redaksi.co, Jakarta | Rumah produksi Sumargo Films bersama LYTO Pictures meluncurkan trailer dan poster resmi film “Baby Udon” dalam konferensi pers di Senayan City XXI, Jakarta, Senin (3/8). Film yang disutradarai Fajar Bustomi ini diadaptasi dari kisah nyata Fanny Kondoh dan mendiang suaminya, Hajime Kondoh, yang sempat menjadi perhatian publik melalui media sosial karena perjuangan mereka memperoleh keturunan melalui program bayi tabung (IVF).
Trailer perdana memperlihatkan perjalanan emosional pasangan tersebut, mulai dari upaya mendapatkan buah hati hingga perjuangan menghadapi penyakit kanker yang diderita Hajime sebelum meninggal dunia. Kisah tersebut kemudian berlanjut dengan perjuangan Fanny membesarkan putra mereka yang dikenal dengan sebutan Baby Udon.
Karakter Fanny diperankan Caitlin Halderman, sedangkan Hajime diperankan Denny Sumargo yang juga bertindak sebagai produser. Film ini turut dibintangi Ayya Renita, Hiroaki Kato, Miyu Okazaki, Naufal Samudra, Putri Ayudya, Royhan Hidayat, dan Vonny Anggraini. Naskah ditulis Oka Aurora.
Dalam acara tersebut, Fanny Kondoh hadir bersama putranya, KazKaz. Ia mengaku emosional saat menyaksikan kisah hidupnya diangkat ke layar lebar.
“Awalnya aku kira aku bisa kuat ketika datang ke lokasi syuting, tapi setelah melihat Caitlin dan Densu memerankan ceritaku dan suamiku, aku tidak bisa tahan tangis. Aku melihat sosok suamiku di Densu,” ujar Fanny Kondoh.
Sementara itu, Denny Sumargo mengatakan alasan dirinya terlibat dalam proyek tersebut karena menilai kisah Fanny memiliki pesan yang layak diketahui masyarakat.
“Dari awal saya mendengar kisah Fanny, saya tahu kisah ini penting untuk diketahui banyak orang. Saya merasa sangat terhormat bisa memerankan sosok Hajime yang saya kagumi,” kata Denny Sumargo.
Penulis skenario Oka Aurora menyebut kisah Fanny menawarkan sudut pandang berbeda dibanding kisah romantis pada umumnya.
“Ketika diberi kesempatan menulis kisah Fanny, saya merasa senang. Ini kisah romantis yang berbeda. It is a Cinderella story, but it’s just not a Cinderella story,” ujar Oka Aurora.
Jakarta ,Redaksi.co– Polri menggelar Dialog Penguatan Internal Polri ke-2 bertema “Transformasi Penanganan Tindak Pidana Love Scamming dalam Penguatan Kapasitas Polri Menghadapi Modus Kejahatan Digital” di Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan personel Mabes Polri, jajaran kewilayahan, akademisi, serta sejumlah pakar di bidang hukum dan psikologi forensik.
Dialog tersebut diselenggarakan sebagai respons atas meningkatnya ancaman kejahatan digital yang memanfaatkan hubungan emosional sebagai sarana melakukan penipuan, pemerasan, eksploitasi seksual, hingga perdagangan orang. Perkembangan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), deepfake, dan berbagai teknik social engineering, membuat modus kejahatan ini semakin kompleks dan sulit dideteksi.
Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa transformasi digital telah menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan ruang siber.
“Love scamming tidak lagi sekadar menjadi bentuk penipuan konvensional, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan yang memanfaatkan hubungan emosional untuk melakukan penipuan, pemerasan, eksploitasi seksual, hingga tindak pidana lintas negara,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.
Ia menjelaskan bahwa para pelaku kini memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, platform kencan daring, hingga teknologi kecerdasan buatan untuk membangun kedekatan dengan korban sebelum melakukan eksploitasi.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika kejahatan digital yang terus berkembang.
“Penanganan love scamming memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan kemampuan penyelidikan dan penyidikan, analisis forensik digital, perlindungan korban, serta kerja sama lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional,” katanya.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Sinta, Asisten Koordinator Resource Center Komnas Perempuan Robby Kurniawan, serta Psikolog Klinis Forensik Dra. A. Kasandra Putranto.
Dalam paparannya, Kombes Pol. Sinta menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender elektronik telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan kasus yang melibatkan unsur kekerasan berbasis gender secara daring.
“Love scamming dalam konteks kekerasan berbasis gender elektronik bukan sekadar penipuan biasa, melainkan kejahatan digital terorganisasi yang mengeksploitasi emosi, kepercayaan, dan kerentanan korban,” ujarnya.
Sementara itu, Robby Kurniawan menjelaskan bahwa penanganan perkara tidak dapat hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga harus memastikan perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.
Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah laporan kekerasan berbasis gender online menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan meliputi penyebaran konten untuk merusak citra korban, pelecehan seksual siber, eksploitasi seksual, ancaman daring, dan pelanggaran privasi.
Di sisi lain, Psikolog Klinis Forensik Dra. A. Kasandra Putranto menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, seperti cyberflashing, online grooming, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake.
“Penanganan kekerasan berbasis gender online tidak hanya berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus mengedepankan pencegahan, edukasi, perlindungan korban, pemulihan psikologis, serta penguatan kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.
Melalui forum ini, Polri berharap seluruh personel dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi berbagai modus kejahatan digital, memperkuat kapasitas penyidikan berbasis bukti elektronik, meningkatkan perlindungan terhadap korban, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
Jakarta, 4 Agustus 2026 ,Redaksi.Co– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 372 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang bergabung bersama Taruna Akademi TNI untuk mendampingi siswa di 73 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui Program Taruna Bhakti Tahun 2026. Kehadiran para taruna merupakan wujud dukungan Polri terhadap Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan sejak dini.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan keterlibatan Taruna Akpol merupakan implementasi nyata arahan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang saat melepas Program Taruna Bhakti pada 1 Agustus 2026 di Base Ops Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, menegaskan bahwa para taruna harus menjadi role model bagi siswa Sekolah Rakyat.
“Polri mendukung penuh Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang unggul. Sebagaimana arahan Bapak Menteri Sosial, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI hadir bukan sekadar mendampingi kegiatan siswa, tetapi menjadi kakak asuh yang memberikan keteladanan dalam disiplin, kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, serta semangat pengabdian. Kami ingin anak-anak di Sekolah Rakyat memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh inspirasi untuk meraih cita-citanya,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Selasa (4/8).
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf sebelumnya menegaskan bahwa para taruna memahami kehidupan berasrama karena mereka sendiri telah menjalaninya. Pengalaman tersebut diharapkan dapat ditularkan kepada para siswa Sekolah Rakyat agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun kemandirian, serta membiasakan hidup disiplin. Menteri Sosial juga menekankan pentingnya menjadikan para taruna sebagai kakak pendamping yang penuh empati, sekaligus memastikan tidak ada praktik perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, maupun intoleransi selama proses pendampingan berlangsung.
Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Polri mengerahkan 372 Taruna Akpol yang ditempatkan di 73 Sekolah Rakyat pada 29 Subsatuan Taruna (Subsattar). Pelaksanaan kegiatan didukung oleh 110 personel pendamping (Paping) yang terdiri atas 23 Perwira Menengah (Pamen), 77 Perwira Pertama (Pama), dan 10 Bintara, sehingga total personel Polri yang terlibat mencapai 482 personel.
Program Taruna Bhakti dilaksanakan bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yaitu masa orientasi bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta kehidupan berasrama. Selama lima hari pendampingan, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI berperan sebagai mentor dan kakak asuh melalui berbagai kegiatan pembentukan karakter.
