Redaksi.co | Palembang – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang melaksanakan Apel Gelar Pasukan dalam rangka Posko Angkutan Lebaran Idul Fitri 1446 H atau tahun 2025 di halaman Stasiun Besar Kertapati, Senin (24/3/2025).

Apel Gelar Pasukan ini menandai hari pertama dilaksanakannya posko Angkutan Lebaran KAI dalam rangka melayani masyarakat yang menggunakan moda angkutan kereta api. Pada masa Angkutan Lebaran tahun ini, *KAI menetapkan periode masa Angkutan Lebaran selama 22 hari, mulai dari tanggal 21 Maret sd 11 April 2025, sedangkan masa posko angkutan Lebaran dilaksanakan selama 16 hari mulai dari tanggal 24 Maret sd 8 April 2025*

Executive Vice President PT KAI Divre III Palembang, Januri mengatakan, seluruh insan KAI Divre Palembang akan bersiaga dan melaksanakan posko Angkutan Lebaran guna memastikan operasional perjalanan Kereta api dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

“Melalui posko ini, kami ingin memastikan kelancaran operasional kereta api dan pelayanan penumpang baik di stasiun, maupun di atas KA berjalan dengan selamat, aman, lancar dan terkendali,” ungkap Januri.

Januri menambahkan, pada angkutan Lebaran tahun 2025 ini, KAI Divre III Palembang telah melakukan segala upaya persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan KA, diantaranya mencakup kesiapan SDM, sarana, prasarana, maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelayanan secara keseluruhan.

Adapun kesiapan dari aspek SDM, seluruh petugas operasional seperti Masinis, Asisten Masinis, PPKA dan petugas lainnya telah dilakukan sertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk menjamin keselamatan perjalanan KA, sedangkan bagi para petugas frontliner seperti Kondektur, Polsuska, Prama/Prami, Petugas Loket dan Customer Service dipastikan akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

“SDM Perkeretaapian merupakan aspek terpenting dalam menjalankan operasional kereta api, oleh karena itu kami terus menyiapkan SDM yang handal dan kompeten untuk melayani para pelanggan pada Angkutan Lebaran ini,” tegas Januri.

KAI Divre III Palembang terus konsisten memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terutama di peak season seperti Angkutan Lebaran ini dimana masyarakat memanfaatkannya untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.
3
Guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di masa Angkutan Lebaran ini, *KAI Divre III Palembang menambah petugas prasarana ekstra diluar tenaga reguler, yakni sebanyak 39 Petugas Penjaga Jalan Lintas (PJL) ekstra, 36 Petugas Pemeriksa Jalur (PPJ) ekstra dan 23 Petugas Daerah Pemantauan Khusus (Dapsus). Selain itu, KAI Divre III Palembang juga menempatkan AMUS (Alat Material Untuk Siaga) berupa batu balast, bantalan, rel, pasir, dan lain sebagainya yang tersebar di 23 titik dari Kertapati sampai Lubuk Linggau*. Dari sisi persinyalan kereta api, tenaga Sintelis KAI Divre III Palembang juga telah melakukan perawatan dan checklist ekstra serta menyiapkan ketersediaan suku cadang dan alat kerja.

Adapun untuk langkah peningkatan keamanan dan ketertiban (kamtib), KAI Divre III Palembang telah melakukan koordinasi kewilayahan dengan aparat setempat dan menerjunkan *total 416 personel pengamanan dari unsur internal dan eksternal perusahaan, dengan rincian 43 personel Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), 315 tenaga Security, 7 personel Babin Polsuska, 22 personel TNI/Polri, 20 personel PAM Swakarsa dan 9 personel tambahan bantuan keamanan. Ratusan petugas pengamanan tersebut akan melakukan pengamanan di atas KA, stasiun, serta melaksanakan patroli mobile sepanjang lintas jalur KA yang rawan tindak kejahatan*.

“Kereta api sebagai moda transportasi publik berkomitmen menjadikan keselamatan sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran. Dengan semangat melayani, kami akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan KA untuk mewujudkan Mudik Tenang Menyenangkan,” ucap Januari.

