Redaksi.co MAMUJU : Aktivitas tambak udang milik Srikandi Paname di Bekengkeng, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, kini menjadi sorotan panas. Himpunan Mahasiswa Manakarra (HMM) secara terbuka “menyerang” operasional tambak tersebut yang diduga kuat berjalan tanpa mengantongi izin-izin krusial. Dugaan ini memicu alarm keras soal potensi pelanggaran hukum sekaligus ancaman serius terhadap ekosistem pesisir.

Hasil investigasi lapangan dan kajian mendalam HMM menemukan indikasi kuat bahwa tambak udang tersebut tetap beroperasi meski belum memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan lingkungan yang diwajibkan undang-undang. Temuan ini langsung memantik kritik tajam dan tuntutan tindakan tegas dari pemerintah.

Tiga Dugaan Pelanggaran Besar Ketua HMM Lukman, mengungkapkan sedikitnya tiga izin vital yang diduga diabaikan oleh pengelola tambak:

1. KKPPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) Tambak disebut menggunakan ruang laut tanpa validasi zonasi pesisir yang sah.

2. ALSE (Pemanfaatan Air Laut Selain Energi) Pengambilan air laut secara masif diduga dilakukan tanpa dokumen resmi.

3. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Tidak adanya dokumen AMDAL transparan menimbulkan kekhawatiran pencemaran limbah ke lingkungan pemukiman dan pesisir.

“Kami menyayangkan praktik usaha yang mengabaikan regulasi lingkungan. Tanpa AMDAL dan izin pemanfaatan ruang laut, operasional tambak ini bukan hanya bermasalah secara administratif, tapi juga ancaman nyata bagi ekosistem laut,” tegas Lukman.

Lukman mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat serta aparat penegak hukum segera melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Jika terbukti melanggar, mereka meminta operasional tambak dihentikan total hingga seluruh izin dipenuhi.

“Pembangunan ekonomi penting, tapi tidak boleh dengan menabrak hukum dan merusak alam. Jika tidak ada tindakan tegas, kami siap turun ke jalan,” ancamnya.

Lukman juga mengaku telah melakukan advokasi ke dinas terkait dan perwakilan kementerian DKP Sulawesi Barat. Pihak perwakilan kementerian disebut membenarkan bahwa tambak yang telah beroperasi lebih dari satu tahun itu tidak mengantongi izin KKPPRL, ALSE, dan AMDAL, serta hanya memiliki izin usaha.

Situasi ini kini menjadi bom waktu, antara kepentingan investasi perikanan dan kewajiban menjaga lingkungan. Publik menunggu, apakah pemerintah akan bertindak tegas, atau polemik ini akan berujung gelombang demonstrasi mahasiswa yang lebih besar? (ZUL)

Pengamat Ekonomi Dipo Satria Ramli Hadiri Halal Bihalal Dan Diskusi Komonitas Penggamat ,.Dengan Tema “Sebelum Penggamat Di Tertibkan”.

Komunitas pengamat menggelar acara Halal Bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (31/03/26). Acara ini menjadi ruang refleksi sekaligus diskusi terbuka atas dinamika hubungan antara pemerintah dan para pengamat di tengah wacana penertiban yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Ekonomi Dipo Satria Ramli menyoroti berbagai kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan, terutama dalam hal pelibatan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Menurut Dipo, saat ini sekitar 50 persen anggaran negara difokuskan pada delapan program prioritas, seperti KOPDES, MBG, dan sektor kesehatan. Namun, ia menyayangkan implementasi program-program tersebut cenderung bersifat sentralistik.

“Dengan anggaran besar, misalnya MBG yang mencapai lebih dari Rp350 triliun, sangat disayangkan karena tidak melibatkan UMKM. Padahal ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi,” ujarnya.

Dipo juga mengingatkan adanya potensi fenomena crowding out, yakni ketika dominasi pemerintah dalam pelaksanaan program justru menghambat partisipasi sektor swasta dan pelaku usaha kecil.

“Kalau pemerintah terlalu dominan, pelaku usaha kecil tidak akan mampu bersaing. Akhirnya mereka memilih mundur karena merasa tidak punya peluang,” jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang mewajibkan penggunaan satu supplier tertentu, yang justru memicu kenaikan harga dan menunjukkan ketidaksiapan sistem distribusi pemerintah.

Selain itu, Dipo menyoroti potensi ketidakefisienan dalam program, termasuk munculnya limbah makanan (food waste) di beberapa daerah serta inflasi bahan pangan.

“Kalau program berjalan efektif, seharusnya tidak ada limbah. Ini indikasi ada yang tidak berjalan optimal,” tambahnya.