Kegiatan tersebut meliputi pengenalan tata tertib sekolah dan kehidupan asrama, pembiasaan bangun pagi dan manajemen waktu, penataan kamar, kerapian tempat tidur dan lemari, pembiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pelatihan baris-berbaris, pembinaan kepemimpinan, kerja sama dan gotong royong, penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, kegiatan kepramukaan, pembinaan karakter dan kepribadian, penguatan nilai-nilai keagamaan, hingga pemberian motivasi agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.
Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif, humanis, inklusif, dan ramah anak, sesuai dengan semangat Program Sekolah Rakyat.
“Yang dibangun dalam Program Taruna Bhakti bukan hanya kedisiplinan, tetapi juga karakter. Para Taruna Akpol hadir untuk menginspirasi, membimbing, dan mendampingi adik-adik di Sekolah Rakyat melalui keteladanan. Mereka berbagi pengalaman hidup berasrama, mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kerja sama, kepedulian, serta menumbuhkan rasa percaya diri agar setiap anak memiliki keyakinan bahwa mereka mampu meraih masa depan yang lebih baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan Taruna Akpol dalam Program Taruna Bhakti juga menjadi bagian dari proses pembentukan calon perwira Polri yang semakin dekat dengan masyarakat sejak masa pendidikan.
“Melalui pengabdian ini, Taruna Akpol belajar memahami kehidupan masyarakat sekaligus mengasah kepemimpinan, empati, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan persoalan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi mereka sebagai calon pemimpin Polri yang Presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat,” tutup Brigjen Pol. Trunoyudo.
Program Taruna Bhakti merupakan kolaborasi Kementerian Sosial RI, Akademi TNI, Akademi Kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Polri berharap kehadiran Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI dapat memberikan manfaat nyata bagi para siswa sekaligus memperkuat pembentukan karakter generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
JAKARTA ,Redaksi.Co– Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks melalui media sosial. Dalam perkara tersebut, penyidik mengamankan seorang perempuan berinisial DM (45), warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang diduga mengunggah konten berisi informasi tidak benar terkait ajakan demonstrasi menjelang 17 Agustus 2026.
Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya Kombes Pol. R. Bagoes Wibisono mengatakan pengungkapan perkara tersebut berawal dari patroli siber rutin yang kemudian ditindaklanjuti dengan analisis digital dan penelusuran jejak elektronik. “Dalam patroli siber, anggota menemukan konten yang kebenarannya perlu diverifikasi. Setelah dilakukan pendalaman, informasi tersebut diketahui tidak memiliki dasar fakta dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Hasil penyelidikan mengarah kepada DM yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya kemudian berkoordinasi dengan Polres Ciamis dan mengamankan yang bersangkutan di kediamannya. Dalam pemeriksaan awal, DM mengakui sebagai pemilik akun tersebut. Penyidik turut mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon seluler, satu akun TikTok, satu kartu SIM, dan satu akun surat elektronik (e-mail) yang diduga digunakan dalam tindak pidana tersebut.
Atas perbuatannya, DM dipersangkakan melanggar Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto membenarkan penanganan perkara tersebut. Menurutnya, tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
“Kami mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial. Pastikan setiap informasi telah terverifikasi sebelum disebarluaskan dan jangan mudah terprovokasi oleh konten yang belum jelas kebenarannya. Apabila menemukan dugaan hoaks, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti,” tutup Budi.
Redaksi.co MAMUJU : Munculnya Surat Keputusan (SK) pelantikan kepala dusun tahun 2010 di Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, menjadi sorotan setelah perkara sengketa lahan di wilayah tersebut berujung pada eksekusi lahan pada Kamis, 30 Juli 2026. Dokumen tersebut kini dinilai berpotensi menjadi bukti baru yang dapat memengaruhi langkah hukum lanjutan dalam perkara tersebut.
Keberadaan SK itu mengemuka setelah dua mantan kepala dusun yang memberikan keterangan mengenai proses pelantikan aparatur desa pada 2010.
