Beranda blog Halaman 438

Momen HUT Meulaboh ke 437, Pemkab Aceh Barat Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW Di Mesjid Agung

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Aceh Barat bukan hanya menjadi momentum syiar Islam, tetapi juga dinilai memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata religi. Hal ini disampaikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, pada Maulid Akbar yang digelar di Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Rabu , 15/10/2025

Maulid tahun ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Meulaboh ke-437 dan Pekan Kebudayaan Aceh Barat (PKAB). Kegiatan diawali dengan pembacaan Barzanji yang dipimpin Ketua MPU Aceh Barat, Tgk. H. Mahdi Kari Usman, S.Pd.I.

Dalam sambutannya, Bupati Tarmizi mengungkapkan bahwa tradisi zikir yang dibawakan oleh santri-santri dayah di Aceh Barat menjadi ketertarikan tersendiri bagi wisatawan luar negeri.

“Wisatawan dari Malaysia sudah menyampaikan minat untuk hadir ke Aceh Barat saat musim Maulid. Mereka ingin menyaksikan langsung zikir khas yang dilantunkan oleh anak-anak kita dari pesantren,” ujarnya.

Menurutnya, tradisi Maulid yang dikemas dengan nuansa budaya dan keagamaan mampu menjadi ikon wisata religi yang membedakan Aceh Barat dari daerah lain.

“Dulu saat saya di DPR Aceh, dua kali kita gelar Maulid besar di tempat ini. Kini kita lanjutkan lagi. Ke depan, Insya Allah ,Maulid dengan zikir khas seperti ini akan terus dijaga sebagai daya tarik wisata religi,” jelasnya.

Ia optimistis, kegiatan ini dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang dilirik wisatawan mancanegara, sekaligus menguatkan identitas budaya Islam Aceh.

Rangkaian Maulid ditutup dengan penyerahan santunan anak yatim dari Baitul Mal Aceh Barat yang diserahkan langsung oleh Bupati dan Tausiah disampaikan oleh Dr. Husaamuddin, MZ, Lc, MA, yang mengingatkan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari ****

Lahan Tanpa HGU Bukan Urusan Pengadilan

0

Lahan Tanpa HGU Bukan Urusan Pengadilan

Oleh: Muhammad Jimi Rizaldi, A.Md.,S.ST.,MT.,MCE.,CPLA

Belakangan ini, ada perusahaan yang bersikeras bahwa persoalan lahan tanpa Hak Guna Usaha (HGU) harus diselesaikan di pengadilan.

Padahal, logika hukumnya sangat sederhana, tanpa HGU berarti tanpa alas hak.

Artinya, perusahaan tidak memiliki dasar hukum atas tanah tersebut.

Sebuah lahan hanya bisa dikatakan milik atau hak guna usaha perusahaan apabila telah diterbitkan sertifikat HGU oleh BPN.

Jika sertifikat itu tidak ada, maka penguasaan perusahaan bersifat ilegal, dan tanah tersebut secara hukum tetap menjadi milik masyarakat adat atau pemilik asalnya.

Mendorong perkara seperti ini ke pengadilan justru memperlihatkan upaya untuk mengaburkan kejelasan hukum dan mengulur penyelesaian substansi.

Padahal, hukum agraria sudah jelas:

“Tanah tanpa alas hak tidak dapat diklaim oleh siapa pun, selain pemilik asal yang sah.” Masyarakat harus paham bahwa lahan tanpa HGU bukan objek sengketa, melainkan objek pengembalian hak kepada rakyat yang seharusnya dilindungi negara.

Kiai dan Santri Geruduk Trans7: Desak Permintaan Maaf Langsung atas Tayangan Xpose Uncensored

0

redaksi.co, Jakarta | Polemik tayangan Xpose Uncensored yang ditayangkan Trans7 pada 13 Oktober 2025 terus menuai gelombang kecaman dari kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU). Tayangan tersebut dinilai telah mencederai marwah pesantren dan menghina kehormatan para kiai, terutama KH. Mansur dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

Dua tokoh NU DKI Jakarta, KH. Miftah (Ketua PCNU Jakarta Utara) dan KH. Targudi (PWNU DKI Jakarta), menilai pernyataan maaf Trans7 melalui media massa belum mencerminkan kesungguhan. Mereka mengatakan, bentuk penghormatan sejati hanya bisa ditunjukkan dengan mendatangi langsung para kiai dan meminta maaf secara terbuka.