Januri menegaskan, keselamatan dan keamanan kereta api menjadi prioritas utama. KAI Divre III Palembang terus melakukan pengecekan secara berkala terhadap titik yang memiliki potensi rawan bencana, proaktif dalam penyelesaian potensi bahaya, memastikan ketersediaan dan keandalan dari seluruh perangkat penanganan kondisi darurat, serta meningkatkan penjagaan di perlintasan sebidang dengan berkoordinasi aktif serta mengoptimalkan seluruh stakeholders termasuk masyarakat sekitar.

Disamping itu, KAI Divre III Palembang bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan juga telah melakukan Ramp Check atau pemeriksaan kelayakan sarana lokomotif dan kereta untuk memastikan kereta api siap operasi. *Untuk mendukung pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2025 ini, KAI Divre III Palembang menyiapkan 7 unit lokomotif CC 201 dan 43 kereta*

Dari sisi fasilitas pelayanan, KAI Divre III Palembang menyiapkan tenaga kebersihan untuk memberikan kenyamanan kepada para pelanggan baik di area stasiun yang meliputi ruang tunggu penumpang, toilet dan mushola serta di atas kereta. *KAI Divre III Palembang juga menyediakan fasilitas drinking water station di Stasiun Kertapati untuk kebutuhan air minum pelanggan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan botol minum (tumbler) dan mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai, sehingga diharapkan dapat mencapai target net zero emission (NZE)*.

“Fasilitas drinking water station ini menjadi salah satu langkah strategis KAI dalam mendukung transformasi ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi para pelanggan,” ungkap Januri.

*Pada Angkutan Lebaran 2025 ini, KAI Divre III Palembang secara total menyediakan 66.088 tempat duduk, meningkat sebesar 26,5% dari ketersediaan tempat duduk pada hari biasanya yakni sebanyak 52.228 tempat duduk, yang disebabkan adanya penambahan kereta pada KA Bukit Serelo sebanyak 1 kereta, KA Sindang Marga sebanyak 1 kereta dan KA Rajabasa sebanyak 3 kereta. Berdasarkan pantauan penjualan tiket KA Angkutan Lebaran 2025 sampai dengan hari Minggu (23/3/2025) telah terjual sebanyak 67.192 tiket atau sebesar 102% dari tempat duduk yang disediakan*.

“Pencapaian prosentase tersebut dikarenakan adanya penumpang yang membeli tiket parsial atau tiket perjalanan kereta api yang tidak sampai stasiun tujuan akhir, sehingga dimungkinkan dalam 1 tempat duduk terdapat lebih dari 1 penumpang dengan relasi perjalanan yang berbeda,” jelas Januri.

Dari jumlah tersebut, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada *tanggal favorit yaitu pada H-3 dan H-2 Lebaran atau tanggal 28 dan 29 Maret 2025 dengan tingkat okupansi volume penumpang mencapai 118%*. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring penjualan tiket KA masih berlangsung.

“KAI Divre III Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi dan pelayanan kepada para pelanggan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan untuk mewujudkan perjalanan Mudik yang tenang dan menyenangkan,” tutup Januri. (*)

Redaksi.co (Musi Banyuasi) – Kebebasan pers merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang sehat. Pers memiliki peran strategis dalam memberikan informasi, mengawasi kebijakan publik, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Namun, belakangan ini, maraknya kasus intimidasi terhadap awak media menimbulkan kekhawatiran serius, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas institusi negara/sebagai perhatian serius

Masyarakat dari berbagai elemen menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menindaklanjuti berbagai laporan mengenai intimidasi terhadap insan pers. Hal ini bukan hanya soal kebebasan jurnalistik, tetapi juga tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, kebebasan pers dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan lingkungan sosialnya. Sejalan dengan itu, Thomas Carlyle menyebut pers sebagai the fourth estate atau pilar keempat demokrasi yang memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga negara.

Menurut Mauzan , Ketua LSM Gempita kebebasan pers bukan hanya tentang hak jurnalis untuk melaporkan peristiwa, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial terhadap kekuasaan.

“Jika pers dibungkam, masyarakat kehilangan alat utama untuk memahami realitas yang terjadi di sekitarnya. Ini akan berdampak pada lemahnya pengawasan publik terhadap kebijakan negara,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Mahfud MD (beberapa waktu lalu, melalui laman medsosnya, yang menekankan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari sistem demokrasi yang harus dijaga.

