Redaksi.co | Palembang,- Kembali Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang melaksanakan Yudisium Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Ke XLIX (49) dan Program Pasca Sarjana Sarjana Strata Dua (S2) Magister Hukum Ke XI (11) Tahun 2025 bertempat di Auditorium Griya STIHPADA Palembang.

Turut hadir didalam Yudisium tersebut yakni Ketua Dewan Pembina STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr Hj Jauhariah, S.H., M.M., M.H, Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum, CTL., CMN, Wakil Ketua I STIHPADA Palembang Assisten Prof Dr Drs Hj Erleni, S.H., M.H, Wakil Ketua II STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Fatria Khairo, STP., S.H., M.H., CTL, Wakil Ketua III STIHPADA Palembang Assisten Prof Herman Fikri Tegoeh, S.E., S.H., M.Hum, Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum, Kepala Program Studi S2 Magister Hukum.

Dikatakan Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL., CMN, pada hari ini kita menyelenggarakan acara prosesi yudisium untuk program studi (Prodi) S1 dan S2 Magister Hukum. Di mana untuk Prodi S1 itu angkatan XLIX (49) itu sebanyak 270 peserta, dan kalau untuk yang S2 itu angkatan yang ke XI (11) dengan jumlah peserta sebanyak 78 peserta.

Jadi karena hari ini cukup ramai, maka kita bagi prosesi yudisium menjadi dua gelombang, yakni gelombang pagi dan gelombang siang. Pertama kami mengucapkan selamat kepada para yudisium atau mahasiswa.

“Di mana mereka telah berhasil meraih gelar Sarjana Hukum dan juga Magister Hukum di STIHPADA Palembang. Dan juga kami menyampaikan pesan agar kiranya para alumni STIHPADA Palembang terus menjaga citra serta nama baik STIHPADA Palembang,” ujarnya.

Kemudian, selain itu juga, dapat melakukan kontribusi nyata dalam bidang ilmu hukum untuk membantu masyarakat. Alhamdulillah untuk dibidang akademik STIHPADA Palembang telah meraih Akreditasi UNGGUL untuk prodi S1, dan juga Akreditasi BAIK SEKALI untuk program Magister Hukum, dan untuk institusi kita telah meraih Akreditasi UNGGUL.

Dari sisi mahasiswa juga, kita alhamdulillah meraih beberapa prestasi, kemarin sekitar di bulan Februari kita meraih juara Di Istanbul, kita juga telah melaksanakan beberapa kerjasama. Dan alhamdulillah pada tahun ini, ada 3 dosen kita yang lolos penelitian, yakni hibah penelitian di lima Kementerian Dikti.

“Untuk pengabdian masyarakat, kita terus melaksanakan dengan melakukan salah satunya penyuluhan hukum dibeberapa desa yang telah bekerjasama dengan STIHPADA Palembang,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, kita berharap dengan ijazah yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi para alumni, dan juga saat ini untuk pemberian ijazah itu semuanya terdata di Perguruan Tinggi Dikti, yakni pangkalan data Perguruan Tinggi. Sehingga setiap ijazah yang kita keluarkan itu terdata di PT Dikti.

Jadi saat ini semua alumni mahasiswa STIHPADA Palembang itu bisa melihat di PT Dikti, karena sangat terbuka, bisa diakses mengenai proses belajar mengajarnya dan juga informasi yang terkait dengan pembelajaran akademik

“Tentunya kami dari STIHPADA Palembang, mengajak masyarakat untuk kiranya bisa bergabung di STIHPADA Palembang untuk menimba ilmu hukum, dimana untuk akreditasi kita telah terakreditasi dari BAN – PT dengan Akreditasi UNGGUL,” katanya.

Masih dilanjutkannya, tentunya dari segi pembiayaan, kita juga sangat terjangkau, dan dapat diangsur. Sehingga saya mengajak agar masyarakat mau bergabung di STIHPADA Palembang.

