Amin Km 7 Talang Buruk Palembang dengan penekanan tombol sirine bersama-sama dengan lainnya, Kamis (21/11/2024).

Turut hadir didalam kegiatan ini Kepala Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Muhammad Affandi, S.T., M.Sc, IPU., ASEAN.Eng, Sekretaris Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Ridwan, M.M, Kepala UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Enny Eliaroza, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng, Kepala Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diwakili oleh Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, dan undangan lainnya.

Dikatakan Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE, tentu kita bangga dan senang dan kita dorong terus adanya layanan-layanan yang dikelola melalui BLUD. Apa yang membedakan dia layanan BLUD dengan non BLUD atau dinas. Pertama adalah bahwa BLUD itu diberikan relaksasi, keleluasaan dalam pengelolaan layanan dan anggaran itu bedanya.

“Kalau dia masih dinas, maka dia masih ikut aturan birokrasi yang cepat, harus ada anggaran, perencanaan dan kalau tidak ada anggaran tidak bisa jalan,” ujarnya.

Kemudian, berkaitan dengan BLUD konstruksi pelayanan infrastruktur dengan demikian kita harapkan layanan yang akan diberikan kepada pengguna jasa akan lebih baik, lebih cepat, dan transparan, itu yang paling penting. Dengan yang membedakan BLUD dengan non BLUD di dinas adalah dalam percepatan memberikan pelayanan serta akuntabilitasnya.

“Kita harapkan nanti BLUD ini juga mengikuti pola yang sama dengan yang lainnya, sehingga demikian pelayanan dan penggunanya lebih bagus,” ungkapnya.

Menurut Kepala Dinas PUBMTR Sumsel Ir Muhammad Affandi, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN.Eng, UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomer 18 Tahun 2018 yang memberikan pelayanan pengujian bahan kontruksi khususnya jalan dan jembatan yang ada dilingkungan provinsi Sumsel.

“Pembentukan BLUD ini sudah melalui proses, dan tahapan penilaian terhadap dokumen tata kelola, dokumen SPM yakni standar pelayanan minimum, dokumen rencana strategi, dokumen CAK atau catatan laporan keuangan,” katanya.

Dilanjutkannya, di mana oleh tim penilai sehingga UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel ini bisa menjadi atau ditetapkan menjadi BLUD. Di mana BLUD ini menyediakan berbagai layanan pengujian dan analisis material konstruksi untuk memastikan kualitas dan ketahanan material yang digunakan dan dihasilkan.

“Seperti contoh, kalau di kita itu ada pengujian aspal, ada adukan halus dan kasar untuk campuran aspal, betonnya juga ada disana, dan sebagainya, di mana semua ini akan menjadi satu kesatuan yang muaranya nanti akan menghasilkan satu pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi standar kualitas yang kita harapkan,” ucapnya.

Begitu juga disampaikan Kepala UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Enny Eliaroza, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng, jadi dengan adanya launching dari Penjabat Gubernur Sumsel tadi sebenarnya ini semua aksi perjuangan klasifikasi saya dari Pim, PIM tiga dan untuk teman-teman juga untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan di UPTD ini.

“Sehingga akhirnya dicabutnya retribusi kami di haruskan menjadi BLUD, kami bekerja keras untuk bisa menjadikan ini BLUD dengan cara meningkatkan semua pelayanan-pelayanan yang ada,” imbuhnya.

Masih Dilanjutkannya, baik itu membuat websitenya sehingga bisa transparan seperti yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur Sumsel tadi. Semua rincian bisa diakomodir hanya dengan digital, dengan handphone ataupun lainnya, begitu juga untuk pembayarannya. Jadi kami merasa sangat puas dengan BLUD, sehingga harapan kami ke depan di support oleh semua pihak.

“Sehingga untuk meningkatkannya lagi menjadi lebih se fleksibel mungkin lagi tadi sangat kami harapkan bersama. Untuk proses BLUD ini sendiri, sebenarnya sudah dari dan kita tidak tahu ada sosialisasi pencabutan retribusi di bulan Oktober 2023,” bebernya.

Redaksi.co | Palembang – Dalam rangka menyambut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati di Sumatera Selatan tahun 2024, Aliansi Pemuda Lintas Agama Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar acara Doa Bersama dan Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Damai, dengan tema “Bersama Kita Wujudkan Pilkada Tahun 2024 di Sumatera Selatan Yang Aman Damai dan Berkualitas”, yang dilaksanakan di Gun’s Cape Palembang, Rabu (20/11/24).

