Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM menginstruksikan Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera memperbarui data sesuai sebenar kondisi terutama terkait klasifikasi desil.

Bupati dalam arahannya pada Rabu 6/5/2026 , menegaskan bahwa tidak boleh ada ASN yang tercatat dalam desil 1 hingga 5, yakni kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Bahkan, khusus pejabat eselon II dan III, ditegaskan tidak boleh berada pada desil 1 hingga 7

“Semua ASN wajib update data sesuai kondisi riil melalui posko pengaduan di setiap gampong. Jika setelah batas waktu bulan Juli masih ditemukan data tidak diperbarui, maka akan diberikan sanksi tegas, termasuk dinonjobkan,” ujar Tarmizi,

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Pemkab Aceh Barat menemukan adanya pejabat eselon III yang justru tercatat berada di desil 1. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan.

“Kalau ASN berada di desil 1 dan tidak memperbaiki data, maka masyarakat yang seharusnya menerima justru tidak mendapatkan haknya. Ini sama saja mengambil hak orang lain yang membutuhkan,” tegas bupati

Untuk langkah konkret, Bupati Tarmizi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan instruksi tertulis kepada seluruh ASN untuk segera melakukan pembaruan data.

Tidak hanya ASN, masyarakat umum juga diimbau untuk memastikan data mereka sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya

“Kami minta masyarakat yang mampu untuk memastikan tidak berada di desil fakir miskin. Data harus jujur dan sesuai fakta,” tambahnya.

Posko pengaduan terkait hal tersebut telah dibentuk di semua gampong dan akan beroperasi hingga 15 Mei 2026. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan musyawarah gampong guna memfinalkan data yang telah dihimpun.

Dalam musyawarah tersebut, seluruh unsur gampong diharapkan hadir, mulai dari tuha peut, aparatur gampong, hingga tokoh masyarakat. Proses verifikasi akan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tutup Tarmizi****

Redaksi.co MAMUJU : Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang digagas pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu kini menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi solusi penerangan bagi warga miskin, pelaksanaannya di lapangan justru diduga diwarnai berbagai penyimpangan, mulai dari salah sasaran hingga pungutan liar.

Sejumlah pihak menilai implementasi program oleh PT PLN (Persero) tidak berjalan sesuai tujuan awal. Kritik keras datang dari aktivis lokal, Hasby Assiddik, yang menyebut adanya indikasi pengabaian hak masyarakat dalam proses pendistribusian bantuan.

Dalam pernyataannya pada Rabu (6/5), Hasby menuding adanya ketidakterbukaan dalam penentuan penerima manfaat. Ia mengklaim sejumlah warga yang layak justru tidak terdaftar, sementara di sisi lain muncul dugaan adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria.

“Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi menyangkut hak dasar masyarakat. Program ini harusnya membantu, bukan malah menimbulkan beban baru,” ujarnya.

Sorotan juga mengarah pada dugaan praktik pungutan liar dalam pelaksanaan BPBL di beberapa wilayah, seperti Desa Pamoseang dan Desa Indo Banua Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Warga setempat mengaku diminta membayar biaya pemasangan listrik yang berkisar antara Rp1,9 juta hingga Rp2 juta per rumah tangga.

Padahal, berdasarkan ketentuan program, seluruh biaya pemasangan, termasuk KWH meter dan instalasi, telah ditanggung negara melalui APBN 2024–2025.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan di lapangan serta kemungkinan keterlibatan oknum tertentu dalam praktik yang merugikan masyarakat tersebut.

Menanggapi situasi ini, kelompok masyarakat sipil mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait, di antaranya:

* Dilakukannya audit menyeluruh terhadap data penerima BPBL

* Percepatan realisasi pemasangan listrik bagi warga yang telah terdaftar

* Jaminan kualitas instalasi listrik sesuai standar keselamatan

* Penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran

Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah pusat dan manajemen PLN dalam memastikan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk meredam ketidakpercayaan publik yang mulai meningkat.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu klarifikasi resmi serta langkah konkret dari pihak terkait. Di tengah meningkatnya tekanan, satu hal yang menjadi sorotan utama adalah kebutuhan akan bukti nyata perbaikan, bukan sekadar pernyataan.