Dalam mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki kecakapan akademik, tetapi juga integritas serta tanggung jawab sosial sebagai insan hukum yang beretika. Perjalanan STIHPADA Palembang dalam tiga tahun terakhir adalah sebuah refleksi perjalanan yang penuh dinamika dan pencapaian yang sangat luar biasa dan membanggakan.

“Beberapa capaian penting yang patut kita syukuri bersama antara lain adalah dibidang akreditasi dan institusi, STIHPADA Palembang telah berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan dengan ditandai dengan diraihnya Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,” ucapnya.

Redaksi.co | Palembang – Dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa ‘Bedah’ Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat dengan total senilai Rp119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) pada Rabu (25/06/2025).

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan penyaluran bantuan TJSL ini sebagai bentuk kepedulian KAI terhadap masyarakat kurang mampu sekaligus berpartisipasi dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Sumsel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan penyaluran bantuan TJSL ini agar masyarakat di Provinsi Sumsel dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni, sehingga taraf kesejahteraan hidupnya pun meningkat,” ungkap Aida.

Adapun penyaluran bantuan TJSL KAI Divre III Palembang program bedah Rumah Tidak Layak Huni ini diberikan kepada 2 orang warga dengan rincian sebagai berikut :
1. Evi Susanti, alamat di Jalan Kemas Rindo RT. 029 RW. 007 Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang senilai Rp.59.500.000,-; dan
2. Suhaimi, alamat di Jalan Ki Merogan Lr. Mesuji RT. 12 RW. 04 Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang senilai Rp.59.500.000,-.

“Diharapkan melalui bantuan ini, masyarakat lebih merasakan keberadaan KAI dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian sesuai Asta Cita Pemerintah,” jelas Aida.

Sampai dengan akhir semester I tahun 2025, KAI Divre III Palembang telah menyalurkan bantuan TJSL sebesar Rp1.698.046.300,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kepada masyarakat di Provinsi Sumsel yang disalurkan dalam bentuk sarana dan prasarana peribadatan, bantuan ke instansi, sekolah-sekolah dan lembaga kemasyarakatan, paket sembako, hewan kurban, bedah rumah serta fasilitas umum lainnya. KAI Divre III Palembang akan terus menyalurkan bantuan TJSL kepada masyarakat secara bertahap.

“KAI Divre III Palembang berharap melalui program TJSL ini dapat semakin meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional untuk menunjang kelancaran bisnis operasi perusahaan,” tutup Aida.(*)

Jember, redaksi.co – Pelayanan kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jember kini disorot. Sejak dikomandoi oleh Ketua Baru, M. Thamrin, berbagai layanan andalan PMI Jember satu per satu dihentikan. Salah satunya adalah layanan ambulans jenazah gratis yang selama ini sangat membantu masyarakat, terutama kalangan kurang mampu.

Pantauan di lapangan menunjukkan satu unit mobil ambulans jenazah kini dibiarkan mangkrak di halaman Kantor PMI Jember. Tidak ada aktivitas pelayanan yang tampak. Kondisi ini jauh berbeda dibanding masa kepengurusan sebelumnya yang menyediakan dua ambulans jenazah gratis dan respons cepat terhadap permintaan masyarakat.

“Banyak masyarakat yang mengadu pada saya. Dulu pelayanan ambulans jenazah gratis ini sangat membantu, apalagi saat pandemi COVID-19. Tapi sekarang tiba-tiba hilang begitu saja tanpa penjelasan,” ujar Aep Ganda Permana, pengamat kebijakan publik yang dikenal aktif memantau layanan sosial di Jember.

Menurut Aep, layanan ambulans jenazah ini dulu bisa diakses siapa pun cukup dengan menghubungi PMI. Terutama untuk pengantaran dari rumah sakit ke rumah duka—yang jika menggunakan ambulans rumah sakit, biasanya dikenakan biaya.

“Kalau dari rumah ke makam, biasanya bisa diantar warga. Tapi dari rumah sakit ke rumah duka itu yang berat bagi masyarakat, terutama yang ekonominya lemah,” tambahnya.

