Banyuwangi — Masuknya berbagai investor ke wilayah Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi perhatian masyarakat. Di satu sisi, kehadiran investasi dinilai mampu membuka peluang ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat mengaku belum merasakan dampak signifikan dari keberadaan sejumlah investasi tersebut.

Hal itu disampaikan Icang, salah satu tokoh budayawan dari Kampung Mandar. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya tidak menolak investor masuk ke wilayah Kampung Mandar maupun Banyuwangi secara umum. Bahkan, masyarakat memiliki harapan besar agar investasi yang hadir benar-benar membawa manfaat nyata bagi warga sekitar.

“Kami tidak pernah menolak investor datang ke Banyuwangi, khususnya di Kampung Mandar. Harapannya tentu investasi bisa membantu peningkatan ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu berkolaborasi dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat,” ujar Icang.

Ia menilai pembangunan dan investasi seharusnya dapat berjalan berdampingan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal tanpa menimbulkan persoalan baru di tengah warga.

Selain itu, Icang juga berharap persoalan internal BIYC tidak sampai menyeret atau melibatkan masyarakat lokal sehingga menimbulkan gesekan sosial di lapangan.

“Yang diharapkan masyarakat adalah hubungan yang baik. Jangan sampai ada persoalan internal BIYC lalu masyarakat ikut terbawa atau menjadi pihak yang terdampak,” tambahnya.

Meski demikian, Icang mengaku terdapat sejumlah kekecewaan yang dirasakan sebagian masyarakat terhadap beberapa investasi yang masuk ke wilayah tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah minimnya penyerapan tenaga kerja lokal.

Menurutnya, hingga saat ini masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa peluang kerja bagi warga sekitar belum berjalan maksimal sebagaimana harapan awal saat investasi mulai masuk.

“Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni bisa ikut merasakan manfaat secara langsung. Tetapi sebagian warga menilai penyerapan tenaga kerja lokal masih sangat minim,” katanya.

Tidak hanya soal pekerjaan, sebagian masyarakat juga merasa belum melihat dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan lingkungan sekitar.

Di sisi lain, Icang juga menyinggung pernah dimintai bantuan oleh BIYC untuk menghadapi insiden yang memicu ketegangan antara masyarakat dengan sejumlah organisasi maupun aparat. Meski tidak merinci peristiwa tersebut, ia berharap kondisi serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

“Kami berharap semua pihak bisa menjaga situasi tetap kondusif. Jangan sampai masyarakat dihadapkan atau dibenturkan dengan pihak mana pun karena itu justru akan merugikan semua,” ujarnya.

Sebagai kawasan yang dikenal memiliki sejarah dan budaya pesisir yang kuat, Kampung Mandar dinilai membutuhkan pola pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada investasi semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial, budaya, dan keberlangsungan masyarakat lokal.

Masyarakat berharap investasi yang masuk ke Banyuwangi dapat menjadi ruang kolaborasi yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan warga sekitar, sehingga pembangunan yang tercipta benar-benar memberikan manfaat luas dan berkelanjutan.

Lagi-Lagi Lebong Di Timpa Musibah Banjir Bandang,Dan Dikeluhkan Salah satu Masyarakat Kepada Bupati Lebong

LEBONG – REDAKSI.CO — Musibah banjir kembali melanda Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Kamis (7/5/2026). Luapan sungai Ketahun menggenangi sejumlah desa di beberapa kecamatan, dengan ketinggian air mencapai 2 meter di wilayah terparah.

Data sementara yang dihimpun tim redaksi menyebutkan, desa-desa yang terdampak antara lain: Desa Teluk Dien (Kecamatan Rimbo Pengadang), Desa Talang Leak I dan II (Kecamatan Bingin Kuning), Desa Ujung Tanjung (Kecamatan Lebong Sakti), Talang Bunut (Kecamatan Amen), serta beberapa desa di Kecamatan Uram Jaya.

Hasil pantauan langsung, banjir paling parah terjadi di Desa Talang Leak dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, serta di Desa Pangkalan, Kecamatan Uram Jaya, yang terendam air setinggi 2 meter.

Warga menyampaikan keputusasaan karena banjir sudah berulang kali terjadi di tahun 2026 ini. Salah seorang warga Kecamatan Lebong Sakti, Rendy(35) meluapkan emosinya.

“Untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lebong, tolong kami sudah capek selalu dilanda banjir. Sampai kapan ini akan berakhir? Setiap hujan agak lama sedikit, kami langsung kebanjiran,” ujar Rendy dengan nada getir, Kamis pagi

Sementara itu salah satu warga Ujung Tanjung, saat ditemui sedang membersihkan rumahnya, Lebong bukan lagi kabupaten yang nyaman untuk sebagai tempat tinggal, mulai dari persoalan banjir, gelap, jalan berlobang hingga Air bersih menjadi momok yang menjengkelkan ” 10 tahun kedepan Lebong bakal menjadi apa,tengelam di musim hujan kekeringan kekurangan air bersih saat musim kemarau, pemerintah daerah harus tanggap” tegas Buwan

Warga pun berharap adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana banjir yang kian parah ini.

