Redaksi.co || KARAWANG — Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia resmi mendaftarkan gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang ke Pengadilan Negeri Karawang. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 105/Pdt.G/2025/PN Kwg dan telah memasuki agenda sidang pertama. Selasa (12/8/2025).
Dalam perkara ini, LBH Massa Keadilan Rakyat Indonesia yang diwakili oleh ketua umumnya H. Nanang Komarudin, SH., MH., C.MSP, menggugat empat pihak, yakni:
1. Bupati Karawang cq Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai tergugat I
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang, sebagai tergugat II
3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, sebagai tergugat III, dan
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, sebagai tergugat IV.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karawang, gugatan ini terdaftar pada Selasa, 12 Agustus 2025 dengan jenis klasifikasi perkara Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit).
Citizen Law Suit merupakan mekanisme hukum yang memberi ruang bagi warga negara atau kelompok masyarakat untuk menggugat pemerintah apabila dianggap lalai memenuhi hak-hak warga negara atau melakukan kebijakan yang merugikan masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Karawang terkait pokok gugatan yang diajukan LBH Massa Keadilan Rakyat Indonesia. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 26 Agustus 2025 di Pengadilan Negeri Karawang. (SK)
KADIS DINSOS LOBAR HK. LALU WINENGAN DAN KADES HASBI SIAP WUJUDKAN SEKOLAH RAKYAT
Lombok Barat – Redaksi.Co Kabar gembira datang bagi warga Desa Kuripan. Tahun ini, desa tersebut menjadi salah satu penerima manfaat program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, HK. Lalu Winengan, mengungkapkan bahwa pembangunan SR di Desa Kuripan akan segera direalisasikan dan dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini program langsung dari Bapak Presiden Prabowo melalui Kemensos. Biaya jelas dari APBN, dan fasilitas yang disediakan sangat lengkap. Untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, siswa akan mendapat makan gratis tiga kali sehari, dua kali snack, dan bahkan mandi pun sudah menggunakan shower,” ujar HK. Lalu Winengan.
Program ini telah menarik minat warga setempat. Tercatat, hingga saat ini sudah ada 100 siswa yang mendaftar untuk jenjang SD dan SMP. Kehadiran SR diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini akan berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektare. Kehadirannya diyakini dapat menggerakkan perekonomian masyarakat setempat, baik di wilayah desa lokasi pembangunan, desa sekitar, maupun di tingkat kecamatan. Dari sisi lokasi pembangunan, proyek ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal. Jika mendapat dukungan industrialisasi dari pemerintah pusat, masyarakat setempat berpeluang terserap menjadi tenaga kerja sekitar 500 orang atau lebih.
Dengan anggaran pembangunan sekitar Rp100–200 miliar (sesuai informasi Kementerian PUPR), proyek ini menjadi peluang besar bagi masyarakat di Desa. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperbaiki taraf hidup warga dari yang belum sejahtera menjadi sejahtera.
Hasil sosialisasi dengan Dinas Sosial menunjukkan, jika ada warga yang belum memiliki rumah layak huni, akan dibangunkan Rumah Sejahtera. Selain itu, bagi keluarga yang tidak memiliki modal usaha, akan diberikan bantuan modal untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Dari sosialisasi di salah satu dusun kemarin, sudah ada sekitar enam keluarga yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan. Pemerintah desa bersama pendamping PKH dan Kadus Dusun Tongkek juga telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi rumah-rumah calon penerima manfaat.
Sosialisasi dgn warga
Kepala Desa Kuripan, Hasbi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas program ini. “Kami di Desa Kuripan merasa sangat bersyukur dan berterima kasih. Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya memberi kesempatan pendidikan gratis dengan fasilitas memadai, tetapi juga membuka peluang kerja dan program pemberdayaan ekonomi bagi warga. InsyaAllah, ini akan membawa perubahan besar bagi desa kami, baik di bidang pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan fasilitas lengkap, dukungan penuh pemerintah, dan manfaat ganda di bidang pendidikan serta ekonomi, SR di Desa Kuripan diyakini akan menjadi contoh sukses sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun sumber daya manusia dan meningkatkan taraf hidup warga Lombok Barat.
