Redaksi.co MAKASSAR : Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, gelombang kemarahan meledak dari jantung kampus. Ketua Umum HMI Komisariat Teknik UMI, Andi Ali Askari, melontarkan gugatan keras tanpa tedeng aling-aling, negara dinilai gagal melindungi warganya, aparat dituding represif, dan kampus dianggap kehilangan marwah akademiknya.
Pernyataan itu muncul setelah insiden panas pasca aksi 24 April, ketika aparat kepolisian masuk ke area Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan melakukan penangkapan yang disebut-sebut “serampangan”. Sejumlah mahasiswa bahkan dikabarkan ditangkap saat tidak terlibat aksi, termasuk yang sedang menyiapkan kegiatan organisasi.
Bagi Andi, peristiwa ini bukan sekadar kesalahan prosedur, ini adalah simbol runtuhnya hukum dan akal sehat di ruang akademik.
“Kampus seharusnya menjadi ruang suci bagi ilmu dan nalar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: aparat masuk tanpa presisi, menangkap tanpa dasar jelas, dan menghancurkan rasa aman mahasiswa,” tegasnya.
Ia menyebut tindakan aparat mencerminkan pola kekuasaan koersif seperti yang pernah dikritik Michel Foucault, di mana rasa takut digunakan untuk mendisiplinkan masyarakat. Bahkan, Andi menyindir keras pendekatan aparat yang dianggap masih menganut pola “pukul dulu, urusan belakangan”.
Lebih jauh, Andi menyoroti benturan antara mahasiswa dan pengemudi ojek online dalam aksi tersebut. Ia menilai konflik itu bukan kebetulan, melainkan produk sistem yang membuat rakyat kecil saling berhadapan.
Mengutip gagasan Thomas Hobbes tentang homo homini lupus, Andi menyebut kondisi ini sebagai bentuk nyata manusia dipaksa menjadi “serigala” bagi sesamanya.
“Kita dipaksa bertarung di akar rumput, sementara penguasa nyaman di menara. Mahasiswa dan ojol itu satu barisan, sama-sama korban kebijakan yang tidak berpihak,” serangnya.
Tak berhenti di situ, Andi juga menyinggung kegagalan institusi hukum dengan mengacu pada pemikiran Gustav Radbruch. Ia menilai aparat hanya mengejar kepastian hukum semu, sambil mengorbankan keadilan.
“Kalau hukum hanya jadi alat pembenar tindakan represif, itu bukan hukum, itu kekerasan yang dilegalkan,” ujarnya tajam.
Amarah mahasiswa Teknik UMI juga terhubung dengan tragedi maut di Bekasi yang menewaskan belasan orang. Bagi Andi, dua peristiwa ini memiliki benang merah yang sama, kelalaian sistem dan rendahnya penghargaan terhadap nyawa manusia.
“Di Bekasi, rakyat mati karena sistem gagal. Di Makassar, mahasiswa ditangkap karena arogansi aparat. Ini satu cerita, manusia dianggap angka, bukan nyawa,” katanya.
Dalam momentum May Day 2026, Andi mengeluarkan tuntutan tegas:
* Kepolisian diminta meminta maaf secara terbuka atas dugaan salah tangkap.
* Evaluasi total sistem keamanan kampus UMI.
* Jaminan perlindungan nyata terhadap mahasiswa di ruang akademik.
Ia juga memperingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti.
“Kalau rumah kami saja tidak aman, maka ada yang rusak dalam sistem hukum negeri ini. Kami tidak akan diam. Ini bukan hanya soal mahasiswa, ini soal masa depan keadilan,” tegasnya.
Bagi mahasiswa Teknik UMI, May Day tahun ini bukan lagi sekadar isu upah atau buruh. Ini telah menjelma menjadi perlawanan terhadap represi, ketidakadilan, dan sistem yang dianggap gagal melindungi rakyatnya sendiri.
Pesannya jelas: ketika kampus diinjak dan suara kritis dibungkam, perlawanan bukan lagi pilihan, tapi keharusan. (ZUL)
