Aceh Barat.Redaksi.co
Polres Aceh Barat menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek Pante Ceureumen dan pelantikan Kapolsek Meureubo pada Selasa 23/9/2025

Acara ini berlangsung di lapangan apel Polres Aceh Barat, Jalan Swadaya, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Barat, AKBP Yhogi Hadisetiawan, S.I.K., M.I.K., selaku inspektur upacara. Kegiatan berlangsung khidmat dengan dihadiri para pejabat utama, kapolsek jajaran, dan seluruh personel Polri.

Pelaksanaan sertijab tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor ST/523/IX/KEP.3./2025 tentang mutasi personel di lingkungan Polda Aceh. Mutasi jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi, peningkatan kinerja, sekaligus pengembangan karir anggota Polri.

Pejabat yang dilantik yaitu IPTU Faisal Riza, NRP 81110743, yang sebelumnya menjabat PS Kaurlog Subaggyanum SPN Polda Aceh, kini resmi menjabat Kapolsek Pante Ceureumen. Sementara itu, IPTU Bagus Edyanthoro, NRP 97120916, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Pante Ceureumen, dilantik sebagai Kapolsek Meureubo.

Dalam amanatnya, Kapolres Aceh Barat menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal wajar dalam institusi Polri. Mutasi bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari pembinaan karir dan pengembangan sumber daya manusia.

“Mutasi jangan dianggap sebagai beban, tetapi syukuri dan jadikan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas diri dan organisasi,” tegas AKBP Yhogi.

Kapolres juga memberikan apresiasi kepada IPTU Bagus Edyanthoro atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat Kapolsek Pante Ceureumen. Ia berharap di jabatan barunya sebagai Kapolsek Meureubo, IPTU Bagus dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepada IPTU Faisal Riza, Kapolres berpesan agar melanjutkan capaian positif yang telah diraih pendahulunya.

“Jangan mulai dari nol, bangunlah dari pondasi yang sudah ada dan tingkatkan kinerja Polsek Pante Ceureumen demi terjaganya situasi kamtibmas yang kondusif,” pesannya.

Lebih lanjut, Kapolres mengingatkan seluruh personel Polri untuk menjaga integritas, disiplin, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan narkotika.

“Tidak ada toleransi terhadap keterlibatan anggota dalam kasus narkoba. Sekali terjerat, tidak ada yang bisa menolong. Pilihan ada pada rekan-rekan, mari jaga kehormatan diri dan institusi,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan berjalan lancar, mulai dari penghormatan kepada inspektur upacara, pembacaan keputusan Kapolda Aceh, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, hingga pembacaan doa.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit pejabat lama dan baru di Aula Zainuddin Makan Polres Aceh Barat.

Dengan terlaksananya sertijab ini, Kapolres Aceh Barat berharap pejabat baru segera beradaptasi, menghadirkan inovasi, dan bekerja penuh dedikasi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Barat ****

JEMBER, redaksi. Co – Menyikapi postingan salah satu warga di media sosial Facebook terkait proses balik nama tanah, Kepala Desa Grenden, Suyono, pada 22 September 2025 mengundang kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sekaligus klarifikasi.

Kasus ini mencuat setelah akun “Farida Jember” mengunggah keluhan di grup Facebook Info Warga Grenden. Dalam tulisannya, Farida mengaku dirugikan atas proses balik nama tanah keluarganya. Meski tidak menyebut pihak tertentu, unggahan tersebut sempat menimbulkan polemik di tengah warga.

Kepala Desa Grenden, Suyono, menjelaskan bahwa jual beli tanah tersebut sebenarnya terjadi pada masa pemerintahan desa sebelumnya dan telah diproses melalui Akta Jual Beli (AJB). Namun, hingga kini proses mutasi belum tuntas lantaran terdapat kendala administrasi.

“Pemerintahan desa saat ini hanya membantu melanjutkan proses mutasi tanah. Semua pihak perlu bersabar karena ada hambatan administratif, seperti data Kartu Keluarga (KK) salah satu ahli waris yang belum direvisi. Bahkan terdapat perbedaan nama antara ibu kandung dengan ahli waris lainnya, sehingga menjadi kendala di BPN Jember,” terang Suyono.

