Redaksi.co SEKAYU, 27 Maret 2025 – Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba), Rohman, melakukan peninjauan terhadap saluran air (gorong-gorong) yang sebagian besar telah ditimbun oleh pemilik lahan di Komplek Griya Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, pada Kamis (27/3/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran normalisasi saluran air guna mencegah terjadinya banjir, yang sering menjadi masalah utama di kawasan tersebut.

Dalam kunjungannya, Wabup Rohman didampingi oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Kasat Pol PP Muba Erdian Syahri, S.Sos., M.Si., Camat Sekayu Edi Herianto, S.H., M.Si., Kepala Dinas PU PR Muba Alva Elan SST MPSDA yang diwakili oleh Kasi Teknik Pengairan Meidy, Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga AP, serta beberapa pejabat lainnya.

Rohman menegaskan bahwa peninjauan ini merupakan langkah awal untuk mengatasi permasalahan saluran air yang terganggu, yang dapat berpotensi menyebabkan banjir. “Kami ingin memastikan saluran air di kawasan ini tetap berfungsi dengan baik. Normalisasi ini penting agar aliran air tidak terhambat dan tidak menyebabkan genangan yang berpotensi menimbulkan banjir,” ujar Wabup Rohman.

Selain itu, Rohman meminta agar Dinas PU PR Muba segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti permasalahan saluran air yang tertimbun tersebut, karena saluran air tersebut berada dalam kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan.

Peran Masyarakat Setempat dalam Menjaga Lingkungan

Narasumber masyarakat setempat, Sumaryono (45 tahun), yang telah lama tinggal di kawasan tersebut, menyambut baik upaya pemerintah daerah untuk menormalisasi saluran air. “Kami sangat mendukung langkah ini karena seringkali air tergenang di sekitar sini, apalagi saat musim hujan. Kami harap upaya ini bisa mengurangi risiko banjir yang sering mengganggu aktivitas kami,” ujar Sumaryono.

Ia juga menambahkan, sebagai warga yang tinggal di kawasan tersebut, mereka berharap agar semua pihak bisa bekerja sama dalam menjaga kebersihan saluran air dan tidak lagi menimbun gorong-gorong yang bisa menghambat aliran air.

Kondisi Jalan Rusak dan Genangan di Terminal Randik

Dalam kesempatan yang sama, Wabup Rohman juga mengecek kondisi jalan rusak dan genangan air di Terminal Randik Sekayu. Ia menyampaikan bahwa masalah ini harus segera diatasi demi kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. “Kami ingin masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa terhambat genangan air atau jalan rusak,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Meidy selaku Kasi Teknik Pengairan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU PR Muba, mengatakan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti permasalahan ini. “Kondisi di lokasi ini memang cukup kompleks karena kiri dan kanan badan jalan merupakan rawa-rawa, namun kami akan segera mengambil langkah yang diperlukan,” ungkap Meidy.

Dinas PU PR Muba juga akan segera menangani permasalahan air yang menggenang di Jalan Terminal Randik Sekayu melalui kegiatan tanggap darurat guna mengatasi masalah tersebut dengan cepat.
(Alam/team)

Aceh Barat .Redaksi. co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau CSR yang berasal dari berbagai perusahaan di wilayahnya. Dana yang besarannya mencapai 1 persen dari total produksi yang dijual dalam satu tahun ini, menurutnya, harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kita bukan ingin mengaudit dengan niat mencari kesalahan, tetapi hanya ingin memastikan bahwa dana ini benar-benar tepat sasaran. Harapannya, dana CSR bisa membantu membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta menjawab berbagai persoalan sosial di Aceh Barat,” ujar Bupati Tarmizi.

Menurut Tarmizi, Total dana CSR di Aceh Barat tahun 2024 mencapai Rp55 miliar dari 11 perusahaan. Dari jumlah itu, PT Mifa bersumber paling besar dengan Rp52,5 miliar. Namun, realisasi penggunaan dana CSR perusahaan ini baru sekitar Rp27 miliar atau hanya 47,3 persen dari total yang seharusnya dikeluarkan.

“Kami ingin tahu, kemana sisa dana tersebut? Apakah Rp27 miliar yang sudah direalisasikan itu benar-benar digunakan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat?” tambahnya.

Tarmizi menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan terhadap semua perusahaan tanpa terkecuali. Ia juga menyebut bahwa sebagian besar perusahaan menyambut baik evaluasi ini, kecuali PT Mifa yang dinilai kurang kooperatif.

“Insya Allah semua perusahaan welcome. Namun, hanya PT Mifa yang hingga kini belum bersedia dievaluasi,” ujarnya.