“Pernyataan lewat media itu masih basa basi. Kalau serius ingin berdamai, datang langsung menemui para kiai. Itu bentuk penghormatan yang nyata,” tegas KH. Miftah, Rabu (15/10).

Ia mengingatkan, para kiai memiliki kekuatan moral besar yang tak bisa diremehkan.

“Sudah banyak contoh, siapa pun yang berhadapan dengan kiai akan rugi sendiri. Jangan main-main dengan simbol moral bangsa,” ujarnya menambahkan.

Senada dengan itu, KH. Targudi mendesak agar Trans7 menunjukkan itikad baik secara nyata.

“Kalau memang ada niat baik, datang dan tayangkan permintaan maaf secara langsung. Itu baru langkah yang patut dihormati,” katanya.

Sebagai bentuk solidaritas terhadap pesantren, PWNU DKI Jakarta bersama para pengasuh pondok pesantren, santri, dan organisasi alumni pesantren menggelar aksi damai di depan Gedung Trans7, Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/10).

Dalam aksi tersebut, para peserta membawa poster bertuliskan seruan moral seperti “Jaga Marwah Pesantren”, “Hormati Kiai, Jaga Adab Media”, dan “Trans7 Harus Minta Maaf Langsung”. Aksi berjalan tertib dan diakhiri dengan doa bersama serta pembacaan pernyataan sikap resmi PWNU DKI Jakarta.

Santri NU dan K-SARBUMUSI Geruduk Trans7: Tuntut Permintaan Maaf atas Dugaan Penghinaan Kiai NU

0

redaksi.co, Jakarta | Suasana di depan Gedung Trans7, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2025), tampak berbeda. Ratusan anggota K-SARBUMUSI DKI Jakarta bersama para santri Nahdlatul Ulama (NU) menggelar aksi damai sebagai bentuk protes atas tayangan Trans7 yang dinilai melecehkan martabat kiai dan memframing negatif dunia pesantren.

Massa aksi datang dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan “Boikot Trans7”, “Hormati Kiai NU”, hingga “Santri Bukan Objek Framing”. Mereka menilai, tayangan yang dimaksud telah menyinggung nilai-nilai luhur pesantren yang selama ini menjadi penjaga moral bangsa.

Koordinator Lapangan aksi, KH. Lukman Al Hamid, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar reaksi emosional, melainkan wujud kecintaan terhadap ulama dan pesantren.

“Kami datang dengan damai, tapi tegas. Jangan pernah menghina kiai kami. Kiai adalah penjaga akhlak bangsa. Kalau media tak bisa menjaga etika, jangan salahkan kami bila menyerukan boikot,” ujarnya lantang dari atas mobil komando.

Sementara itu, Arie Charisuddin, Sekretaris Wilayah K-SARBUMUSI DKI Jakarta, menilai media seharusnya menampilkan pesantren secara utuh dan objektif.

“Kiai itu bukan pencari panggung atau kepentingan pribadi. Mereka hidup untuk ilmu dan umat. Framing negatif terhadap pesantren sangat mencederai nilai-nilai yang kami junjung,” ujarnya.

Tak hanya berorasi, pihak K-SARBUMUSI juga menempuh jalur hukum. Direktur LBH K-SARBUMUSI, H. Said Muhtar, SH., MBL., mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan Trans7 ke kepolisian.

“Ini bukan semata soal ketersinggungan, tapi soal marwah pesantren dan kehormatan para kiai. Kami menuntut Trans7 menyampaikan permintaan maaf terbuka,” ujar Said.

Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat Polres Metro Jakarta Selatan. Massa menutup kegiatan dengan doa bersama dan pembacaan pernyataan sikap agar media nasional lebih berhati-hati dalam menayangkan isu keagamaan.

Sebelum membubarkan diri, KH. Lukman kembali mengingatkan pentingnya etika jurnalistik.

“Kami tidak anti-media. Tapi media harus beradab, menjaga lisan dan tulisan. Jangan memecah umat. Mari bersama membangun negeri ini dengan kejujuran dan rasa saling menghormati,” tutupnya dengan nada teduh.

Aksi damai itu menjadi pesan kuat bagi dunia penyiaran agar lebih peka terhadap nilai-nilai keagamaan dan menjaga kehormatan para ulama yang menjadi panutan masyarakat.

BPP Tarusan Bentuk Pengurus Brigade Pangan Serentak

0

Painan, Redaksi.Co,-. Balai Penyuluhan Pertanian  (BPP) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten  Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat bentuk pengurus Brigade Pangan Nagari secara serentak Se-Kecamatan Koto XI Tarusan digedung pertemuan BPP Kecamatan Koto XI Tarusan (13/10/25).

Dalam pantauan Redaksi.Co dilapangan, pada pembentukan brigade pangan nagari Se-Kecamatan Koto XI Tarusan, Tampak hadir  didepan Plh Sekretaris Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Hendro  Kurniawan ST. Kabid Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Mardoni SE, Msi, Camat Koto Koto XI Tarusan Nurlaini SE, M.Si,  dan kepala BPP Kecamatan Koto XI Tarusan Afdiron Novindra SP sebagai pengarah. Serta para wali nagari dan para utusan kelompok tani nagari yang akan bermusyarah dalam memilih  tiga tim lagi pengurus prigade pangan BPP Kecamatan Koto XI Tarusan.

Dikatakan Darman Penyuluh pertanian BPP tarusan yang bertugas pendamping lapangan untuk kenagarian  Siguntur dan Kengarian Taratak Sungai Lundang. Mengatakan ada dua fase pembentukan   enam tim Brigade Pangan Kecamatan Koto XI Tarusan yang direncanakan BPP Tarusan. Fase pertama  baru saja selesai menjelang zuhur tadi. Dan sudah  terbentuk tiga tim brigade pangan  diantaranya pertama bernama  Brigade Tani Bertuah Nusantara yang dibentuk oleh Perwakilan Nagari Siguntur, Nagari Siguntur Tua, Nagari Kampung Baru Korong Nan Apek Dan Nagri Taratak Sungai Lundang.

Yang kedua bernama brigade pangan  Bintang Utara Tarusan yang dibentuk oleh  perwakilan kenagarian barung barung belantai yang terdiri dari Nagari  Barung Barung Belantai, Nagari Barung Barung Belantai Utara,  Nagari Barung barung Balentai Selatan Dan Nagari Barung Barung Balantai Tengah, dan Yang ketiga brigade pangan  keagarian duku  dengan nama brigae panganya  Jong Sativa. Dan setelah Shalat zhuhur ini adalah Pertemuan fase yang ke dua untuk pembentukan tim brigade pangan yang tinggal tiga lagi  sesuai yang direncanakan  BPP Kecamatan Koto XI Tarusan terang Darman. (ot)

 

Bupati Tarmizi Kukuhkan Pengurus Dewan Kesenian Aceh Barat (DKAB) Periode 2025-2029

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Dalam rangkaian perayaan HUT Meulaboh ke-437 dan Pekan Kebudayaan Aceh Barat (PKAB) tahun 2025, Bupati Aceh Barat Tarmizi, S.P., M.M. secara resmi mengukuhkan pengurus Dewan Kesenian Aceh Barat (DKAB) masa bakti 2025–2029, Selasa malam, 14 Oktober 2025, di panggung utama depan Lapangan Teuku Umar, Meulaboh.

Pengukuhan tersebut ditandai dengan pembacaan dan penyerahan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 608 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Aceh Barat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tarmizi menyampaikan harapannya agar para pengurus yang baru dilantik dapat berperan aktif dalam menjaga, mengembangkan, dan memajukan seni serta budaya Aceh Barat.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua, sehingga saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya,” ucap Tarmizi.

