Beranda blog Halaman 259

Bupati Aceh Barat Tarmizi Serahkan SK Untuk 3 Jabatan Strategis Dalam Lingkup Pemkab

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) untuk tiga posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,

Sk tersebut yaitu Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Tarfin, S.Sos, Plt Sekretaris Dinas Dayah, Hendra Saputra, S.Pd serta Plt Sekretaris BPKD, Safran Jauhari, SE.

Penyerahan SK berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Barat, disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum dan sejumlah Kepala SKPK pada Rabu ,1/4/2026

Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi para pejabat yang telah purna tugas dan selama ini mengemban tanggung jawab yang tidak ringan. Ia menegaskan bahwa bagi pejabat yang baru menerima amanah, tugas ke depan membutuhkan kerja ekstra dan komitmen yang lebih tinggi.
“Tantangan kita ke depan semakin besar, bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Mulai 1 Januari, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen. Ini mengharuskan kita bekerja lebih efisien dan lebih kreatif,” tegas Bupati.

Ia juga menyinggung isu nasional terkait antisipasi penyesuaian formasi P3K yang saat ini tengah menjadi perhatian berbagai daerah. Tarmizi memastikan bahwa kebijakan tersebut akan terus dievaluasi agar tidak membebani keuangan daerah.

Meski dengan anggaran terbatas, Bupati meminta seluruh pejabat yang menerima SK untuk mampu menghadirkan program tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Dengan dana yang minim, kita tetap harus mampu menjawab persoalan masyarakat. Harus ada effort lebih. Kita dituntut bekerja cerdas, efektif, dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Kepada Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bupati Tarmizi menekankan pentingnya hilirisasi produk perikanan sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
“Produk perikanan kita melimpah, tapi harus diolah agar punya nilai tambah. Hilirisasi adalah cara menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.

Untuk Program Dayah kata Tarmizi, Harus Lebih Terintegrasi, Ia meminta agar program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik.
“Selain pembangunan fisik, perlu ada program yang menyatukan seluruh dayah. Misalnya event atau kegiatan bersama yang memberi ruang bagi dayah berkembang, termasuk fokus pada penguatan dayah Darul Itami,” ujarnya.

Sedangkan untuk BPKD Tarmizi memiminta Dongkrak PAD Tanpa Membebani Rakyat, Bupati Tarmizi menegaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan daerah semakin berat.
“PAD harus naik, tetapi jangan sampai menyulitkan masyarakat. Kita butuh inovasi, bukan kebijakan yang memberatkan rakyat,” pesan Tarmizi.

Bupati Tarmizi berharap para pejabat yang baru menerima amanah dapat bekerja cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan Aceh Barat.
“Ini bukan hanya tugas, tetapi pengabdian. Dengan niat baik dan kerja sungguh-sungguh, insyaAllah Aceh Barat terus bergerak maju,” pungkasnya ****

Prajurit Korem 182/JO Terima Kenaikan Pangkat, Kasrem Tekankan Tanggung Jawab Jabatan.

Penulis
Berti Rahael
-
0

Fakfak, Redaksi.co — Kepala Staf Korem (Kasrem) 182/Jazira Onim, Letkol Inf Eko Handono, memimpin langsung upacara kenaikan pangkat prajurit sekaligus pelepasan personel di lingkungan Korem 182/JO. Kegiatan tersebut berlangsung di Makorem 182/JO, Jalan Kiat, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rabu (1/4/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan sarat makna sebagai bentuk penghargaan institusi terhadap dedikasi dan pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara.

Dalam amanatnya, Kasrem menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kinerja, disiplin, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Pangkat yang disandang saat ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, lebih disiplin, serta mampu menjadi teladan, baik di lingkungan satuan maupun di tengah masyarakat,” ujar Letkol Inf Eko Handono.

Ia juga mengingatkan bahwa dinamika dan tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, setiap prajurit dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga soliditas, serta menjunjung tinggi kehormatan TNI Angkatan Darat.

Selain kenaikan pangkat, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelepasan sejumlah personel Korem 182/JO yang akan melanjutkan tugas di satuan baru. Dalam kesempatan itu, Kasrem menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama berdinas.

“Kepada personel yang pindah satuan, saya ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Jadikan pengalaman selama di Korem 182/JO sebagai bekal untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama satuan,” tuturnya.