Menanggapi target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah, Dipo menyatakan pesimistis target tersebut dapat tercapai dalam waktu dekat.

“Dengan model yang terlalu terpusat seperti ini, target 8 persen dalam 2026 atau 2027 rasanya sulit tercapai,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program-program besar pemerintah untuk mencegah potensi penyimpangan.

“Harus ada keterbukaan—siapa pelaksana, berapa biaya, dan bagaimana pengawasannya. Tanpa itu, potensi masalah selalu ada,” ujarnya.

Diskusi dalam acara ini juga mengaitkan situasi terkini, termasuk meningkatnya kekhawatiran pasca insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, yang dinilai menjadi sinyal penting bagi kebebasan berpendapat di Indonesia.

Dipo menekankan pentingnya pelibatan UMKM dalam setiap program strategis pemerintah.

“Kalau UMKM tidak dilibatkan, perputaran ekonomi akan semakin mengecil. Justru mereka yang paling rentan terhadap gejolak, termasuk kenaikan harga pangan dan kondisi global,” pungkasnya.

Acara Halal Bihalal ini menjadi momentum penting bagi para pengamat untuk menyuarakan pandangan kritis sekaligus menjaga ruang dialog yang konstruktif dalam pembangunan nasional.

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, didampingi Plt. Sekda Dr. Kurdi meninjau langsung kesiapan venue pelaksanaan Tabligh Akbar dan Halal Bihalal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang akan digelar di halaman Masjid Agung Baitul Makmur, Selasa, 31/3/2026

Dalam peninjauan tersebut, Said menyampaikan bahwa persiapan kegiatan sudah hampir rampung. Berbagai fasilitas pendukung, mulai dari panggung utama hingga area jamaah, telah disiapkan guna memastikan kelancaran acara.

Ia juga menegaskan bahwa kenyamanan pengunjung menjadi prioritas utama. “Kita ingin masyarakat yang hadir bisa merasa nyaman saat mengikuti syiar yang akan disampaikan,” ujarnya.

Tabligh Akbar ini rencananya akan menghadirkan, Tgk Habibi Nawawi, juara Akademi Sahur Indonesia (AKSI) Indosiar 2026

Meski persiapan sudah hampir selesai, Said tetap mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kebersihan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, kesadaran bersama sangat penting demi menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh jamaah.

“Kami mengajak seluruh masyarakat mengikuti dan menyaksikan tabligh akbar ini dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi kita semua,” tutupnya ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (unaudited) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh,pada Selasa (31/3/2026

Penyerahan laporan tersebut dilakukan langsung kepada Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, di Kantor BPK setempat.

Dalam keterangannya, Fadhlullah menyampaikan bahwa capaian pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp10,69 triliun atau 100,07 persen dari target, sementara realisasi belanja mencapai Rp10,65 triliun atau 95,42 persen.

Dek fadh mengungkapkan capaian tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Aceh dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

“Ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan kami untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Fadhlullah.

Wagub juga menambahkan bahwa keberhasilan Pemerintah Aceh dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2024 menjadi motivasi untuk terus mempertahankan integritas dalam tata kelola keuangan daerah.

“Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada tahun ini,” tambahnya.

Fadhlullah turut mengapresiasi peran BPK RI yang selama ini konsisten memberikan pendampingan dan pengawasan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sementara itu, BPK RI Perwakilan Aceh dijadwalkan akan memulai proses pemeriksaan laporan keuangan pada 6 April 2026, dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) paling lambat dua bulan setelah laporan diterima.

Selain Pemerintah Aceh, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Aceh juga turut menyerahkan laporan keuangan pada kesempatan tersebut, menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel ****

Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, segenap keluarga besar RSUDMA Sumenep menyampaikan ucapan selamat dengan penuh kehangatan dan ketulusan kepada seluruh masyarakat.

“Masih disuasana lebaran,Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang penuh kemenangan ini, kita semua kembali ke fitrah, diberikan kesehatan lahir dan batin, serta senantiasa dilimpahi keberkahan dalam setiap langkah kehidupan, ujar dr. Erliyati, M.Kes,Senin lalu.

Erliyati menyebut, Idul Fitri adalah momen istimewa yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian yang lebih dalam terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, sejalan dengan semangat pengabdian yang tak pernah henti yang terus dijaga oleh seluruh tenaga kesehatan.

Lebaran bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berharap semangat saling memaafkan dan kepedulian ini terus hidup, tidak hanya di hari raya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” sebutnya.

Erliyati juga mengatakan, kesehatan menjadi bagian penting dari kebahagiaan itu sendiri. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh di tengah euforia perayaan.

“Semoga masyarakat Sumenep selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari segala penyakit. Karena kesehatan adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh makna,” tutupnya.(HR)