Mantan Kepala Dusun Sejati, ABD Mukti, menegaskan dirinya dilantik pada tahun 2010 bersama sembilan kepala dusun lainnya. Ia menyebut Ilham Jaya merupakan salah satu pejabat dusun yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan yang sama.
“Ya, pada tahun 2010 kami dilantik bersama sembilan kepala dusun. Ilham Jaya juga ikut dilantik karena namanya tercantum dalam SK,” kata ABD Mukti.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Mantan Kepala Dusun Babalalang, Sattu. Menurutnya, pelantikan sembilan kepala dusun dilakukan secara bersamaan dan seluruh nama yang dilantik tercantum dalam Surat Keputusan yang diterbitkan pemerintah desa saat itu.
“Ya, pada tahun 2010 kami dilantik bersama sembilan kepala dusun. Ilham Jaya juga ikut dilantik karena namanya sesuai dengan yang tercantum dalam SK,” ujar Sattu.
Sementara itu, mantan Kepala Desa Beru-Beru, Abdul Wahab, menilai temuan SK pelantikan tersebut dapat menjadi bukti baru yang membuka peluang untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara sengketa lahan yang telah diputus.
Menurut Abdul Wahab, apabila SK tersebut berkaitan dengan alat bukti yang digunakan dalam persidangan, maka penilaian terhadap keseluruhan alat bukti patut dikaji ulang. Ia berpendapat, apabila terdapat perbedaan antara waktu pengangkatan kepala dusun dengan dokumen yang dijadikan dasar pembuktian, maka hal tersebut perlu mendapat perhatian dalam proses hukum.
“Kalau dokumen itu memang dijadikan alat bukti, maka ada dugaan penilaiannya tidak tepat. Karena itu bisa menjadi dasar untuk menempuh upaya hukum berikutnya,” ujarnya.
Abdul Wahab juga menyoroti adanya surat keterangan jual beli yang, menurutnya, mencantumkan nama kepala dusun yang belum menjabat pada tahun 2009. Ia berpendapat, apabila dokumen tersebut dijadikan salah satu dasar dalam putusan perkara perdata antara Nuryani D selaku penggugat melawan Sani dan keluarganya sebagai tergugat, maka keabsahan dokumen tersebut layak diuji kembali melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat menelaah kembali perkara tersebut secara objektif dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah.
“Kami berharap penegak hukum benar-benar melihat fakta persidangan yang sebenarnya dan menilai alat bukti secara objektif, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan,” tegas Abdul Wahab.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta hukum, sehingga setiap putusan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa. (ZUL)
Aceh Barat.Redaksi.co
Jaringan Peduli Aceh (JPA) menyalurkan santunan duka kepada keluarga almarhum Muklizar di Balai Pengajian Masjid Babut Taqwa, Gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Selasa 4/8/2026
Penyaluran santunan tersebut berlangsung usai kegiatan sosialisasi program JPA sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap peserta yang mengalami musibah.
Santunan diserahkan langsung oleh Inisiator JPA Imam Nugroho danS.E., Ak., dan Ketua Koordinator JPA Ulfa Khadam S. Pd. I, Turut Di dampingi oleh H. Tarmizi, SE dan Keuchik Gampong Nazaruddin kepada keluarga almarhum Muklizar yang hadir dalam kegiatan tersebut
Inisiator JPA Imam Nugroho mengatakan, santunan duka merupakan salah satu manfaat yang diberikan kepada peserta JPA sesuai dengan ketentuan program. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang sedang berduka.
“JPA hadir sebagai wadah kepedulian masyarakat yang mengedepankan semangat ta’awun atau saling tolong-menolong. Kami berharap santunan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bentuk dukungan moril bagi keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.
