Redaksi.co MAKASSAR : Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, gelombang kemarahan meledak dari jantung kampus. Ketua Umum HMI Komisariat Teknik UMI, Andi Ali Askari, melontarkan gugatan keras tanpa tedeng aling-aling, negara dinilai gagal melindungi warganya, aparat dituding represif, dan kampus dianggap kehilangan marwah akademiknya.

Pernyataan itu muncul setelah insiden panas pasca aksi 24 April, ketika aparat kepolisian masuk ke area Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan melakukan penangkapan yang disebut-sebut “serampangan”. Sejumlah mahasiswa bahkan dikabarkan ditangkap saat tidak terlibat aksi, termasuk yang sedang menyiapkan kegiatan organisasi.

Bagi Andi, peristiwa ini bukan sekadar kesalahan prosedur, ini adalah simbol runtuhnya hukum dan akal sehat di ruang akademik.

“Kampus seharusnya menjadi ruang suci bagi ilmu dan nalar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: aparat masuk tanpa presisi, menangkap tanpa dasar jelas, dan menghancurkan rasa aman mahasiswa,” tegasnya.

Ia menyebut tindakan aparat mencerminkan pola kekuasaan koersif seperti yang pernah dikritik Michel Foucault, di mana rasa takut digunakan untuk mendisiplinkan masyarakat. Bahkan, Andi menyindir keras pendekatan aparat yang dianggap masih menganut pola “pukul dulu, urusan belakangan”.

Lebih jauh, Andi menyoroti benturan antara mahasiswa dan pengemudi ojek online dalam aksi tersebut. Ia menilai konflik itu bukan kebetulan, melainkan produk sistem yang membuat rakyat kecil saling berhadapan.

Mengutip gagasan Thomas Hobbes tentang homo homini lupus, Andi menyebut kondisi ini sebagai bentuk nyata manusia dipaksa menjadi “serigala” bagi sesamanya.

“Kita dipaksa bertarung di akar rumput, sementara penguasa nyaman di menara. Mahasiswa dan ojol itu satu barisan, sama-sama korban kebijakan yang tidak berpihak,” serangnya.

Tak berhenti di situ, Andi juga menyinggung kegagalan institusi hukum dengan mengacu pada pemikiran Gustav Radbruch. Ia menilai aparat hanya mengejar kepastian hukum semu, sambil mengorbankan keadilan.

“Kalau hukum hanya jadi alat pembenar tindakan represif, itu bukan hukum, itu kekerasan yang dilegalkan,” ujarnya tajam.

Amarah mahasiswa Teknik UMI juga terhubung dengan tragedi maut di Bekasi yang menewaskan belasan orang. Bagi Andi, dua peristiwa ini memiliki benang merah yang sama, kelalaian sistem dan rendahnya penghargaan terhadap nyawa manusia.

“Di Bekasi, rakyat mati karena sistem gagal. Di Makassar, mahasiswa ditangkap karena arogansi aparat. Ini satu cerita, manusia dianggap angka, bukan nyawa,” katanya.

Dalam momentum May Day 2026, Andi mengeluarkan tuntutan tegas:

* Kepolisian diminta meminta maaf secara terbuka atas dugaan salah tangkap.

* Evaluasi total sistem keamanan kampus UMI.

* Jaminan perlindungan nyata terhadap mahasiswa di ruang akademik.

Ia juga memperingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti.

“Kalau rumah kami saja tidak aman, maka ada yang rusak dalam sistem hukum negeri ini. Kami tidak akan diam. Ini bukan hanya soal mahasiswa, ini soal masa depan keadilan,” tegasnya.

Bagi mahasiswa Teknik UMI, May Day tahun ini bukan lagi sekadar isu upah atau buruh. Ini telah menjelma menjadi perlawanan terhadap represi, ketidakadilan, dan sistem yang dianggap gagal melindungi rakyatnya sendiri.