“Tanpa kebebasan pers, demokrasi hanya menjadi formalitas. Kinerja aparat negara, termasuk kepolisian, harus bisa diawasi oleh media, bukan justru mengkriminalisasi atau menekan kerja-kerja jurnalistik,” tegasnya.

Kasus intimidasi terhadap wartawan yang mengungkap kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan represif aparat adalah bukti bahwa kebebasan pers masih menghadapi tantangan besar. Padahal, wartawan memiliki hak dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Ketua Asosiasi Jurnalis Pemerhati Aset Negara (AJ – PENA), Megat Alang, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengadvokasi kebebasan pers dan meminta Polri bertindak tegas terhadap segala bentuk ancaman terhadap jurnalis.

“Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Jika ada upaya membungkam media, itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Kami akan terus mengawal dan memastikan aparat penegak hukum bekerja secara profesional,” ungkapnya.

Masyarakat juga mulai menunjukkan solidaritas dalam mendukung kebebasan pers. Mereka menilai bahwa tanpa pers yang bebas, berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan akan semakin sulit aktivis dari Barikade ’98 juga BONI andil dalam menyuarakan ini ia menegaskan bahwa masyarakat harus berani bersuara jika kebebasan pers terus ditekan.

“Kita tidak boleh diam. Ini bukan hanya soal jurnalis, tetapi juga soal hak kita sebagai rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar,” katanya.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kebebasan pers. Masyarakat mendesak agar:

1. Polri menindak tegas segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Penyidikan terhadap kasus ancaman atau kekerasan terhadap wartawan dilakukan secara transparan agar tidak ada impunitas.

3. Aparat Kepolisian memahami dan menghormati kerja jurnalistik, sebagaimana diatur dalam UU Pers, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menangani kasus yang melibatkan wartawan.

Kebebasan pers bukan hanya kepentingan jurnalis, tetapi juga kepentingan masyarakat dan demokrasi itu sendiri. Intimidasi terhadap awak media harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan keadilan.

Jika kebebasan pers terus ditekan, maka demokrasi akan kehilangan salah satu fondasi utamanya. Oleh karena itu, masyarakat menegaskan akan terus mengawal dan memastikan bahwa Polri serta seluruh aparat negara bekerja dengan transparan dan profesional, tanpa ada praktik represif terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya.

Kebebasan pers adalah hak, bukan ancaman. Mengawal pers berarti mengawal demokrasi.

(Alam seri)

Redaksi.co (Muba) – Kabar gembira bagi masyarakat Musi Banyuasin, khususnya para pengguna transportasi umum. Bus Tayo, sebutan akrab bagi armada DAMRI di wilayah ini, kembali beroperasi melayani rute Sekayu–Palembang. Kehadiran bus yang dikelola oleh perusahaan BUMN ini menjadi angin segar bagi warga yang membutuhkan moda transportasi nyaman dan terjangkau.(23 Maret 2025)

Kembalinya operasional bus ini dibuktikan dengan pemasangan banner di depan gerbang Dinas Perhubungan Musi Banyuasin. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi peningkatan layanan transportasi di daerah Musi Banyuasin

Seorang mahasiswa asal Musi Banyuasin, Silvi (22th) yang kerap bepergian ke Palembang pada akhir pekan, mengungkapkan rasa syukurnya atas beroperasinya kembali Bus DAMRI ini. Menurutnya, keberadaan transportasi umum yang dikelola BUMN sangat penting sebagai wujud pelayanan negara kepada masyarakat.

“Dengan adanya transportasi yang sesuai standar, tentu perjalanan menjadi lebih nyaman dan aman. Saya berharap masyarakat Musi Banyuasin bangga dengan kehadiran kembali Bus Tayo ini dan menggunakan layanan transportasi milik pemerintah agar tetap tumbuh dan berkembang,” ujar Silvi.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Bus Tayo sangat membantu dalam mengatur waktu perjalanan. “Kalau bus ini tidak ada, tentu sulit untuk memastikan jadwal keberangkatan dan kepulangan. Manajemen DAMRI sudah mengatur jadwal operasional dengan baik, sehingga penumpang bisa lebih disiplin dan tidak khawatir terlambat sampai tujuan,” tandasnya.

