Jember, redaksi.co – dibukanya segel tambak milik PT DGS di Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, kembali memicu ketegangan di tengah masyarakat. Konflik lama yang sempat mereda, kini kembali memanas setelah tambak tersebut dibuka tanpa melalui musyawarah atau pemberitahuan kepada warga, khususnya mereka yang selama ini aktif memperjuangkan hak petani dan nelayan (29/06/2025).

Sebelumnya, tambak ini sempat disegel menyusul aksi protes besar-besaran oleh warga dua desa yang tergabung dalam Kelompok Pejuang Masyarakat Kepanjen (KPMK). Aksi tersebut dipicu dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada lahan pertanian dan kawasan pesisir.

Muhammad Saini warga Desa Mayangan yang terlibat dalam aksi penyegelan saat itu, mengaku kebingungan ketika ditanya warga lainnya terkait pembukaan kembali tambak tersebut.

“Saya bingung menjawab. Hampir setiap hari warga tanya kenapa tambak bisa dibuka lagi, padahal belum ada perbaikan apapun,” ujar Saini.

Ia menambahkan, kekecewaan warga kian memuncak karena tak ada transparansi dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Jika aspirasi masyarakat terus diabaikan, Saini mengisyaratkan kemungkinan digelarnya aksi lanjutan.

“Jangan sampai kekecewaan berubah menjadi kemarahan. Kalau memang tidak ada itikad baik, kami siap turun melakukan aksi demo lagi,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, aksi penyegelan yang lalu dipimpin oleh KPMK, aliansi warga dari Desa Kepanjen dan Mayangan. Aksi itu dilatari oleh dugaan pencemaran sungai dan pesisir, yang mengganggu kehidupan petani serta nelayan setempat.

“Kami tidak pernah diajak bicara. Tiba-tiba saja tambak sudah di buka dari segel. Ini mencederai semangat perjuangan warga,” ujarnya.

Sementara Sahril yang juga ikut memperjuangkan hak masyarakat desa Mayangan menegaskan bahwa warga tidak menginginkan CSR atau bentuk kompensasi dari perusahaan. Yang mereka tuntut adalah keadilan dan kepastian bahwa limbah dari tambak tidak lagi mencemari sungai.

“Kami tidak melarang PT DGS beroperasi. Tapi jalankan aturan. Jangan buang limbah ke sungai, apalagi sekarang belum ada perbaikan sistem pembuangannya,” tambahnya.

Warga juga mempertanyakan siapa pihak yang memberi izin pembukaan kembali tambak, serta dalam kapasitas apa keputusan itu dibuat. Mereka menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas ?

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon WhatsApp pun belum mendapatkan respons (Bersambung…)

Pewarta: Sofyan

Bogor, Redaksi.co – SDN Mekar Jaya 02 menggelar Pentas Seni dengan meriah di Halaman Sekolah serta menjadi ajang bagi para siswa untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka melalui berbagai penampilan seni. Pentas Seni menjadi hal yang paling menarik. Para siswa dengan penuh semangat menampilkan tarian tradisional maupun modern. Penampilan mereka yang memukau disambut tepuk tangan meriah dari tamu undangan.

Sabtu, (21/6/2025)

Kepala Sekolah SDN Mekar Jaya 02, Bagus Eko Kurniawan menjelaskan ini momen istimewa bagi siswa untuk menunjukkan hasil belajar mereka di bidang non-akademik. Ini momen kebersamaan bagi seluruh komunitas sekolah, termasuk orang tua dan sponsor yang telah banyak mendukung kegiatan sekolah, ucapnya

Lanjutnya, semoga semangat kebersamaan ini terus terjaga dan menjadi pondasi bagi kesuksesan pendidikan anak-anak kita, ini menjadi bukti nyata komitmen sekolah dalam mengembangkan bakat, dan kreativitas siswa, serta mempererat hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Acara ini diharapkan dapat memberikan inspirasi, dan motivasi bagi para siswa untuk terus belajar, dan berprestasi, tutupnya

(Okta)

Aceh Barat.Redaksi.co
Tokoh sepuh masyarakat Gampong leuhan di dusun Raja Aceh,Muhammad Jamin, berharap PT Mifa Bersaudara segera mencabut laporan polisi terhadap Bupati Aceh Barat

Menurutnya, pelaporan terhadap kepala daerah bukanlah solusi yang tepat dalam menyikapi dinamika yang terjadi di lapangan, apalagi jika hanya berangkat dari persoalan miskomunikasi antara perusahaan dan pemerintah daerah.