Pesannya jelas: ketika kampus diinjak dan suara kritis dibungkam, perlawanan bukan lagi pilihan, tapi keharusan. (ZUL)

Redaksi.co SULBAR : Badai politik menghantam tubuh Partai Gerindra di Sulawesi Barat. Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Sulbar (LPKP-Sulbar) secara resmi menyeret nama Rahmat Ichwan Bahtiar ke Mahkamah Partai, Kamis (30/4/2026), atas dugaan pelanggaran berat yang disebut-sebut mencoreng wajah partai dari dalam.

Tak tanggung-tanggung, kader Gerindra yang juga anggota DPRD Sulbar itu dituding terlibat praktik suap senilai Rp50 juta demi melancarkan urusan administratif operasional dapur SPPG, sebuah sektor yang justru berkaitan dengan program prioritas pemerintah.

Laporan yang diajukan memuat bukti-bukti serius, percakapan elektronik, jejak transfer dana, hingga dokumen pendukung lain yang mengarah pada dugaan keterlibatan aktif Rahmat sebagai inisiator. Kasus ini bahkan telah lebih dulu dilaporkan ke kepolisian, mempertegas eskalasi persoalan dari sekadar isu etik menjadi potensi tindak pidana korupsi.

Dugaan ini bukan sekadar persoalan individu. LPKP menilai, tindakan tersebut berpotensi merusak kredibilitas program unggulan Prabowo, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan hanya pelanggaran personal. Ini tamparan keras terhadap komitmen partai dan program strategis nasional. Sangat ironis ketika kader sendiri justru diduga merusaknya dari dalam,” tegas Muhaimin Faisal.

Status Rahmat sebagai legislator sekaligus pemilik sejumlah dapur SPPG dinilai membuka ruang konflik kepentingan yang serius. LPKP menyebut, praktik semacam ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip integritas yang selama ini digaungkan partai.

“Bagaimana publik bisa percaya, jika yang menjalankan program justru diduga bermain di balik layar?” lanjut Muhaimin.

LPKP Sulbar tak hanya melapor, mereka melontarkan tuntutan keras kepada Mahkamah Partai Gerindra:

* Pemeriksaan cepat, transparan, dan tanpa kompromi.

* Penonaktifan sementara Rahmat dari jabatan dan keanggotaan partai.

* Sanksi tegas hingga pemecatan jika terbukti bersalah.

Seluruh laporan turut dilengkapi dokumen lengkap, mulai dari laporan polisi hingga bukti transaksi, yang disebut siap “membongkar praktik busuk yang merugikan publik.”

Kasus ini menjadi ujian nyata bagi Partai Gerindra, apakah berani bersih-bersih di internal, atau justru tersandera oleh kepentingan kader sendiri.

Jika terbukti, publik menunggu langkah tegas, bukan sekadar retorika. Sebab, di tengah janji perubahan dan program pro-rakyat, skandal seperti ini bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan kepercayaan.

Satu hal jelas, ketika kader sendiri diduga bermain kotor, krisis bukan lagi di luar, tapi sudah di dalam tubuh partai. (ZUL)

Banda Aceh — Redaksi.co
Di tengah dinamika industri transportasi darat yang semakin kompetitif, nama T Rival Amiruddin muncul sebagai salah satu figur yang tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga konsisten menghadirkan dampak sosial. Ia dikenal sebagai pengusaha transportasi yang membangun dan mengelola perusahaan otobus (PO) besar seperti PO JRG dan Mitra Rahayu, dengan jaringan layanan yang menjangkau lintas provinsi hingga Pulau Jawa.

Perjalanan kariernya di sektor transportasi tidak dibangun dalam semalam. Dengan pendekatan manajemen yang adaptif dan fokus pada kualitas layanan, Amiruddin berhasil memperluas armada serta memperkuat konektivitas antarwilayah menjadi sebuah kontribusi nyata bagi mobilitas masyarakat, khususnya dari dan menuju Aceh. Di tengah tantangan operasional yang kompleks, ia mampu menjaga keberlanjutan bisnis dengan strategi yang terukur dan efisien.

