Pemdes Kutai Donok Gelar Musdes RKP Desa TA 2026 Berjalan dengan sukses

Lebong-Redaksi.co Pemerintah Desa (Pemdes) Kutai Donok, Kecamata Lebong selatan, Kabupaten Lebong bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Selasa, (07/10/2025), secara resmi menggelar Musyawarah Desa (Musdes) yang berfokus pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Acara penting ini dilangsungkan di Balai Desa kutai donok.

Musdes RKPDes ini menjadi forum strategis yang melibatkan berbagai pihak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan kecamatan Lebong slatan,tenaga ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, perwakilan dari BUMDes, serta sejumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan komitmen bersama dalam merencanakan masa depan desa.

Kepala desa kutai donok,(VIKY ANUARI) menjelaskan bahwa Musdes ini merupakan tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan desa.

“Tujuan Musdes ini adalah untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, ataupun penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilaksanakan tahun 2026,ungkap VIKY ANUARI

Ia juga menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir. kepala desa menambahkan, dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat dari setiap dusun di Desa kutai donok secara aktif menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan desa untuk tahun 2026 mendatang.

“Usulan-usulan tersebut mencakup sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, kesehatan, pengembangan ekonomi desa, hingga bidang pendidikan seperti pembentukan yg lain-lain, ataupun penyelenggaraan pemerintah,” paparnya.

Lebih lanjut kepala desa kutai donok menjelaskan bahwa pelaksanaan Musdes ini berlandaskan pada regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musdes ini diharapkan dapat menjaring aspirasi dan menyusun skala prioritas program pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Desa kutai donok, serta potensi dan kebutuhan masyarakat.

Pemdes kota donok sangat menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan ini. Harapannya, hasil pembangunan akan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh warga.

Melalui Musdes ini, Pemdes kutai donok menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Semua aspirasi yang terkumpul akan menjadi landasan kuat untuk menentukan arah pembangunan di tahun 2026, demi Desa kutai donok yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Terpantau, jalannya Musdes berlangsung lancar, diwarnai dengan interaksi komunikasi, diskusi, dan pertukaran ide yang konstruktif di antara para peserta.

Rilis CIKAK S,A

Pemdes Suka Damai Gelar Musdes RKP Desa TA 2026 Berjalan dengan sukses

Lebong-Redaksi.co Pemerintah Desa (Pemdes) suka damai, Kecamata Lebong tengah, Kabupaten Lebong bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Selasa, (07/10/2025), secara resmi menggelar Musyawarah Desa (Musdes) yang berfokus pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Acara penting ini dilangsungkan Balai Desa suka damai.

Musdes RKPDes ini menjadi forum strategis yang melibatkan berbagai pihak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Camat Lebong tengah Tenaga Ahli Desa, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, perwakilan dari BUMDes, serta sejumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan komitmen bersama dalam merencanakan masa depan desa.

Pjs kepala desa suka damai, ANTOMI S,ip menjelaskan bahwa Musdes ini merupakan tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan desa.

“Tujuan Musdes ini adalah untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, ataupun penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilaksanakan tahun 2026,” ANTOMI S,ip

Ia juga menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir. kepala desa menambahkan, dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat dari setiap dusun di Desa suka damai secara aktif menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan desa untuk tahun 2026 mendatang.

“Usulan-usulan tersebut mencakup sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, kesehatan, pengembangan ekonomi desa, hingga bidang pendidikan seperti pembentukan yg lain-lain, ataupun penyelenggaraan pemerintah,” paparnya.

Lebih lanjut Pjs suka damai menjelaskan bahwa pelaksanaan Musdes ini berlandaskan pada regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musdes ini diharapkan dapat menjaring aspirasi dan menyusun skala prioritas program pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Desa suka damai, serta potensi dan kebutuhan masyarakat.

Pemdes suka damai sangat menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan ini. Harapannya, hasil pembangunan akan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh warga.

Melalui Musdes ini, Pemdes suka damai menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Semua aspirasi yang terkumpul akan menjadi landasan kuat untuk menentukan arah pembangunan di tahun 2026, demi Desa suka damai yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Terpantau, jalannya Musdes berlangsung lancar, diwarnai dengan interaksi komunikasi, diskusi, dan pertukaran ide yang konstruktif di antara para peserta.