“Kita memaklumi, ada banyak persoalan yang terjadi lapangan. Tapi masalah tersebut bukan berarti jalan keluarnya harus main lapor ke pihak polisi. Apalagi Ini bukan soal pidana, ini soal komunikasi. Saya jadi bertanya tanya,Apa PT Mifa lupa sedang menjalankan bisnis di mana?, mengambil hasil dari mana?, dan berkegiatan untuk apa? Jangan lupa bahwa Meulaboh adalah tanah masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi martabat dan dialog,” tegas Muhammad Jamin, kepada media ini, Minggu 29/6/2025

Menurut M Jamin, perusahaan besar seperti PT Mifa harus menunjukkan sikap bijak, dan menghargai kepala daerah sebagai simbol demokrasi yang dipilih secara mayoritas di Aceh Barat ini.

“PT Mifa jangan merasa diri paling berkuasa atas sumber daya alam. Justru menurut saya ,seharusnya pihak Mifa menjadi mitra strategis pemerintah daerah, bukan justru jadi pihak yang membuat konflik dengan pimpinan daerah” lanjutnya.

Menurut tokoh sepuh masyarakat khususnya dusun Raja Aceh dalam kecamatan Johan Pahlawan ini, menilai langkah pelaporan ini berpotensi memicu ketegangan horizontal yang merugikan iklim investasi di Aceh Barat.

“Pendukung kepala daerah tentu tidak tinggal diam jika pemimpinnya dikriminalisasi. Ini bisa berdampak pada stabilitas dan kinerja pemerintahan daerah. Karena itu menurut hemat saya, musyawarah harus di kedepankan, bukan pendekatan emosional atau adu kekuatan,” ujarnya lagi

Sebagai langkah konkret, selaku masyarakat sepuh ia berharap Bupati Aceh Barat untuk segera membentuk tim ahli khusus yang fokus di sektor mineral, batu bara, dan perkebunan sawit.

” Menurut saya ini penting untuk memperkuat posisi daerah dalam mengawal investasi secara profesional, adil, dan berkelanjutan. Kita butuh pendekatan yang kolaboratif, bukan konfrontatif, pungkasnya,****

Aceh Barat.Redaksi.co
Dandim 0105/Abar Letkol Inf Hendra Mirza, S.E., M.Si., turut serta berpartisipasi melempar Joran dalam ajang Bhayangkara Fishing Tournament yang digelar oleh Polres Aceh Barat di Pasi Lhok Timun Desa Suak Pandan Kecamatan Samatiga, Minggu ,29/6/2025

Lomba mancing strike ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Polres Aceh Barat dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara yang ke – 79 Tahun. Gebyar semarak Mancing Mania ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan Polri dengan TNI, Pemda dan masyarakat. Hal ini selaras dengan take line yang diangkat, yakni “Mancing Sekedar Hobby, Silaturahmi Yang Utama”.

Selain Dandim, dalam acara seremonial pembukaan tampak juga dihadiri oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi, S.P., M.M., Kapolres Aceh Barat AKBP Yhogi Hadisetiawan, S.I.K., M.I.K., Kepala PN Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., Kadispora Said Azmi, Kabid Perikanan Tangkap DKP Erfan dan Keuchik Suak Pandan Hendra Yuliadi serta elemen masyarakat yang antusias mengikuti lomba mancing ini.

Dalam kesempatan ini, Kapolres mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta sekaligus mengingatkan untuk mengutamakan faktor keamanan alias zero accident.

“Lomba mancing ini bukan sekedar hiburan belaka, namun yang paling fundamental adalah sebagai bentuk sinergi dan kedekatan Polri baik dengan instansi pemerintahan maupun masyarakat. Selain untuk memperingati HUT Polri, momentum ini juga menjadi sarana rekreasi sehat, murah dan ramah lingkungan”, ujar Kapolres

Kemudian, melalui kegiatan ini juga Kapolres ingin menciptakan iklim yang guyub baik internal maupun eksternal. Jika ikan yang didapat sangat potensial, maka tidak menutup kemungkinan bahari Aceh Barat akan menjadi destinasi wisata bagi masyarakat yang gemar memancing.