Dengan beroperasinya kembali Bus DAMRI di Musi Banyuasin, diharapkan layanan transportasi publik semakin maju dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian dengan aman, nyaman, dan tepat waktu.

(Alam/Rilish Tim)

Redaksi.co | Palembang – Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Pariwisata (AMPHURI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mendesak pemerintah untuk segera mengembalikan status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang sebagai bandara internasional. Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD AMPHURI Sumbagsel, Kuswariansyah, yang menegaskan bahwa status internasional sangat krusial bagi kelancaran bisnis perjalanan umrah dan pariwisata di wilayah Sumbagsel.

Dampak Penurunan Status Bandara

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024 yang diberlakukan sejak 2 April 2024 mengubah status Bandara SMB II menjadi bandara domestik, dengan menutup penerbangan internasional langsung dari Palembang. Hal ini berdampak signifikan terhadap industri perjalanan haji dan umrah serta sektor pariwisata di Sumatera Selatan.

Menurut Kuswariansyah, perubahan status ini menghambat perjalanan ibadah jamaah umrah dari wilayah Sumbagsel. Ia menekankan bahwa pengembalian status internasional akan sangat membantu efisiensi perjalanan jamaah, serta menekan biaya operasional yang selama ini cukup tinggi.

“Dengan status bandara internasional, perjalanan jamaah umrah akan lebih efisien, biaya operasional dapat ditekan, dan tentunya menguntungkan bagi calon jamaah serta pelaku bisnis perjalanan haji dan umrah di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Dorongan untuk Pemerintah dan DPRD

AMPHURI Sumbagsel telah menyampaikan aspirasi ini kepada Ketua DPRD Sumatera Selatan. Kuswariansyah berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengembalikan status Bandara SMB II menjadi internasional.

“Kami percaya pemerintah dan DPRD dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mendukung pengembalian status internasional ini. Kami sudah mengajukan laporan dan keluhan resmi terkait dampak penurunan status bandara ini,” tegasnya.

Potensi Ekonomi dan Pariwisata

Kuswariansyah menambahkan bahwa Bandara SMB II berpotensi menjadi pintu gerbang utama bagi calon jamaah umrah dari wilayah sekitar seperti Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Selain itu, status internasional akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Sumatera Selatan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun asing.

“Potensinya sangat besar untuk mendongkrak perekonomian Sumsel. Dengan status internasional, Bandara SMB II bisa menjadi pusat transit utama bagi jamaah umrah dari berbagai daerah,” katanya.

Saat ini, penerbangan umrah dari Palembang ke Jeddah atau Madinah masih menggunakan sistem charter flight oleh satu maskapai. Hal ini menimbulkan risiko monopoli harga, yang berakibat pada mahalnya tiket perjalanan.

Harapan untuk Penerbangan Reguler

Irawan, Manager YK Madira Travel dan Umroh yang juga anggota AMPHURI Sumbagsel serta Asita, menegaskan bahwa kondisi ini menyebabkan harga tiket umrah tetap tinggi karena hanya didominasi oleh satu maskapai.

“Jika Bandara SMB II kembali menjadi bandara internasional, diharapkan akan ada penerbangan reguler umrah internasional dari Palembang yang bisa terkoneksi ke Arab Saudi, maupun transit melalui Kuala Lumpur dan Singapura. Hal ini juga akan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Palembang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irawan menekankan dengan kondisi saat ini charter flight sangat berpengaruh terhadap biaya tiket umrah yang tinggi, serta minimnya variasi pilihan penerbangan bagi jamaah umrah dan wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Dengan penerbangan reguler, biaya tiket bisa lebih kompetitif dan pilihan maskapai lebih bervariasi, sehingga jamaah dan wisatawan mendapatkan layanan terbaik,” pungkasnya. (dkd)

Redaksi. Co, Jember – Dengan di iringi kesenian reog ratusan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Jombang Kecamatan Jombang berbagi ratusan takjil kepada pengguna jalan yang sedang melintas di jalan depan Kantor Desa Padomasan ( 22/03/2025)

Dalam rilisnya, Ketua PSHT Ranting Jombang Kangmas Mugianto mengatakan; kegiatan ini selain bagian dari bersilaturhami antar anggota, juga bertujuan dalam berbagi rejeki kepada pengguna jalan yang yang saat itu sedang ngabuburit menunggu adzan maqrib terutama bagi umat Islam yang melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan ibadah puasa ramadhan.