H. Tarmizi, S.E., menambahkan bahwa program JPA dibangun atas semangat kebersamaan antarmasyarakat. Menurutnya, kehadiran JPA diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penyaluran santunan duka tersebut menjadi bagian dari komitmen JPA dalam memberikan pelayanan sosial kepada para peserta khususnya Anggota JPA terdaftar sekaligus memperkuat budaya saling peduli di tengah masyarakat Aceh Barat. Tutup Inisiator JPA Aceh Imam Nugroho ****
Satgas TMMD dan Anak-Anak Desa Semarakkan HUT ke-81 RI dengan Memasang Umbul-Umbul
Purworejo – Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno. Selepas menyelesaikan pekerjaan sasaran fisik Program TMMD Reguler ke-129 Kodim 0708/Purworejo, anggota Satgas TMMD bersama anak-anak desa bergotong royong memasang bendera Merah Putih dan umbul-umbul di sepanjang jalan desa, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian Satgas TMMD dalam menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengajak generasi muda untuk turut memeriahkan peringatan hari kemerdekaan. Anak-anak tampak antusias membantu memasang umbul-umbul sambil bercanda dengan para prajurit.
Suasana penuh keakraban terlihat selama kegiatan berlangsung. Kehadiran Satgas TMMD tidak hanya dirasakan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam membangun kedekatan dengan masyarakat, termasuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak.
Salah seorang anggota Satgas TMMD Kopda Eka Satria mengatakan bahwa pemasangan umbul-umbul merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk menyambut HUT RI dengan penuh semangat.
“Momentum kemerdekaan harus kita rayakan bersama. Melalui kegiatan sederhana ini, kami ingin mengajak masyarakat, terutama anak-anak, untuk semakin mencintai bangsa dan menghargai perjuangan para pahlawan,” ujarnya.
Dengan semangat gotong royong yang terus terjalin, Satgas TMMD berharap suasana peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Desa Watuduwur semakin meriah, sekaligus memperkuat persatuan dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat.
Secangkir Kopi di Tengah TMMD, Kebersamaan Satgas dan Warga Hadirkan Bahagia Sederhana
Purworejo – Di balik padatnya aktivitas pengecoran jalan dalam program TMMD Reguler ke-129 Kodim 0708/Purworejo di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno, tersimpan momen kebersamaan yang begitu hangat. Saat waktu istirahat tiba, anggota Satgas TMMD dan warga desa menikmati bahagia sederhana dengan duduk bersama sambil menyeruput kopi, menikmati makanan ringan, dan berbincang penuh canda tawa, Selasa (4/8/2026).
Suasana akrab terlihat tanpa sekat. Prajurit TNI dan warga membaur dalam obrolan ringan yang sesekali diselingi gelak tawa. Kebersamaan itu menjadi pelepas lelah setelah berjibaku mengerjakan pengecoran jalan sejak pagi.
Bagi mereka, secangkir kopi dan camilan sederhana bukan sekadar pelepas dahaga dan lapar, tetapi juga menjadi perekat hubungan antara Satgas TMMD dan masyarakat. Kehangatan yang terbangun mencerminkan semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat yang menjadi ruh dari program TMMD.
Koptu Riswar Salah seorang anggota Satgas mengatakan, momen istirahat seperti ini menjadi kesempatan untuk semakin mempererat komunikasi dengan warga. Dari obrolan santai tersebut terjalin rasa kekeluargaan yang membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan penuh semangat.
“TMMD bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kebersamaan. Saat duduk bersama menikmati kopi, kami merasakan kedekatan yang semakin erat dengan masyarakat,” ujarnya.
Melalui kebersamaan yang terjalin di setiap kesempatan, termasuk saat menikmati istirahat sederhana, program TMMD terus menghadirkan nilai-nilai gotong royong, persaudaraan, dan semangat membangun desa demi kesejahteraan masyarakat.
Emak-Emak Desa Watuduwur Buktikan Semangat Gotong Royong, Turut Bangun Jalan TMMD
Purworejo – Pemandangan berbeda terlihat di lokasi pelaksanaan TMMD Reguler ke-129 Kodim 0708/Purworejo di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Selasa (4/8/2026). Jika umumnya ibu rumah tangga identik dengan aktivitas di dapur, kali ini mereka justru turun langsung ke lapangan, bergotong royong bersama Satgas TMMD membangun jalan demi kemajuan desanya.