Di sela – sela mengunggu Joran, Dandim 0105/Abar Letkol Inf Hendra Mirza, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Kapolres Aceh Barat yang telah menggelar acara Bhayangkara Fishing Tournament ini. Pasalnya, mayoritas masyarakat Aceh Barat berprofesi sebagai nelayan dan sebagian lagi hobby memancing di waktu senggang.

“Kegiatan ini sangat positif karena bisa berbaur dan lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, lemparan – lemparan Joran ini juga sangat menghibur kendatipun menegangkan karena sama – sama menginginkan umpan kail disantap ikan. Selamat Hari Bhayangkara yang ke – 79 dan semoga soliditas lintas institusi dan mempererat hubungan dengan masyarakat dapat terus berlanjut”, pungkas Dandim ****

Redaksi.co | Palembang – Rapat Besar kali ini 28 Juni 2025 dilakukan untuk membahas pencapaian dan program kerja lanjutan Forum Cakar Sriwijaya sebagai Ormas nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Oktober 2022 di kota Palembang. Baru jalan 2 tahun lebih Forum Cakar Sriwijaya sudah hadir di 3 provinsi dan 6 kabupaten kota

Turut hadir dalam Rapat Besar DPD Bangka Belitung, DPD Sumsel, DPC Belitung, DPC Banyuasin, DPC Palembang, DPC Ogan Ilir dan tokoh pendiri seperti Abah Ucin, Ajun Tanah, Indra Idea, dan Notaris Lius yang memberikan masukan untuk perkembangan Ormas Forum Cakar Sriwijaya Kedepan.

Abah Ucin yang tidak bisa hadir terlalu lama memberikan pesan “agar Forum Cakar Sriwijaya selalu kompak memupuk persaudaraan dan bisa besar di Nusantara Indonesia”. Setelah memberikan petuah Abah ucin bergegas pulang karena ada kesibukan lain.

Gery Hary Wijaya sebagai Ketum DPP Forum Cakar Sriwijaya memperjelas kembali “Untuk rekan kita 60 orang yang telah kita kirim ke Kendal menjadi tenaga sekuriti di perkebunan akan menjadi awal dari amal usaha FCS seperti Cakar Sriwijaya Perkasa dan akan terus mencetak tenaga keamanan yang handal dan terpecaya.

Ko Ajun salah satu pendiri FCS “Untuk mempermudah operasional FCCS Saya akan mensuport tempat sebagai Sekretariat DPP FCS dan semoga FCS terus maju dan berkembang”

Sebelumnya FCS sudah mendirikan amal usaha media online Cakarsriwijya.com yang berdiri 6 bulan dengan sedikit tenaga Jurnalistik. Cakarsriwijaya.com kedepan akan terus berkembang dan menjadi media tajam dan terpecaya di Sumatera Selatan.

Jember, redaksi.co – Kepemimpinan Thamrin sebagai ketua PMI Cabang Jember tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat umum. Para relawan pendonor darah yang selama ini aktif menjadi relawan pendonor darah juga berkeluh kesah. Termasuk relawan pendonor yang sudah lebih dari 100 kali mendonorkan darahnya secara sukarela ke  PMI Cabang Jember (28/06/2025).

Hal itu memuncak saat ada pengiriman puluhan pendonor 100 kali ke Istana Negara untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan Presiden Republik Indonesia kepada pendonor darah di Indonesia yang sudah lebih dari 100 kali. Termasuk dari Kabupaten Jember.

“Terus terang saya sangat kecewa dengan pengurus PMI Cabang Jember saat ini. Sebelum berangkat ke Jakarta sudah bersitegag karena PMI hanya akan mengirimkan 5 orang saja ke Jakarta. Padahal pendonor lebih dari 100 kali ada 25 orang,” kata seorang pendonor darah yang tidak disebutkan Namanya.

