Woow Pjs Kades Talang Baru II Diduga Kotak-Katik APBDes Untuk Kepentingan Pribadi nya Sendiri

Lebong – Redaksi.co Penjabat Sementara Kepala Desa (Pjs Kades) Talang Baru II Kecamatan Topos Kabupaten Lebong diduga mengupaya mengkotak-katik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 untuk kepentingan pribadi.

Pasalnya, APBDes Tahun Anggaran 2025 hasil musyawarah desa (Musdes) Tahun 2024 lalu, bahwa satu item APBDes itu untuk anggaran jalan pengembangan desa. Namun, Pjs Kades Talang Baru II tersebut diduga ingin mengalihkan anggaran tersebut untuk pembangunan pelapis lantar jemur diduga miliknya pribadi.

“Saya selaku ketua BPD Talang Baru II pernah diajak rapat oleh Pjs Kades di Balai Desa Talang Baru II untuk menandatangi pengalihan anggaran dipertengahan berjalannya Kepemimpinan Pjs Kades yang saat ini”, kata Ketua BPD Talang Baru II, Hendri. (02-10-2025)

Diterangkan oleh Ketua BPD Talang Baru II, Hendri, bahwa saat rapat Musdes tahun 2024 yang lalu sebelum kepemimpinan Pjs Kades saat ini menjabat. Seluruh, anggota BPD dan peserta Musdes mengesahkan APBDes salah satu pembangunan jalan pengembangan desa. Namun, hingga saat ini belum dikerjakan.

“Beberapa kali sudah kami ingatkan kepada Pjs Kades Desa Talang Baru II. Alibinya tidak masuk akal”, ujarnya.

Ia berharap, masyarakat Desa Talang Baru II untuk bersabar terhadap terhambatnya pembangunan di Desa Talang Baru II ini. Apabila, Pjs Kades masih ingin mengkotak-katik ABPDes yang sudah disahkan tak segan-segan pihaknya akan membawa ke ranah hukum.

“”Tentu ada konsekwensinya”, tegasnya.

Sebelumnya, para Konsultan, Pendamping Desa, BPD dan Pjs Kades telah melakukan pengukuran sekitaran 4 Bulan yang lalu. Hingga saat ini, tak kunjung dibangun.

Pembangunan jalan pengembangan desa tersebut sudah dianggarkan. Kabarnya, pembangunan itu akan menelan anggaran sekitaran 120 juta yang sudah disiapkan.

Sampai berita ini terbitkan. Awak media ini terus melakukan upaya konfirmasi dengan Pjs Kepala Desa Talang Baru II.

(Rilis S,A)

Bogor, Redaksi.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Penetapan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bogor terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade.

Selasa, (30/9/2025)

Rapat paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, diikuti jajaran wakil ketua dan anggota DPRD lainnya. Hadir Sekretaris Daerah (Sekda), Ajat Rochmat Jatnika bersama para kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Bogor.

Selain Penetapan Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bogor terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agenda rapat paripurna lainnya diantaranya, Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda Tahun 2025.

Selanjutnya, Penetapan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2026 dan Laporan Hasil Reses dan Penutupan Masa Sidang III Tahun 2024-2025 serta Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025-2026.

Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade menyampaikan, atas nama Pemkab Bogor, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran yang telah membahas secara intensif Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

“Hasil pembahasan bersama dengan Badan Anggaran, dimana yang semula defisit anggaran dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, setelah pembahasan bersama sudah tertutupi,” ucapnya.

Jaro Ade menjelaskan, selanjutnya akan dilakukan evaluasi gubernur dalam jangka waktu 15 (lima) belas hari kerja. Kepada seluruh kepala perangkat daerah, ia harap agar setelah sidang paripurna ini, segera dapat mempersiapkan dan menindaklanjutinya.

“Laksanakan semua rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disepakati bersama, agar pekerjaan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan,” pungkasnya.

(Okta)

Fakfak,Redaksi.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Drs.H.Ali Baham Temongmere.MTP melakukan kunjungan kerja ke Gereja GKI Betel Kampung Waserat, Distrik Fakfak Timur Tengah, Kabupaten Fakfak pada Rabu 1/10/2025. Kunjungan ini disambut hangat oleh para tokoh masyarakat, serta pimpinan gereja, yang melihat kehadiran pemerintah sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kehidupan umat beragama di daerah.
Suasana penuh keakraban terlihat sejak kedatangan rombongan. Jemaat Gereja Betel menyambut Sekda dengan penuh sukacita. Bagi masyarakat Kampung Waserat, kunjungan pejabat pemerintah provinsi ke tengah jemaat tidak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga memberi semangat baru dalam mendukung pembangunan di kampung mereka.