Upacara ini diikuti oleh para Kepala Seksi (Kasi), perwira, serta seluruh prajurit Korem 182/JO. Turut hadir Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcabrem 182 PD XVIII/Kasuari beserta wakil dan pengurus Persit. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan penuh semangat kebersamaan.

Polres Purworejo Gelar Rikmin Awal Seleksi Polri 2026, 93 Peserta Dinyatakan Lolos Tahap Awal

Penulis
Wahid Supriyanto
-
0

PURWOREJO || ℝ𝕖𝕕𝕒𝕜𝕤𝕚.𝕔𝕠 – Kepolisian Resor (Polres) Purworejo mulai menggelar tahapan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal bagi para calon siswa (Casis) anggota Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pembantu Penerimaan (Pabanrim) tingkat Polres ini berlangsung di Auditorium Tri Brata, Selasa (31/03), sejak pagi hingga menjelang petang.

Tercatat sebanyak 95 peserta yang terdiri dari putra-putri terbaik Kabupaten Purworejo antusias mengikuti seleksi untuk mengabdikan diri sebagai anggota Korps Bhayangkara. Rincian peserta meliputi 6 calon Taruna/Taruni Akpol (5 pria, 1 wanita), 78 Bintara PTU berkemampuan SPKT (59 pria, 19 wanita), 2 pria Bintara Polair, 5 pria Bintara Intelijen, 2 peserta Bintara Kompetensi Khusus Peternakan (1 pria, 1 wanita), serta 2 pria jalur Tamtama Brimob.

Guna menjamin prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), Polres Purworejo melibatkan tim ahli dan pengawas eksternal. Di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LSM Surya Mentari Semesta, serta perwakilan Tokoh Agama setempat.

Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra melalui Kabag SDM Kompol Markotib menegaskan komitmen Polri dalam menjaring SDM berkualitas:

“Kami menjamin proses seleksi ini berlangsung jujur dan transparan tanpa pungutan biaya. Kehadiran pengawas eksternal memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai SOP untuk menghasilkan calon anggota Polri yang unggul.” ungkap Kompol Markotib.

𝔹𝔸ℂ𝔸 𝕁𝕌𝔾𝔸: Dandim Purworejo: Jembatan Garuda III-IV Dorong Ekonomi &Percepat Akses Masyarakat

Para peserta wajib melewati serangkaian pos pemeriksaan, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan oleh Tim Dokkes, verifikasi keabsahan ijazah dan raport oleh Dinas Pendidikan, hingga pengecekan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran oleh Dispendukcapil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hingga sore hari, tim panitia menyatakan 93 peserta memenuhi syarat untuk melanjutkan seleksi ke tingkat Polda Jawa Tengah. Sementara itu, terdapat 2 peserta pria dari jalur Bintara PTU yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap awal ini. (*/𝕎𝕊)

𝕊𝕦𝕞𝕓𝕖𝕣: 𝕊𝕚 ℍ𝕦𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕠𝕝𝕣𝕖𝕤 ℙ𝕦𝕣𝕨𝕠𝕣𝕖𝕛𝕠

ℙ𝕦𝕓𝕝𝕚𝕤𝕙𝕖𝕣: 𝕎𝕒𝕙𝕚𝕕𝕦𝕟

Wagub Aceh Hadiri Pengukuhan DPW PKB,Serukan Persatuan Untuk Pembangunan Daerah

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redakai.Co
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Aceh periode 2026–2031 yang berlangsung di Hotel Hermes, Selasa, 31/3/2026.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, bersama sejumlah anggota DPR RI, para ulama, serta kader dan simpatisan partai. Dalam kesempatan itu, Ruslan Daud resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPW PKB Aceh yang baru.

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar dalam memperkuat peran partai politik sebagai pilar demokrasi.

“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saya yakin saudara-saudara mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Wagub juga menilai kehadiran Muhaimin Iskandar sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh, sekaligus momentum penting untuk mempererat hubungan pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan.

Lebih lanjut, Fadhlullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersatu membangun Aceh ke arah yang lebih maju dan bermartabat. Ia mengingatkan bahwa perjalanan sejarah Aceh, mulai dari konflik bersenjata, Tsunami Aceh 2004, hingga bencana hidrometeorologi, harus menjadi pelajaran dalam memperkuat solidaritas.