Alasannnya, menurut pendonor ini, anggaran yang terbatas di PMI Cabang Jember. “Saya tidak tahu juga kok alasannya anggara terbatas karena hampir tiap tahun PMI Cabang Jember mengirimkan pendonor 100 kali ke Jakarta,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut pendonor ini, puluhan pedonor 100 kali yang akhirnya dikirimkan ke Jakarta itu tidak diberikan seragam. “Yang hadir di Istana negara saat itu hanya rombongan pendonor dari Jember yang tidak berseragam. Semoga hal ini tidak diulangi lagi untuk kepengurusan berikutnya,” ungkapnya.

Bahkan, uang saku yang diberikan kepada para pendonor juga sangat kecil. “Bukannya tidak iklas tetapi dibandingkan daerah lain jauh. Ada kabupaten kecil dikasih uang saku Rp 3,5 jta per orang, ujarnya.

Masalah pengiriman pendonor darah lebih dari 100 kali juga sampai kepada Aep Ganda Permana, pengamat pelayanan public Jember. “Saya juga mendapatkan keluhan  pengiriman pendonor darah lebih dari 100 kali selama ini mereka mendonorkan darah sukarela tanpa pamrih dan tidak dapat apa-apa padahal harga satu kantong darah itu Rp 490 ribu saat ini,” ujarnya.

Sedangkan saat mereka mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, khususnya dari Presiden malah diperlakukan tidak baik dengan alasan anggaran terbatas. “Tidak sebanding sumbangan para pendonor lebih dari 100 X ini yang bisa jadi darahnya telah menyelamatkan banyak pasien di rumah sakit. Mereka ini adalah para pahlawan kemanusiaan sebenarnya tapi diperlakukan tidak baik oleh pengurus PMI Jember saat ini,” ujarnya (us)

Warta In | Palembang,- Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang hari ini melaksanakan Wisuda Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum ke XLIII dan Program Pasca Sarjana Strata Dua (S2) Magister Hukum ke VI Tahun 2025 bertempat di Grand Ballroom Arya Duta Palembang,

Turut hadir didalam kegiatan tersebut Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah II Prof Dr Iskhaq Iskandar, M.Sc diwakili oleh Kepala Bagian Umum L2Dikti Wilayah II, Dewan Pembina STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr Hj Jauhariah, S.H., M.M., M.H, Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum, CTL., CMN, Wakil Ketua I STIHPADA Palembang Assisten Prof Dr Drs Hj Erleni, S.H., M.H, Wakil Ketua II STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Fatria Khairo, STP., S.H., M.H., CTL, Wakil Ketua III STIHPADA Palembang Assisten Prof Herman Fikri Tegoeh, S.E., S.H., M.Hum, Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum, Kepala Program Studi S2 Magister Hukum.

Dikatakan Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL., CMN, pada hari ini kita melaksanakan acara Wisuda dengan Program Studi S1 yang ke XLIII dan S2 yang ke VI dengan jumlah peserta tadi sebanyak 374 peserta.

Tentunya kami dari pihak STIHPADA Palembang mengucapkan selamat kepala para wisudawan, wisudawati, dan tentunya harapan kami selama menimba ilmu di STIHPADA Palembang itu tidak hanya belajar daripada teori, tapi juga praktek juga dapat diterapkan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Untuk jumlah alumni saat ini untuk di STIHPADA Palembang adalah sekitar 6331 alumni seluruhnya. Sedangkan untuk pemberian reward penghargaan itu kita selalu laksanakan setiap tahun,” ujarnya.

Kemudian, jadi kepada alumni yang berprestasi tentunya dari program studi S1 dan juga S2. Tentunya seperti yang disampaikan oleh dari pihak L2Dikti wilayah II untuk menggapai Akreditasi UNGGUL itu ada sekitar 9 instrument yang harus dipenuhi, dan juga termasuk indikator kinerja utama.

Jadi salah satunya tadi dijelaskan seperti dosen, kegiatan mahasiswa, kurikulum, kerjasama, dan tentunya juga kegiatan Internasional lainnya. Alhamdulillah dari 9 instrument dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tersebut STIHPADA Palembang dapat memenuhi sesuai standartnya sehingga meraih Akreditasi UNGGUL.