Dalam kegiatan tersebut, Sekda Papua Barat memberikan dorongan kepada seluruh jemaat dan masyarakat agar tetap bersatu dan bersama-sama menjaga kebersamaan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan dan mendukung setiap program yang ada.

Kunjungan ini juga menjadi wadah penguatan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan adanya dukungan langsung dari pemerintah provinsi, jemaat Gereja Betel Kampung Waserat diharapkan semakin termotivasi untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas, kedamaian, dan kemajuan kampung.

Acara kunjungan dihiasi dengan ramah tamah yang menambah kehangatan suasana. Momen kebersamaan ini mencerminkan eratnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menegaskan bahwa pembangunan di Papua Barat adalah tanggung jawab bersama yang perlu dijaga secara berkesinambungan.

Dengan kunjungan ini, masyarakat Kampung Waserat berharap agar perhatian pemerintah dapat terus berlanjut, sehingga semangat pembangunan yang sudah berjalan dapat semakin meningkat demi kesejahteraan seluruh warga.

Redaksi.co, Jakarta | Bertepatan dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila, sejumlah tokoh masyarakat lintas latar belakang mendeklarasikan berdirinya Institut Jenderal Besar Soeharto, bertempat di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

DImulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh KH. Opik, dilanjutkan dengan prosesi pembacaan naskah deklarasi oleh para deklarator yang hadir, antara lain: Kartono, Tony M.A. Prabu, M. Yazid Salman, Maryadi, Luqman Iskandar Abu Bakar, Taufik Rudolf, Wawan Ridwan, Hardi Ahmad, Muhammad, Dartono, serta sejumlah tokoh lainnya.

Dalam naskah deklarasi ditegaskan bahwa Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, merupakan tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap sejarah bangsa Indonesia. Beliau terlibat langsung dalam revolusi fisik, berhasil membangun stabilitas politik, menggerakkan pembangunan nasional, serta mengantarkan Indonesia meraih predikat sebagai Macan Asia Baru (New Asian Tiger) pada akhir dekade 1980-an hingga awal 1990-an, sejajar dengan Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura.

Namun, pasca berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia justru kehilangan arah pembangunan yang konsisten. Sejak amandemen UUD 1945 pada 2002, bangsa ini dinilai semakin jauh dari cita-cita Pancasila. Liberalisme dan komunisme masuk melalui investasi, kebudayaan, hingga teknologi, sementara Pancasila hanya menjadi slogan tanpa diimplementasikan dalam kebijakan negara.

Tujuan Pembentukan Institut

Para deklarator menegaskan, meskipun Soeharto adalah manusia biasa dengan kelebihan dan kekurangan, namun warisan pemikirannya berupa gagasan pembangunan, strategi politik, stabilitas nasional, serta wawasan kebangsaan adalah aset bangsa yang perlu dijaga.

Institut Jenderal Besar Soeharto dibentuk sebagai lembaga kajian akademis independen yang akan:

1. Mendokumentasikan dan mengkaji warisan pemikiran Soeharto secara objektif-ilmiah.

2. Menyediakan ruang akademik terbuka bagi generasi sekarang dan mendatang untuk memahami dinamika sejarah nasional.

3. Menjadi referensi dalam perumusan kebijakan negara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Dalam pidatonya, perwakilan deklarator menyampaikan bahwa pendirian institut ini bukanlah untuk membesarkan nama keluarga Soeharto, melainkan untuk menghormati jasa-jasanya dalam menyelamatkan Pancasila dan memajukan Indonesia.

Nama Presiden Soeharto bukanlah hak eksklusif milik keluarga atau kelompok tertentu. Ia adalah milik bangsa dan negara. Karena itu, hari ini kami mendeklarasikan berdirinya Institut Jenderal Besar Soeharto di Jakarta,” tegas Dartono selaku pembaca naskah deklarasi.

Dalam sesi tanya jawab, perwakilan media menyoroti pentingnya komunikasi dengan keluarga besar Presiden Soeharto terkait pendirian institut ini, agar langkah yang diambil memiliki legitimasi moral sekaligus menjadi penghargaan nasional, bukan sekadar inisiatif kelompok tertentu.

Selain itu, media juga menegaskan tantangan besar ke depan adalah bagaimana institut ini dapat mengajak generasi muda untuk memahami sejarah secara objektif. Banyak anak-anak muda, khususnya pelajar SMA, yang bahkan tidak mengetahui apa itu PKI dan bagaimana Pancasila pernah diselamatkan dari ancaman ideologi komunisme.

