FAKFAK, Redaksi.co – Perjalanan karier organisasi Muhammad Nanang Mauw di tubuh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memasuki babak baru. Sosok yang selama ini dikenal sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Fakfak itu kini dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum HIPMI Provinsi Papua Barat Daya.

Sebuah capaian yang tidak datang instan.

Nanang membangun prosesnya dari daerah. Selama bertahun-tahun ia aktif membina pelaku UMKM, mendorong lahirnya pengusaha muda, serta menggerakkan organisasi HIPMI di tingkat kabupaten. Dari Fakfak, Papua Barat, ia meniti karier organisasi secara bertahap, menguatkan jejaring, sekaligus membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin muda.

Konsistensi itulah yang akhirnya membawanya naik kelas.

Yang menarik, langkah Nanang bukan hanya promosi jabatan biasa. Ia berhasil menembus kepengurusan lintas provinsi. Setelah lama berkiprah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, kini ia justru dipercaya masuk jajaran pengurus inti di Provinsi Papua Barat Daya, wilayah baru hasil pemekaran.

Pencapaian tersebut dinilai sebagai prestasi luar biasa bagi kader daerah. Tidak banyak figur yang mampu membawa pengalaman dari kabupaten hingga mendapat kepercayaan di level provinsi, terlebih melintasi batas administratif.

Bagi Nanang, amanah baru ini bukan sekadar posisi struktural, tetapi juga tanggung jawab untuk membuka jalan bagi generasi muda Fakfak.

Ia berharap, kehadirannya di tingkat provinsi dapat menjadi motivasi bahwa anak-anak daerah juga mampu bersaing di luar wilayahnya.

“Semoga ini membuktikan bahwa anak Fakfak juga bisa bersaing di daerah lain. Jangan takut melangkah dan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, potensi anak muda Fakfak tidak kalah dengan daerah lain, hanya perlu keberanian, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar.

Dari Fakfak menuju panggung provinsi, perjalanan Nanang Mauw menjadi gambaran bahwa proses panjang di daerah dapat mengantarkan seseorang menembus level yang lebih luas—sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berani bermimpi lebih besar.

Fakfak, Redaksi.co – Kepolisian Resor (Polres) Fakfak menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dengan menangani secara serius dugaan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial F.H. dan melakukan penahanan guna kepentingan penyidikan, Sabtu (07/02/2026).

Penanganan perkara ini bermula dari Laporan Polisi yang diterima pada 24 Desember 2025. Setelah melalui proses penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan, status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 2 Februari 2026.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan tersangka, serta dukungan alat bukti yang sah berupa Visum et Repertum, penyidik akhirnya menetapkan F.H. sebagai tersangka. Polisi kemudian melakukan penangkapan dan penahanan untuk memperlancar proses hukum.

Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebagai bagian dari prosedur hukum, penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Fakfak serta melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna memastikan kelengkapan berkas perkara pada tahap berikutnya.

Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana, S.E., M.H. melalui Kasat Reskrim AKP Arif U. Rumra, S.Sos., M.H. menegaskan bahwa proses penanganan perkara mengedepankan perlindungan hak-hak korban, sekaligus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Polri.

Polres Fakfak juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Terungkap nyaTerungkapnya Kasus Pembunuhan Sadis Air Kopras,polres Lebong Tetapkan Suaminya Jadi Tersangka

Lebong REDAKSI.CO Babak baru dari meninggalnya ibu muda warga Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Kamis (5/2/2026) lalu, yang ditemukan meninggal dunia dengan leher tergorok akhirnya terkuak. Berdasarkan Olah TKP dan penyelidikan secara intensif oleh jajaran Kepolisian Resor Lebong.

OYM yang merupakan suami korban ditetapkan sebagai tersangka dalam kematian korban Aulia. Penetapan tersangka kepada OYM, oleh Satreskrim Polres Lebong terhitung Sabtu (7/2/2026).

menyusul keluarnya surat perintah penahanan, untuk penyelidikan lebih lanjut di Mapolres Lebong.

Hal itu diungkapkan Kapolres Lebong AKBP Agoeng Ramadhani SH SIK melalui Kasat Reskrim Polres Lebong AKP Darmawel Saleh SH MH.

“Sudah ada penetapan tersangka OYM yang merupakan suami korban,” kata Kasat Darmawel, Sabtu (7/2/2026).

Dikatakan Darmawel, untuk penyelidikan lebih lanjut, OYM akan langsung ditahan.

“langsung kita tahan untuk penyelidikan lebih lanjut”tegasnya

Rilis(Cikak S,A

MERANTI — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, memimpin langsung aksi gotong royong massal (Korve) pembersihan kawasan Pelabuhan dan Pantai Dorak, Sabtu pagi (7/2/2026), sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penguatan gerakan nasional penanganan sampah dan kebersihan lingkungan.

Sejak pukul 07.30 WIB, ratusan peserta dari berbagai unsur tampak menyisir area pelabuhan dan pesisir pantai, memungut sampah plastik, kayu, serta material lain yang mencemari lingkungan. Aksi ini melibatkan jajaran pemerintah daerah, TNI/Polri, Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, swasta, pelajar, organisasi kepemudaan, Pramuka, Satgas Sampah, hingga masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti sehari sebelumnya, dipimpin langsung oleh Muzamil bersama Sekretaris Daerah dan seluruh pimpinan perangkat daerah. Dalam rapat itu disepakati perlunya gerakan nyata dan kolaboratif sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan sampah, khususnya di kawasan pesisir dan fasilitas publik.

Muzamil menegaskan, penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat.

“Ini adalah gerakan massal pertama yang kita lakukan bersama seluruh elemen. Kita ingin memberi contoh bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Ke depan, aksi seperti ini akan terus kita laksanakan di titik-titik lain, seperti pelabuhan, pasar, dan fasilitas publik lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, aksi bersih pantai juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat.

“Jangan malu memungut sampah. Ini bukan pekerjaan yang merendahkan, justru bentuk kepedulian kita terhadap daerah sendiri. Kalau lingkungan bersih, kesehatan terjaga dan pariwisata juga akan berkembang,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Muzamil turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif, mulai dari TNI, Polri, Forkopimda, instansi vertikal, jajaran perangkat daerah, BUMN, swasta, para siswa, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat.

Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan semua pihak. Dengan semangat gotong royong, kita optimistis Meranti yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera dapat terwujud,” tutupnya.

Aceh Barat.Redaksi.co
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat mencatat capaian positif dalam laporan kinerja tahun 2025. Di tengah dinamika ekonomi nasional, Aceh Barat berhasil membukukan total realisasi investasi sebesar Rp764,79 miliar, sekaligus menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi pelayanan publik berbasis digital.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Ifan Murdani, S.STP, MSi, mengatakan pada Sabtu 7/2/2026

Sepanjang tahun 2025, DPMPTSP Aceh Barat mengelola anggaran sebesar Rp5,88 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 95,15 persen atau setara Rp5,60 miliar ,

Menurut Ifan, Tingginya serapan anggaran tersebut mencerminkan optimalisasi program serta konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat iklim investasi.

Meski nilai realisasi investasi mengalami penurunan 53 persen dibandingkan tahun 2024 (year on year), aktivitas investasi justru menunjukkan tren menggembirakan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar 37 persen, dengan total 1.191 laporan yang masuk sepanjang 2025, ujar Ifan

Lebih lanjut Irfan menjelaskan, berdasarkan data triwulanan, puncak realisasi investasi terjadi pada Triwulan III dengan nilai mencapai Rp359,6 miliar, disusul Triwulan II sebesar Rp179,4 miliar, Triwulan IV Rp121,3 miliar, dan Triwulan I sebesar Rp104,2 miliar.

Dari sisi sektor pertambangan, kata Ifan, masih menjadi tulang punggung perekonomian Aceh Barat dengan kontribusi 47,5 persen atau sekitar Rp363 miliar. Posisi berikutnya ditempati sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan yang menyumbang 20,8 persen atau Rp158 miliar dari total investasi.
Secara geografis, Kecamatan Meureubo menjadi wilayah dengan nilai investasi tertinggi mencapai Rp378 miliar atau 49,4 persen, diikuti Kecamatan Panton Reu dan Woyla.

Ifan menyebutkan, Komitmen DPMPTSP Aceh Barat dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan mudah diakses juga ditunjukkan melalui digitalisasi penuh. Sepanjang 2025, 100 persen perizinan diproses secara online melalui sistem OSS, SICANTIK, dan SIMBG, dengan total 3.253 dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.

Ifan juga menyebutkan, Sejumlah inovasi layanan terus dikembangkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya Klik n Kring melalui WhatsApp dan telepon, Hiling (Hadirkan Layanan Izin Keliling) dengan bus pelayanan ke kecamatan dan gampong, serta SILOPer (Sistem Layanan Ojek Perizinan) yang mengantarkan dokumen izin langsung ke rumah pemohon guna mencegah praktik pungutan liar. Selain itu, platform B’Invest Anywhere dihadirkan sebagai ruang diskusi santai dan inklusif untuk mempromosikan peluang investasi daerah.

Melalui berbagai capaian dan inovasi tersebut, kata ifan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dampaknya, penyerapan tenaga kerja lokal sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 845 orang, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat, tandasnya ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menorehkan captain positif dalam hal Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inspektur Kabupaten Aceh Barat, Zakaria mengatakan, berdasarkan nilai IPKD MCSP Tahun 2025 Pemerintah Daerah se Aceh yang dirilis oleh KPK pada 4 Februari 2026 lalu, Kabupaten Aceh Barat menempati posisi kedua terbaik.

“Ini merupakan pencapaian yang baik bagi kita, karena pada tahun sebelumnya kita berada di posisi kelima tetapi di tahun 2025 kemarin kita naik menjadi peringkat kedua se Provinsi Aceh dengan nilai 79,82,” kata Zakaria, Jumat 6/2/2026

Untuk posisi atau peringkat pertama nilai IPKD MCSP tahun 2025 pemerintah daerah se Aceh kata Zakaria, ditempati oleh Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai yaitu 87,63, peringkat kedua Kabupaten Aceh Barat dan peringkat ketiga Kabupaten Pidie.

“Peningkatakan peringkat IPKD MCSP ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pihak mulai dari Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati, Sekda, Kepala SKPK dan seluruh jajaran di lingkup Pemkab Aceh Barat,” katanya.

Dikatakan Zakaria, semua pihak bergerak dengan kesadaran yang sama yaitu memperbaiki tata kelola yang merupakan investasi jangka panjang bagi daerah. Ini adalah adalah awal bagi kita untuk melangkah maju lebih jauh kedepan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Capaian IPKD MCSP KPK tahun 2025 ini kita harapkan dapat menjadi energi positif bagi seluruh perangkat daerah dalam menjaga konsistensi reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujar Zakaria.

Zakaria menambahkan bahwa, capain IPDD MCSP tersebut berkat dukungan penuh dari Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP,MM, Wakil Bupati Said Fadheil SH serta Plt Sekda yang selama ini terus mensuport dan mendorong agar terciptanya Aceh Barat yang bebas dari korupsi.

“Kita yakin bahwa Pemkab Aceh Barat akan melangkah lebih jauh lagi, menjaga kepercayaan publik dan dapat terus memperkuat warisan tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas di masa depan,” ujarnya ****