Beranda blog Halaman 263

Data Diduga “Disulap”, Desa Pamoseang Dicap Lebih Baik dari Kenyataan: Pemuda Tantang Pemda Turun Lapangan

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Status Desa Pamoseang Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa memicu kontroversi panas. Klasifikasi sebagai “desa tertinggal” kini disorot tajam karena dinilai tak mencerminkan kondisi nyata yang justru disebut jauh lebih memprihatinkan. Pemuda Desa Pamoseang, Muh Ikbal, S.H., melontarkan kritik keras, menyebut ada jurang lebar antara data administratif pemerintah dan fakta di lapangan.

Ikbal mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamasa segera mengoreksi status desa tersebut menjadi “sangat tertinggal”. Menurutnya, kesalahan klasifikasi bukan sekadar teknis, melainkan berpotensi menyesatkan arah kebijakan dan memangkas peluang anggaran yang seharusnya lebih besar.

“Ini bukan cuma soal label. Ini soal kejujuran data. Jika desa dengan akses terbatas, infrastruktur minim, dan layanan dasar lemah masih disebut ‘tertinggal’, maka ada yang keliru dalam proses penilaiannya,” tegas Ikbal.

Ia bahkan menduga adanya pembiaran terhadap ketidakakuratan data yang berdampak langsung pada hak masyarakat. Status yang dinilai “terlalu baik” itu disebut justru menutup pintu prioritas pembangunan bagi Desa Pamoseang.

Sorotan tajam juga diarahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa. Ikbal menilai instansi tersebut gagal melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi sekolah di wilayah itu, khususnya SDN 014 Saluang dan SDN 010 Saluang. Kedua sekolah tersebut masih tercatat sebagai “bukan tertinggal”, meski fakta di lapangan menunjukkan akses sulit, tenaga pengajar terbatas, dan fasilitas jauh dari layak.

“Penetapan status sekolah yang tidak sesuai kondisi riil menunjukkan lemahnya verifikasi. Dinas Pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan laporan di atas meja,” katanya.

Ia mendesak investigasi lapangan segera dilakukan, disertai penginputan ulang data riil. Perubahan status sekolah menjadi wilayah terpencil dinilai mendesak agar membuka akses kebijakan afirmasi, termasuk tambahan anggaran dan insentif bagi guru.

Menurut Ikbal, desakan ini bukan pertama kali disampaikan. Namun, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah. Hal tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait akurasi data dan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

“Kalau data dasar saja bermasalah, maka kebijakan di atasnya ikut bermasalah. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tapi menyangkut tanggung jawab pemerintah terhadap hak masyarakat,” ujarnya.

Ikbal menegaskan pihaknya mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk mendorong pengawasan eksternal hingga upaya hukum. Tekanan publik pun mulai menguat, menuntut pemerintah segera membuka data, turun ke lapangan, dan memastikan kebijakan benar-benar berpijak pada realitas, bukan sekadar angka di atas kertas. (ZUL)

DLH Aceh Barat Target Tiga Bulan Genjot Program Pemilahan Sampah Berbasis Masyarakat

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
​Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat resmi memulai langkah agresif dalam penanganan sampah di wilayah perkotaan.

Dalam mengusung konsep kemitraan dan pemberdayaan, DLH Aceh Barat,menargetkan perubahan perilaku warga dalam mengelola sampah dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.

​Kepala DLH Aceh Barat, Dr. Kurdi, menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci utama dalam mengatasi lonjakan volume sampah, khususnya di Kecamatan Johan Pahlawan. Saat ini, kata Kurdi, produksi sampah di wilayah tersebut mencapai 28 ton per hari, dan melonjak hingga 35 ton pada hari raya.

​”Fokus utama kita saat ini adalah wilayah dengan volume sampah tinggi seperti Gampong Drien Rampak, Pasir, Kota Padang, Seneubok, hingga Lapang. Kita ingin mendorong perubahan perilaku melalui program kemitraan agar sampah tidak lagi menjadi beban yang hanya menumpuk di pinggir jalan,” ujar Kurdi, Senin,30/3/2026

Dalam program ini, kata Kurdi, DLH Aceh Barat melibatkan satuan tugas (satgas) dan relawan di tingkat desa untuk mengedukasi warga memilah sampah langsung dari sumbernya, yaitu rumah tangga.