Namun, identitas T Rival Amiruddin tidak berhenti pada capaian bisnis. Ia juga dikenal luas sebagai sosok dermawan yang aktif dalam berbagai gerakan sosial dan kemanusiaan. Salah satu perannya yang menonjol adalah sebagai donatur aktif dalam organisasi Barisan Muda Ummat (BMU), sebuah gerakan filantropi dan dakwah sosial yang didirikan oleh almarhum ulama kharismatik Aceh, Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab atau yang akrab disapa Tu Sop.

Pasca wafatnya Tu Sop, semangat perjuangan BMU tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Abiya Jeunieb, dengan berbagai program sosial yang terus dijalankan. Di antaranya adalah pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu dan program yang kini menjadi ikon gerakan tersebut.

Dalam ekosistem ini, kontribusi Amiruddin dinilai sebagai salah satu faktor penguat keberlanjutan program. Dukungan yang ia berikan tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial di lapangan. Ia kerap hadir di tengah masyarakat, memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberi dampak nyata.

Secara personal, Amiruddin dikenal sebagai figur yang humanis dan rendah hati. Kedekatannya dengan masyarakat menjadi nilai tambah yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kiprahnya, baik di sektor bisnis maupun sosial.

Kisah T Rival Amiruddin mencerminkan model kepemimpinan modern, di mana kesuksesan ekonomi berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Ia menjadi contoh bahwa keberhasilan tidak semata diukur dari skala usaha, tetapi juga dari kontribusi yang mampu mengubah kehidupan orang lain.

Dengan rekam jejak tersebut, T Rival Amiruddin tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai pengusaha transportasi yang berpengaruh, tetapi juga sebagai figur inspiratif yang memperkuat fondasi gerakan sosial dan kemanusiaan di Aceh ****

Redaksi.co | Palembang, – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas Singo Jalanan menggelar kegiatan kopi darat (kopdar) sekaligus deklarasi dukungan terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di Kota Palembang, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Karya Muda II, Kecamatan Sako ini dihadiri oleh Ketua Umum Singo Jalanan Rusdi, Sekretaris Bambang Yd, Bendahara Andi Utama, serta ratusan driver ojol dari berbagai wilayah di Palembang yang tergabung dalam komunitas tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Singo Jalanan Rusdi menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar driver, tetapi juga sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Kami ingin menunjukkan bahwa driver ojol tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif,” ujar Rusdi.

Selain deklarasi harkamtibmas, para pengemudi juga menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi. Mulai dari status kemitraan yang belum memberikan kepastian perlindungan, besarnya potongan dari aplikator, meningkatnya biaya operasional, hingga minimnya jaminan sosial dan keselamatan kerja.

Rusdi juga menyoroti kebijakan aplikator yang dinilai kerap berubah secara sepihak tanpa melibatkan mitra pengemudi. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat para driver berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi.

“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah dan pihak aplikator agar kesejahteraan driver ojol dapat lebih diperhatikan,” tambahnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, komunitas Singo Jalanan menegaskan sikap untuk tidak terlibat dalam aksi-aksi yang berpotensi mengarah pada kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Mereka memilih fokus pada upaya menjaga stabilitas keamanan serta menjadikan profesi ojol sebagai mata pencaharian utama yang dijalankan secara profesional.

Dalam deklarasinya, komunitas ini menyatakan komitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan, memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian, serta menolak segala bentuk aksi anarkis. Mereka juga mendukung langkah tegas aparat dalam memberantas kejahatan jalanan seperti begal dan balap liar yang meresahkan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari tersebut ditutup dengan silaturahmi dan makan bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Dukungan dari komunitas ojol ini dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap stabilitas keamanan daerah. Namun di sisi lain, kegiatan ini juga mencerminkan adanya kegelisahan sosial yang perlu menjadi perhatian, khususnya menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei.(*)