Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai menyalurkan Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun 2025, Menyalurkan alokasi dana gampong untuk gaji keuchik dan perangkat gampong bulan januari sampai dengan maret 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 10.461.526.740. Selasa (25/3/2025) Dana ini diperuntukkan bagi 160 gampong yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Bupati Aceh Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Barat, Drs. Marjan Hanafie Lubis, M.Si. menyampaikan bahwa gampong yang belum menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) serta laporan keuangan harus menyerahkannya paling lambat besok. “Jika semua dokumen lengkap, besok sore SPM bisa dikeluarkan,” ujarnya.

Sedangkan untuk bulan berikutnya, kata Marjan pembayaran gaji bagi keuchik dan perangkat gampong dibayarkan setiap bulannya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, ujarnya

Marjan menegaskan bahwa kecepatan pencairan dana sepenuhnya bergantung pada kesiapan administrasi pemerintah gampong, Ia berharap seluruh penyaluran ADG dapat tuntas sebelum 27 Ramadan, sehingga aparatur gampong bisa menerima gaji tepat waktu untuk persiapan Lebaran bersama keluarga, ucapnya.

Dengan pencairan ini, kata marjan, diharapkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi warga setempat, pungkasnya.****

Aceh Barat. redaksi.co ,
Anggota DPRK Aceh Barat Membeberkan terkait aturan yang menyebutkan bahwasanya Bupati tidak berwenang memerintahkan Tim Inspektorat untuk melakukan audit Dana CSR (Corporate Social Responsibility). Selasa (25/03/2025)

Hal itu disampaikan Ramli,SE Anggota DPRK Aceh Barat, Katanya, Bupati memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Namun, Bupati tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit dana dari perusahaan swasta.
Ramli menjelaskan Dana CSR ,adalah dana yang disediakan oleh perusahaan swasta untuk kegiatan sosial lingkungan, Audit Dana CSR biasanya dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh perusahaan swasta tersebut, Bukan menunjuk inspektorat.

“Inspektorat itu adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan audit terhadap kegiatan pemerintahan dan Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari APBD, Jadi Inspektorat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap dana yang bersumber dari perusahaan swasta, termasuk Dana CSR”, tegas Ramli.

Dalam hal ini, Ramli menyebutkan lebih jelas Bupati tidak berwenang memerintahkan Tim Inspektorat untuk melakukan audit Dana CSR dari perusahaan swasta.

“Jika Bupati ingin melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana CSR, maka harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan transparan, seperti melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta tersebut atau melalui lembaga pengawasan yang berwenang”, Ujarnya

Yang seharunya dilakukan oleh Bupati Aceh Barat adalah memanggil PT Mifa Bersaudara untuk memaparkan penyaluran dana CSR di tahun 2024 kemana disalurkan baru nantinya pihak pemeritah memerintahkan Inspektorat mengaudit dana yang sudah disalurkan, Contoh yang kita ketaui ,seperti disalurkan kepada Masjid Agung dan dinas lingkungan Hidup (DLHK) yang mempunyai anggaran APBD.

“Pemerintah itu hanya bisa meminta data penyaluran dana CSR Bukan sebaliknya mengaudit perusahaan”, Tuturnya

Anggota DPRK Aceh Barat Ramli berharap pemerintah berbijaklah dalam melihat aturan jika ingin malakukan pemerikasaan terkait Dana CSR perusahan ****

Redakai.co | MUARA ENIM – Latihan Pra Operasi Ketupat Musi 2025 resmi dibuka oleh Wakapolres Muara Enim, Kompol Roy Aprian Tambunan, S.P., S.I.K., pada Senin (24/3/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres Muara Enim dan dihadiri oleh perangkat operasi, Kasatgas, serta para operator Satuan Tugas (Satgas).

Dalam sambutannya, Kompol Roy Aprian Tambunan menekankan pentingnya peran aktif setiap perangkat operasi dan Satgas dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2025. Ia mengingatkan bahwa pengamanan akan difokuskan pada titik-titik keramaian, daerah rawan kemacetan, serta upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik dan perayaan Idulfitri 1446 H

Sementara itu, Kabag Ops Polres Muara Enim, Kompol Handryanto, S.H., menjelaskan bahwa operasi ini memiliki sasaran utama yang mencakup orang, barang, dan tempat. Pengamanan akan ditingkatkan, terutama pada saat pelaksanaan salat Idulfitri, guna memastikan kelancaran dan keamanan masyarakat dalam beribadah.