Menariknya, program ini menawarkan insentif ekonomi bagi ​masyarakat melalui skema kerja sama yang disusun, dimana hasil pengelolaan sampah akan dibagi dengan proporsi 35 persen untuk pengelola di tingkat desa (seperti BUMDes atau kelompok swadaya) dan 65 persen masuk ke DLH Aceh Barat,” terang Kurdi

​“Masyarakat yang mau memilah sampah bisa mendapatkan keringanan retribusi. Sampah yang dipilah memiliki nilai ekonomi yang bisa dijual kembali melalui bank sampah,” Saat ini, kata dia, DLH Aceh Barat telah membina 11 unit bank sampah, termasuk tiga bank sampah induk yang didukung dana CSR.
​
Berdasarkan data DLH Aceh Barat, jelas Kurdi, komposisi sampah di Aceh Barat didominasi oleh sampah organik (60%) dan plastik (30%). Untuk menangani hal tersebut, Pemerintah Daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Kurdi menambahkan bahwa fasilitas ini nantinya akan dilengkapi dengan mesin pencacah otomatis dan sistem pengolahan kompos yang lebih modern.
​
Meski infrastruktur disiapkan, Kurdi mengakui tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir masyarakat yang masih terbiasa membuang sampah sembarangan.

Namun, kami tetap optimis dengan peningkatan frekuensi pengangkutan di jalur-jalur utama yang kini mulai berjalan maksimal. “Kita targetkan dalam tiga bulan sudah ada perubahan pola di tingkat desa. Dalam enam bulan hasilnya akan mulai terlihat, dan dalam satu tahun program ini diharapkan bisa kita perluas ke seluruh wilayah Aceh Barat,” demikian Kurdi ****

Polri Hadir sebagai Sahabat, Patroli Brimob Ciptakan Kamtibmas Kondusif di Duma*

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI. CO – Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, personel Brimob Polda Maluku Utara melaksanakan patroli di sejumlah tempat ibadah dan permukiman warga di Desa Duma, Kabupaten Halmahera Utara, Minggu (29/3). Kemarin

Patroli tersebut bukan sekadar kegiatan rutin pengamanan, melainkan bentuk nyata kehadiran Polri yang humanis di tengah masyarakat. Dengan pendekatan persuasif dan dialogis, personel Brimob menyapa warga, berdiskusi ringan, serta mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan harapan masyarakat terkait situasi keamanan di lingkungan mereka.

Kehangatan interaksi antara personel dan warga terlihat jelas, menciptakan rasa kedekatan yang semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Warga pun menyambut baik kehadiran aparat, karena merasa lebih aman dan diperhatikan, terutama saat menjalankan aktivitas sehari-hari maupun ibadah.

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si, menegaskan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan jajarannya merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai sahabat dan pelindung masyarakat.

“Polri hadir bukan hanya untuk melakukan penegakan hukum, tetapi juga untuk memberikan rasa aman, membangun kedekatan, dan menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat. Melalui patroli dialogis seperti ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri,” ungkap Kapolda.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif. Menurutnya, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang damai dan harmonis.

Dengan langkah preventif yang dibarengi pendekatan humanis, Brimob Polda Maluku Utara terus berupaya membangun rasa aman yang berkelanjutan, sekaligus mempererat kemitraan dengan masyarakat demi terciptanya kehidupan yang lebih tenteram di wilayah Maluku Utara.

Patroli Malam Ditingkatkan, Polsek Jajaran Polres Halsel Jaga Kondusifitas Wilayah

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI. CO – Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, Polsek jajaran Polres Halmahera Selatan terus mengintensifkan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) melalui patroli malam serta sambang kepada warga yang masih beraktivitas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (30/03).

Patroli tersebut menjadi langkah preventif dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Halsel. Dalam pelaksanaannya, personel Polsek memberikan imbauan kepada masyarakat agar menghindari konsumsi minuman keras serta senantiasa menjaga ketertiban, khususnya pada malam hari.

Selain itu, masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dengan segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan maupun tindak kriminal melalui layanan call center Polri di nomor 110.

Kasihumas Polres Halsel, IPDA Hermansyah, menyampaikan bahwa patroli malam dan sambang kamtibmas merupakan bagian dari KRYD yang rutin dilaksanakan oleh seluruh Polsek jajaran sebagai upaya menjaga kondusifitas wilayah.