Hal ini dinilai sebagai PR besar bagi bangsa, di mana Institut Jenderal Besar Soeharto diharapkan mampu menjadi wadah edukasi dan literasi sejarah agar warisan nilai-nilai kebangsaan tidak terputus dari generasi penerus.

Deklarasi ini diakhiri dengan penandatanganan naskah pendirian oleh para tokoh yang hadir, menandai dimulainya langkah baru untuk menghidupkan kembali gagasan-gagasan besar pembangunan ala Presiden Soeharto.

Fakfak,Redaksi.co – 1 Oktober 2025, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Polres Fakfak tahun ini terasa istimewa. Selain menggelar upacara bendera yang berlangsung khidmat di halaman Mapolres, Jl. Thumburuni No.1, Distrik Fakfak, Kelurahan Fakfak Selatan, Polres Fakfak juga memberikan penghargaan kepada 57 anggotanya yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas.

Upacara dimulai pukul 08.00 WIT dengan tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”. Kapolres Fakfak, AKBP Hendriyana, S.E., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sedangkan AKP Wisran Litiloly, S.H., M.H., dipercaya sebagai Perwira Upacara dan IPDA Damin Adi sebagai Komandan Upacara.

Seluruh personel Polres Fakfak dari berbagai satuan hadir dalam barisan, mulai dari Samapta, Polair, Lalu Lintas, staf, gabungan Polsek, hingga Intelkam/Reskrim, masing-masing menurunkan satu pleton pasukan. Prosesi upacara berjalan sesuai tata urutan kenegaraan, mencakup penghormatan pasukan, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembukaan UUD 1945, ikrar, dan doa bersama.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada 57 personel Polres Fakfak yang terlibat dalam penanganan kebakaran di kompleks pertokoan Jalan Izak Telussa. Berkat kesigapan mereka, kebakaran berhasil ditangani sehingga kerugian masyarakat dapat diminimalisir.

Penghargaan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kapolres Fakfak Nomor Kep/15/IX/2025 tertanggal 30 September 2025. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan rasa bangga sekaligus apresiasi kepada para anggota yang telah menunjukkan pengabdian melebihi panggilan tugas.

“Penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga pesan bahwa kerja nyata anggota adalah modal penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegas AKBP Hendriyana.

Upacara yang berakhir pukul 09.00 WIT itu berlangsung lancar dan penuh makna. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Polres Fakfak tahun ini sekaligus menjadi momentum mempererat soliditas internal serta memperkuat komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat.

JEMBER, redaksi.co – Proyek pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Bagon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan anggaran lebih dari Rp 531 juta dari APBD, kembali menuai sorotan tajam. Selain lemahnya fungsi pengawasan, para pekerja di lapangan juga terlihat abai terhadap penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Di lokasi pekerjaan, seorang pekerja bernama Solihin ketika ditanya mengenai siapa pelaksana proyek justru mengaku tidak tahu. “Saya hanya pekerja di sini, tidak tahu pelaksananya siapa,” ujarnya.

Disaat itu pula Solihin, mencoba menghubungi pihak konsultan melalui telepon selulernya, namun panggilan tersebut ditolak. “Ini mas, panggilan saya ditolak,” tambahnya.

Solihin juga mengungkapkan bahwa baik pelaksana maupun pihak konsultan sangat jarang turun langsung ke lokasi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa fungsi pengawasan di proyek tersebut berjalan tidak optimal.

Fakta tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai profesionalitas kontraktor maupun konsultan pengawas yang tercantum dalam papan proyek. Padahal, sesuai aturan, pengawasan harus dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas bangunan sesuai spesifikasi.

Lebih memprihatinkan, pantauan awak media, Selasa 30 September 2025 mendapati para pekerja di lapangan tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai standar K3, seperti helm, sepatu safety, maupun sarung tangan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan aturan yang sudah dipasang di area proyek mengenai kewajiban penggunaan APD.

Sejumlah aktivis sosial menilai lemahnya pengawasan dan abainya penerapan K3 menjadi indikasi kelalaian serius yang tidak bisa dibiarkan. Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan hanya kualitas bangunan yang terancam, tetapi juga keselamatan para pekerja.

Masyarakat mendesak Dinas Kesehatan Jember selaku penanggung jawab segera turun tangan memperketat pengawasan, menindak tegas pihak yang lalai, serta memastikan proyek yang dibiayai dari uang rakyat benar-benar sesuai aturan dan transparan.

Reporter: Sofyan