Redaksi.co | Palembang,- Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Silaturahmi Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJakon) dalam hal ini Ketua DPN SBU Jakon Pusat Alex Purbaya, S.T., M.T menghadiri serta melakukan penandatanganan bersama didalam acara Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda) Silaturahmi Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJakon) bertempat di ballroom The Zuri Hotel Palembang, Senin (9/2/2026).

Turut hadir didalam kegiatan ini dari pemerintah provinsi (pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubermur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M dan Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., Asean.Eng, Kepala Pusat Informasi Pengembangan Permukiman Bangunan dan Jasa Konstruksi (UPTD PIP2B dan Jakon) Disperkim Sumsel Mualimah Gustini, S.T., M.Si, Ketua SBUJakon Sumsel H Iskandar, S.H, dan para undangan lainnya.

Dikatakan Ketua DPN SBU Jakon Pusat Alex Purbaya, S.T., M.T, SBUJakon memang belum lama berdiri, tapi kita terdiri dari pengurus yang sudah berpengalaman di jasa konstruksi. Jadi mudah-mudahan SBUJakon akan berkembang di seluruh daerah di Indonesia. Mulai awal tahun ini kita sudah berkeliling ke provinsi, kemarin kita ke Jambi, hari ini kota Palembang Provinsi Sumsel, bulan depan akan ke Riau.

Supaya SBUJakon ini bisa berperan serta dalam pembangunan dan mengembangkan jasa kontruksi yang kompeten, profesional terhadap profesi seperti itu. Kalau tenaga ahli kebetulan kita juga sudah bekerjasama dengan banyak Lembaga Sertfikasi Profesi (LSP).

“Jadi untuk pemenuhan tenaga ahli kita semua merasa mampu mencukupi itu. Karena di LSP kita ini telah memenuhi semua jabatan kerja atau istilah jamkerwi kalau di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujarnya.

Kemudian, tidak mudah, semua ada mekanismenya, jadi semua mekanisme itu sudah diatur oleh LPJK dan BNSP. Jadi kami SLP dan SLBU ini cuma melaksanakan sertifikasi berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan oleh LPJK dan BNSP.

Ada peraturannya, semua peraturan berdasarkan peraturan LPJK yang terbaru. Kalau target dari kami DPN itu tahun 2026 ini mempunyai anggota di seluruh provinsi di Indonesia.

“Jadi kita tahun ini targetnya akan melaksanakan Musda serta Muswil di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nanti bisa di full up oleh teman-teman di provinsi yang terdiri akan berkembang di kabupaten dan kota,” ungkapnya.

Menurut Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., Asean.Eng, atas nama Pemprov Sumsel, saya menyampaikan
apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada SBUJAKON atas peran aktif dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan sektor jasa konstruksi di Provinsi Sumsel.

Sebagaimana kita ketahui bersama, mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumsel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi serta Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel Nomor 4 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sebagai landasan dalam penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi di daerah.

“Perda ini menaungi dan mengatur 11 unsur masyarakat jasa konstruksi, yang di dalamnya termasuk
asosiasi badan usaha jasa konstruksi, salah satunya SBUJAKON Provinsi Sumsel, sebagai mitra strategis pemerintah daerah (pemda) dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi,” katanya.

Dilanjutkannya, dalam konteks tersebut, SBUJAKON memiliki peran penting dalam menaungi badan usaha jasa konstruksi di provinsi Sumsel, serta berkontribusi dalam peningkatan profesionalisme, tata kelola usaha, dan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kita juga tidak dapat menutup mata terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan pembangunan nasional yang semakin kompleks. Pembangunan sektor konstruksi ke depan harus selaras dengan
arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Nasional Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang menekankan pembangunan berkelanjutan, kemandirian nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pembangunan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.

“Hal tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sumsel periode 2025-2030 point 1 sampai dengan 4 yaitu mewujudkan masyarakat Sumsel yang berkualitas,
sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing,” ucapnya.

Begitu juga disampaikan Ketua SBUJakon Sumsel H Iskandar, S.H, pertama ya usahanya itu lama hampir dua tahun untuk terbentuk ini, kemarin itu harus melibatkan beberapa asosiasi, kemudian ada support Kementerian Pekerjaan Umum terutama Kementerian di bidang jasa konstruksi.

Tujuan di bentuk SBUJakon ini ya untuk membenahi ya terutama, untuk membenahi para-para kontraktor-kontraktor, dimana kontraktornya kan banyak, dan disini kami cukup gembira lah membina jasa konstruksi.

“Tapi enaknya LSBU Jakon kita, ini kan kita ini Sumsel ini memiliki LSBU sendiri, jadi asosiasi di seluruh Indonesia di sana bisa ke kita, memang harus ke kita yang mengeluarkan SBU, dan untuk saat ini berjalan dengan lancar apabila persyaratannya terpenuhi,” imbuhnya.

