Redaksi.co MAMASA : Manajemen SPBU Sumarorong akhirnya angkat bicara terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan praktik distribusi bahan bakar minyak (BBM) secara tidak resmi. Pihak SPBU dengan tegas membantah seluruh tudingan tersebut dan memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Irfan, selaku perwakilan SPBU Sumarorong sekaligus Manager Pertamina Sumarorong, menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang dinilai tidak benar.

“Kami tidak pernah melakukan praktik distribusi BBM ke daerah lain. Pelayanan kami hanya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Mamasa,” tegas Irfan.

Ia menjelaskan bahwa SPBU Sumarorong melayani pengendara umum serta masyarakat petani yang memiliki surat rekomendasi resmi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM tetap tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Menanggapi tudingan pelayanan dilakukan dalam kondisi remang-remang atau gelap, Irfan juga membantah keras kabar tersebut.

“Kami tidak pernah melakukan pelayanan ataupun distribusi BBM dalam keadaan gelap. Jika ada yang menuding demikian, itu tidak benar,” ujarnya.

Selain itu, pihak SPBU menegaskan tidak melayani pengisian BBM menggunakan jeriken tanpa surat rekomendasi resmi dari OPD atau dinas terkait. Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan distribusi BBM bersubsidi.

Irfan menambahkan, hingga saat ini operasional SPBU Sumarorong tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh BPH Migas. Ia memastikan tidak pernah ada praktik distribusi ilegal, apalagi pengiriman BBM ke luar daerah.

“Kami menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai pelayanan secara remang-remang atau distribusi gelap adalah tidak benar. Kami hanya melayani masyarakat sesuai prosedur dan berdasarkan surat rekomendasi resmi,” tutupnya.

Dengan klarifikasi ini, pihak SPBU Sumarorong berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta tetap mengedepankan fakta dan aturan yang berlaku. (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Aroma tak sedap menyelimuti praktik distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Lambanan, Kabupaten Mamasa. Bukan karena prestasi pelayanan, melainkan karena mencuatnya dugaan “permainan kotor” antara oknum petugas SPBU dan para calo yang membuat stok BBM kerap raib dalam hitungan jam.

Keluhan warga kian nyaring. Setiap kali mobil tangki datang, harapan masyarakat untuk mendapatkan Pertalite atau solar subsidi seolah hanya bertahan sesaat. Tak lama berselang, papan pengumuman bertuliskan “BBM Habis” kembali terpampang, memicu tanda tanya besar.

Warga menduga ada praktik pengisian dalam jumlah besar pada malam hari menggunakan jeriken atau kendaraan tertentu. Aktivitas ini disebut-sebut berlangsung saat pengawasan minim. Akibatnya, ketika warga umum mengantre sejak subuh, stok justru telah dinyatakan kosong.

“Mobil tangki baru datang, tapi cepat sekali habis. Kalau malam, jerigen ramai diisi. Kami yang benar-benar butuh untuk kerja malah tidak kebagian,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Isu yang lebih panas menyebut adanya dugaan penyelewengan solar subsidi ke luar Kabupaten Mamasa. BBM yang seharusnya menjadi penopang kendaraan umum dan petani lokal, diduga dialihkan oleh oknum tertentu ke sektor industri atau pengepul di luar wilayah dengan harga lebih tinggi.
Jika benar, praktik ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan berpotensi melanggar hukum dan merugikan masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama subsidi.

Keberadaan calo di sekitar SPBU Lambanan juga disorot. Mereka diduga memiliki akses khusus untuk memperoleh BBM dalam jumlah besar, lalu menjualnya kembali dengan harga eceran yang jauh lebih mahal. Dugaan adanya “uang pelicin” kepada oknum operator memperkeruh situasi dan menimbulkan kesan adanya jaringan terstruktur.
Masyarakat menilai praktik semacam ini menciptakan ketimpangan distribusi dan memperparah kelangkaan yang dirasakan warga setiap hari.

Tekanan publik kini mengarah kepada Pertamina Regional Sulawesi dan Polres Mamasa. Warga mendesak dilakukan inspeksi mendadak (sidak) serta audit menyeluruh terhadap arus keluar-masuk BBM di SPBU Lambanan guna memastikan distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU Lambanan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sorotan kini tertuju pada aparat dan otoritas terkait: akankah dugaan “permainan” ini diusut tuntas, atau kelangkaan akan terus menjadi langganan warga Mamasa? (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : SPBU 74.913.07 yang berlokasi di Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kini berada di bawah sorotan tajam publik. SPBU yang dikelola PT Mandar Gas Indonesia itu diduga tidak sekadar melayani kebutuhan bahan bakar masyarakat setempat, melainkan terlibat dalam praktik distribusi BBM yang dinilai janggal dan sarat tanda tanya.

Ketua LSM KPK RI Wilayah Sulawesi Barat, Simson, mengungkapkan adanya dugaan pengalihan BBM dari SPBU tersebut ke wilayah Polewali Mandar (Polman), tepatnya Sarampu dan Wonomulyo. Distribusi disebut dilakukan menggunakan mobil pickup berwarna putih maupun hitam yang keluar masuk di jam-jam tak lazim.

Lebih mengejutkan, aktivitas itu disebut kerap berlangsung saat sebagian besar masyarakat terlelap. Sekitar pukul 01.00 hingga 02.30 WITA, kendaraan-kendaraan tersebut diduga melakukan pengangkutan dengan kondisi lampu SPBU dimatikan. Situasi ini memunculkan dugaan adanya upaya sistematis untuk menghindari sorotan dan pengawasan.

“Biasanya pakai mobil pickup putih dari Wonomulyo, ada juga pickup hitam. Kadang mobil pengelola SPBU sendiri yang antar, kadang dijemput,” ungkap seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Nama Irfan, yang disebut sebagai rekan bisnis asal Makassar, turut mencuat dalam pusaran dugaan ini. Ia disebut mengetahui akses barcode BBM dan diduga berperan sebagai penampung. Selain itu, kendaraan yang disebut milik pengelola SPBU maupun pihak lain dikabarkan silih berganti terlibat dalam aktivitas pengangkutan tersebut.

Jika dugaan ini terbukti benar, praktik tersebut berpotensi melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi dan merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. BBM subsidi adalah hak rakyat, bukan komoditas gelap yang diperjualbelikan di balik sunyi malam.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Mandar Gas Indonesia selaku pengelola SPBU 74.913.07 maupun dari aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi disebut masih terus dilakukan.

Sementara itu, desakan publik agar Pertamina dan aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit serta investigasi menyeluruh semakin menguat. Transparansi dan penegakan hukum dinilai menjadi kunci untuk membongkar dugaan praktik “operasi senyap” distribusi BBM ini.

Kasus ini kembali memantik pertanyaan besar: siapa yang bermain di balik distribusi BBM pada jam-jam gelap? Dan sampai kapan dugaan praktik semacam ini akan terus menghantui masyarakat?

LSM KPK RI disebut telah mencoba melakukan konfirmasi langsung ke pihak SPBU Sumarorong. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban yang diberikan.

Kasus ini menyisakan pertanyaan besar: benarkah ada praktik distribusi BBM yang berlangsung di balik gelapnya malam? Jika iya, siapa yang bertanggung jawab? Dan sampai kapan masyarakat harus menunggu kejelasan atas dugaan yang kian meresahkan ini? (ZL)