“Sembilan Polsek jajaran Polres Halsel secara konsisten melaksanakan patroli malam sebagai kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kami memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, serta mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110,” tutupnya.

Pererat Silaturahmi, Personel Polres Ternate Gelar Halal Bihalal Usai Apel Pagi

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI. CO – Setelah pelaksanaan apel pagi, seluruh personel Polres Ternate melaksanakan kegiatan halal bihalal sebagai wujud mempererat tali silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan apel Polres Ternate pada Senin (30/3).

Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat utama bersama seluruh personel Polres Ternate. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terlihat saat para anggota saling bersalaman dan saling memaafkan, mencerminkan nilai kebersamaan dalam lingkungan kerja.

Halal bihalal ini juga menjadi sarana untuk memperkuat soliditas dan kekompakan antar personel. Tradisi yang rutin digelar setiap usai Idul Fitri tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan serta meningkatkan sinergi internal dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan penuh makna. Diharapkan melalui momen ini, semangat pengabdian seluruh personel semakin meningkat serta mampu menjaga kebersamaan dalam menjalankan tugas.

Dengan terjalinnya kebersamaan yang kuat, Polres Ternate berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan terbaik bagi masyarakat.

Dari Halal Bi Halal ke Evaluasi Program Kerja, Pemkab Mamuju Perkuat Komitmen Pelayanan Publik

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) memadati Lapangan Upacara Kantor Bupati Mamuju, Senin (30/03/2026), dalam apel besar yang dirangkaikan dengan Halal bi Halal Pemerintah Kabupaten Mamuju. Suasana khidmat bercampur hangat mewarnai kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, sebagai momentum memperkuat soliditas birokrasi pasca Idulfitri.

Kehadiran Wakil Bupati, pimpinan OPD, hingga ribuan ASN menjadi gambaran komitmen bersama untuk mempercepat agenda pembangunan daerah. Apel tersebut bukan sekadar seremoni rutin, melainkan penegasan arah kerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Dalam amanatnya, Sutinah menekankan pentingnya momentum Lebaran sebagai titik awal memperkuat sinergi dan profesionalisme aparatur. Ia menyebut tradisi berjabat tangan sebagai simbol menghapus sekat antara pimpinan dan staf demi mempercepat realisasi program kerja.

“Momentum ini adalah ruang bagi kita untuk meruntuhkan sekat. Dengan hati yang bersih, saya ingin kita semua berlari lebih kencang merealisasikan program kerja di masing-masing OPD,” tegasnya.

Tak hanya menyampaikan pesan internal, Bupati juga menanggapi isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya akses infrastruktur menuju Desa Kopeang. Ia mengakui kebutuhan mendesak warga terhadap jalan yang layak, namun menegaskan bahwa pembangunan menghadapi tantangan geografis yang kompleks.

Menurutnya, medan pegunungan, potensi longsor, serta keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama. Bahkan, pembangunan jalan sepanjang 21 kilometer diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar.

“Kita tidak tinggal diam. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi terus dilakukan agar solusi terbaik bagi warga Kopeang bisa segera diwujudkan,” ujarnya.

Usai apel, suasana berubah cair. Para pejabat dan ASN membentuk barisan panjang untuk saling berjabat tangan tanpa memandang jabatan. Tradisi tersebut memperlihatkan wajah birokrasi yang harmonis dan inklusif.

Agenda kemudian berlanjut dengan Coffee Morning di ruang kerja Bupati yang diikuti pejabat eselon II. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian program kerja triwulan pertama sekaligus membahas isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga memperkuat harmoni, integritas, dan kolaborasi birokrasi demi mewujudkan Mamuju yang lebih maju dan bermartabat. (ZUL)

Pasca-Idulfitri, Sachrudin Ajak ASN Tingkatkan Pelayanan dan Kebersihan

Penulis
Hendra Yulianto
-
0

Apel-Halalbihalal, Sachrudin: Terus Hadirkan Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat

 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan disiplin, kolaborasi, serta kepedulian terhadap lingkungan.

 

 

 

Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menekankan bahwa kehadiran pemerintah harus senantiasa dirasakan oleh masyarakat, dan apel pagi menjadi salah satu sarana penting untuk memperkuat komitmen tersebut.