Untuk mendukung pengamanan, beberapa Pos Pelayanan (Pos Yan) dan Pos Pengamanan (Pos PAM) telah disiapkan di berbagai lokasi strategis. Pos Yan didirikan di Jembatan Enim 2, Cinta Kasih, dan Simpang Meo. Sedangkan Pos PAM berlokasi di Danau Shuji dan Bedegung. Keberadaan pos-pos ini bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama arus mudik dan arus balik.

Operasi Ketupat Musi 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025. Dalam periode tersebut, Polres Muara Enim bersama instansi terkait akan bekerja sama untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya.

Latpraops ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dengan adanya latihan ini, diharapkan seluruh anggota yang terlibat dalam operasi dapat bekerja secara profesional dan sigap dalam menangani berbagai situasi di lapangan.

Selain fokus pada pengamanan lalu lintas dan tempat ibadah, operasi ini juga akan mengantisipasi potensi gangguan keamanan lainnya, seperti aksi kriminalitas, kecelakaan, serta kepadatan di pusat-pusat perbelanjaan menjelang Hari Raya Idulfitri. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak akan terus diperkuat.

Dengan adanya persiapan matang melalui Latpraops Ketupat Musi 2025, diharapkan pelaksanaan Operasi Ketupat Musi tahun ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta menekan angka kecelakaan dan gangguan keamanan di wilayah Muara Enim.

Aceh Barat.Redaksi.co
H. Surianto Sudirman, Lc., MA. (Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Aceh) mendukung penuh langkah Pemerintah Aceh Barat untuk melakukan Audit Investigatif Dana CSR sebagai bentuk rasa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).

“Seperti yang kita tahu Bersama, Perusahaan memiliki kewajiban berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dari komunitas lokal dan masyarakat daerah secara keseluruhan, tentu itu melalui CSR Perusahaan” Ungkap Ustadz Surianto.

Selama Perusahaan tersebut sudah berjalan di Aceh Barat, ada aturan yang sudah ditetapkan pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR). “pada Qanun tersebut sudah tertera bahwasannya Bupati sebagai Kepala Daerah memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadapat pelaksanaan CSR tersebut”.

Ustadz Surianto juga menambahkan Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh Barat melalui Bapak Bupati Tarmizi, S.P., MM. melakukan audit pada PT. Mifa ini adalah langkah yang tepat agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR dalam penyalurannya bagi Masyarakat dan Peran dalam mendukung Pembangunan Daerah. “Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi, S.P., MM. ingin memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya karena Pemerintah Aceh Barat berkomitmen untuk memastikan dana CSR benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan Masyarakat Aceh Barat dan ini harus kita dukung secara Bersama-sama”.

Politisi PKS itu juga mengajak seluruh lapis Masyarakat untuk sama-sama mendukung kebijakan ini, “saya mengajak kepada seluruh elemen Masyarakat, mari kita dukung kebijakan ini agar dana CSR ini transparan dan tersalurkan sesuai dengan ketentuan untuk Aceh Barat yang maju”. Tutup Ustadz H. Surianto Sudirman, Lc., MA.

Redaksi.co Musi Banyuasin – Bupati Musi Banyuasin (Muba) bersama Wakil Bupati Rohman menyambangi kediaman salah satu tokoh masyarakat Babat Toman, Peri Oktradi, pada Senin (24/3/2025) menjelang waktu berbuka puasa. Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi besar Peri Oktradi dalam dunia pendidikan Islam di Muba.

Kedatangan Bupati dan rombongan disambut antusias oleh warga setempat. Terlihat kendaraan dinas Bupati Muba dengan nomor polisi BG 1 berwarna hitam terparkir di lokasi, diikuti sejumlah kendaraan lainnya. Masyarakat Babat Toman pun bergantian menyapa pemimpin daerah mereka dengan penuh kehangatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muba HM Toha mengungkapkan rasa hormatnya kepada Peri Oktradi yang dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dengan julukan “Peyek 1001”. Selain sukses di dunia usaha, Peri Oktradi juga telah berperan dalam pengembangan pendidikan Islam dengan mendirikan Pondok Pesantren Al-Ma’ruf, yang menjadi salah satu pusat pendidikan agama di wilayah tersebut.

“Hari ini kami menyapa warga Babat Toman sekaligus memberikan penghormatan kepada salah satu tokoh masyarakat yang berkontribusi dalam dunia pendidikan Islam. Pak Peri Oktradi telah berhasil mendirikan sebuah pondok pesantren yang berperan penting dalam mencetak generasi muda yang berakhlak mulia,” ujar HM Toha.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Rohman menegaskan pentingnya peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter masyarakat. “Tanpa kontribusi para dermawan dan orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anaknya di pondok pesantren, tentu sulit menciptakan generasi muda yang berakhlak. Dengan ilmu agama yang kuat, kita bisa mewujudkan slogan ‘Muba Maju Lebih Cepat’ dengan nyata,” kata Rohman.