Sumber : Media Nasional Investigasi – Redaksi.co Read : Abach Uhel
Redaksi.co | Palembang – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke – 80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang menghadirkan Promo Merdeka khusus untuk pelanggan setia Kereta Api Sindang Marga relasi Kertapati – Lubuk Linggau (PP). Melalui program ini, pelanggan cukup membayar 80 persen dari tarif normal untuk keberangkatan khusus pada 17 Agustus 2025.
Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa pembelian tiket dengan tarif promo ini dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, dan seluruh kanal penjualan tiket resmi KAI, mulai tanggal 12 – 17 Agustus 2025, untuk keberangkatan khusus di tanggal 17 Agustus 2025.
“Promo Merdeka ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus memeriahkan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia ke – 80. Dengan tarif lebih hemat, kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api yang nyaman, aman, dan tepat waktu,” ujar Aida.
Aida menjelaskan, tarif promo ini tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi atau diskon lainnya. Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku di KAI.
“Kami mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan ini, mengingat jumlah tempat duduk terbatas dan akan lebih cepat habis saat periode promo berlangsung, inovasi akan selalu kami hadirkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan semangat Kemerdekaan,” tutupnya.
SURABAYA, redaksi.co – Lonjakan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, memicu respons cepat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Satu tim khusus dari Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim diterjunkan untuk memperkuat jajaran Polres Lumajang dalam memburu para pelaku.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menegaskan pengerahan personel ini menjadi bukti keseriusan pihaknya memberantas kejahatan jalanan.
“Tim sudah bergerak melacak keberadaan pelaku. Perbantuan ini diharapkan mempercepat pengungkapan dan mendukung kerja Satreskrim Polres Lumajang,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Dalam sepekan terakhir, rangkaian kasus curanmor di Lumajang menyita perhatian publik. Beberapa kejadian bahkan berlangsung hampir bersamaan. Salah satunya menimpa dua mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, yang kehilangan sepeda motor saat diparkir di kantor desa. Pelaku diduga masuk dengan membobol gedung.
Abast menambahkan, tim di lapangan bekerja siang dan malam untuk memburu para pelaku. “Kami akan berupaya semaksimal mungkin membasmi kejahatan ini,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Jumat (1/8/2025), Ditreskrimum Polda Jatim telah membekuk 12 anggota komplotan curanmor lintas kabupaten yang beraksi di Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Namun, kelompok yang kini beraksi di Lumajang diduga berasal dari sindikat berbeda.
Polda Jatim mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait curanmor.
Aceh Barat.Redaksi.co
Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Aceh dan seluruh Pengurus Daerah (PD) IWO se-Aceh pada Selasa, 12 Agustus 2025 menggelar syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) IWO ke-13 bertempat di Sekretariat PD IWO Kota Banda Aceh, di Lampaseh, Kota Banda Aceh
Syukuran HUT IWO ke-13 ini diselenggarakan di bawah tema yang ditetapkan secara nasional, yakni “IWO Menjaga Profesionalisme Wartawan di Era Digital”.
Acara syukuran tersebut turut dihadiri para pimpinan PD IWO se-Aceh, perwakilan Humas Pemerintah Provinsi Aceh, Humas Kodam Iskandar Muda Rifal, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.
Ketua Panitia yang juga Ketua PD IWO Banda Aceh, Fitriani, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan acara tersebut.
“Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dan mitra yang telah membantu dan mendukung kegiatan ini. Semoga momentum HUT IWO ke-13 ini semakin mempererat hubungan kita dan memperkuat profesionalisme wartawan di Aceh,” ujar Fitriani.
Sementara itu, Ketua PW IWO Aceh, Chairan Manggeng, menegaskan pentingnya peran wartawan di era digital untuk menghasilkan berita yang transparan, akurat, dan berimbang.
“Di era digital ini, seluruh wartawan dan jurnalis harus mampu menyajikan informasi yang terbuka dan dapat dipercaya. Semoga kita semua selalu kompak dan solid dalam menjalankan profesi ini,” kata Chairan.
Perwakilan Humas Pemerintah Provinsi Aceh, Gade Ridwan, yang turut memberikan sambutan, mengapresiasi undangan dan berharap IWO dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi positif kepada masyarakat.
“Semoga ke depan IWO dan seluruh anggotanya bisa terus beriringan, saling bersinergi, dan konsisten memberitakan hal-hal yang baik dan transparan demi kemajuan Aceh,” ungkap Gade.
