Redaksi.co MAMASA : Skandal keamanan pangan mengguncang dunia pendidikan di Kecamatan Aralle. Temuan ulat belatung dalam makanan ompreng program MBG bukan lagi sekadar insiden memalukan, melainkan alarm keras atas dugaan kegagalan sistemik yang mengancam kesehatan siswa.

Ketua FPPM Kabupaten Mamasa, Ahyar Anwar, melontarkan kritik tajam dengan menyeret pihak BGN ke pusat sorotan. Ia menegaskan, program MBG di Aralle harus segera dihentikan dan izin operasionalnya wajib dicabut tanpa kompromi. “Ini bukan kesalahan teknis. Ini bukti nyata adanya kelalaian serius dalam menjamin keamanan pangan,” tegasnya.

Situasi semakin memanas setelah pernyataan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Aralle yang menyebut kejadian tersebut sebagai sesuatu yang “biasa”. Alih-alih meredam polemik, pernyataan itu justru memicu kemarahan publik. Sikap yang dianggap permisif ini dinilai berbahaya karena berpotensi menormalisasi pelanggaran standar kebersihan di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, klarifikasi dari penyedia makanan tak mampu meredakan kecurigaan. Alasan bahwa ulat tidak mungkin muncul dari proses memasak bersuhu tinggi maupun dari luar karena wadah tertutup rapat, justru memunculkan pertanyaan baru: jika bukan dari dua kemungkinan itu, lalu dari mana asal kontaminasi tersebut?

Desakan transparansi pun menguat. Publik menuntut investigasi terbuka dan berbasis fakta, bukan sekadar pernyataan sepihak. Tanpa kejelasan, krisis kepercayaan terhadap program MBG kian dalam.

Ahyar Anwar menegaskan bahwa langkah konkret harus segera diambil. Ia mendesak dilakukannya investigasi independen menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi makanan, dari dapur produksi hingga sampai ke tangan siswa.

Lebih jauh, ia menilai penutupan sementara program MBG di Aralle adalah langkah darurat yang tak bisa ditunda. “Keselamatan siswa tidak boleh dipertaruhkan. Evaluasi total harus dilakukan tanpa kompromi,” ujarnya.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen pihak terkait dalam menjamin keamanan pangan di sekolah. Pertanyaan besar pun menggantung: apakah keselamatan siswa benar-benar menjadi prioritas, atau hanya sebatas formalitas di atas kertas? (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Kasus temuan makanan berulat di SPPG Aralle kini meledak menjadi skandal serius yang mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Bukan hanya soal kualitas makanan yang dipertanyakan, tetapi juga respons kontroversial dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Aralle yang dinilai menormalisasi kejadian tersebut.

Aliansi Perjuangan Mahasiswa Mamasa (APMM) melontarkan kecaman keras terhadap sikap pimpinan sekolah yang dianggap gagal memahami urgensi persoalan. Pernyataan yang menyebut insiden makanan berulat sebagai hal “biasa” dinilai sebagai bentuk kelalaian serius sekaligus kegagalan moral dalam kepemimpinan.

“Ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan siswa. Jika dianggap biasa, maka itu berbahaya,” tegas Musliadi, perwakilan APMM.

Menurut APMM, keberadaan ulat hidup dalam makanan merupakan indikator nyata buruknya standar kebersihan, lemahnya pengawasan, serta kacau-nya manajemen distribusi pangan di lingkungan sekolah. Situasi ini dinilai sebagai ancaman langsung bagi siswa yang setiap hari mengonsumsi makanan dari penyedia tersebut.

Yang semakin memicu kemarahan publik adalah sikap kepala sekolah yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan kepada siswa. Alih-alih bertindak tegas, ia justru dianggap terkesan membela atau meremehkan insiden tersebut.

“Seorang kepala sekolah seharusnya menjadi pelindung siswa, bukan tameng bagi penyedia makanan bermasalah,” lanjut Musliadi.

Kecaman juga datang dari berbagai elemen masyarakat yang menilai sikap tersebut telah mencederai rasa keadilan serta merusak kepercayaan orang tua terhadap lembaga pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, integritas dan kelayakan kepemimpinan kepala sekolah pun mulai dipertanyakan.

APMM bersama aktivis dan masyarakat mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka menuntut audit total terhadap SPPG Aralle serta investigasi terhadap peran kepala sekolah dalam penanganan kasus ini.

Jika terbukti lalai, tidak berpihak kepada siswa, atau sengaja meremehkan ancaman kesehatan, pencopotan jabatan dinilai sebagai langkah yang tidak bisa ditawar.

“Jabatan kepala sekolah adalah amanah, bukan sekadar posisi. Ketika keselamatan siswa diabaikan, maka konsekuensi harus ditegakkan,” tegas APMM.

Kasus ini, menurut mereka, tidak boleh berhenti pada klarifikasi atau permintaan maaf formal. Publik menuntut tindakan nyata dan sanksi tegas bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di tengah sorotan tajam ini, satu pesan menguat dari masyarakat: keselamatan siswa tidak boleh dinegosiasikan. Dan siapa pun yang meremehkan ancaman terhadap kesehatan anak-anak, tidak pantas diberi ruang dalam dunia pendidikan. (ZUL)