Redaksi.co, Jakarta | Orang tua korban insiden dugaan peluru nyasar di SMPN 33 Gresik menggelar konferensi pers pada Kamis (2/4) di KopiJal Coffee & Lounge Jakarta Selatan pada Kamis (2/4). Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan kronologi kejadian sekaligus menuntut kejelasan tanggung jawab dari pihak terkait.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 17 Desember 2025, ketika dua anak menjadi korban peluru nyasar saat mengikuti kegiatan sosialisasi sekolah lanjutan di lingkungan SMPN 33 Gresik. Kedua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit dan menjalani tindakan medis untuk mengeluarkan peluru dari tubuh mereka.

Kuasa hukum sekaligus perwakilan orang tua korban, Dewi Murniati, menjelaskan bahwa setelah kejadian, seorang perwira yang mengaku sebagai perwakilan kesatuan, SUTAJI, datang dan menyampaikan permohonan maaf.

“Pihak kesatuan meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta kami tidak melapor ke mana-mana serta tidak memviralkan kejadian ini,” ujar Dewi dalam konferensi pers.

Menurut keterangan keluarga, latihan tembak yang diduga menjadi sumber peluru nyasar tersebut diketahui melibatkan beberapa batalyon di Lapangan Tembak Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya.

Namun, keluarga korban menilai penanganan pascakejadian tidak berjalan dengan baik. Mereka mengungkap adanya perlakuan tidak menyenangkan saat korban menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk perdebatan terkait fasilitas kamar yang justru menghambat tindakan operasi.

Selain itu, keluarga juga mengaku mendapat tekanan untuk menyerahkan barang bukti berupa peluru yang telah diangkat dari tubuh korban. Permintaan tersebut ditolak karena dianggap sebagai barang bukti yang seharusnya diamankan secara hukum.

“Permintaan itu dilakukan saat anak kami baru selesai operasi besar. Ini sangat tidak mempertimbangkan kondisi psikologis korban,” kata Dewi.

Setelah korban pulang dari rumah sakit pada 20 Desember 2025, keluarga melakukan dua kali mediasi dengan pihak kesatuan pada Januari 2026. Namun, mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Keluarga menilai pihak kesatuan tidak memberikan jawaban atas tiga hal utama, yakni evaluasi keamanan latihan tembak, bentuk tanggung jawab terhadap korban, serta jaminan masa depan korban yang mengalami cedera.

Karena tidak ada titik temu, keluarga melayangkan somasi dan akhirnya melaporkan kasus tersebut ke POMAL Koarmada V Surabaya pada 5 Februari 2026.

Dalam proses pelaporan, keluarga juga mengaku mendapat respons yang dinilai kurang empati dari oknum petugas. Salah satunya berupa pernyataan yang menyebut laporan dibuat karena ketidakpuasan terhadap kompensasi, padahal keluarga menyatakan belum menerima kompensasi apa pun.

Pada Februari 2026, sempat dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan mengajukan enam klausul tuntutan. Namun, hingga kini, seluruh klausul tersebut disebut belum mendapat tanggapan dari pihak kesatuan.

Klausul tersebut mencakup permintaan maaf resmi, tanggung jawab biaya pengobatan fisik dan psikologis, jaminan terhadap dampak jangka panjang, hingga dukungan masa depan bagi korban.

Selain itu, keluarga juga telah mengirimkan permohonan perlindungan hukum kepada berbagai lembaga negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta lembaga seperti Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

“Kami hanya ingin keadilan dan kepastian masa depan anak-anak kami. Ini bukan sekadar soal kompensasi,” tegas Dewi.

Hingga konferensi pers berlangsung, keluarga menyatakan belum mendapatkan kejelasan tanggung jawab maupun tindak lanjut konkret dari pihak yang diduga terkait dalam insiden tersebut.

Redaksi.co MAMUJU : Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menjadi sorotan panas berapa hari terakhir. Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun Anggaran 2025 yang menguras 20 persen Dana Desa atau setara Rp181.000.000 diduga belum bergerak sama sekali. Ironisnya, dana untuk program tersebut disebut telah cair, namun di lapangan tak ada aktivitas yang terlihat. Situasi ini memicu gelombang kekecewaan dan kemarahan warga.

Ruspanna, seorang pemuda Desa Kopeang, menilai kondisi ini tidak wajar. Program yang seharusnya menjadi tulang punggung swasembada pangan desa justru terkesan mandek tanpa arah. Menurutnya, keterlambatan tersebut bukan lagi persoalan teknis, melainkan indikasi lemahnya perencanaan hingga potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran.

“Dana sudah cair, tapi kegiatan belum terlihat. Jangan sampai hanya jadi program di atas kertas,” ujar Ruspanna dengan nada kecewa. Pernyataan itu mencerminkan keresahan yang kini semakin meluas di tengah masyarakat.