Sementara itu, Peri Oktradi menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Bupati dan Wakil Bupati ke kediamannya. “Kehadiran pemimpin daerah ke rumah saya ini adalah sebuah kehormatan. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan untuk terus memimpin Muba dengan baik. Saya berharap Musi Banyuasin tak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan ilmu pengetahuan, sehingga kekayaan ini dapat dikelola dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan Islam. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk turut serta membangun Musi Banyuasin menjadi daerah yang maju dan berdaya saing.

(Alam/Tim)

Aceh Barat.Redaksi.co
PLT Sekretaris Daerah Aceh,M Nasir yang di dampingi Asisten I dan Asisten II Setda Aceh menerima kunjungan kerja Staf Khusus Mentri Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif RI ,Rian Syaf di ruang rapat Sekda Aceh. Senin 25/3/2025.
Pertemuan itu membahas kerja sama pengembangan ekonomi kreatif di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut,Rian Syaf menyampaikan bahwa Aceh terpilih sebagai salah satu dari 15 wilayah prioritas untuk pengembangan ekonomi kreatif.

Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar yang bisa di jadikan motor penggerak perekonomian lokal ke depan, diharapkan pengembangan sektor ekonomi kreatif akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang di mulai dari daerah.

” Pengembangan ekonomi kreatif di Aceh menjadi bagian dari strategi Pemerintah untuk menciptakan mesin baru pertumbuhan ekonomi Nasional,kami percaya Aceh memiliki banyak potensi yang dapat di optimalkan ” Ujar Rian Syaf.

PLT Sekda Aceh mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif di Aceh.

” Kami telah memiliki Roadmap untuk ekonomi kreatif di Aceh, potensi besar, terutama di sektor kuliner,perlu di sinkronkan dengan Kementerian terkait, untuk mendorong produksi dan pemasaran produk kreatif ” kata PLT Sekda Aceh.

Sementara itu Asisten II Sekda Aceh, Zulkifli menambahkan bahwa promosi produk produk kreatif Aceh masih perlu di tingkatkan, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

” Peluang ekonomi kreatif di Aceh sangat besar, khususnya bagi generasi muda, namun, promosi dan pembinaan terhadap mereka harus lebih intensif “ujarnya.

Disisi lain, Asisten I Sekda Aceh Azwardi, mengatakan, pentingnya pengawalan pengembangan ekonomi kreatif di Aceh dengan fokus pada sektor sektor yang memiliki potensi besar.

“Aceh sangat kreatif,dan langkah ini merupakan langkah baik yang harus ditindak lanjuti dengan serius ” ucapnya.

Selain Aceh, wilayah lain yang termasuk dalam daftar 15 provinsi pengembangan ekonomi kreatif adalah, Jakarta,Bali,Banten, Jawa Timur,Jawa Barat,Jawa Tengah,Papua, Maluku, Sumatra Utara,DIY Yogjakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan .

Kemenkraf berharap dengan ditambahkannya Aceh sebagai salah satu wilayah pengembangan ekonomi kreatif,akan tercipta lapangan kerja berkualitas dan mendukung Perekonomian Nasional .

Rian Syaf menambahkan bahwa Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Ekonomi Kreatif disebutkan sebagai salah satu Fokus utama untuk menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda serta mempercepat pengembangan sektor ini.

“Ekonomi kreatif menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja hingga 1 juta orang pada tahun 2025 ” Pungkasya. ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Ketua Tim penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakkir Manaf secara resmi melantik Ketua TP PKK,Pembina Posyandu Aceh Barat,Ny.Afrida Novalia ,untuk masa bakti 2025-2030 berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh ,Senin 24/3/2025.

Dalam sambutannya, Marlina Muzakkir Manaf menegaskan bahwa PKK memiliki peranan penting dan Strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah, ” Dengan visi ” Terwujud nya keluarga sehat, cerdas,Berdaya, Beriman ,dan Bertaqwa Menuju Indonesia Maju”.

Sementara itu Ny.Afrida Novalia, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan berjanji akan menjalankan organisasi dengan penuh tanggung jawab.

” Kami siap berbenah untuk memperkuat PKK, Posyandu dan Dekranasda, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah,dukungan dari berbagai pihak sangat di butuhkan agar program yang dijalankan dapat membawa manfaat bagi masyarakat ” Ucapnya

Disisi lain Afrida mengatakan, bahwa TP PKK Aceh Barat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, melalui berbagai program prioritas seperti pola asuh anak di era digital dan keluarga sehat tanggap bencana ,tuturnya

Ia juga mengatakan, sebagai organisasi yang berperan dalam pemberdayaan keluarga,PKK Aceh Barat akan semakin aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif “Pungkasya

Redaksi.co Muba – Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Muba dan beberapa pejabat Polda Sumsel lainnya di Gedung Mapolda Sumsel, Senin (24/03/25).

Dalam keterangan resmi Wakapolres Muba Kompol Iwan Wahyudi, S.H., M.H., dijelaskan bahwa dalam acara tersebut, Kapolda melantik pejabat baru, termasuk AKBP Listiyono Dwi Nugroho, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Muba dan kini ditugaskan sebagai Wadir Krimsus Polda Sumsel.

Selain itu, AKBP God Parlosta, yang sebelumnya menjabat Kapolres Lahat, kini diangkat sebagai Kapolres Muba yang baru.

“Iya, siang tadi sertijab Kapolres Muba resmi disandang oleh AKBP God Parlosta. Beliau terhitung hari ini menjabat sebagai Kapolres Muba,” ujar Iwan Wahyudi saat ditemui tim liputan.

Tidak hanya Kapolres Muba, sejumlah Dir dan Kapolres lainnya juga mengikuti sertijab tersebut.

“Besok, kami bersama personel akan menyambut Kapolres Muba yang baru dan sekaligus melepas Kapolres yang lama,” tutup Iwan.

(Alam/Tim)

Aceh Barat.Redaksi.co
Ketua Aliansi Masyarakat Aceh Barat, Indra Jumpa geram atas pernyataan Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh ( FORBINA )terhadap audit dana Corporate Sosial Responsibity ( CSR ) PT.MIFA Bersaudara.

Pernyataan yang dimuat oleh salah satu Media online pada Minggu 23/3/2025,dimana dalam berita itu Direktur FORBINA mendesak Bupati Aceh Barat untuk menghentikan langkah audit CSR PT MIFA, selain itu FORBINA juga menuding Bupati Aceh Barat melampaui batas kewenangannya dengan ikut campur dalam program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

Direktur FORBINA juga menyebutkan, bahwa audit tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan Investor.

Menanggapi hal ini Indra Jumpa menegaskan bahwa AMP Aceh Barat, mendukung penuh kebijakan Bupati Aceh Barat dalam melakukan audit terhadap semua perusahaan di Aceh Barat,baik swasta maupun BUMN yang memiliki kewajiban menyalurkan dana CSR, Senin 24/3/2024.

“Kami sangat mendukung langkah Bupati Aceh Barat untuk memastikan dana CSR digunakan untuk kepentingan masyarakat,jangan sampai dana tersebut tidak transparan atau tidak tepat sasaran” ujar Indra Jeumpa.

Indra Jeumpa menilai audit itu justru langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan untuk memastikan perusahaan perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan baik.

“Pernyataan Direktur FORBINA yang seolah olah membela perusahaan dan menolak audit sangat tidak berdasar, pernyataan itu justru secara tidak langsung telah melukai hati masyarakat Aceh Barat, seharusnya kita mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana CSR,bukan malah menentangnya ” Tegasnya

Indra Jeumpa juga menambahkan, bahwa audit CSR bukanlah upaya Intervensi,akan tetapi sebagai upaya Pemerintah Kabupaten untuk memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan perusahaan benar benar bermanfaat bagi masyarakat dan tepat sasarannya.

“Kebijakan Bupati menurut kami sudah tepat, karena selama ini, penggunaan CSR kami nilai tidak jelas dan tidak transparan, kami menduga dana CSR ditunggangi oleh oknum oknum di dalam perusahaan tersebut,jika tidak ada yang disembunyikan,kenapa takut ” sambung Indra Jeumpa.

Ia juga mengingatkan pihak pihak luar yang tidak mengetahui kondisi Aceh Barat untuk tidak berkomentar sembarangan,yang dapat menyinggung perasaan masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Aceh Barat.

“Jangan sok tahu,kami masyarakat Aceh Barat yang mengalaminya,bukan anda anda yang di luar sana,jangan sok jadi pahlawan kesiangan ” tutup Indra Jeumpa,yang dikenal sebagai Aktivis sosial aktif di Aceh Barat.

Sementara itu hingga berita ini tayang,belum ada tanggapan resmi dari Direktur FORBINA Terkait penyataan Indra Jeumpa ini. ****