Sementara itu, awak media telah berupaya menghubungi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong melalui sambungan telepon seluler untuk memastikan data resmi wilayah terdampak. Namun, hingga berita ini diterbitkan, sambungan telepon belum dapat tersambung.

Masyarakat Lebong menunggu sikap serius pemerintah harus ada mitigasi dan tindakan kongkret.,,
Rilis (red)

Redaksi.co MAMASA : Dugaan penyalahgunaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian ESDM Tahun 2024–2025 mencuat di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sejumlah warga di Desa Indobanua dan Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, mengaku diminta membayar biaya pemasangan listrik hingga jutaan rupiah meski program tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Temuan ini menyeret nama PLN UP3 Mamuju dan UP2K Sulbar setelah warga menyampaikan adanya pembayaran pemasangan listrik berkisar Rp1,3 juta hingga Rp2 juta untuk daya 900 kWh dengan instalasi sederhana berupa 2 hingga 3 titik lampu.

Warga Dusun Popanga, Desa Indobanua, Asriadi, mengungkapkan bahwa dari 22 Kepala Keluarga dengan 21 rumah di wilayahnya, sebagian besar menggunakan listrik PLN subsidi. Namun, masyarakat tetap diminta membayar biaya pemasangan.

“Ada yang bayar Rp1,3 juta sampai Rp2 juta untuk pemasangan listrik dan meteran,” ungkap Asriadi.

Pengakuan serupa disampaikan Marding, warga Desa Indobanua, yang mengaku menyerahkan uang sebesar Rp2 juta kepada seseorang bernama Rusli untuk biaya pemasangan listrik.

Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan sedikitnya 15 rumah dan 17 Kepala Keluarga telah melakukan pembayaran dengan nominal bervariasi. Ironisnya, warga mengaku tidak menerima kuitansi, bukti pembayaran, maupun dokumen resmi lainnya.

Nursan, warga Dusun Palado, menilai Program BPBL diduga tidak menyentuh seluruh masyarakat yang membutuhkan di Desa Indobanua.

“Warga hanya diminta setor uang, tidak ada tanda tangan ataupun bukti pembayaran resmi,” kata Nursan.

Dalam pengakuan warga, pembayaran KWh disebut dilakukan melalui seseorang bernama Firman bersama Sudarmin.

Sementara itu, Irfan, warga Dusun Galung, menyebut masih terdapat sekitar delapan Kepala Keluarga yang belum menikmati aliran listrik PLN dari total sekitar 30 Kepala Keluarga di wilayah Galung, Pullao, dan Indobanua.

Di Desa Pamoseang, keluhan serupa juga disampaikan warga. Janaria, seorang ibu tunggal pengguna listrik 900 kWh, mengaku membayar Rp1,8 juta untuk pemasangan listrik. Nurhayati, seorang lansia pengguna kategori non subsidi, mengaku membayar Rp2 juta. Sedangkan Sapiya, juga seorang lansia, menyebut telah membayar Rp1,8 juta.

Temuan lain yang memicu pertanyaan publik adalah adanya rumah warga lanjut usia di Desa Indobanua atas nama Mahmud dan Laida yang menggunakan meteran listrik 900 kWh namun tercatat dalam kategori “listrik bukan subsidi”.

Pada sejumlah meteran listrik warga juga ditemukan identitas bertuliskan:

– PT Smart Meter Indonesia

– UPS Mamuju

– UPL Mamasa

– Keterangan “Listrik Bukan Subsidi”

– PT Melocinda

Berdasarkan hasil penelusuran awal dan pengakuan masyarakat, terdapat sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan penyimpangan pelaksanaan program ketenagalistrikan di wilayah tersebut.

Beberapa di antaranya meliputi dugaan pungutan biaya pemasangan terhadap masyarakat penerima bantuan, minimnya transparansi administrasi, hingga ketidaktepatan sasaran BPBL karena masih adanya warga yang belum menikmati listrik meskipun program bantuan berjalan.

Selain itu, penggunaan kategori non subsidi bagi warga lansia dan masyarakat ekonomi lemah dengan daya 900 kWh juga menimbulkan pertanyaan terkait validitas pendataan penerima manfaat.

Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat sekaligus mencederai tujuan utama Program BPBL yang seharusnya membantu warga kurang mampu memperoleh akses listrik secara layak dan terjangkau.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PLN UP3 Mamuju, UP2K Sulbar maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan tersebut. (ZUL)