Kritik juga mengarah pada dibubarkannya Klinik Kesehatan PMI di Jubung yang sebelumnya menjadi salah satu pos penting pelayanan darurat. Dulu, ambulans PMI selalu siaga di pos tersebut, terutama untuk respons cepat terhadap kecelakaan di sekitar kawasan Terminal Tawang Alun—wilayah yang dikenal rawan insiden lalu lintas.

“Saya dapat laporan, ada kecelakaan dekat terminal, tapi tidak ada ambulans PMI yang bisa dikerahkan. Padahal biasanya selalu standby di Klinik PMI Jubung,” kata Aep.

Kini, masyarakat hanya bisa mengenang masa-masa ketika PMI Jember hadir langsung di tengah kebutuhan darurat mereka. Sementara di bawah kepemimpinan yang baru, sejumlah pelayanan vital justru dimatikan. Tak hanya menimbulkan tanda tanya, hal ini juga dinilai mencederai semangat kemanusiaan yang menjadi dasar utama keberadaan PMI (Sofyan)

PSHT Komisariat Taman Cibodas Peringati Malam 1 Suro 1447 H dengan Doa dan Tirakatan

Tangerang, 26 Juni 2025 — Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Suro 1447 Hijriah, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Komisariat Taman Cibodas, Cabang Kota Tangerang, menggelar kegiatan doa dan tirakatan sebagai bentuk pelestarian tradisi dan penguatan nilai-nilai spiritual dalam organisasi.

Acara yang berlangsung dengan penuh khidmat ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisariat Taman Cibodas, Kang Mas Sony Marsono, Ketua Cabang PSHT Kota Tangerang, Kang Mas Sarju Saputra, jajaran pengurus, serta warga dan siswa PSHT dari berbagai tingkatan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Ketua Komisariat dan Ketua Cabang. Dalam sambutannya, Kang Mas Sarju Saputra menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan semangat warga PSHT Taman Cibodas dalam melestarikan tradisi 1 Suro.

“Malam tirakatan ini bukan sekadar ritual, tapi juga sebagai wadah untuk memperkuat spiritualitas, mempererat persaudaraan, dan merefleksikan diri atas perjalanan hidup dan pengabdian kita di jalan kebenaran,” ujar Kang Mas Sarju dalam sambutannya.

Ia juga mengajak seluruh warga PSHT untuk terus menjunjung tinggi ajaran luhur Setia Hati Terate dan menjadi teladan di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Kang Mas Sony Marsono selaku Ketua Komisariat menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan nilai-nilai persaudaraan sejati dalam setiap kegiatan PSHT. Ia juga mengapresiasi kehadiran seluruh warga dalam acara yang berlangsung penuh kehangatan tersebut.

Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kang Mas Sawal, sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar warga PSHT senantiasa diberikan kekuatan, keselamatan, dan kebersamaan dalam menjalani tahun baru Hijriah.

Malam 1 Suro menjadi momen sakral bagi keluarga besar PSHT, tidak hanya sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi juga sebagai pengingat untuk terus menapaki jalan yang benar dengan hati yang tulus dan ikhlas.(hendra)

Redaksii.co | Palembang – Massa Corporation Anti Coruption Agency Sumatera Selatan ( CACA SUMSEL) sambangi Kejati Sumsel untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) terkait Dugaan Korupsi di Lingkungan Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

Hal tersebut di sampaikan oleh Reza Fahlepie Ketua CACA SUMSEL di dampingi oleh Mukri. AS, Juwardi dan Dasri NH Koordinator Lapangan usai melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Sumsel, Kamis (26/06/25).

“Iya, hari ini kami Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA Sumsel) melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,”ujar Reza.

Dalam Upaya Menjalankan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi, Regulasi Mengamanatkan asas Transparansi, Keterbukaan dan Kompotitif dalam melaksanakan Pengadaan barang/jasa. Dengan mematuhi Prinsip Efisien, Efektif, Adil dan Akuntabel.