Kepala Dusun Krajan II, M. Arif Budiman, yang turut hadir dalam mediasi, membenarkan pernyataan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Farida, pemilik akun “Farida Jember” sekaligus salah satu dari empat ahli waris almarhum Soyono telah menyampaikan permohonan maaf secara pribadi. Farida juga mengakui belum pernah mengeluarkan biaya dalam proses tersebut serta membenarkan adanya ketidaksesuaian data pada KK yang hingga kini belum direvisi.

“Perbedaan data pada dokumen KK itulah yang menjadi hambatan utama di BPN. Kami sudah menyarankan agar ahli waris segera melakukan revisi data sebelum proses balik nama dilanjutkan. Namun hingga saat ini, dokumen yang diminta BPN belum juga diserahkan,” tegas Arif.

Ia menambahkan, selama persyaratan administrasi belum dipenuhi, proses balik nama maupun pemecahan tanah tidak mungkin dilakukan. Pemerintah desa berharap seluruh pihak bersikap lebih kooperatif agar persoalan ini segera terselesaikan (Sofyan)

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil, SH memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), camat hingga kepala desa secara virtual, Selasa 23/9/2025)

Dalam arahannya, Bupati Tarmizi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah hingga desa dalam memperkuat pelayanan publik dan pembangunan di Aceh Barat.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Meulaboh yang akan digelar dalam waktu dekat. Ia menegaskan, peringatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi momentum memperkuat identitas dan kebersamaan masyarakat.

Selain itu, Bupati juga menyoroti target Kabupaten Aceh Barat dalam meraih penghargaan Adipura. Menurutnya, keberhasilan ini sangat bergantung pada kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah bersama masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Adipura bukan hanya simbol prestasi, tetapi bukti keseriusan kita menjaga wajah kota dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat,” ujar Tarmizi.

Lebih lanjut, ia meminta peningkatan performa Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengedepankan disiplin, pelayanan cepat, serta inovasi di setiap bidang. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang langsung dirasakan masyarakat.

“ASN harus menjadi motor penggerak perubahan. Pelayanan publik tidak boleh setengah-setengah, apalagi di sektor pendidikan dan kesehatan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.

Tarmizi menekankan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintahan desa harus semakin ditingkatkan dengan kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor.

Rakor ini diikuti secara antusias oleh seluruh camat dan kepala desa dari kantor masing-masing. Mereka menyatakan siap melaksanakan instruksi bupati demi terwujudnya Aceh Barat yang lebih maju ****

JEMBER, redaksi.co – Polemik proyek normalisasi Sungai Pondokwaluh, Kabupaten Jember, kian memanas. Setelah sebelumnya disorot karena pengerjaan tanpa papan informasi dan excavator tiba-tiba raib dari lokasi, kini muncul persoalan baru: siapa yang seharusnya menanggung biaya operasional pembuangan sedimen hasil kerukan sungai?

Juru Bendung Pondokwaluh, Yuyut, mengungkapkan bahwa tanah hasil kerukan sempat ditimbun di lapangan Desa Wringinagung. Desa setempat memanfaatkan sekitar 150 rit tanah untuk menguruk lapangan, namun selebihnya masih menumpuk tanpa kejelasan arah pembuangan.

Penggunaan sedimen ini justru menimbulkan polemik baru. Warga khawatir ada praktik permainan anggaran. Logikanya, dalam proyek negara, biaya normalisasi mulai pengerukan hingga pembuangan sedimen semestinya sudah tercakup dalam kontrak kerja yang dibiayai APBN melalui BBWS Surabaya.

“Kalau sampai desa disuruh keluar biaya lagi untuk uruk lapangan, ini patut dicurigai. Jangan sampai ada double anggaran. Proyek sudah dibayar negara, tapi masyarakat masih diminta biaya tambahan,” ungkap seorang tokoh masyarakat, Senin (21/9/2025).

Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari BBWS Surabaya. Danang, nama yang disebut sebagai penanggung jawab lapangan, juga belum berhasil dikonfirmasi.

Masyarakat mendesak inspektorat maupun aparat penegak hukum segera turun tangan menelusuri aliran anggaran proyek normalisasi tersebut. Selain dianggap tidak transparan, pekerjaan yang terkesan asal-asalan itu dikhawatirkan justru akan merugikan rakyat.

