Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM mengungkapkan kekecewaannya setelah Kabupaten Aceh Barat menjadi satu-satunya daerah yang tidak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Provinsi Aceh senilai Rp824 miliar.

Menurut Tarmizi, Aceh Barat justru dikelompokkan sebagai daerah yang tidak terdampak musibah, sehingga hanya menerima tambahan dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Dari total penyesuaian dana DOKA provinsi sebesar Rp75 miliar yang wajib didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota, Aceh Barat hanya mendapatkan sekitar Rp1,09 miliar.
“Kami sangat terkejut. Ini perlu penjelasan terbuka. Apa indikatornya, bagaimana rumus dan aturan pembagiannya?” ujar Tarmizi di Banda Aceh,Jumat, 17/4/2026

Ia mengaku telah mempertanyakan langsung kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), namun hingga kini belum memperoleh kejelasan yang memuaskan terkait dasar kebijakan tersebut.

Kondisi ini, kata Tarmizi, berpotensi memicu spekulasi di tengah masyarakat. Pasalnya, sebelumnya Aceh Barat juga gagal mendapatkan bantuan untuk pembangunan rumah sakit regional. Padahal, sempat ada peluang pendanaan dari peralihan dana PORA sebesar Rp80 miliar yang kemudian dibatalkan dengan alasan akan dialihkan ke skema TKD.
“Nyatanya, dana TKD pun tidak terealisasi dengan alasan tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

Tarmizi juga menyebut, sebelumnya Gubernur Aceh telah memberikan arahan agar Aceh Barat mendapatkan perhatian khusus. Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
Situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan adanya agenda tersembunyi hingga motif politik di balik kebijakan tersebut. Meski demikian, Tarmizi memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh.
“Saya tidak bisa menjawab itu. Saya memilih diam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, apalagi sampai dibenturkan dengan gubernur. Saya juga tidak ingin melaporkan hal ini karena bisa menjadi beban bagi beliau,” tegasnya.

Sebagai kepala daerah, Tarmizi menegaskan bahwa dirinya hanya fokus memperjuangkan hak Kabupaten Aceh Barat tanpa ingin terlibat dalam dinamika politik di tingkat provinsi.
“Saya sangat kecewa dan mempertanyakan keputusan ini, khususnya kepada tim TAPA. Harapan kami, ada penjelasan yang adil dan transparan,” pungkasnya ****

BANYUWANGI, Dua puluh tahun bukan waktu yang singkat untuk memikul sengketa yang tak kunjung selesai. Bagi Winarsih (53), warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, itu adalah perjalanan panjang penuh ketidakpastian, yang kini kembali membawanya ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Dengan langkah tenang namun menyimpan beban, Winarsih memenuhi panggilan teguran (aanmaning) pada Kamis (16/04/2026). Panggilan itu bukan sekadar prosedur hukum, melainkan penanda bahwa lahan sawah yang selama ini ia yakini sebagai haknya, berada di ambang eksekusi.

Di hadapan proses hukum yang terus berjalan, Winarsih tak menutup diri. Ia justru menunjukkan itikad baik yang jarang ditemui dalam sengketa panjang: bersedia menyelesaikan kewajiban finansial sebesar Rp230 juta. Namun, ada satu syarat yang menurutnya mutlak, kehadiran pihak yang dianggap kunci persoalan.

“Saya siap mengganti Rp230 juta. Tapi Pak Karmani harus dihadirkan. Saya ingin semuanya jelas, tidak setengah-setengah,” ucapnya dengan nada tegas, menahan emosi.

Bagi Winarsih, perkara ini bukan sekadar angka atau dokumen. Ia menyebut akar masalah bermula dari gadai sawah senilai Rp20 juta di masa lalu, angka yang kini terasa kecil dibanding nilai konflik yang membengkak.

Sertifikat tanah, yang seharusnya menjadi bukti kepemilikan, sempat dipinjamkan ke KSP Tinara. Namun dalam perjalanan yang ia nilai janggal, dokumen tersebut berpindah tangan. Lebih mengejutkan lagi, sawah yang tak pernah ia jual, tiba-tiba diketahui telah diperjualbelikan kepada pihak lain dengan nilai mencapai Rp600 juta.

“Saya tidak pernah menjual. Tidak pernah merasa menjual. Tapi tahu-tahu sudah ada yang beli. Ini yang saya tidak terima,” ujarnya, suaranya mulai bergetar.

Nama almarhum suaminya, Haji Saroni, masih tercatat dalam sertifikat. Tidak pernah ada proses balik nama. Fakta ini, menurut Winarsih, seharusnya menjadi titik terang, bahwa hak atas tanah itu belum pernah berpindah secara sah.

Namun alih-alih mendapatkan kejelasan, yang datang justru ancaman eksekusi.

Dalam persidangan sebelumnya, perkara ini disebut lebih menitikberatkan pada aspek sewa lahan, termasuk 67 bidang garapan yang menjadi objek sengketa. Tetapi bagi Winarsih, inti persoalan justru belum benar-benar disentuh.

“Apa yang sebenarnya terjadi itu belum sepenuhnya dibuka. Saya hanya ingin semuanya terang,” katanya.

Ia mengakui, pernah memilih diam saat perkara ini kembali mencuat pada 2012. Bukan karena menyerah, melainkan karena keadaan memaksanya menomorduakan konflik hukum demi masa depan anak-anaknya.

“Dulu saya pasrah. Anak-anak masih sekolah. Saya tidak punya kekuatan untuk melawan,” kenangnya.

Kini, ketika persoalan lama kembali diangkat, Winarsih memutuskan untuk berdiri. Bukan hanya untuk mempertahankan hak, tetapi juga untuk meluruskan apa yang selama ini ia yakini sebagai ketidakadilan.

“Saya tidak lari dari tanggung jawab. Kalau memang ada kewajiban, saya selesaikan. Tapi jangan sampai saya kehilangan hak tanpa kejelasan,” tegasnya.

Sidang lanjutan dijadwalkan pada 30 April 2026. Agenda utamanya adalah pemanggilan ulang pihak-pihak terkait, yang diharapkan bisa membuka simpul persoalan yang selama ini terurai setengah jalan.

Bagi Winarsih, itu bukan sekadar jadwal sidang. Itu adalah harapan, bahwa setelah 20 tahun, kebenaran akhirnya mendapat ruang untuk bicara.