Melalui Swakelola di Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 sbb ;

1.Belanja Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Swakelola Jalan Penghubung Desa) sebesar Rp. 2.619.720.000

2.Belanja Peningkatan Efetipitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kunker) sebesar Rp. 775.753.000

Adapun tuntutan kami (CACA SUMSEL) ke Kejati Sumsel sbb ;

1.Meminta KEJATI SUMSEL, Untuk Memanggil dan Memeriksa Camat Lalan, PPK untuk dimintai Keterangan dan Klarifikasi.

2.Meminta KEJATI SUMSEL, untuk membuat Team Khusus Lapangan dan Team Khusus Full Paket data untuk melakukan Pengusutan Segala Bentuk Potensi Penyimpangan dari Tahapan Proses dan Pelaksanaan pada Kegiatan dimaksud Guna Mengungkap Indikasi Dugaan Praktik Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kerja dilingkungan Kecamatan Lalan

3.Periksa Harta Kekayaan Camat Lalan

4.Tegakkan Supremasi Hukum, Wujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Clean and Good Government, Proses segala Bentuk Perbuatan Melawan Hukum!

Sementara itu, massa aksi CACA Sumsel di terima oleh Kajati Sumsel yany di Wakili oleh Vanny Yulia Eka Sari, SH.,MH Kasi Penkum Kejati Sumsel, mengatakan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan CACA Sumsel yang telah datang ke Kejati Sumsel untuk melakukan aksi unjuk rasa secara damai untuk menyampaikan informasi sekaligus melaporkan terkait adanya dugaan Praktik Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Sumatera Selatan.

“Tentunya laporan ini kami terima dan kami tetap pelajari menterinya atau permasalahannya,”pungkasnya.

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, diduga dilaporkan pada saat mempertahankan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dengan cara memasang pamplet di setiap tanah maupun bangunan aset milik daerah, Kamis 26/6/2025

Bupati Aceh Barat, Tarmizi,SP mengatakan sebelumnya ada provokasi PAD yang sudah ada akan hilang sehingga pihak pemerintah setempat mengambil langkah untuk memasang pamplet nama di jalan kabupaten dan di fasilitas umum.

“Kita memasang Pamplet tersebut agar PAD nya tidak hilang, begitu sikap kami ambil sehingga terjadi dinamika kami dilaporkan ke Polisi,”ujar Tarmizi pada saat penyampaian Musrembang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Musrembang RKPD Tahun 2026 Kabupaten Aceh Barat di Aula Bappeda.

Tarmizi SP, menyebutkan ,itu merupakan sebuah tantangan yang akan di hadapi kedepan, pihaknya akan memastikan meski mendapatkan resiko tinggi dalam upaya menurunkan akan pengangguran dan kemiskinan di Aceh Barat.

“Ini harus diatasi, kalau kita biarkan saya sudah ada gambaran apa yang akan terjadi kedepannya, ini berharap PAD yang besar yang kecil pun sudah hilang,”imbuh Tarmizi SP.

Pada saat di wawancarai, Tarmizi SP, menyebutkan dalam bahasa Aceh “Menye Tapeutupat ateung blang pasti na cangguk yang mate” diartikan: ( kalau kita Meluruskan Pembatas Sawah,Pasti ada katak yang mati)

“Begitulah yang kita lakukan sekarang, jika ingin kita lakukan yang lurus dalam perubahan pasti ada tantangan, yang jelas demi alasan untuk masyarakat dengan kondisi saat ini sangat sulit untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan,”ungkap Tarmizi, SP.

Tarmizi, SP, mengatakan jika persoalan yang itu dibiarkan akan menjadi dampak besar dan akan menjadi bom waktu bagi masyarakat,dan pihaknya akan melakukan apapun untuk mempertahankan dan menggenjot PAD.