Dengan penuh semangat, sekelompok emak-emak tampak bekerja tanpa mengenal lelah. Mereka saling berbagi tugas, mulai dari mengisi ember dengan material, melangsir adukan, hingga mengangkat dan menjunjung ember menuju titik pengecoran jalan rabat beton.
Kehadiran para ibu tersebut menjadi bukti bahwa semangat gotong royong tidak mengenal batas usia maupun gender. Kebersamaan yang terjalin antara warga, TNI, dan seluruh unsur yang terlibat menjadi kekuatan utama dalam mempercepat penyelesaian sasaran fisik TMMD.
Suryati, salah seorang warga Desa Watuduwur, mengaku senang bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan jalan di desanya.
“Kami ikut bekerja karena ini untuk kepentingan bersama. Jalan ini nantinya akan dinikmati seluruh warga, jadi kami ingin memberikan tenaga semampu kami. Semoga pekerjaan cepat selesai dan hasilnya membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Suryati.
Sementara itu, Dansatgas TMMD Reguler ke-129 Kodim 0708/Purworejo Letkol Inf Ketut Hendra Budihardja mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat, khususnya para ibu yang rela meluangkan waktu untuk membantu pembangunan.
Menurutnya, keterlibatan emak-emak di lokasi TMMD menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan budaya gotong royong masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Sinergi antara TNI dan warga inilah yang menjadi ruh utama Program TMMD dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Tanpa Memandang Status Sosial, Satgas TMMD Bersatu Bangun Jalan Demi Kemajuan Desa
Purworejo – Semangat kebersamaan kembali terlihat di lokasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-129 Kodim 0708/Purworejo di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno. Tanpa memandang status sosial, anggota Satgas TMMD, personel TNI, Polri, dan masyarakat bahu-membahu mengerjakan pengecoran jalan rabat beton, Selasa (4/8/2026).
Di lokasi pekerjaan, seluruh elemen melebur menjadi satu. Tidak ada perbedaan pangkat, profesi, maupun latar belakang. Semua bekerja bersama, saling membantu mengangkat material, mengaduk adonan beton, hingga meratakan hasil pengecoran demi mempercepat penyelesaian sasaran fisik TMMD.
Dansatgas TMMD Reguler ke-129 Kodim 0708/Purworejo, Letkol Inf Ketut Hendra Budihardja, mengatakan bahwa semangat kebersamaan merupakan kekuatan utama dalam pelaksanaan TMMD.
“TMMD mengajarkan bahwa pembangunan desa adalah tanggung jawab bersama. Di sini tidak ada sekat antara TNI, Polri, maupun masyarakat. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan manfaat bagi warga melalui semangat gotong royong dan kebersamaan,” ujar Letkol Inf Ketut Hendra Budihardja.
Menurutnya, kebersamaan yang terjalin selama pelaksanaan TMMD bukan hanya mempercepat penyelesaian sasaran fisik, tetapi juga mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. Nilai-nilai gotong royong inilah yang menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan warga.
“Melalui Program TMMD Reguler ke-129, pembangunan jalan rabat beton diharapkan mampu memperlancar akses transportasi masyarakat sekaligus menjadi simbol kuatnya persatuan dan kepedulian seluruh elemen bangsa dalam membangun desa,” pungkasnya.
Abdul Wahab juga menyoroti adanya surat keterangan jual beli yang, menurutnya, mencantumkan nama kepala dusun yang belum menjabat pada tahun 2009. Ia berpendapat, apabila dokumen tersebut dijadikan salah satu dasar dalam putusan perkara perdata antara Nuryani D selaku penggugat melawan Sani dan keluarganya sebagai tergugat, maka keabsahan dokumen tersebut layak diuji kembali melalui mekanisme hukum yang tersedia.