“Jangan sampai proyek sungai ini jadi bancakan. Uang negara habis, pekerjaan tidak beres, rakyat yang menanggung akibatnya,” tegas seorang warga Wringinagung.

Sementara itu, pihak Unit Pengelola Irigasi (UPI) Daerah Irigasi Bedadung yang berkantor di Jl. Kertanegara 174, Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Jember, ketika didatangi awak media, juga belum dapat memberikan penjelasan. Salah satu staf menyebutkan, pimpinan masih berada di Surabaya (Sofyan).

Redaksi.co, Jakarta | Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar rapat tingkat menteri, Senin (22/9). Agenda ini membahas dua isu krusial: skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan perluasan program pemagangan sebagai bagian dari stimulus ekonomi 8+4+5.

Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan, transisi kelembagaan P2MD terus dipercepat agar layanan dan perlindungan pekerja migran bisa lebih optimal. “Proses transisi ini meliputi pola kerja luar negeri, pengelolaan atase tenaga kerja, hingga penuntasan aset-aset yang masih berjalan. Semua diarahkan untuk memperkuat akses kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.

Salah satu fokus utama rapat adalah program pemagangan berskala besar. Menurut Muhaimin, pemerintah bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan 20 ribu peserta magang pada akhir 2025 sebagai proyek percontohan. Program ini akan diperluas pada 2026 dengan dukungan anggaran yang lebih besar.

“Pemagangan ini bukan sekadar pelatihan, melainkan jalan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja kita agar siap bersaing di pasar global,” ujar Muhaimin Iskandar.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pentingnya akselerasi dalam setiap tahapan.

“Kuncinya percepatan. kelembagaan harus selesai lebih cepat agar manfaat bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Yassierli.

Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyoroti perlindungan bagi peserta magang. Ia mengingatkan bahwa banyak keluhan muncul, terutama dari Jepang, terkait status magang yang kerap dianggap tidak terlindungi.

“Kami sudah sepakati, meski berangkat dengan status magang, mereka tetap terdaftar di P2MI agar perlindungan bisa diakses sejak awal,” kata Christina.

Christina juga menyinggung peluang besar di Jerman yang membutuhkan sekitar 400 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor. Namun, ia menegaskan bahwa kunci utamanya adalah penguasaan bahasa Jerman minimal level A1. Untuk itu, pemerintah akan menggandeng pemerintah daerah serta lembaga bahasa agar pelatihan bisa lebih masif.

Selain program magang, rapat juga membahas penyederhanaan akses KUR untuk pekerja migran. Skema ini diharapkan memudahkan calon PMI dalam pembiayaan keberangkatan tanpa terbebani biaya tinggi.

Menutup rapat, Muhaimin menekankan pentingnya peran sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam menyiapkan talenta sejak dini.

“Sejak kelas satu, siswa SMK harus sudah diarahkan agar memiliki keterampilan bahasa dan kejuruan sesuai kebutuhan pasar global,” ungkapnya.

Rapat ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan stimulus ekonomi 8+4+5 tidak hanya berdampak pada sektor industri dalam negeri, tetapi juga membuka peluang kerja dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri

Fakfak. Redaksi.Co-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Rapat Koordinasi Tahun 2025 yang diikuti oleh badan pengurus dan anggota PWI Kabupaten Fakfak, pada senin 22/9/2025.

Kegiatan ini berlangsung di Kafe Kencana dan dipimpin oleh Ketua didampingi Sekretaris PWI Kabupaten Fakfak.

Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar pengurus, dan anggota PWI dalam menyampaikan informasi yang positif dan berdampak luas di masyarakat.

Ketua PWI Kabupaten Fakfak, Enrico Letsoin.SH. dalam sambutannya menekankan pentingnya rapat koordinasi ini adalah sebagai ruang untuk memperkokoh kebersamaan dan menyatukan langkah demi kemajuan organisasi serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Rapat koordinasi ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan organisasi kita. Melalui forum ini, kita meneguhkan komitmen bersama untuk:

1. Menjamin kelancaran operasional dan kesekretariatan PWI Fakfak secara rutin, profesional, dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan peran PWI dalam mendukung pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang berkualitas.