Kegiatan ini bertujuan untuk memohon agar Allah SWT selalu melindungi tahapan Pemilukada di Sumatera Selatan, agar Pilkada Serentak 2024, berlangsung dengan aman, damai, dan tentram,”kita berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi serta dalam rangka doa bersama lintas agama dan deklarasi Pemilu Damai,”ujar Ustadz Sulaiman M.Urif, SS.,M.Hum dalam ceramanya.

Hadir dalam doa lintas agama ini, Kapolda Sumsel yang di Wakili oleh Kasubdit III Dit Intelkam Polda Sumsel AKBP Sukarminto, SH., MM, Perwakilan Kelompok Lintas Agama, Perwakilan Pemuda Agama Islam dari Ikatan Remaja Masjid Agung dan Al Iman Center Palembang, Perwakilan Pemuda Kristen, Perwakilan Pemuda Katolik, Perwakilan Pemuda Hindu, Perwakilan Pemuda Budha, Perwakilan Pemuda Konghucu, Perwakilan Mahasiswa serta tamu undangan.

Kapolda Sumsel yang di Wakili oleh Kasubdit III Dit Intelkam Polda Sumsel AKBP Sukarminto, SH,. MM, mengatakan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak melalui Pilkada 2024.

Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat dan para tokoh lintas agama di Sumsel untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada yang jujur, aman dan damai.

Dengan turut serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa serta menangkal segala bentuk ujaran kebencian, berita hoax dan isu sara yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan dukungan dan kerja sama dari unsur masyarakat khususnya, Aliansi Pemuda Lintas Agama Sumatera Selatan untuk berkerjasama dalam menciptakan kamtibmas guna mendukung Pilkada yang damai, aman dan lancar,” ungkapnya.

Kasubdit III Dit Intelkam Polda Sumsel AKBP Sukarminto berharap melalui kegiatan doa dan deklarasi bersama ini dapat menjadi wadah dalam menjaga rasa persatuan dan kesatuan sehingga mampu mewujudkan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama karena setiap agama mengajarkan sebuah kebaikan, kedamaian serta keselarasan hidup antar sesama ciptaan tuhan yang maha kuasa.

Ia menuturkan, pentingnya acara doa bersama dan deklarasi ini, mengingat potensi kerawanan yang kerap menyertai pemilu, khususnya Pilkada yang dilaksanakan di Sumsel,

“Doa lintas agama yang kami laksanakan ini, semoga bisa memberikan kedamaian bagi keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah sumsel, sehingga Sumsel Zero Komplik,”pungkasnya.

Sementara itu, Perwakilan Aliansi Pemuda Lintas Agama Sumatera Selatan yang di wakili oleh Marzuki Wijaya dari Walubi Provinsi Sumatera Selatan mengatakan mudah-mudahan Pilkada kali ini bisa berjalan baik, aman dan damai sehingga Sumsel Zero Komplik apapun pilihan kita.

“Kita memilih yang terbaik untuk Pemimpin di Sumsel, kita satu warga di Sumatera Selatan,”tutupnya.

Redaksi.co – PALEMBANG, – 20 NOV 2024

Diduga Kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal jenis solar oleh PT BGN di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin semakin marak terjadi. Ratusan ton solar hasil sulingan atau yang dikenal dengan istilah “solar Cong” berhasil diangkut keluar wilayah tanpa tersentuh aparat hukum.

Investigasi yang dilakukan oleh media mengungkapkan dugaan adanya koordinasi antara pihak PT BGN dengan oknum tertentu yang disebut sebagai “BBY Lampung”, sehingga armada pengangkut minyak solar ilegal hasil sulingan ini dapat melintas dengan bebas.

Dalam investigasi yang dilakukan pada Selasa (19/11/2024), seorang sopir angkutan yang membawa solar milik PT BGN secara terbuka mengaku bahwa dirinya merasa aman mengangkut solar hasil sulingan ilegal tersebut karena pemilik PT BGN sudah berkoordinasi dengan pihak BBY Lampung.

“Bawa solar pak, milik PT BGN. Kami sudah koordinasi dengan BBY Lampung,” ujar sopir itu dengan tenang.

Pengakuan ini menimbulkan pertanyaan besar, siapa sebenarnya BBY Lampung dan sejauh mana keterlibatannya dalam aktivitas ilegal ini? Koordinasi yang dimaksud diduga kuat melibatkan oknum tertentu yang memuluskan jalur pengangkutan minyak solar ilegal dari Musi Banyuasin hingga keluar wilayah, bahkan sampai ke Lampung, tanpa terhambat oleh aparat penegak hukum.