“Sasaran pembagian takjil diberikan diantaranya kepada pejalan kaki, pengguna sepeda motor, serta masyarakat yang melintas di area tersebut, ” Kata Mugianto.

Ditempat dan waktu yang sama ketua rayon Padomasan Firman S.pd menambahkan acara bagi takjil melibatkan lebih dari 500 anggota yang ada di Kecamatan Jombang.

Untuk menambah semangat dan keseruan saat berbagi takjil anggota rayon Padomasan menampilkan kesenian reog milik anggota rayon.

“Kegiatan bagi takjil yang rutin kami lakukan pada bulan Ramadhan setiap tahun kali ini di iringi gamelan tradisional dsn atraksi seni reog Ponorogo milik anggota rayon padomasan sebagai bentuk melestarikan budaya nusantara dari warisan leluhur, ” tuturnya. (Sofyan/edi)

Aceh Barat.Redaksi.co
Keluarga besar Radio antar penduduk Indonesia ( RAPI ) Meulaboh mengadakan Kegiatan Buka Puasa Bersama dan memberikan bantuan sembako kepada 35 anak yatim pada Minggu 23/3/2025.

Kegiatan buka puasa bersama ini di laksanakan bertempat di sekretariat Rapi Aceh Barat di jalan Sudirman Gampong Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat.

Kegiatan buka puasa bersama keluarga besar Rapi Aceh Barat ini di gelar dengan tujuan mempererat Silaturrahmi antar anggota Rapi ,baik itu lokal maupun tingkat Kabupaten.

Ketua Rapi Aceh Barat,Musfaruddin ( JZ 01 EBR ) mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung penuh atas terlaksananya hajatan ini,sehingga bisa terlaksana dengan lancar dan sukses.

” Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kegiatan kami,baik dari segi materi maupun bantuan lainnya, semoga dapat dibalas dengan keberkahan yang melimpah oleh Allah SWT ” Ujarnya.

Selain buka puasa bersama, Rapi Aceh Barat juga memberikan bantuan sembako sebanyak 35 paket dan memberikan Al-Qur’an kepada setiap anak yatimnya.

“Alhamdulillah, tahun ini kita laksanakan lebih besar dari sebelumnya,dan kita berharap ke depan dapat terlaksana juga yang lebih meriah dari hari ini ” Pungkasnya

Redaksi. Co, Jember – Billiard menjadi salah satu olahraga yang bisa dimainkan dengan teman ataupun keluarga, seperti yang lakukan oleh sekelompok pemuda Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember saat menunggu waktu berbuka puasa

Nanang pemilik Cafe Sikomo melalui Irfak selaku penanggung jawab Cafe mengatakan, Olahraga Billiard selain cocok menjadi pilihan olahraga saat menunggu berbuka puasa, juga sebagai ajang silaturhami bersama teman maupun kerabat. Karena olahraga ini tidak memerlukan banyak tenaga bagi pemainnya.

Lanjut Irfak, di Cafe Sikomo yang di lengkapi dengan tempat karaoke keluarga juga memiliki konsep sport milenial,  tentunya sangat pas untuk keluarga maupun kalangan muda yang lagi ngabuburit menunggu berbuka puasa. Apalagi ketika malam hari Nongki menyeruput kopi hingga makan dan minum sambil dengar alunan music.

Yudi pengujung cafe sikomo mengatakan;  Selain tempatnya yang asri di Cafe Sikomo juga tersedia menu makanan yang harganya sangat terjangkau, cocok untuk kami kalangan para remaja, menu bintang lima harga kaki lima.

“Tempatnya sangat asik, selain harganya yang sangat terjangkau di cafe ini cocok untuk berkumpul bersama teman, karena tidak semua Cafe keluarga menyuguhkan suasana yang kondusif, sejuk, asri, apalagi harganya makanannya sangat murah pas untuk kantong kita yang bikin kami ketagihan untuk nongkrong di sini terus, “ucapnya (sofyan)

Redaksi.co  (Muba,Kec.Keluang)– Jalan penghubung antara Kecamatan Keluang dan Desa Dawas mengalami kerusakan parah, menghambat aktivitas masyarakat dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat jalan tersebut merupakan akses utama bagi warga dan jalur strategis yang menghubungkan Jalinteng ke Jalintim menuju gerbang tol.