“Karena atensi kedua Bapak Presiden Prabowo kepada kami, kami juga telah menyampaikan juga kepada pak presiden apabila ada hambatan dalam mengejar PAD bagaimana, beliau menyebutkan bahwa Bapak Presiden Prabowo akan di Back up penuh,”ungkap Tarmizi SP.

Tarmizi menyebutkan, semua risiko yang akan terjadi kedepannya dirinya siap menanggung resiko apapun yang akan terjadi kedepannya.

“Meski dalam memperjuangkan PAD nantinya akan hilang jabatan sebagai Bupati atau nyawa saya sekalipun saya siap,”tutup Tarmizi****

Redaksi.co | OKU TIMUR – Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Dirbintibmas) Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol M Rudy Syafirudin SIK SH mendarat di helipad Desa Tanjung Emas Kecamatan Buay Madang, OKU Timur, Sumatera Selatan.Kamis (26/6) pagi.

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Dir Binmas Polda Sumsel, Kombes Pol Hari Purnomo SIK SH MH, MHan, Pejabat Utama (PjU) Polres OKU Timur, staf ahli Bupati OKU Timur, Asnari dan Camat Buat Madang Pusparini Anggraini.

Mereka hendak melakukan anjangsana (kunjjungan) ke rumah AKP (Anumerta) Lusianto dan Aiptu (Anumerta) Petrus.
Untuk diketahui kedua personel Polri ini merupakan korban saat melaksanakan tugas penggerbekan arena judi sabung ayam beberapa waktu lalu.

Rombongan langsung menuju ke rumah keluarga kedua korban, pertama ke rumah AKP (Anumerta) Lusianto dilanjutkan ke rumah korban Aiptu Petrus.
Di rumah duka AKP (Anumerta) Lusianto yang ada di Sumber Harjo rombongan diterima oleh keluarga almarhum. Dilanjutkan dengan melakukan ziarah ke makam AKP (Anumerta) Lusianto dengan ditemani oleh Kades Sumber Harjo, Musgiono beserta tokoh masyarakat dan alim ulama di desa tersebut.
Setelahnya, rombongan melanjutkan anjangsana ke rumah duka Aiptu (Anumerta) Petrus yang diterima langsung oleh istri almarhum Petrus, Milda Dwiyani dan keluarga.
Dilanjutkan dengan menziarahi makam almarhum di Desa Sumber Agung.

“Tujuan anjangsana kali ini selain menjalin tali silaturahmi sekaligus memberikan semangat kepada keluarga personel Polri yang ditinggalkan,” sebut Brigjen Pol M Rudi Syafirudin SIK SH didampingi Dirbinmas Polda Sumsel, Kombes Pol Hari Purnomo SIK SH MH MHan di sela-sela kunjungan.

Tak hanya itu, Rudi menyebut kunjungan tersebut juga sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasa almarhum semasa hidupnya dalam institusi Polri.
Ditambahkan oleh Dirbinmas Polda Sumsel, Kombes Pol Hari Purnomo SIK SH MH MHan dengan anjangsana Ini Polri Membuktikan Keperdulian Antara Pimpinan Polri Kepada Personil Polri Yang Gugur Dalam Menjalankan Tugas Negara.

“Dengan Kegiatan Anjangsana Ini Tercipta Saling Memberikan Kekuatan Keluarga Yang di tinggalkan Dukungan Secara Moril” pungkasnya.(ril)

Aceh Barat.Redaksi.co
Dandim 0105/Abar Letkol Inf Hendra Mirza, S.E., M.Si., bersama unsur Forkopimda lainnya menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025 – 2029) dan Renjana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD 2026) yang digelar di Aula Teuku Umar Bappeda Kabupaten Aceh Barat Jalan Gajah Mada Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis 26/6/2025

Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi, S.P., M.M., menjabarkan bahwa Musrenbang ini bukan hanya sebagai ajang seremonial atau formalitas saja, melainkan ini adalah wadah untuk menyelaraskan dan merumuskan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat.