Perayaan HUT ke-13 IWO yang diselenggarakan PW IWO Aceh dan PD IWO se-Aceh ini menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen menjaga marwah profesi wartawan, khususnya di tengah tantangan era digital yang menuntut kecepatan sekaligus ketepatan informasi ****
Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menginstruksi kepada para Camat untuk menginformasikan kepada seluruh Keuchik agar tidak melaksanakan lomba panjat pinang pada peringatan HUT RI ke 80.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM mengatakan, dalam memperingati dan menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 masyarakat diminta untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan serta mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Berkenaan dengan hal tersebut, saudara para Camat agar dapat menginformasikan kepada seluruh Keuchik di wilayahnya masing – masing untuk melarang dan tidak melaksanakan kegiatan panjat pinang,” kata Tarmizi, Selasa 12/8/2025
Tarmizi menjelaskan, pelarangan kegiatan atau lomba panjat pinang pada HUT RI ke 80 tersebut lantaran hal itu tidak memiliki nilai edukasi dan dapat membahayakan para pesertanya sendiri.
“Sebagai gantinya dapat melaksanakan kegiatan lainnya yang lebih kreatif dan bermanfaat serta lebih meriah,” katanya ***
JEMBER, redaksi.co – Pemerintah Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, menggelar musyawarah kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa pada Selasa (12/8/2025). Kegiatan ini dihadiri para kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember.
Selain melibatkan desa-desa di Kecamatan Gumukmas, pertemuan ini juga menghadirkan perwakilan tiga kecamatan berbatasan langsung, yaitu Kencong, Puger, dan Umbulsari. Tujuannya adalah menyamakan persepsi serta menetapkan titik batas antar desa secara resmi, baik secara administrasi maupun melalui penanda fisik di lapangan, berdasarkan dokumen hukum, peta administrasi, dan hasil pengukuran tim teknis.
Camat Gumukmas, Nino Eka Putra, S.STP, M.Si., menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah menjadi kunci pencegahan sengketa di masa depan. “Batas desa yang jelas akan memudahkan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan aset desa. Semua pihak harus berkomitmen menjaga kesepakatan yang dibuat hari ini,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, masing-masing desa memaparkan kondisi batas wilayah, memberikan masukan, serta mengklarifikasi data dan peta yang disajikan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang memuat peta batas resmi, titik koordinat, serta penanda fisik di lapangan.
Kepala DPMD Kabupaten Jember, Harry Agustriono, menambahkan bahwa penetapan batas menjadi landasan tertib administrasi sekaligus mempermudah pelaksanaan program pembangunan desa.
Musyawarah ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga dan memelihara tanda batas secara berkala, demi terciptanya tata kelola wilayah yang tertib serta mendukung kelancaran pembangunan di tingkat desa maupun kecamatan (Sofyan)
RUMAH IBU SINAH DAN 3 WARGA PESENG TERLANTAR, REDAKSI.CO SERUKAN AKSI KEMANUSIAAN
Lombok Barat – Redaksi.co
Di tengah geliat pembangunan yang terus digencarkan di berbagai wilayah, masih ada sudut-sudut desa yang luput dari perhatian pemerintah. Salah satunya adalah rumah milik Ibu Sinah, warga Dusun Peseng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang kondisinya jauh dari kata layak huni.
oplus_1026
Ibu Sinah adalah seorang janda tua yang hidup sebatang kara. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai buruh tani dengan upah hanya Rp30.000 per hari—dan itu pun jika ada pemilik sawah yang membutuhkan tenaganya. Pendapatan yang sangat minim ini nyaris tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi memperbaiki rumahnya yang sudah rapuh dimakan usia.
oplus_1026
Rumah yang ia tempati saat ini lebih mirip gubuk tua. Dindingnya reyot, atapnya bocor, dan lantainya berdebu tanpa keramik. Saat hujan turun, air masuk dari berbagai celah, membuat Ibu Sinah harus memindahkan barang-barangnya agar tidak basah. Kondisi ini jelas membahayakan kesehatan dan keselamatan beliau, terutama di usianya yang sudah lanjut.