Ketua Umum LSM POSE RI dan juga Sebagai Ketua Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWPDI), Desri SH, angkat bicara terkait temuan ini. Ia mendesak agar Polda Sumsel dan Polres Muba segera mengusut tuntas siapa sosok BBY Lampung yang diduga kuat menjadi “pemain belakang” dalam pengiriman minyak ilegal ini.

Desri mencurigai adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum, baik di tingkat Polda Sumsel maupun Polres Muba, yang diduga terlibat dalam praktik “main mata” dengan jaringan BBY Lampung.

“BBY Lampung ini siapa? Dari Kesatuan, Oknum APH, atau Sipil?Dugaan kami, ada oknum aparat yang bermain juga. Kalau tidak ada keterlibatan oknum di tubuh Polda Sumsel, mana mungkin solar hasil sulingan ilegal ini bisa dengan leluasa melintasi beberapa Kabupaten hingga sampai ke Lampung tanpa hambatan,” tegas Desri.

Desri juga menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Sumsel dalam waktu dekat untuk mendesak Kapolda Sumsel yang baru agar segera mengusut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam sindikat pengangkutan BBM ilegal ini.

“Maraknya angkutan BBM ilegal hasil sulingan di wilayah Musi Banyuasin menunjukkan lemahnya pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Kendati kegiatan pengangkutan minyak hasil ilegal refineri ini bukanlah hal baru di wilayah Muba, koordinasi dengan pihak-pihak tertentu membuat aktivitas ini tetap berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Menurut Desri, jika aparat penegak hukum serius menanggapi laporan ini, bukan tidak mungkin jaringan pengangkutan BBM ilegal yang telah berlangsung lama di wilayah Musi Banyuasin akan terungkap.

“Masyarakat berharap, dengan adanya pengusutan mendalam, praktik ilegal ini bisa segera dihentikan, dan pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum aparat, dapat diadili sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu dalam waktu dekat kami bakal mengadakan aksi unjuk rasa di Mapolda Sumsel,” tutupnya. (**)

Labuhanbatu-redaksi.co. Tim Operasional Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu menangkap seorang wanita berhijab yang diduga terlibat peredaran gelap narkoba di Rantauprapat. Ibu Rumah Tangga paruh baya yang sering di panggil,Bunda itu diringkus dengan barang bukti sebungkus sabu,Kamis 14 Nopember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB.

Wanita paruh baya LLR alias Bunda (55) warga Jalan Batusangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, itu dibekuk di Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, Kata Kasi Humas Polres Labuhanbatu AKP Syaprutdin kepada wartawan, Selasa (19/11/2024)

Dia menyebut penangkapan Bunda dipimpin Kanit Idik Satresnarkoba Iptu Ropensus Manik atas perintah  Kasat Resnarkoba AKP Sopar Budiman.

Dari penangkapan tersebut, petugas tim Satresnarkoba mengamankan barang bukti satu bungkus  (plastik klip) berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 gram (bruto) dan ponsel merek Oppo warna emas, ungkapnya. Berdasarkan keterangan awal, tersangka pelaku mengakui bahwa sabu tersebut miliknya. Bunda dan barang bukti sabu dan HP kemudian dibawa ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu.

Bunda telah ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut, sebutnya. Kasi Humas Polres Labuhanbatu AKP Syaprutdin mengatakan,pihaknya  tidak akan berhenti me menindak tegas pelaku  kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Kami akan terus memutus rantai peredaran narkoba hingga ke akarnya. Narkoba adalah musuh bersama yang merusak generasi bangsa, dan kami mengajak masyarakat untuk terus mendukung pemberantasan narkoba, ujarnya.(M.M)

Warta | Jakarta – Laporan yang di lakukan oleh LSM KPK Nusantara ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS).

Nota dinas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) nomor R-120/K.3/Kph.4/09/2024, telah diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) dengan nomor R-3318/F.2/Fd.2/11/2024.

Surat yang bersifat rahasia tersebut berisi diantaranya permintaan laporan perkembangan penyidikan Kejati Sumsel secara lengkap dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat tersebut diterima.

Ketua LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan, Dodo Arman, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah diberitahu mengenai surat tersebut.

Dalam pernyataannya di kantor LSM KPK Nusantara, Senin (18/11/2024), Dodo meminta agar Kejagung RI bertindak profesional dan tetap fokus pada dugaan pemalsuan IUP OP.

“Kami meminta Kejagung memprioritaskan dugaan IUP OP ‘Aspal‘ (asli tapi palsu – red). IUP yang diterbitkan mantan Bupati Lahat SAF merupakan akar masalah kasus izin tambang PT ABS,” tegas Dodo.