Pengukuhan berlangsung dalam suasana khidmat dan meriah,dengan semangat masyarakat yang hadir memadati arena PKAB

Pengurus DKAB yang dikukuhkan ini di harapkan mampu menjadi wadah bagi para pelaku seni dan budayawan di Aceh Barat dalam melestarikan nilai-nilai budaya secara lokal dan sekaligus memperkenalkan seni ke kancah yang lebih luas

Dengan di kukuhkannya Kepengurusan DKAB periode 2025-2029;ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempertegas komitmen dalam memperkuat sektor Kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah yang berlandaskan nilai kearifan lokal.****

Keluarga Sroyer Persembahkan Tanah untuk Pembangunan Gereja, Wujud Iman dan Kasih di Tanah Biak

0

BIAK, Redaksi.co — Keluarga besar Bapak Frits Sroyer secara resmi menyerahkan sebidang tanah milik keluarga yang berlokasi di Kampung Ingupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, kepada Gereja GPI Papua Nadi Ma Fararur Raido Biak, pada 13/10/2025.

Penyerahan tanah tersebut merupakan bentuk dukungan dan partisipasi keluarga Sroyer terhadap pembangunan dan pengembangan pelayanan gereja di wilayah tersebut. Adapun tanah yang diserahkan memiliki luas 100 x 50 meter.

Proses penyerahan dilakukan langsung oleh Bapak Frits Sroyer, disaksikan oleh Bapak Welem Sroyer dan Bapak Dafit Sarewo. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh hikmat dan kekeluargaan, diawali dengan ibadah doa bersama serta ritual adat bakar batu (barapen) yang dipimpin oleh para mama-mama di Kampung Ingupi sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Frits Sroyer menyampaikan bahwa pemberian tanah ini merupakan wujud ungkapan syukur dan komitmen keluarga terhadap pelayanan Tuhan.

“Tanah ini kami serahkan dengan hati yang tulus. Kami percaya bahwa segala berkat yang kami miliki berasal dari Tuhan, dan sudah sepatutnya kami kembalikan sebagian untuk pekerjaan-Nya. Harapan kami, melalui tempat ini, jemaat dapat bersekutu dan nama Tuhan semakin dimuliakan,” ujar Frits Sroyer.

Sementara itu, Pdt. A. S. Korwa, S.Th., M.Ag, mewakili Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, turut menyampaikan ucapan terima kasih dan doa berkat bagi keluarga besar Sroyer:

“Atas nama Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, saya, Pdt. A. S. Korwa, S.Th., M.Ag., mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya oleh penyertaan dan kasih setia-Nya, GPI Papua dapat hadir dan melayani di tanah Biak.

Dengan penuh rasa syukur kami juga menyampaikan terima kasih atas hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga GPI Papua mendapatkan lokasi tanah untuk pembangunan gedung gereja permanen. Lanjutnya

Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada anak cucu keluarga besar Bapak almarhum Obeth Sroyer, melalui anak tertua, Bapak Frits Sroyer, yang dengan ketulusan dan kerelaan hati telah memberikan sebidang tanah demi pembangunan rumah Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang empunya kebun anggur ini memberkati anak cucu dan seluruh keluarga besar Bapak Frits Sroyer, serta adik-kakak bersaudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tutupnya.

Sebagai penutup, seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan doa bersama dan ungkapan syukur dari jemaat serta masyarakat yang hadir. Suasana penuh sukacita dan kebersamaan mewarnai momen tersebut, menandai awal yang penuh harapan bagi pembangunan rumah Tuhan di Kampung Ingupi.

Melalui penyerahan tanah ini, diharapkan pelayanan GPI Papua Nadi Ma Fararur Raido Biak semakin berkembang, menjadi terang dan berkat bagi umat Tuhan serta masyarakat di Tanah Biak.