“Jadi dari 374 tadi ada 2 program studi, yakni untuk program studi S1 sebanyak 296 an, dan juga dari program studi S2 sebanyak 78 orang. Kalau dari Perguruan Tinggi pada saat ini, alhamdulliah di STIHPADA Palembang itu insya Allah kami akan selalu bekerja,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, di mana kami akan selalu sesuai dengan standar dan juga kurikulum yang telah ditetapkan. Tentunya kami mengikuti standar dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam menjalankan kegiatan akademik.

Jadi mengenai saat ini mahasiswa itu dapat diakses di PD Dikti, yakni Pangkalan Data Perguruan Tinggi, jadi semua data kemahasiswaan, dosen, perguruan, itu semuanya tercatat di PD Dikti.

“Tentunya kami berpesan kepada para alumni agar terus menjaga nama baik serta citra almamater STIHPADA Palembang, dan tentunya kami berharap bahwa ilmu hukum yang telah diperoleh dapat di amalkan dan bisa berkontribusi nyata kepada bangsa dan negara,” katanya.

Menurut Kepala L2Dikti Wilayah II diwakili Kepala Bagian Umum L2Dikti Wilayah II Fansyuri Dwi Putra, S.E., M.Si, kami mengucapkan selamat kepada STIHPADA Palembang dan seluruh civitas akademika yang pada hari ini kembali mewisuda sebanyak totalnya adalah 374 mahasiswa.

Dengan demikian STIHPADA Palembang ini telah menunjukkan kembali produktivitasnya untuk mencetak Sarjana dan Magister yang baik. Saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang pada hari ini di wisuda.

“Tentu ada perubahan status pada masyarakat, kalian semua sekarang sudah menjadi masyarakat yang terdidik, untuk itu teruslah menjadi masyarakat yang intelektual dan masyarakat yang penuh dengan ketaqwaan kepada Allah SWT,” ucapnya.

Masih dilanjutkannya, kami atas nama pemerintahan dalam hal ini L2Dikti Wilayah II menaruh harapan besar kepada kalian semua, sebagai masyarakat yang terdidik, tentu saja harus tetap mengingat nama baik almamater. Karena diluar sana masih banyak ilmu pengetahuan yang harus dicari, masih banyak lagi prestasi-prestasi yang harus diraih.

Untuk itu selalu tetap konsisten untuk menghargai, mematuhi di mana tempat kita di didik, disanalah kita akan berkarya serta kita menjunjung nama baik almamater.

“Kami mengucapkan selamat kepada Perguruan Tinggi ini, teruslah tetap untuk berkarya, teruskan tetap untuk mempertahankan Akreditasi yang dimiliki, bahwa Akreditasi yang pertama kali UNGGUL, yakni Akreditasi UNGGUL untuk Institusi bagi Perguruan Tinggi yang berada di provinsi Sumsel,” imbuhnya.

Aceh Barat.Redaksi .co
Warga masyarakat Gampong (Desa) Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Pemilihan Ketua Pemuda Umum yang di laksanakan pada Sabtu 28/6/3025.

Proses pemilihan ketua pemuda umum kali ini di ikuti oleh seluruh warga dari 5 dusun yang ada di Gampong setempat.

Pemilihan di ikuti oleh dua orang calon yakni Erwinsyah di nomor urut 01 dan Afrian Saputra dengan nomor urut 02.

Pemilihan ini dilaksanakan di masing masing TPS sesuai dengan dusun nya sejumlah 5 TPS.

Proses pemilihan di ikuti antusias oleh warga sehingga usai,dan setelah di lakukan penghitungan suara, Erwinsyah nomor 01 mendapatkan 342 suara dan Arfian Saputra di nomor urut 02 mendapatkan suara sebanyak 421 dan dengan demikian Arfiansyah secara resmi menjadi Ketua Pemuda Umum untuk masa jabatan 2025-2028.

Ketua panitia pelaksana Nediyanto mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari masyarakat dalam proses pemilihan ini.

“Bagi kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak,baik warga maupun panitia,sebab di pemilihan inilah komitmen warga dalam membangun demokrasi terlihat nyata,dan semoga dengan terpilihnya ketua pemuda umum ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua” Ujarnya

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada panitia dan masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya secara demokratis.