“Musrenbang RPJMD dan RKPD ini adalah instrumen strategis untuk menentukan arah pembangunan Aceh Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, perlunya sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan serta seluruh stakeholder agar program yang telah kita Duek Pakat kan ini berhasil maksimal sesuai yang kita harapkan bersama”, ujar Bupati

Sebelumnya, lanjut Bupati, kita juga telah melakukan rapat pembahasan dengan DPRK dan kemudian difasilitasi provinsi sehingga menjadi kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk Musrenbang hari ini. Dan hasil Musrenbang semoga menjadi program terwujudnya Aceh Barat yang maju melalui pembangunan berkelanjutan berlandaskan syariat Islam.

Dalam kesempatan tersebut pula, Dandim 0105/Abar Letkol Inf Hendra Mirza, S.E., M.Si., menegaskan bahwa berkomitmen akan terus mendukung upaya pembangunan Daerah khususnya Kabupaten Aceh Barat.

“Keikutsertaan kami dalam wadah Musrenbang ini bukan hanya sebagai undangan formal saja, melainkan juga sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan Daerah terutama dalam pembinaan teritorial dan pemberdayaan wilayah pertahanan yang menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kami mendukung tidak hanya dari sisi pertahanan dan keamanan saja, namun juga dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Pasalnya, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan situasi wilayah yang aman dan kondusif”, pungkas Dandim ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Musrenbang RKPD 2026, di Aula Teuku Umar Bappeda,Kamis 26/6/2025

Dengan Mengusung tema “Terwujudnya Aceh Barat Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dan Berlandaskan Syariat Islam”, forum ini menjadi pijakan penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih progresif, inklusif, dan berpihak pada masyarakat.

Dalam kata Sambutannya,Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, menegaskan bahwa untuk pembangunan ke depan tidak bisa lagi bersandar pada rutinitas birokrasi. Ia menuntut lahirnya gagasan segar yang mampu menjawab tantangan zaman, terutama di tengah dinamika fiskal nasional dan daerah.

“Kondisi fiskal yang fluktuatif jangan dijadikan alasan untuk stagnan. Justru ini saatnya kita bangun dengan kolaborasi dan inovasi,” tegas Tarmizi.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu bentuk efisiensi yang telah dilakukan adalah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus menjadi pemicu pertumbuhan sektor produktif seperti UMKM yang berpotensi membuka banyak lapangan kerja.

Bupati Tarmizi juga memberikan peringatan keras kepada jajaran pemerintah daerah untuk menghentikan praktik copy-paste program kerja yang tidak relevan.

“Kita butuh pemimpin dan ASN yang visioner. Jangan lagi menyusun program asal jadi. Dengarkan rakyat, pahami kebutuhannya, dan buat program yang berdampak langsung,” ujar Tarmizi.

Lebih jauh, ia mendorong keterlibatan aktif sektor swasta dalam menyukseskan pembangunan daerah melalui program CSR. Salah satu isu yang ia soroti adalah persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah.

“Sampah bukan sekadar soal kebersihan. Ini menyangkut kualitas hidup warga. Dunia usaha jangan cuma menonton, harus ikut turun tangan,” tambahnya.

Sementara, Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD melibatkan proses yang panjang dan partisipatif, dari FGD, rapat lintas sektor, hingga konsultasi dengan DPRK.

“Dokumen ini bukan sekadar formalitas. Ini peta jalan pembangunan yang realistis, terukur, dan inklusif. Fokus utama tetap pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” jelasnya

Wistha juga menegaskan perlunya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Aceh Barat memiliki ruang fiskal yang memadai untuk merealisasikan program-program prioritas secara mandiri dan berkelanjutan.

Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, terdiri dari unsur Forkopimda, tokoh masyarakat ,perwakilan SKPK perwakilan masyarakat,Pelaku dunia usaha, dari akademisi, hingga masyarakat sipil—sebagai bukti komitmen kolaboratif membangun Aceh Barat dalam lima tahun ke depan, yang tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dan keberlanjutan lingkungan ****