Tarmizi juga menyampaikan bahwa ia telah berdiskusi dengan Anggota DPR RI yang juga Komisaris PT Mifa, Irsan Sosiawan, untuk mencari solusi terbaik terkait polemik ini. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya terkait dengan dana CSR, tetapi juga ada kepentingan-kepentingan lain yang ikut bermain, Ujarnya

“Ada oknum di perusahaan yang justru diuntungkan dengan adanya kisruh ini. Ada juga vendor yang ingin mempertahankan proyeknya, bahkan ada pihak luar yang mencoba masuk untuk mendapatkan pekerjaan,” ungkapnya.

Meski isu ini cukup memanas, Bupati Tarmizi mengajak semua pihak untuk cooling down di akhir Ramadhan dan akan membahas persoalan ini setelah Idul Fitri.

“Kami ingin menyelesaikan masalah ini secara bijak dan sesuai aturan. Kita tidak anti investasi, justru kita ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, jangan sampai ada pihak yang merasa bisa bertindak semaunya tanpa menghormati pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia juga menyinggung etika bisnis dan komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Menurutnya, Direktur Utama PT Mifa yang berkantor di Jakarta seharusnya lebih memahami kondisi di Aceh Barat dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, bukan hanya mengandalkan informasi dari bawahan.

“Seharusnya, jika ada pimpinan daerah yang baru, lazimnya pihak perusahaan melakukan silaturahmi dan menjalin komunikasi. Namun, hingga kini, undangan untuk duduk bersama belum juga direspons,” Pungkasnya.

Polemik dana CSR di Aceh Barat ini masih menjadi perbincangan hangat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat. Semua pihak kini menanti langkah selanjutnya setelah perayaan Idul Fitri nanti ****

Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, dan Wakil Bupati, Hj. Nurul Adha, menerima kunjungan tim SPHERES (Scalable Public Empowerment, Resilience, and Education Sites) di Ruang Rapat Jayengrane, Kantor Bupati Lombok Barat, pada Rabu (26/03/2025). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, H. Ilham, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Direktur RSUD Tripat dan RS Awet Muda Narmada. Tim SPHERES sendiri berasal dari OUCRU Universitas Indonesia, Summit Institute of Development (SID), dan GSI Lab.

Ketua Peneliti Program SPHERES, Anuraj Sangkar, mengungkapkan apresiasinya terhadap Lombok Barat yang berhasil menjadi Kabupaten terbaik dalam program ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadikan Lombok Barat sebagai percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Tim SPHERES datang untuk melakukan monitoring dan menilai kesiapan Lombok Barat sebagai pilot project program tersebut.

“Lombok Barat telah menunjukkan pencapaian luar biasa sebagai Kabupaten terbaik dalam kompetisi implementasi proyek SPHERES yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan OUCRU. Ini merupakan prestasi membanggakan yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujarnya.

Reporter : Suhaili ( Abah Uhel )

Www.redaksi.co[td_smart_list_end]

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempermudah angkutan umum yang melayani pemudik Lebaran 2025, guna mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tanpa harus mengantre lama.

“Alhamdulillah, hasil koordinasi kami dengan sejumlah pimpinan SPBU di Aceh Barat, angkutan mudik yang sudah terisi penumpang harus diprioritaskan bisa mengisi BBM subsidi Biosolar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat,Dodi Bima Saputra ,kepada awak media, Rabu 26/3/2025

Dodi mengatakan kebijakan tersebut guna menindaklanjuti perintah Bupati Aceh Barat Tarmizi, yang sebelumnya mendapatkan masukan dan laporan dari sopir angkutan umum yang mengaku kesulitan mendapatkan BBM Biosolar subsidi

Selain harus mengantre lama, stok BBM subsidi Biosolar juga sulit diperoleh karena kuota di setiap SPBU sangat sedikit mencapai sekitar 8 ton per SPBU, sehingga lebih cepat habis.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bupati Aceh Barat Tarmizi memerintahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat melakukan komunikasi dengan sejumlah pemilik SPBU di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

“Alhamdulillah, saat ini semua angkutan mudik yang sudah terisi penumpang, bisa isi bbm di SPBU tanpa harus mengantre lama,” kata Dodi Bima Saputra.

Lebih lanjut Ia mengatakan kebijakan ini dilakukan sebagai bukti hadirnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dalam menanggapi keluhan awak angkutan umum yang selama ini kesulitan mendapatkan BBM subsidi di SPBU karena banyaknya truk dan kendaraan umum yang mengantre mendapatkan BBM Biosolar.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan para sopir dapat mengangkut pemudik secara tepat waktu tanpa harus khawatir tidak mendapatkan BBM Biosolar subsidi, demikian Dodi Bima Saputra ****

Redaksi.co | Palembang – Kabintaljarahdam ll/Swj, Kolonel Kav A. Edi Supriyadi secara resmi melepas rombongan Jamaah Umroh Penghargaan Pangdam ll/Swj Tahun 2025 sebanyak 84 orang (gelombang I), bertempat di Halaman Masjid Ar-Riyadh Bintaljarahdam ll/Swj, Palembang, Kamis (27/03/2025)._

Dikatakan Kabintal bahwa, Jamaah Umroh Penghargaan Pangdam ll/Swj Tahun 2025 ini merupakan jamaah yang berasal dari personil militer, PNS dan Sipil tiap satuan jajaran Kodam ll/Swj yang telah melalui proses rekruitment, seleksi dan pembekalan yang dilaksanakan oleh Bintaljarahdam ll/Swj dari tahun 2024.