Ia juga menyampaikan bahwa IUP OP yang diduga palsu tersebut telah menyebabkan kerugian hingga Rp. 555 Miliar.

Para pejabat terkait yang kini ditahan Kejati Sumsel dinilai menjadi korban dari kebijakan yang dianggap tidak prosedural tersebut.

Menurut Dodo, kasus dugaan IUP OP palsu harus menjadi perhatian serius penegak hukum dan masyarakat Sumatera Selatan.

Nota dinas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) nomor R-
IUP yang diterbitkan oleh mantan Bupati Lahat itu diduga menjadi pintu masuk terjadinya dugaan korupsi pada izin tambang PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS).

Dodo berharap Kejagung RI melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap penerbitan IUP OP dan dapat segera mengungkap aktor intelektual yang menjadi dalang dalam kasus ini.

Dodo menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga kasus ini selesai. Ia menegaskan, LSM KPK Nusantara tidak akan berhenti menyuarakan keadilan demi kepentingan masyarakat.

“Kami percaya kejaksaan akan bertindak profesional. Namun, kami akan tetap memantau agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan,” tutup Dodo. (Red)

Redaksi.co | KAYUAGUNG – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Relawan Bersatu untuk Indonesia (Restu Indonesia) yang merupakan Relawan Prabowo-Gibran, M. Reza Fajri, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terutama generasi milenial dan Gen-Z, untuk mendukung penuh pasangan calon nomor urut 2, H. Muchendi Mahzareki, SE, M.Si dan Supriyanto, S.H (MURI), pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) OKI 2024.

Ajakan tersebut disampaikan Sekjend Restu Indonesia, M Reza Fajri dengan harapan dapat memenangkan pasangan ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKI periode 2024-2029, bertempat di salah satu hotel di kota Kayuagung, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan (Sumsel), pada Minggu (17/11/2024).

Sekjend Restu Indonesia, M Reza Fajri mengatakan dengan mengusung visi “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir Maju Bersama di Bumi Bende Seguguk Tahun 2029,” pasangan Muchendi-Supriyanto (Muri), berkomitmen untuk membangun OKI secara merata dan berkelanjutan.

“Dalam visi tersebut, kata “Maju” dimaknai sebagai kondisi fisik dan non-fisik yang unggul, modern, dan berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Saya yakin bahwa pasangan MURI bisa merealisasikan visi tersebut” ujar Mantan Ketua BEM Universitas Bina Sriwijaya ini.

Dikatakan Reza Fajri, bahwa pasangan MURI juga mengusung tagline “OKI Maju Bersama” yang mengedepankan kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

“Dengan semangat kebersamaan, saya yakin mereka ingin memastikan pembangunan di OKI tidak hanya terfokus pada satu wilayah, tetapi merata di seluruh desa dan kelurahan, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal,” ucap M. Reza Fajri yang juga putra asli keturunan Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI ini.

Reza menyebut, Kabupaten OKI, yang terletak di bagian timur Provinsi Sumsel, merupakan wilayah yang strategis dengan potensi alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Dengan luas wilayah mencapai 17.071,33 km², kabupaten ini memiliki 18 kecamatan, 13 kelurahan, dan 314 desa, dengan ibu kota di Kayuagung.

Geografis kabupaten ini terdiri dari 75% rawa dan 25% daratan, yang memberikan tantangan sekaligus peluang besar dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Menurut Reza, sebagai bagian dari misi pembangunan, pasangan MURI berencana meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan sehat, memperkuat infrastruktur yang merata dan berkeadilan, serta menjadikan OKI sebagai lumbung pangan utama di Provinsi Sumsel. Mereka juga menekankan pentingnya penguatan industri mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital.

“Melalui dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan milenial dan Gen-Z, kami optimis bahwa visi dan misi pembangunan yang telah dirancang akan membawa Kabupaten OKI menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” ungkap M. Reza Fajri yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum Pergerakan Mahasiswa Pemuda Sumatera Selatan (PMPSS).

Reza menambahkan, pembangunan berbasis kebersamaan adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang merata di seluruh wilayah OKI.

Dengan tujuh misi pembangunan yang ditetapkan, pasangan ini berharap dapat meletakkan pondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang kuat di Kabupaten OKI hingga tahun 2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten OKI tahun 2025-2045.

“Mari bersama-sama kita berjuang untuk mewujudkan dan memenangkan pasangan MURI, nomor urut 2. Untuk menjadikan Kabupaten OKI sebagai kabupaten OKI Maju Bersama di Bumi Bende Seguguk Tahun 2029,” tukasnya.