Namun, di tengah lambannya respons pemerintah, warga setempat menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan swadaya. Mereka secara sukarela menyiapkan tiga orang untuk berjaga, mengatur arus lalu lintas, dan memastikan jalur ban mobil tetap bisa dilewati dengan aman.

Salah satu pengguna jalan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas inisiatif warga.

“Saya apresiasi kinerja warga setempat. Tanpa mereka, mobil saya tidak akan bisa lewat. Saya berharap pemerintah segera bertindak agar jalan ini kembali layak digunakan,” ujarnya.

Kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, agar lebih tanggap dalam menangani infrastruktur yang rusak. Jalan bukan hanya sekadar sarana transportasi, tetapi juga bagian dari roda ekonomi masyarakat. Ketika akses jalan terganggu, distribusi barang, mobilitas pekerja, hingga keselamatan warga ikut terancam.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Alpa Elan, SSTP, MPSDA, belum dapat dikonfirmasi terkait langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan ini.

Pemerintah diharapkan segera turun tangan sebelum kerusakan semakin parah dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Kesigapan dalam menangani masalah infrastruktur bukan hanya soal tanggung jawab, tetapi juga bukti nyata keberpihakan kepada masyarakat.

(Alam/Rill Tim)

Aceh Barat.Redaksi.co
Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah ( PW MES ) Aceh mengadakan Musyawarah Wilayah ( Muswil ) IV di Illona Hotel, Aceh Besar, sekaligus menggelar buka puasa bersama jajaran pengurus pada Sabtu 22/3/2025.

Acara di hadiri oleh tokoh-tokoh lembaga keuangan syariah diantaranya, Ketua Umum PW MES wilayah Aceh, Aminullah Usman, Sekretaris MES Aceh, Sugito, Koordinator MES Wilayah Pusat,Prof.Dr.Syahrizal Abbas, Dewan pakar,Prof.Dr Raja Masbar,dan jajaran pengurus PW MES Aceh,para ketua MES Kabupaten/Kota di Aceh, Hendra Supardi,dan Plt Direktur Utama LKMS Mahira Muamala Mufied Al Kamal.

Muswil kali ini bertujuan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban program kerja , serta memilih ketua umum PW MES Aceh untuk masa periode 2025-2030.

Hasil dari Muswil tersebut, Wakil Gubernur Aceh,H.Fadhlullah. SE terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PW MES Aceh , menggantikan H.Aminullah Usman SE.Ak.MM.

Fadhlullah yang sedang berada di jakarta saat di hubungi ketua Muswil,dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program unggulan dari kepemimpinan sebelumnya, sambil mempersiapkan program baru yang bertujuan untuk mengembangkan dan membumikan ekonomi syariah di Aceh dan seluruh Indonesia.

“PWI MES Aceh dibawah kepemimpinan saya akan terus berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat, khusus dalam kemajuan ekonomi dan pengembangan ekonomi syariah,saya berharap dukungan dari semua pengurus” ungka Fadhlullah yang akrab di sapa dek Fadh ini.

Sementara itu mantan Ketua Umum PW MES Aceh, Aminullah Usman,mengucapkan terimah kasih atas dukungan seluruh pengurus dan stakeholder selama dua periode kepemimpinannya,Ia berharap dibawa Kepemimpinan Dek Fadh,PW MES Aceh dapat terus berkontribusi bagi kemajuan ekonomi masyarakat.

” Selamat buat Dek Fadh, semoga bisa menghadirkan program program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan memperkuat ekonomi syariah di provinsi Aceh” tutu Aminullah.

Pasca terpilih,Dek Fadh juga ditetapkan sebagai Ketua tim formatur untuk penyusunan pengurus bersama Aminullah Usman,Prof.Syahrizal, Sugito,Tgk Tarmizi,Said Mulyadi,dan Mahdani.

Dengan semangat baru dan komitmen yang kuat PW MES Aceh diharapkan mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam perekonomian syariah hingga ke 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.****