 

 

 

Hal ini disampaikannya saat memimpin apel pagi yang diikuti seluruh pejabat dan pegawai Pemkot Tangerang di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (30/03/2026).

 

 

 

“Apel pagi ini bukan cuma rutinitas, tetapi menjadi wujud komitmen kita bersama untuk kembali bekerja dengan disiplin, penuh tanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya setelah libur Idulfitri,” ujar Sachrudin.

 

 

 

Pasca-libur panjang, dirinya juga menyoroti peningkatan volume sampah di sejumlah wilayah. Untuk itu, seluruh Perangkat Daerah diminta terus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tuntas dalam penanganannya, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

 

 

 

“Sebagai langkah konkret mendukung gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden, Pemkot Tangerang akan mengintensifkan kegiatan kerja bakti rutin yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah, khususnya pada hari Selasa dan Jumat.

 

Saya mengajak seluruh jajaran terus memperkuat sinergi lintas sektor agar terwujud kota yang lebih bersih, sehat, indah, dan tertib,” ujarnya.

 

 

 

Sachrudin juga menyampaikan optimismenya, bahwa dengan semangat kebersamaan dan kepedulian yang terus dibangun, akan mampu menghadapi berbagai tantangan, serta mendorong terwujudnya Kota Tangerang yang lebih bersih, sehat, dan sejahtera.

 

 

 

Masih dalam suasana Idulfitri, Wali Kota Tangerang, juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemkot Tangerang.

 

 

 

“Atas nama pribadi, keluarga, dan kedinasan, saya memohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yaa Karim,” pungkas Sachrudin.

 

 

 

Pada kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik tingkat Kota Tangerang kepada Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Kesehatan, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen dalam keterbukaan informasi publik.(*/red)

Kuasa Hukum Soroti Dugaan Kriminalisasi Warga, Dakwaan Dinilai Kabur dalam Sidang Perdana di Ketapang

Penulis
Ahmad Upin Ramadan
-
0

Kuasa Hukum Soroti Dugaan Kriminalisasi Warga, Dakwaan Dinilai Kabur dalam Sidang Perdana di Ketapang

Ketapang – Sidang perdana perkara yang menjerat Muhammad Sood dan Didi, warga Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, memunculkan sorotan tajam dari tim kuasa hukum. Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Ketapang, Senin (30/3/2026), kuasa hukum menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses hukum yang berjalan.

Kuasa hukum, Yudi Rijali Muslim, SH., MH dan Saaqib Faiz Ba’arrffan, SH., MH, secara tegas menyatakan bahwa dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan berpotensi cacat formil.

Saaqib mengungkapkan bahwa hingga sidang berlangsung, pihaknya tidak menerima dokumen pendukung apa pun selain surat dakwaan.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Kami telah meminta dokumen-dokumen yang relevan sebagai dasar pembelaan, namun jaksa tidak mampu menunjukkannya. Kondisi ini jelas mencederai prinsip fair trial atau peradilan yang adil,” tegas Saaqib.

Ia memastikan bahwa tim kuasa hukum akan mengajukan eksepsi dalam waktu dua minggu ke depan sebagai bentuk perlawanan terhadap dakwaan yang dinilai tidak berdasar.

Sementara itu, Yudi Rijali Muslim menilai bahwa substansi dakwaan tidak hanya kabur, tetapi juga terkesan dipaksakan.

“Dakwaan ini tidak memenuhi unsur kejelasan. Bahkan klien kami tidak mengakui perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Tidak ada ruang perdamaian, dan ini semakin memperkuat dugaan bahwa perkara ini bukan murni pidana,” ujar Yudi dengan nada tegas.

Lebih jauh, Yudi mengaitkan perkara ini dengan fenomena yang lebih luas di wilayah Ketapang, yakni konflik antara masyarakat dengan korporasi perkebunan kelapa sawit yang kerap berujung pada kriminalisasi warga.

“Kami melihat pola yang berulang. Masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah justru dikriminalisasi. Ini bukan sekadar perkara pidana biasa, tetapi persoalan agraria yang kompleks,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan ini sebelumnya telah dibawa ke tingkat nasional melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III DPR RI, sebagai bentuk upaya advokasi terhadap dugaan ketidakadilan yang dialami masyarakat.