“Pengalaman tersebut hendaknya menjadi kekuatan untuk terus melangkah bersama menuju Aceh yang lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat agar terus memberikan perhatian lebih terhadap Aceh, khususnya dalam implementasi kewenangan daerah sesuai dengan MoU Helsinki 2005.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya ****

Kenaikan Pangkat Prajurit Yonif 509/BY Kostrad, Danyon Tekankan Amanah dan Tanggung Jawab

Penulis
Redaksi.co Biro Jember
-
0

Jember, redaksi.co – Komandan Batalyon Infanteri 509/Balawara Yudha Kostrad, Letkol Inf Juni Fitriyan, S.H., M.H.I., menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar bentuk penghargaan dari institusi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional.

Menurutnya, pangkat baru yang disandang diharapkan menjadi motivasi bagi setiap prajurit untuk terus meningkatkan kualitas diri, disiplin, serta integritas dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

“Kenaikan pangkat ini adalah bentuk kepercayaan dari negara atas kinerja dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Semoga amanah ini membawa keberkahan serta semakin memperkuat komitmen dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar perwira asal Cirebon tersebut.

Pada periode 1 April 2026, Komandan Batalyon 509/BY Kostrad bersama Ibu Persit Kartika Chandra Kirana turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh prajurit yang memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.

Ucapan tersebut diberikan kepada seluruh jajaran prajurit Yonif 509/BY Kostrad, baik Perwira, Bintara, maupun Tamtama, yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, serta kinerja terbaik dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Lebih lanjut, Danyon berharap agar seluruh prajurit yang naik pangkat senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dalam setiap langkah pengabdian. Ia juga menekankan pentingnya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sebagai pondasi dalam membentuk karakter prajurit yang tangguh dan berintegritas.

Momentum kenaikan pangkat ini juga dimaknai sebagai bagian dari pembinaan karier prajurit TNI Angkatan Darat yang berkelanjutan. Selain sebagai bentuk apresiasi, kenaikan pangkat menjadi tolok ukur profesionalisme serta kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks di era modern (*)

Massa GASKAN Gelar Aksi di Mabes Polri, Desak Pembebasan Vanessa

Penulis
Dini Mariyani
-
0

Redaksi.co, Jakarta | Sejumlah massa dari Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) menggelar aksi unjuk rasa dan konferensi pers di depan Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/4). Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum agar memberikan kejelasan dan keadilan dalam penanganan kasus yang menjerat seorang Bhayangkari bernama Vanessa.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut dihadiri oleh aktivis JUSTICE, tim kuasa hukum, serta keluarga Vanessa. Mereka menyuarakan tuntutan agar proses hukum berjalan transparan dan tidak merugikan pihak yang dinilai menjadi korban.

Sekretaris Jenderal GASKAN, Andi Muhammad Rifaldy, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini bukan bertujuan menyerang institusi kepolisian, melainkan mengingatkan pentingnya menjaga integritas hukum.

“Kami tidak datang untuk merendahkan Polri. Kami justru ingin menjaga marwah Polri dari oknum yang mencederai kepercayaan publik. Bebaskan Vanessa dan tuntaskan keadilan,” ujar Andi.

Menurut Andi, kasus ini bermula dari persoalan administrasi kependudukan, namun berkembang menjadi kompleks dan dinilai janggal. Ia menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses penyidikan, termasuk penanganan oleh unit yang dinilai tidak relevan dengan jenis perkara.

Pihak keluarga juga mengungkapkan bahwa sejak penahanan pada 12 Februari 2026, mereka kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu Vanessa. Selain itu, permohonan penangguhan penahanan dan gelar perkara khusus yang diajukan kuasa hukum hingga kini belum mendapat respons jelas dari penyidik.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan keadilan, serta menyerukan agar Kapolri dan jajaran segera turun tangan mengevaluasi penanganan kasus tersebut.

GASKAN juga meminta perhatian dari berbagai pihak, termasuk DPR RI dan lembaga peradilan, agar memastikan tidak ada praktik kriminalisasi atau penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum yang berjalan.

Andi menambahkan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan dari sistem hukum yang harus terus diperbaiki.

“Jika seorang Bhayangkari saja bisa mengalami hal seperti ini, bagaimana dengan masyarakat biasa? Ini menjadi alarm bagi kita semua,” ujarnya.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Mabes Polri terkait tuntutan yang disampaikan massa.

Mahasiswa Soroti Kepala Desa Kopeang: Jarang Hadir, Kepemimpinan Dipertanyakan

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Kinerja Kepala Desa Kopeang menuai sorotan keras. Seorang mahasiswa asal Desa Kopeang, Ruspanna, menilai kepala desa tidak menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal karena jarang, bahkan hampir tidak pernah berada di desa selama masa jabatannya. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dalam menjalankan amanah kepemimpinan pemerintahan desa.

Menurut Ruspanna, kepala desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat serta memastikan roda pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Ketidakhadiran kepala desa disebut berdampak langsung pada pelayanan publik yang tidak maksimal serta lemahnya koordinasi pemerintahan desa.

“Jabatan kepala desa bukan sekadar simbol administratif. Ini amanah yang harus dijalankan langsung di tengah masyarakat. Jika kepala desa jarang hadir, maka pelayanan dan pembangunan otomatis terhambat,” tegas Ruspanna.

Ia juga menilai ketidakhadiran tersebut berpotensi menghambat pengawasan penggunaan anggaran desa. Tanpa kepemimpinan yang aktif, jalannya pemerintahan dinilai kehilangan kontrol yang jelas. Situasi ini disebut membuka ruang ketidakefektifan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Ruspanna menegaskan kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan kepala desa menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, serta memberikan pelayanan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Ia juga mengkritik pemerintah Kecamatan dan Kabupaten yang dinilai tidak boleh tutup mata. Menurutnya, jika kepala desa tidak aktif berada di desa, maka roda pemerintahan berjalan tanpa arah kepemimpinan yang jelas.

“Masalah ini harus segera dievaluasi. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir, bekerja, dan bertanggung jawab, bukan hanya memegang jabatan tanpa menjalankan fungsi kepemimpinan,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Ruspanna menyampaikan sejumlah tuntutan tegas:

1. Mendesak pemerintah kecamatan segera mengevaluasi kinerja Kepala Desa Kopeang.

2. Meminta pemerintah kabupaten memberikan teguran tegas jika kepala desa terbukti lalai.

3. Mendesak kepala desa untuk aktif dan hadir di desa dalam menjalankan tugasnya.

Meminta transparansi dan tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ruspanna menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada tindakan konkret dari pemerintah. Ia menyatakan tidak akan berhenti menyuarakan kepentingan masyarakat sampai ada langkah tegas terhadap kinerja Kepala Desa Kopeang.

Sorotan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Ketidakhadiran pemimpin desa bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut kepercayaan publik. Jika dibiarkan, bukan hanya pelayanan yang lumpuh, tetapi legitimasi kepemimpinan desa ikut dipertaruhkan. (ZUL)

Jalan Hancur, Pemerintah Abai: Krisis Infrastruktur di Mamuju Mengarah ke Kegagalan Tata Kelola

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Kerusakan jalan di Kabupaten Mamuju bukan lagi persoalan teknis biasa. Kondisi ini telah menjelma menjadi krisis struktural yang mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan daerah. Di Kecamatan Kalukku, khususnya Lingkungan Pure, jalan berlubang, terkelupas, dan dipenuhi genangan air menjadi pemandangan sehari-hari. Namun fakta lebih mengkhawatirkan, kerusakan serupa juga terjadi di berbagai kecamatan lain dan dibiarkan tanpa penanganan serius selama bertahun-tahun.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar tidak memiliki arah yang jelas. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi justru diperlakukan seolah bukan prioritas. Dampaknya nyata: risiko kecelakaan meningkat, distribusi barang terganggu, dan akses masyarakat terhambat. Kondisi ini bukan hanya menyulitkan, tetapi juga mengancam keselamatan publik setiap hari.

Pembiaran berkepanjangan ini bahkan berpotensi melanggar ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 24, mewajibkan penyelenggara jalan segera memperbaiki kerusakan. Pasal 273 juga membuka peluang sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai hingga menimbulkan kecelakaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan kewajiban pemerintah daerah menjamin jalan dalam kondisi layak dan aman. Fakta di lapangan menunjukkan mandat hukum tersebut seolah diabaikan.

Sorotan tajam pun mengarah kepada Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, beserta jajaran pemerintahannya. Ketidakmampuan menghadirkan infrastruktur jalan yang layak dinilai mencerminkan lemahnya visi pembangunan dan minimnya keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Andi, pemuda dari Lingkungan Pure, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tersebut. Ia menilai kerusakan jalan yang merata dan dibiarkan bertahun-tahun adalah bukti kegagalan struktural pemerintahan daerah.

“Kerusakan jalan yang terjadi hampir di seluruh kecamatan dan dibiarkan hingga bertahun-tahun adalah bukti nyata bahwa ada kegagalan struktural dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Mamuju. Ini bukan lagi soal anggaran atau teknis, tetapi soal kemauan politik dan keberpihakan,” tegasnya.

Ia juga menilai pembiaran tersebut menunjukkan pola abai yang sistematis.

“Jika jalan sebagai kebutuhan dasar saja tidak mampu dipenuhi, maka patut dipertanyakan arah pembangunan daerah ini. Pemerintah tidak boleh terus bersembunyi di balik retorika, sementara masyarakat setiap hari mempertaruhkan keselamatannya di jalan rusak,” lanjutnya.

Menurut Andi, kondisi ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut hak warga negara.

“Ini bukan hanya soal jalan rusak, tetapi soal hak warga yang diabaikan. Jika terus dibiarkan, maka ini adalah bentuk pembiaran yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban hukum pemerintah daerah,” pungkasnya.

Ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju. Pembangunan tidak boleh berhenti pada proyek simbolik sementara kebutuhan dasar masyarakat terabaikan. Jika kerusakan jalan terus dibiarkan, maka yang rusak bukan hanya infrastruktur, tetapi juga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sendiri. (ZUL)

*Dari London hingga Seoul, Rasa Bhayangkara Nusantara Menembus Dunia*

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta , Redaksi.Co— Perjalanan internasional buku Rasa Bhayangkara Nusantara atau Taste of Nusantara: 80 Bhayangkara Menu for Indonesia’s Free Nutritious Meals Program terus menunjukkan perkembangan signifikan. Setelah menjangkau Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan Jepang, kini buku tersebut resmi hadir di Korea Selatan sebagai bagian dari ekspansi diplomasi budaya Indonesia di kawasan Asia.

Kehadiran buku ini di Korea Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian perjalanan global yang sebelumnya dibawa oleh Dirgayuza Setiawan, B.Med.Sc., M.Sc., Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan berkolaborasi dengan Wakapolri Dedi Prasetyo, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. ke berbagai penjuru dunia dalam setiap lawatan internasionalnya, termasuk London, forum World Economic Forum di Davos, Washington D.C., hingga Jeddah, serta penguatan diplomasi di Kedutaan Besar Jepang. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan bahwa perjalanan global buku ini merupakan bagian dari strategi besar diplomasi Indonesia.

“Perjalanan Rasa Bhayangkara Nusantara dari Eropa, Amerika, Timur Tengah, Jepang hingga Korea Selatan menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan pendekatan baru dalam diplomasi—melalui gastrodiplomasi yang menggabungkan kebijakan, budaya, dan nilai kemanusiaan. Buku ini kami tulis bersama sebagai kontribusi nyata untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia,” tegas Wakapolri.

Perkembangan terbaru ini dilanjutkan oleh Dirgayuza Setiawan yang membawa semangat gastrodiplomasi Indonesia ke Korea Selatan melalui pemberian buku terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam momentum tersebut, Dirgayuza menyampaikan langsung:

“Hari ini saya memberikan buku Taste of Nusantara dan Pangan Biru MBG kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Cecep. Bapak Cecep merupakan duta besar yang sangat menaruh perhatian terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal apa saja yang dapat kita pelajari dari implementasi MBG di Korea Selatan.”

Buku tersebut diserahkan kepada Cecep Herawan, S.H., M.H., diplomat senior Indonesia yang menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Korea Selatan di Seoul, yang dikenal aktif mendorong penguatan kerja sama Indonesia–Korea Selatan, termasuk dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan publik.

Dirgayuza menjelaskan bahwa Korea Selatan telah lebih dahulu menjalankan program serupa dengan skala nasional.

“Setiap tahunnya, Korea Selatan mengalokasikan anggaran sekitar 80 triliun rupiah dan membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun untuk menerapkan MBG secara nasional. Di Korea, MBG telah menjadi bagian dari kultur bangsa, bahkan ditampilkan dalam berbagai acara televisi yang menunjukkan peran dapur sekolah dalam menyediakan makanan bergizi bagi siswa.”

Menurutnya, proses implementasi di Korea membutuhkan waktu panjang karena menggunakan sistem dapur langsung di sekolah, yang pengembangannya dilakukan secara bertahap dan terstruktur.

“Dengan adanya buku ini, kami berharap dapat meningkatkan diplomasi kuliner antara Indonesia dan Korea Selatan, di mana kedua negara sama-sama menjalankan kebijakan MBG nasional bagi seluruh anak sekolah,” tambahnya.