Adapun Jamaah Umroh Penghargaan Pangdam ll/Swj ini berjumlah 100 orang yang dibagi menjadi 2 gelombang. Untuk gelombang I sebanyak 84 orang akan berangkat pada tanggal 6 April 2025 dan gelombang 2 akan diberangkatkan pada bulan Juli 2025 mendatang.

Pada kesempatan tersebut Kabintaljarahdam II/Swj mengucapkan selamat kepada para jamaah yang terpilih berangkat ke Tanah Suci. Semoga dapat menjalankan ibadah dengan khusyu’ dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

“Saya ucapkan selamat kepada saudara yang terpilih sebagai Jamaah Umrah Har Pangdam ll/Swj Tahun 2025, hal ini perlu kita syukuri bersama karena tidak semua personel Kodam ll/Swj yang memiliki kesempatan yang baik ini karena kesempatan ini belum tentu ada setiap tahunnya,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Kabintaljarahdam ll/Swj Kolonel Kav A. Edi Supriyadi memberikan penekanan sebagai pedoman para Jamaah, antara lain ; _Pertama_, Perhatikan waktu pemberangkatan, jangan ada yang terlambat mengingat waktu pemberangkatan bersamaan arus balik libur lebaran. _Kedua_, Cek perlengkapan yang harus dibawa selama umroh terutama kartu identitas, paspor, kartu kesehatan dan lainya.

Dan yang, _Ketiga_, Agar yang tertua asal Korem, Staf Kodam dan Balakdam bertanggung jawab untuk kelancaran kegiatan ibadah umroh.

Selanjutnya, _Keempat_, Perhatikan Faktor keamanan personel dan materil sebelum, selama dan kembali ke satuan, jangan berbuat yang dapat merugikan diri sendiri dan nama baik satuan.

Acara pelepasan Jamaah Umroh ini diisi dengan pembacaan doa dan ucapan selamat kepada para jamaah umroh. Dengan demikian, diharapkan para jamaah umroh dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan selamat.

Turut hadir pada acara pelepasan jamaah umroh ini, diantaranya ; Wakabintaljarahdam ll/Swj, Para Kalak dan Kasi Bintaljarahdam ll/Swj dan Agen Travel Perjalanan Umroh.

Ketapang , Kalbar ,Kamis ( 27/03/2025)  Terpantau pagi ini ,ratusan warga desa Pelanjau jaya,Kecamatan Marau kabupaten ketapang, transit di Rumah adat Dayak, kota ketapang,

di minta pernyataan nya salah seorang warga yang tak mau di sebut namanya, mengatakan kedatangan nya le kota ketapang bersama ratusan warga yang terdiri dari bapak ,Ibu serta anak anak,

Kami mengadukan nasib kami ke Bupati Ketapang dan memohon juga kepada Kapolres ketapang , jangan semau maunya melakukan Penangkapan tethadap warga Pelanjau, kami ini memperjuangkan hak kami, Bukan pelaku kriminal ,

Muhammad Topin , selaku Anggotta Komcad TNI Mengatakan , bahwa semua fihak mendengar keluhan masyarakat , karena permasalahan seperti ini ,bukan satu satunya harus penangkapan ,tetapi masih ada cara lain , kata Muhamad Topin , saya juga secara pribadi sangat prihatin terhadap Nasib masyarakat yang selalu di duga di perlakukan kriminalisasi seperti ini.

Kuasa hukum Masyarakat Desa Pelanjau Jaya Rupinus Junaidi, S.H. membenarkan akan melakukan orasi kepolres ketapang pada hari ini jam 15.00, adapun agenda orasi tersebut akan menyampaikan beberapa poin tuntutan terhadap kapolres ketapang,agar dapat membebaskan masyarakat yang ditangkap oleh kapolres ketapang.

Rupinus menjelaskan penangkapan tersebut tidak sesuai prosedur atau protap pihak kepolisian, kami menduga ini adalah penculikan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian polres ketapang, dimana pengkapan tersebut dilakukan pada saat warga pelanjau sedang melakukan pengantaran buah TBS, dan ini adalah sangat tidak dibenarkan, apalagi status lahan yang di permasalahkan tersebut, sudah di tetapkan dengan status qou terang Rupinus,selaku kuasa hukum masyarakat pelanjau jaya.