Masih dilanjutkannya, kalau proses kalau memang prosesnya cepat, itu satu hari selesai, tapi dengan catatan persyaratan sudah lengkap dan sudah terpenuhi semuanya. Misalnya dia punya tenaga ahli, kalau misalnya dia mengambil di bidang perumahan, dia harus punya ahli di bidang perumahan.

Ini kan baru berdiri, untuk SBUJakon Muswil sebetulnya ini di Jakarta sebetulnya, tapi kita kebut di sini di kota Palembang provinsi Sumsel, tapi kalau dahulu namanya LPJK, di mana LPJK ini memang masih ada, tapi sudah sejajar sama kita. Jadi SKA kita bisa, di mana SKA bermacam-macamlah di bidang masing-masing.

“Harapan kita kepada Pemprov Sumsel terutama Disperkim Sumsel, khususnya kita bersinergi, bahu membahu untuk membangun provinsi Sumsel. Kami mengajak semua pelaku-pelaku usaha untuk di Sumsel untuk bergabung ke kita untuk membangun Sumsel lebih baik lagi,” bebernya.

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM melantik Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Senin 9/2/2026

Kegiatan pengukuhan Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati, Said Fadheil SH dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Tarmizi mengatakan, pembentukan Satgas PAD tersebut bertujuan untuk menyikapi kondisi tahun 2026 saat ini dimana dana transfer dari pemerintah pusat yang semakin berkurang ke daerah.

“Jadi kita PAD nya sangat kecil sehingga keadaan menuntut kita untuk berfikir kreatif guna mendongkrak PAD yang ada. Jadi semua potensi PAD yang ada di Aceh Barat itu dapat dioptimalkan dengan adanya Satgas ini,” kata Tarmizi.

Bupati Tarmizi mengatakan, Satgas Optimalisasi PAD tersebut nantinya akan melakukan pemetaan sektor mana saja yang perlu dilakukan peningkatan, kemudian anggota Satgas melakukan eksekusi di lapangan.

“Satgas ini terdiri dari lintas sektor semua terlibat, dengan harapan nanti PAD kita akan semakin meningkat dari yang ada sekarang. Target tahun ini dalam pemetaan sambil terus bekerja tentu kita siapkan regulasi semua,” katanya.

Dengan adanya Satgas Optimalisasi PAD tersebut, Tarmizi berharap PAD Kabupaten Aceh Barat mulai dari tahun 2026 ini ke tahun – tahun yang akan datang terus meningkat setiap tahunnya ****

Redaksi.co, Jakarta | Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, mengatakan bahwa upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah semata. Diperlukan gerakan bersama antara negara dan masyarakat sipil agar pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berjalan efektif di berbagai sektor.

Hal tersebut disampaikan Maria Ulfah saat diwawancarai usai Dialog Publik Literasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Hotel Grand Orchardz Kemayoran, Jakarta, Senin (9/2).

Menurut Maria Ulfah, dialog publik seperti ini menjadi ruang strategis untuk membangun kesadaran bersama, mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi hingga hari ini. Kekerasan tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di ranah domestik, tetapi juga di dunia pendidikan, ruang publik, transportasi umum, bahkan dalam praktik-praktik yang melibatkan negara.

“Penghentian kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan melalui kerja bersama, tidak bisa hanya dibebankan pada kebijakan. Negara dan masyarakat sipil harus berjalan beriringan,” ujar Maria Ulfah.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawalan regulasi, khususnya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di tingkat daerah. Meski UU TPKS dinilai sudah komprehensif dalam menjamin perlindungan korban, tantangan terbesar justru ada pada pelaksanaan di lapangan.

“Mandat pelaksanaannya ada di pemerintah daerah. Aturan turunan, termasuk pembiayaan penanganan korban, pendampingan, hingga visum, itu harus benar-benar disiapkan,” ujarnya.

Maria Ulfah menambahkan, dukungan anggaran daerah menjadi kunci agar layanan bagi korban kekerasan dapat berjalan optimal. Tanpa komitmen anggaran, upaya perlindungan dan pemulihan korban akan sulit direalisasikan.

Terkait data kasus, ia mengungkapkan bahwa Komnas Perempuan menerima rata-rata sekitar 4.600 pengaduan setiap tahun. Namun, pengaduan yang masuk umumnya merupakan kasus-kasus yang mengalami kebuntuan di tingkat bawah, seperti lambannya penanganan aparat atau tidak tersedianya lembaga layanan, terutama di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.

“Komnas Perempuan tidak memiliki mandat layanan langsung. Kami menerima pengaduan yang biasanya sudah macet di bawah, lalu kami sampaikan rekomendasi kepada pihak terkait,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maria Ulfah mengapresiasi inisiatif ISNU yang telah menyelenggarakan dialog publik ini. Ia berharap ISNU bersama elemen masyarakat lainnya dapat mengambil peran lebih aktif dalam gerakan penghentian kekerasan terhadap perempuan, khususnya di lembaga pendidikan.

“Kami berharap gerakan bersama ini terus diperkuat dan punya keberpihakan yang jelas pada upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya.