Redaksi.co, Jakarta | Sejumlah aktivis, tim kuasa hukum Vanessa dan keluarga menggelar aksi sekaligus konferensi pers di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/4). Mereka mendesak agar aparat penegak hukum menjaga marwah institusi kepolisian dari oknum serta segera membebaskan Vanessa yang saat ini masih menjalani penahanan.

Aksi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal GASKAN, Andi Muhammad Rifaldy, tim kuasa hukum TB Rahmad Sukendar, Antonius Hendro Bong, SH, Melida Sianipar , SH, Tres Priawati (media Gaskan) Vena (Ibunda Vanessa).

Dalam keterangannya, Andi Muhammad Rifaldy menilai bahwa proses hukum yang berjalan terhadap Vanessa menimbulkan pertanyaan publik, khususnya terkait penahanan yang dinilai tidak proporsional.

“Kalau kriminalisasi itu tetap berjalan, sementara Ibu Vanessa masih ditahan, tentu ini sulit dipahami. Bahkan dalam kondisi tertentu, seharusnya penangguhan penahanan bisa diberikan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa selama enam hari Vanessa tidak dapat dibesuk, yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius. Andi menegaskan pentingnya transparansi agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh atas perkara tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum TB Rahmad Sukendar menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Bareskrim Polri dan mengajukan tiga permohonan utama.

“Pertama, kami mengajukan penangguhan penahanan dan saat ini sedang berproses. Kedua, kami meminta gelar perkara khusus, dan itu sudah diakomodasi. Ketiga, kami meminta pemenuhan hak anak,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa anak dari Vanessa merupakan pihak yang paling terdampak dalam perkara ini. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek kemanusiaan dinilai penting dalam penanganan kasus.

Hal senada disampaikan oleh tim media Gaskan, Tres Priawati. Ia menyebut telah ada titik terang dari hasil komunikasi dengan pihak kepolisian, meskipun belum dapat dipastikan sepenuhnya.

“Kami melihat ada itikad baik, termasuk terkait gelar perkara dan pendampingan anak. Namun, kami juga menilai perkara ini seharusnya bisa diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif,” ujarnya.

Menurut Tres, konflik yang terjadi berawal dari persoalan internal rumah tangga yang kemudian berkembang menjadi perkara hukum. Ia berharap semua pihak dapat menahan ego demi mencari solusi terbaik.

Di sisi lain, suasana haru terlihat saat Vena, ibu dari Vanessa, menyampaikan langsung permohonannya. Dengan suara bergetar, ia meminta keadilan bagi anaknya.

“Saya minta keadilan. Lepaskanlah anak saya. Dia berjuang untuk anaknya, bukan untuk dirinya sendiri,” katanya.

Dukungan juga disampaikan oleh Putri Flores yang meminta pimpinan kepolisian untuk mendengar aspirasi keluarga. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati institusi Polri.

“Kami datang dengan baik-baik. Kami hanya ingin didengar. Tolong lihat kondisi seorang ibu yang memperjuangkan anaknya,” ujarnya.

Selain itu, Antonius Hendro Bong, S.H., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berimbang agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

Aksi ini juga diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa dan pegiat keadilan. Mereka menyuarakan tuntutan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi.

Sebagai langkah lanjutan, Andi Muhammad Rifaldy menyebut pihaknya berencana membawa persoalan ini ke DPR RI, khususnya Komisi III, untuk dilakukan pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

“Kami ingin ada kejelasan dan keadilan. Marwah Polri harus dijaga, jangan sampai tercoreng oleh oknum,” tegasnya.

Hingga saat ini, proses pengajuan penangguhan penahanan Vanessa masih berlangsung dan pihak keluarga berharap ada keputusan yang berpihak pada keadilan dalam waktu dekat.

Redaksi.co SULBAR : Langkah tegas diambil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dalam mengusut dugaan korupsi pengelolaan keuangan di tubuh Perumda Aneka Usaha Majene. Pada Rabu, 1 April 2026, penyidik menetapkan satu orang tersangka baru berinisial HM yang menjabat sebagai bendahara perusahaan daerah tersebut.

Penetapan tersangka disampaikan oleh Kasi Penkum Kejati Sulbar, Asbeng, sebagai pengembangan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Perumda Aneka Usaha Majene tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Menurut penyidik, HM diduga berperan aktif dalam melakukan pembayaran serta menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif yang berujung pada penyalahgunaan dana perusahaan daerah tersebut. Setelah mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup, penyidik akhirnya menetapkan HM sebagai tersangka.

Tak hanya itu, Kejati Sulbar juga langsung melakukan penahanan terhadap HM selama 20 hari ke depan. Tersangka kini dititipkan di Rumah Lapas Perempuan dan Anak Kalukku terhitung mulai 1 April 2026.

Dalam konstruksi perkara, HM sebagai bendahara diduga memanfaatkan kewenangannya untuk mengatur aliran pembayaran sekaligus menyusun laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dugaan praktik tersebut berlangsung dalam rentang waktu tiga tahun, yakni sejak 2022 hingga 2024.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Ancaman hukuman berat pun membayangi tersangka apabila terbukti bersalah di pengadilan.

Kejati Sulbar menegaskan bahwa penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Perumda Aneka Usaha Majene tersebut. (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Fraksi Mahasiswa Sulbar resmi melaporkan dugaan praktik korupsi di tubuh Dinas Pekerjaan Umum (PU) kepada Kejaksaan Negeri Mamasa. Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2024 serta program sanitasi makan-minum tahun 2025 yang diduga kuat bermasalah.

Ketua Fraksi Sulbar, Alim, menegaskan bahwa indikasi penyelewengan tersebut berpotensi menggerus keuangan daerah Kabupaten Mamasa. Ia menyebut pelaporan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk perlawanan terbuka terhadap praktik korupsi yang dinilai menjadi penghambat utama pembangunan daerah.

“Kami mendesak Kejari Mamasa bergerak cepat, profesional, dan transparan. Jangan sampai dugaan korupsi yang merugikan masyarakat dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan tegas,” tegas Alim dengan nada keras.

Mahasiswa menilai dugaan korupsi tersebut bukan persoalan kecil. Dampaknya disebut langsung dirasakan masyarakat, mulai dari terhambatnya program pembangunan hingga merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Jika praktik semacam ini terus terjadi, mereka menilai Mamasa akan semakin tertinggal.

Tak berhenti pada pelaporan, Fraksi Mahasiswa Sulbar juga mengeluarkan ultimatum. Mereka memastikan akan mengawal proses hukum hingga tuntas dan tidak segan menggelar aksi besar jika penanganan kasus berjalan lamban.

“Jika tidak ada titik terang dalam waktu dekat, kami siap turun ke jalan. Kami akan kawal laporan ini sampai ada kejelasan dan penegakan hukum yang nyata,” pungkas Alim.