Program Ketahanan Pangan sendiri bukan kebijakan biasa. Program ini merupakan amanat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 yang mewajibkan minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk sektor pangan. Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa pelaksanaan program harus melalui unit usaha BUM Desa. Jika BUM Desa belum siap, maka pelaksanaan dilakukan secara swakelola dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa.

Namun fakta di lapangan justru semakin memperkeruh keadaan. Ketua BUM Desa Kopeang mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada dana yang masuk ke rekening BUM Desa. Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar: jika dana disebut sudah cair, lalu di mana posisinya dan siapa yang memegang kendali pelaksanaan?

Tekanan terhadap Pemerintah Desa Kopeang kini semakin kuat. Mandeknya program tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan penggunaan Dana Desa, tetapi juga menghambat upaya peningkatan kemandirian pangan masyarakat. Padahal, program Ketapang digadang-gadang sebagai strategi utama untuk menguatkan ekonomi desa.

Warga kini menuntut transparansi total. Mereka mendesak pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pihak terkait segera melakukan audit serta peninjauan menyeluruh. Pesan masyarakat tegas, dana desa harus jelas, program harus berjalan, dan manfaatnya harus nyata, bukan sekadar janji tanpa bukti. (ZUL)

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Tabligh Akbar bersama ulama muda bersuara merdu, Tgk. Habibi An Nawawi, yang merupakan Juara 1 Aksi Indosiar 2026 (Akademi Sahur Indonesia). Kegiatan ini akan berlangsung pada Kamis, 02 April 2026 pukul 20.00 WIB di Halaman Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh dengan mengusung tema “Aceh Barat Maju Jika Rakyat Bersatu.”

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan yang penuh nilai keagamaan dan persatuan tersebut.

“Mari bersama-sama menghadiri Tabligh Akbar ini. Selain mendapatkan ilmu agama, ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan menunjukkan bahwa Aceh Barat adalah daerah yang kompak dan penuh semangat kebersamaan,” ajak Bupati.

Kehadiran Tgk. Habibi, yang kini menjadi ikon muda Aceh di tingkat nasional, diprediksi akan menarik antusiasme besar dari masyarakat. Selain ceramah dan syairnya, acara ini juga menjadi ajang doa bersama untuk kemajuan Aceh Barat.

Pemerintah daerah berharap kegiatan ini dapat menjadi pengingat sekaligus penggerak semangat seluruh lapisan masyarakat agar terus bersatu dalam membangun daerah ke arah yang lebih baik.

Acara Tabligh Akbar ini terbuka untuk umum dan diharapkan masyarakat hadir lebih awal demi kelancaran dan ketertiban kegiatan ****

Banda Aceh.Redaksi.co
Pemanggilan wartawan media online Bithe.co oleh Polda Aceh menuai sorotan tajam. Ikatan Wartawan Online (IWO) Aceh menilai langkah tersebut berpotensi mencederai prinsip kebebasan pers jika tidak mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua PW IWO Aceh, Chairan Manggeng, menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak serta-merta memanggil wartawan terkait produk jurnalistik.

Menurutnya, sengketa pemberitaan memiliki jalur penyelesaian tersendiri yang sudah diatur secara jelas dalam UU Pers.

“Seharusnya penyidik mengedepankan mekanisme sesuai UU Pers. Jangan sampai langkah seperti ini menimbulkan persepsi bahwa kebebasan pers sedang ditekan,” ujar Chairan dalam keterangannya, kamis (2/4/2026).

Ia menekankan, dalam UU Pers, penyelesaian sengketa jurnalistik bukan ranah langsung aparat penegak hukum, melainkan menjadi kewenangan Dewan Pers. Lembaga tersebut memiliki fungsi untuk menilai apakah sebuah karya jurnalistik melanggar kode etik atau tidak.

Tak hanya itu, Chairan juga mengingatkan soal hak jawab dan hak sanggah yang dijamin undang-undang.

Menurutnya, setiap pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan seharusnya terlebih dahulu menggunakan hak tersebut.

“Hak jawab itu wajib dilayani. Kalau ada kekeliruan dalam pemberitaan, gunakan hak sanggah. Itu mekanisme yang sah dan dijamin dalam UU 40 Tahun 1999,” tegasnya.

IWO Aceh pun mengingatkan bahwa pemanggilan wartawan tanpa melalui mekanisme Dewan Pers bisa menjadi preseden buruk bagi dunia jurnalistik di Indonesia, khususnya di Aceh.

“Hargai kerja-kerja jurnalistik. Wartawan adalah garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kalau mekanisme ini diabaikan, ke depan bisa berbahaya bagi kebebasan pers,” tutup Chairan ****