3. Mengoptimalkan kontribusi PWI Fakfak dalam forum nasional, dan daerah, sebagai representasi Kabupaten Fakfak.

4. Memperkuat kapasitas organisasi melalui pemenuhan sarana, prasarana, serta dukungan operasional yang memadai.

Pada kesempatan ini, kita juga akan membahas sejumlah agenda strategis, yakni evaluasi program kerja, penyusunan rencana kerja tahun 2025/2026, pengesahan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2025, persiapan partisipasi dalam Kongres PWI Pusat, hingga Identifikasi kendala organisasi dan solusi penguatan kelembagaan.

Saya berharap rapat ini dapat berlangsung efektif, penuh keterbukaan, serta menghasilkan keputusan-keputusan penting yang mampu memperkuat eksistensi PWI Fakfak. Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai ruang untuk memperkokoh kebersamaan dan menyatukan langkah demi kemajuan organisasi serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah”. Tutupnya.

Painan, Redaksi.Co.-Badan Pengelola harta benda Wakaf (Nazhir) Mesjid Mahabbatul Qulub Nagari Siguntur Kecamatan koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan terima dari BPN Painan (17/9/25)

Penyerahan sertifikat elektronik tanah wakaf Mesjid Mahabbatul Qulub diberikan langsung oleh Noviheldi staf kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pesisir Selatan kepada ketua Nazir Mesjid Mahabbatul Qulub Otriya.S. di kantor BPN Painan

Alhamdulilah dengan sabar dan sungguh sungguh menjani proses  kelengkapan segala persyaratan  yang diperlukan BPN. Akir mesjid mahabbatul qulub sekarang telah memiliki sertifikat elektronik . Dan Tinggal satu langgkah lagi tuntutan masyarakat Siguntur yaitu pengukuran ulang tapal  batas mesjid jelas otriya dengan raut muka bahagia.

Di tempat yang sama Noviheldi staf badan pertanahan Nasional kabupaten Pesisir Selatan mengatakan   kami akan proses secepatnya. Pengajuan Nazhir mesjid mahabbatul qulub. Sekitar dua hari lagi kami akan kabarkan kepada Nazhir  terkait jadwal kapan kami akan turun langsung kelapangan. ( Ot)

*Tingkatkan Kesiapsiagaan, Polres Ketapang Gelar Sistem Pengamanan Markas Komando*

Ketapang, Polda Kalbar – Polres Ketapang Polda Kalimantan Barat menggelar simulasi sistem pengamanan markas Polri di Mapolres setempat pada Senin pagi (22/09/2025). Kegiatan simulasi ini melibatkan seluruh anggota. Mulai para pejabat utama, personel subden 4 Brimob Ketapang Polda Kalbar dan seluruh anggota dari semua bagian, satuan fungsi dan staf.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., menyampaikan dalam rilis resminya, Pelaksanaan Sispam Mako ini berlandaskan sejumlah ketentuan, antara lain Undang Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 01 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri. Selain itu pelaksanaan sispam mako juga bertujuan untuk meningkatkan pengamanan markas komando (Mako) dan Sebagai pedoman para personel untuk melaksanakan pengamanan apabila sewaktu-waktu terjadi situasi kontinjensi.

“ Sistem Pengamanan Markas Komando (sispam mako) kita simulasikan, agar personel mengetahui harus berbuat apa, menempatkan dirinya dimana dan bertanggung jawab kepada siapa. Sehingga seluruh personel selalu siap dalam bertugas sesuai dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi,” Ujar Kapolres, Senin (22/09/2025) Pukul 10.00 Wib.

Dalam kegiatan simulasi tersebut, awalnya seluruh personel mengikuti tactical wall game untuk mensimulasikan gambaran situasi terkini serta tahapan pengamananan. Lalu disimulasikan Kantor Polres didatangi sejumlah massa untuk mecoba masuk secara paksa sehingga terdengar bunyi lonceng dan suara alarm yang menandakan situasi kontinjensi. Kemudian seluruh personel melakukan apel kesiapan di halaman Mapolres. Setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, selanjutnya seluruh personel menyisir dan langsung menempatkan diri sesuai dengan floating pengamanan masing-masing.

“ Simulasi ini juga untuk melatih personel agar lebih sigap dan cekatan. Selain itu juga untuk menyatukan persepsi atau keseragaman dalam pengamanan markas Polres Ketapang. Sehingga personel tidak melakukan kesalahan atau berbuat yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),” pungkas Kapolres.