“Dan kepada seluruh masyarakat ujung Kalak,kami haturkan terima kasih telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara,dan kepada panitia pelaksana kerja kerasnya dalam proses berlangsung sebagai ketua panitia,saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada yang terlupakan,semoga dengan ketua pemuda umum yang baru terpilih,kita bisa saling bersinergi membangun Gampong kita dengan baik ” pungkasnya ****

Bogor, Redaksi.co – Rudy Susmanto Bupati Bogor, sampaikan laporan serta pandangannya agenda strategis dalam Rapat Paripurna bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Kamis, (19/6/2025)

Tiga agenda tersebut, yaitu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Penyampaian Usul Raperda Prakarsa DPRD tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bogor terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Rudy dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh jajaran DPRD Kabupaten Bogor. “Kami percaya, sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD akan terus terjalin dengan baik, sehingga dapat memberikan energi positif dalam mendorong terwujudnya visi Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang,” ujarnya.

Rudy mengungkapkan bahwa pada 26 Mei 2025, BPK secara resmi telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Setelah tiga tahun berturut-turut kita mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun ini Pemkab Bogor berhasil meraih kembali Opini WTP,” ucapnya.

Lanjutnya, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras yang diberikan. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor atas kerja keras dan segala upayanya untuk mewujudkan opini yang baik,”

Sesuai ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Untuk memenuhi ketentuan tersebut, kami telah menyampaikan Raperda melalui Surat Bupati Bogor Nomor 900.1.1/321/BPKAD tanggal 16 Juni 2025,” jelas Rudy.

Ia menerangkan bahwa dalam Raperda tersebut disajikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, juga dilampirkan data lainnya sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2017.

Sebagai gambaran umum, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 10,92 triliun rupiah atau 100,51% dari anggaran sebesar 10,87 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer mencapai 11,11 triliun rupiah atau 97,55% dari anggaran sebesar 11,39 triliun rupiah. “Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tercatat sebesar 333,82 miliar rupiah, sebagai akibat pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja daerah,” ujar Rudy.

Untuk neraca daerah, nilai total aset mencapai 30,96 triliun rupiah, terdiri dari aset lancar 2,21 triliun rupiah, investasi jangka panjang 1,46 triliun rupiah, aset tetap 26,18 triliun rupiah, aset lainnya 1,09 triliun rupiah, dan properti investasi 26,85 miliar rupiah. Adapun kewajiban sebesar 432,82 miliar rupiah dan ekuitas sebesar 30,53 triliun rupiah.

Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban, Rudy juga menyampaikan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. “Sidang Paripurna ini merupakan rangkaian dari sidang sebelumnya mengenai penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS, yang telah dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran bersama seluruh perangkat daerah,” ucapnya.

Rudy kemudian merinci materi perubahan KUA-PPAS 2025. Pendapatan daerah semula ditargetkan sebesar 10 triliun 852 miliar rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 11 triliun 407 miliar rupiah. “Target Pendapatan Asli Daerah tetap 5 triliun 145 miliar rupiah, pendapatan transfer naik dari 5 triliun 695 miliar rupiah menjadi 6 triliun 243 miliar rupiah, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah meningkat dari 11 miliar 20 juta rupiah menjadi 17 miliar 680 juta rupiah. Belanja daerah juga mengalami penyesuaian, dari 11 triliun 444 miliar rupiah menjadi 12 triliun 181 miliar rupiah. Defisit belanja semula 724 miliar 98 juta rupiah kini menurun menjadi 529 miliar 950 juta rupiah,” tuturnya.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan turun dari 681 miliar 417 juta rupiah menjadi 333 miliar 824 juta, yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan tetap 89 miliar 168 juta rupiah untuk penyertaan modal pada BUMD. “Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan dan pengeluaran masih menyisakan defisit 244 miliar 656 juta rupiah,” ucap Rudy.

Mengakhiri sambutan, Rudy berharap proses penganggaran ke depan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Semoga Allah Subhanahu wa ta’ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan bimbingan dalam menjalankan amanah untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

(Okta)