Jika tidak segera ditangani, persoalan ini dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM membuka kegiatan Pendidikan Kader Ulama (PKU) ke XVI Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat tahun 2026 di Aula kantor MPU setempat pada Rabu , 6/5/2026

Total ada sebanyak 20 orang peserta yang mengikuti PKU MPU Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026 kali ini, mereka yang mengikuti PKU tersebut terdiri dari 12 orang peserta utusan dari kecamatan dan 8 orang peserta utusan dari dayah.

Tarmizi mengatakan, nantinya para peserta PKU tersebut akan menjadi bagian dari pemerintah yang akan melakukan dakwah dan mengedukasi masyarakat untuk mencegah dan meminimalisir jumlah pelaku maksiat yang ada di Aceh Barat.

“Jadi juga nantinya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya mereka tergerak secara masif untuk melawan penyebaran atau penyalahgunaan narkoba, maksiat dan hal lain yang bertangan dengan agama,” kata Tarmizi.

Tarmizi juga berpesan kepada para peserta PKU agar dapat mengikuti pendidikan dengan baik agar semua ilmu yang diberikan dalam pelatihan tersebut dapat terserap dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Bagi para peserta saya berpesan agar ikutilah pendidikan ini dengan baik, dan setelah pendidikan selesai nanti berdakwahlah dan amalkan semua ilmu yang didapat untuk membantu masyarakat dalam mencegah hal – hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain,” katanya ****

Aceh Barat,Redaksi.co
Ketua Umum Lembaga Jaringan Peduli Aceh (JPA) Aceh mendesak Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf ( Mualem ) untuk segera mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Desakan ini sampaikan oleh ketua JPA Aceh Imam Nugroho,S E ,Ak atau yang akrab di panggil Imam JPA kepada media ini Rabu 6/5/2026.

Menurutnya pemberlakuan Pergub itu menimbulkan rasa kekhawatiran bagi masyarakat miskin yang masuk desil ekonomi 8, 9 dan 10.

“Sekarang masyarakat miskin desil 8, 9 dan 10 yang sakit tidak berani lagi berobat ke rumah sakit, takut ditolak karena biaya tidak dicover JKA,” Ujarnya

Untuk itu, ketua JPA Imam Nugroho berharap Gubernur Aceh segera mencabut Pergub JKA yang telah disahkan tersebut karena dinilai telah mengabaikan rasa keadilan bagi masyarakat Aceh.

Imam juga mengingatkan,Pemerintah Aceh harusnya malu dengan Provinsi Sumatera Utara yang menggratiskan biaya berobat untuk seluruh warganya tanpa pemilahan desil ekonomi.

“Sumatera Utara yang tidak ada Dana Otsus saja bisa menggratiskan biaya berobat untuk seluruh warganya. Bahkan jumlah penduduknya lebih banyak dari kita (Aceh),” ujar ketua JPA

Ia juga mengingatkan Pemerintah Aceh, bahwa JKA adalah hak seluruh Rakyat Aceh, apalagi Provinsi Aceh punya hak istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Program JKA harus dinikmati oleh seluruh rakyat Aceh. Jangan batasi dengan desil ekonomi,jika Pergub tetap dijalankan oleh Pemerintah Aceh, kami kuatir masyarakat miskin yang desil tujuh ke atas akan menjadi korbannya.
Jangan sampai yang butuh penanganan segera tidak terlayani hanya gara-gara desil ekonomi bukan tanggungan JKN atau JKA, seperti warga yang mau melahirkan atau penyakit butuh tindakan segera,” Pungkasnya ****