“Artinya, perkara ini sudah menjadi perhatian nasional. Kami berharap majelis hakim di Pengadilan Negeri Ketapang tidak menutup mata dan mampu bersikap objektif serta independen dalam memeriksa perkara ini,” tambahnya.

Sidang akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pada 13 April 2026 dengan agenda berikutnya.

Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di daerah, khususnya dalam memastikan bahwa hukum tidak dijadikan alat untuk menekan masyarakat kecil yang tengah berhadapan dengan kepentingan korporasi.

Darurat Air Bersih di Pepana: Warga Jalan 1,5 Km Setiap Hari “Kemana Pemerintah?”

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Pepana, Talippuki, Mambi, Mamasa, Sulawesi Barat. Krisis air bersih yang menjerat warga Pepana dengan kondisi yang kian memprihatinkan. Di tengah kebutuhan hidup yang mendesak, masyarakat terpaksa berjalan sejauh 1,5 kilometer hanya untuk mendapatkan air dalam jumlah terbatas. Situasi ini bukan sekadar menyulitkan, tetapi telah berubah menjadi beban berat yang menguras tenaga, waktu, dan harapan warga.

Setiap hari, warga harus menyusuri medan yang tidak mudah demi memenuhi kebutuhan paling dasar. Air yang diperoleh pun jauh dari cukup untuk keperluan rumah tangga. Dampaknya terasa luas, aktivitas sehari-hari terganggu, anak-anak kesulitan bersekolah dengan layak, dan para lansia harus ikut menanggung beratnya perjuangan mencari air.

Kegelisahan masyarakat semakin memuncak. Rizal Kahfi menyuarakan tuntutan warga yang menilai pemerintah belum menghadirkan solusi nyata. Menurutnya, masyarakat tidak lagi membutuhkan janji, melainkan aksi konkret yang bisa segera dirasakan. “Kemana pemerintah?” teriak warga dengan mata berkaca-kaca, menggambarkan keputusasaan yang telah lama terpendam.

Warga mengaku telah menunggu terlalu lama. Harapan akan perubahan terus ditanam, namun yang datang justru kekecewaan berulang. Krisis air bersih yang terjadi dari waktu ke waktu tanpa penyelesaian membuat kepercayaan masyarakat semakin menipis.

Kini, jeritan dari Pepana semakin keras terdengar, sampai kapan mereka harus berjalan jauh hanya demi setetes air? Apakah masyarakat akan terus diabaikan, atau pemerintah akhirnya hadir membawa solusi nyata bagi kebutuhan paling mendasar ini? (ZUL)

HARI PERTAMA MASUK PASCA LEBARAN IDUL FITRI SMP NEGERI 41 KONSEL MELAKUKAN KEGIATAN BAKSOS DAN SILATURAHMI

Penulis
MIRWANTO
-
0


Kegiatan pembelajaran kembali dimulai di SMP Negeri 41 Konsel setelah libur panjang Idul Fitri. Sebagai langkah awal menyambut kembalinya aktivitas sekolah, seluruh warga sekolah menggelar kegiatan silaturahmi dan kerja bakti yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah, Senin (30/03/2026).

Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh seluruh dewan guru serta siswa dari berbagai tingkatan kelas. Acara dibuka dengan sesi silaturahmi dan sambutan dari pimpinan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan saling memaafkan dan berbagi cerita pengalaman selama libur hari raya, guna mempererat tali persaudaraan antarwarga sekolah yang sempat terpisah selama masa liburan.

Setelah sesi kebersamaan berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan kerja bakti massal. Seluruh peserta membagi tugas untuk membersihkan seluruh area lingkungan sekolah. Pekerjaan meliputi pembersihan halaman utama, sapu bersih koridor dan ruang kelas, perapian serta pembersihan area taman, hingga perawatan fasilitas umum seperti toilet sekolah. Tujuannya adalah memastikan seluruh fasilitas bersih, sehat, dan nyaman sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai secara penuh.

Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Konsel menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pembersihan fisik, melainkan juga upaya menanamkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab terhadap lingkungan kepada para siswa. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menyambut awal masa pembelajaran pasca Idul Fitri dengan suasana yang kondusif dan semangat yang baru.

Dengan selesainya kegiatan ini, sekolah siap menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan lingkungan yang bersih dan hubungan antarwarga sekolah yang semakin erat.

1...262263264...685Halaman 263 dari 685