Semarak HUT Kota Meulaboh ke 437, Bupati Tarmizi Hadiri Festival Geulayang Tunang Di GOS Meulaboh

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Tarmizi SP.MM , Bupati Aceh Barat menghadiri Festival Geulayang Tunang yang digelar di komplek Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Kabupaten Aceh Barat di kawasan Gampong Pasi Pinang kecamatan Meureubo,pada Selasa ,14/10/2025

Kegiatan festival Geulayang tunang ini di gelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Meulaboh ke-437 dan Pekan Kebudayaan Aceh Barat tahun 2025.

Festival pertunjukan seni yang diikuti oleh perwakilan dari 12 kecamatan se-Kabupaten Aceh Barat ini menjadi ajang pelestarian budaya dan tradisi masyarakat pesisir barat selatan Aceh, khususnya permainan rakyat geulayang tunang.

Dalam momen tersebut, Bupati Tarmizi turut mengambil bagian dengan menaikkan geulayang bersama peserta, yang disambut meriah oleh masyarakat dan tamu undangan. Ia mengapresiasi semangat kebersamaan dan kreativitas para peserta yang terus melestarikan permainan tradisional tersebut.

Selain perlombaan geulayang tunang, juga turut di tampilkan berbagai pertunjukan seni daerah dan pameran UMKM lokal yang turut mewarnai perayaan peringatan HUT Meulaboh ke-437.

Acara berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang memadati area GOS yang terletak di kawasan Gampong Pasi Pinang hingga sore hari, menjadikan acara Geulayang tunang ini menjadi salah satu agenda budaya yang paling ditunggu setiap tahunnya di Aceh Barat ****

SATUSEHAT, Langkah Jitu RSUDMA Sumenep Dalam Mempermudah Akses Layanan Kesehatan 

0

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.Moh. Anwar (RSUDMA) Sumenep terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah mengintegrasikan data rekam medis pasien ke dalam satu platform digital nasional yang disebut SATUSEHAT (Satu Data Kesehatan).

Integrasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, serta selaras dengan program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam transformasi digital sektor kesehatan.

Kasi Informasi RSUDMA Sumenep, Erfin Sukayati mengatakan, transformasi itu bertujuan untuk mempermudah pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

“Satu Sehat merupakan platform penghubung sistem yang mengintegrasikan data kesehatan individu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) melalui rekam medis elektronik (RME).

Hal ini bertujuan untuk mendukung interoperabilitas data kesehatan melalui standarisasi dan digitalisasi,” kata Erfin,Minggu(12/10/25).

Erfin mengungkapkan Platform Satu Sehat, merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengintegrasikan data rekam medis pasien di berbagai fasyankes ke dalam satu platform yang diberi nama Indonesia Health Services (IHS)

Dengan sistem ini, rekam medis seluruh pasien terintegrasi dalam satu aplikasi, memudahkan pemeriksaan kesehatan di berbagai lokasi,” tuturnya.

Menurut Erfin, melalui platform Satu Sehat, data-data kesehatan sudah terekam. Jadi misalnya warga Sumenep mau periksa di Surabaya atau di Jakarta, di sana tinggal ngecek NIK pasien, riwayat penyakit akan terlihat.

Upaya yang dilakukan oleh rumah sakit pelat merah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep agar dapat memberikan pelayanan maksimal pada kebutuhan pasien untuk tidak bolak-balik pemeriksaan.

“Karena riwayat medis mereka akan dicatat secara otomatis di paltform Satu Sehat itu,” terangnya.

Lebih lanjut perempuan yang dikenal murah senyum ini menjelaskan, platform Satu Sehat menjadi implementasi pilar keenam dari transformasi sistem kesehatan, yaitu transformasi teknologi TFT kesehatan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan RI.

“Dengan diadopsinya model infrastruktur Platform-as-a-service (PAAS), Kementerian Kesehatan berharap dapat menciptakan satu data kesehatan nasional yang dapat diandalkan,” lanjutnya.