Perjalanan Rasa Bhayangkara Nusantara kini membentuk lintasan diplomasi global yang kuat:
• London – Penguatan diplomasi kultural Indonesia di Eropa
• Davos – Hadir dalam forum World Economic Forum sebagai showcase kebijakan berbasis budaya
• Washington D.C. – Mendukung diplomasi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto
• Jeddah – Memperluas pengaruh di kawasan Timur Tengah
• Kedutaan Besar Jepang – Memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Jepang
• Korea Selatan – Menjadi ruang kolaborasi dan pembelajaran implementasi MBG secara global

Setiap titik perjalanan mempertegas bahwa buku ini bukan sekadar karya kuliner, melainkan instrumen komunikasi kebijakan Indonesia kepada masyarakat dunia.

Buku Rasa Bhayangkara Nusantara ditulis bersama oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dan Dirgayuza Setiawan.

Dirgayuza menegaskan: “Buku Rasa Bhayangkara Nusantara kami hadirkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan Indonesia kepada dunia, agar dapat dipahami melalui bahasa budaya yang universal.”

Gastrodiplomasi sebagai Wajah Baru Indonesia

Rasa Bhayangkara Nusantara memuat 80 menu bergizi dari berbagai daerah di Indonesia, sekaligus merepresentasikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas nasional.

Kini, dari London hingga Seoul, buku ini terus bergerak melintasi batas geografis dan diplomatik, membawa pesan Indonesia kepada dunia: bahwa kebijakan strategis dapat dikomunikasikan melalui budaya, bahwa keamanan dan kemanusiaan berjalan beriringan, serta bahwa gastrodiplomasi menjadi bagian integral dan selaras dengan diplomasi bangsa.

Hal ini sebagai wujud nyata bahwa Polri, bersama pemerintah, tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam membawa inovasi, kebijakan, dan identitas bangsa Indonesia ke panggung global.

Kapolres Halut Pimpin Langsung Razia Gabungan, Senjata hingga Bom Rakitan Diamankan Pasca Bentrok Dua Desa  

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI.CO – Pasca pecahnya bentrokan antarwarga Desa Kira dan Duma, Kecamatan Galela Barat, Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Utara bersama aparat gabungan TNI-Polri langsung menggelar razia dan penyisiran berskala besar. Operasi yang berlangsung pada Selasa (31/3) dini hari itu dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Utara, AKBP Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K., sebagai langkah tegas meredam situasi dan mencegah potensi konflik susulan.

Dalam razia yang menyasar pemukiman warga di kedua desa tersebut, aparat berhasil mengamankan puluhan barang bukti berbahaya yang diduga akan digunakan untuk aksi lanjutan.

Petugas gabungan menemukan sejumlah senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh warga. Di Desa Kira, dua warga kedapatan membawa senjata tajam dan langsung diamankan. Selain itu, aparat juga menyita satu unit senapan angin lengkap dengan teleskop yang diduga milik warga.

Tak hanya itu, dalam penggeledahan di sejumlah rumah warga, petugas menemukan komponen senapan angin serta dua galon berisi minuman keras tradisional jenis cap tikus yang turut disita sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi kondusif.

Yang menjadi sorotan utama dalam razia tersebut adalah ditemukannya satu unit bom rakitan yang disimpan di salah satu lokasi. Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K., menyebut temuan ini sangat berbahaya dan berpotensi memakan korban jiwa jika tidak segera diamankan.

“Semua barang bukti dan pemiliknya sudah kami amankan untuk diproses lebih lanjut. Kami menemukan bom rakitan yang sangat berbahaya. Jika tidak segera disita, bisa memakan korban jiwa,” tegas Kapolres.

Kapolres menegaskan bahwa razia berskala besar ini dilakukan sebagai bentuk komitmen aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi aksi anarkis di wilayah hukum Polres Halmahera Utara.

“Begitu ada laporan bentrok, kami langsung turun bersama TNI. Tidak boleh ada ruang bagi aksi-aksi yang mengganggu keamanan. Kami langsung melakukan penyisiran untuk mengamankan barang bukti dan mencegah bentrok susulan,” ujarnya.

Seluruh barang bukti yang diamankan dalam razia tersebut saat ini telah dibawa ke Mapolres Halmahera Utara, kemudian para pemilik barang bukti juga turut diamankan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

1...258259260...685Halaman 259 dari 685