Tidak hanya Ibu Sinah, terdapat tiga warga lain di Dusun Peseng yang juga hidup dalam kondisi rumah tidak layak huni. Ironisnya, mereka semua luput dari bantuan pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten.
oplus_1026
Sebagai media yang berkomitmen menjadi suara rakyat kecil, wartawan Redaksi.co menyerukan kepada Pemerintah Desa Taman Ayu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta seluruh pihak terkait untuk turun tangan. Kami juga mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Desa Taman Ayu, seperti PLTU Jeranjang, PLTG Jeranjang, PLTD Jeranjang, dan GI Jeranjang, untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan aksi kemanusiaan membedah rumah-rumah warga ini.
Partisipasi dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat luas diharapkan dapat mewujudkan hunian yang layak bagi Ibu Sinah dan warga lainnya. Karena rumah bukan sekadar tempat berteduh, melainkan hak dasar setiap warga negara untuk hidup dengan aman, sehat, dan bermartabat.
Sudah saatnya pembangunan di Lombok Barat tidak hanya terlihat dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari senyum warga kecil yang merasakan langsung kehadiran pemerintah dan perusahaan di lingkungannya.
REDAKSI.CO – Komitmen memberantas peredaran minuman keras terus ditunjukkan jajaran Kepolisian Daerah Maluku Utara. Kali ini, Polsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani menggelar razia minuman keras (miras) dan barang ilegal di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Senin (11/8/2025).
Razia yang dipimpin Kapolsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, IPTU Mirna Oramali, S.H., M.H., bersama sejumlah personel itu menyasar KM Permata Obi yang baru saja sandar.
Kabidhumas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., mengatakan, hasil pemeriksaan menemukan berbagai jenis minuman keras tanpa izin edar.
Barang bukti yang disita antara lain 1 dus bir hitam Guinness berisi 14 botol (620 ml dan 325 ml), 1 dus bir putih Bintang berisi 14 botol (620 ml), 1 dus anggur merah (275 ml), 1 dus Mix Max Exotic berisi 10 botol (275 ml), serta 3 dus air mineral berisi Cap Tikus (2 dus berisi 25 botol, 1 dus berisi 24 botol ukuran 600 ml) dan 1 botol besar Cap Tikus ukuran 1.500 ml.
“Secara keseluruhan, 113 botol minuman keras berbagai jenis dan ukuran berhasil diamankan. Seluruh barang bukti sudah kami amankan di Polsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani untuk proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku,” ujar kabidhumas.
Ia juga menegaskan, razia tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran miras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kegiatan ini akan terus kami lakukan, khususnya di jalur-jalur yang berpotensi menjadi pintu masuk barang ilegal,” pungkasnya.
Redaksi.co – Batam | Sei Beduk King Community (SBKC) Batam bersama Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan jajaran Kepolisian Sektor Sei Beduk, melaksanakan kegiatan bagi-bagi bendera merah putih kepada masyarakat di Sei Beduk Batam.
Adapun kegiatan pembagian bendera ini dilakukan di dua titik lokasi yaitu depan Polsek Sei Beduk dan Simpang Bagan Tanjung Piayu Sei Beduk Kota Batam.
Pembina Sei Beduk King Community (SBKC) Batam Sahbudin Deden Pasaribu S.Spsi dalam keterangan pers di lokasi acara menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025.
“Selanjutnya atensi dari Kasubdit Intelkam Polda Kepri, bekerjasama dengan SBKC Batam koordinasi dengan Polsek Sei Beduk mengadakan kegiatan bagi-bagi bendera merah putih sebanyak 2500 pcs,” kata Sahbudin, Minggu (11/08/25) siang.
“Kami menggugah kepada masyarakat kita di Indonesia khususnya di wilayah Sei Beduk, untuk lebih mencintai tanah air, bahwasanya kita harus menghormati, menghargai pendiri-pendiri bangsa yang berjuang mengorbankan air mata dan darah,” ujar Sahbudin.
“Sementara kita memasang bendera saja sangat sulit, itulah menjadi atensi kita supaya untuk memberi kesadaran kepada masyarakat yang ada khususnya di Sei Beduk,” pungkas Sahbudin Deden Pasaribu.
Turut hadir dalam kegiatan bagi-bagi bendera merah putih tersebut, Kasubdit I DitIntelkam Polda Kepri AKBP Djoko Priyanto, PS Panit DitIntelkam Polda Kepri Iptu Mashuri, AMD.,Iptu Alek Yasral S.Ik, M.H., Kapolsek Sei Beduk, Sahbudin Deden Pasaribu Pembina SBKC Batam, Harsono Ketua SBKC Batam beserta jajaran anggota.