“Jadi melalui platform ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga berupaya mendukung implementasi lima pilar transformasi sistem kesehatan lainnya, seperti transformasi layanan primer, transformasi layanan referensi, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, dan transformasi SDM kesehatan”, Ujar Erfin.

“Dan diharapkan semua fasyankes dan tenaga kesehatan diharapkan mengikuti standar yang telah ditetapkan untuk menciptakan sistem kesehatan yang terintegrasi dan efisien,” pungkasnya.(HR)

BUPATI JANGAN AROGAN MERUMAHKAN HONORER YANG MASUK DATABASE

0

BUPATI JANGAN AROGAN MERUMAHKAN HONORER YANG MASUK DATABASE

Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tengah menuntaskan proses audit dan verifikasi data kepegawaian, khususnya terhadap pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang selama ini bekerja di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hasilnya, sekitar 400 lebih honorer daerah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dikirimkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun telah tercatat dalam database resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Gabungan LSM lombok barat

Menyikapi pernyataan Kepala Inspektorat Lombok Barat, gabungan aktivis Lobar yang diwakili Asmuni pun angkat bicara. Ia menilai, kebijakan tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa bagi non-ASN dalam database BKN yang terkendala atau tidak tertampung dalam pendaftaran seleksi PPPK 2024, akan dialihkan dalam kebijakan PPPK Paruh Waktu.

Asmuni juga menyoroti surat edaran Sekretaris Daerah atas arahan Bupati Lombok Barat, Nomor 800/301/BKD-PSDM/2025 tertanggal 4 September 2025, perihal pemutusan kontrak tenaga non-ASN lingkup Pemkab Lobar. Dalam surat tersebut, pada poin kedua disebutkan:

> “Bagi non-ASN yang terdaftar dalam database BKN hasil pendaftaran tahun 2022 namun tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap 1 dan 2 harus diberhentikan.”

 

Menurut Asmuni, kebijakan ini menunjukkan bahwa Bupati Lombok Barat terlalu sempit memahami regulasi yang berlaku.

> “Meskipun tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK, mereka tidak serta-merta bisa dihentikan. Masih ada peluang melalui skema PPPK Paruh Waktu bagi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti terdaftar di database BKN atau pernah mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK namun tidak lulus,” tegasnya.

 

Asmuni menambahkan, pada tahun 2022 seleksi PPPK dan CPNS memberi kesempatan memilih jalur tanpa sanksi apa pun. Setelah itu dilakukan pendataan ulang agar status honorer lebih jelas. Namun kini, kata dia, pemerintah daerah justru membuat aturan yang membatasi ruang gerak honorer dengan dalih efisiensi anggaran.

> “Kenapa sekarang Pemkab seolah tak memberi ruang bagi tenaga honorer, dengan alasan penyelamatan anggaran daerah? Padahal mereka adalah bagian penting dari roda pelayanan publik,” ujarnya.

 

Atas dasar itu, gabungan aktivis Lombok Barat mengajak sekitar 2.000 tenaga honorer untuk bersatu menyikapi kebijakan ini. Mereka berencana turun aksi di depan Kantor Bupati Lombok Barat sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan yang dinilai tidak berpihak pada tenaga honorer.

> “Para honorer daerah jangan diam! Rakyat dan pegawai honor bukan budak kebijakan. Jika pemerintah lupa diri, rakyat punya hak menuntut. Kekuasaan yang lahir dari rakyat tidak boleh digunakan untuk menindas rakyat!” seru Asmuni.

 

Ia menutup pernyataannya dengan nada tegas:

> “Ketika kebijakan lebih berpihak pada elit dan korporasi, maka rakyat harus sadar—kita sedang dijajah ulang, bukan oleh asing, tapi oleh kekuasaan di daerah sendiri. Persatuan rakyat adalah benteng terakhir. Demonstrasi bukan sekadar turun ke jalan, tapi suara kolektif untuk mengingatkan bahwa daerah ini milik kita semua. Saatnya rakyat merebut kembali haknya dari tangan penindas!”

Sumber: Media Nasional Investigasi
Editor: Abach Uhel
Redaksi.co