Rilis CIKAK S,A

Fakfak,Redaksi.co– Bupati Fakfak Samaun Dahlan,S.SOS. M.AP menghadiri acara pemberkatan dan peresmian Gereja Katolik Santo Yosep Pekerja Stasi Brongkendik – Raduria – Hambriangkendik di Distrik Fakfak Tengah, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh sukacita, dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Uskup Manokwari–Sorong Mgr. Hilarion Datus Lega, Danrem 182/Jazirah Onim, Forkopimda Kabupaten Fakfak, serta umat Katolik dari berbagai stasi di Fakfak.

Dalam sambutannya, Bupati Samaun Dahlan menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pemberkatan dan peresmian gereja yang telah lama dinantikan umat Katolik di wilayah tersebut. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada panitia pembangunan dan seluruh umat yang telah berjuang dengan penuh semangat dan iman hingga pembangunan gereja dapat terselesaikan.

“Pembangunan gereja ini adalah hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan doa dari seluruh umat. Semoga Gereja Santo Yosep Pekerja menjadi pusat kehidupan rohani dan sosial yang memperkokoh semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Bupati menegaskan pentingnya menjaga dan merawat gereja beserta fasilitasnya agar dapat berfungsi optimal sebagai tempat ibadah dan pembinaan iman bagi generasi mendatang.

“Gereja ini telah dibangun dengan megah, maka tugas kita semua adalah merawatnya, agar tetap menjadi rumah doa yang hidup dan sumber kekuatan rohani bagi umat Katolik di Fakfak Tengah,” pesannya.

Lebih lanjut, Bupati Samaun juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui visi Fakfak Membara terus berkomitmen mendukung pembangunan di bidang keagamaan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Seminari Menengah Petrus van Diepen Sorong yang telah ditandatangani pada 6 Oktober 2025, sebagai wujud nyata dukungan terhadap pendidikan gratis dan penguatan spiritual.
“Kerja sama ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan dan pembinaan iman, agar generasi muda Fakfak tumbuh dengan karakter dan spiritualitas yang kuat,” jelasnya.

Menutup sambutan, Bupati Fakfak mengucapkan terima kasih kepada Uskup Manokwari–Sorong, para pastor, biarawan-biarawati, serta seluruh umat Katolik yang telah berperan aktif mendukung terlaksananya acara tersebut.

Acara pemberkatan dan peresmian Gereja Santo Yosep Pekerja berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan kegembiraan umat, yang memaknai momen tersebut sebagai berkat besar bagi perkembangan kehidupan iman Katolik di Distrik Fakfak Tengah.

Redaksi.co | Palembang – Puluhan massa Jaringan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Indonesia (JAMSAKI) sambangi DPRD Kota Palembang untuk melaksanakan aksi damai terkait kebijakan mutasi jabatan yang terjadi dilingkungan jajaran Pemerintahan Kota Palembang, Sumatera Selatan, sorotan tajam tertuju pada penempatan seorang pejabat golongan Penata Tingkat 1 (3D) sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

Aksi massa yang dimotori oleh David Koordinator aksi dan di dampingi oleh Satria, Dorres Angga, Reza Mao, Mukri dan Rahmat Sandi Koordinator lapangan, Senin (06/10/25).

“Menyikapi kebijakan mutasi jabatan yang terjadi dilingkungan jajaran pemerintahan kota palembang, sorotan tajam tertuju pada penempatan seorang pejabat golongan Penata Tingkat 1 (3D) sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, penunjukan ini dinilai tidak sesuai dengan kapasitas dan tupoksi (Tuga Pokok dan Fungsi yang seharusnya diemban oleh seorang Sekretaris Dinas,”ujar David dalam orasinya.

“Golongan dan kapasitas pejabat tersebut jelas kurang pas untuk menempati posisi Sekretaris Jabatan strategis, seharusnya di isi oleh figur dengan pengalaman dan kapabilitas yang mumpuni, kejanggalan semakin mencuak karena pejabat yang berinisial “R” tersebut juga merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang,”tambahnya.

Situasi rangkap jabatan ini dinilai sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat kinerja optimal Dinas yang memiliki anggaran besar dan proyek-proyek infrastruktur vital bagi kota palembang.

“Bagaimana mungkin seorang pejabat dengan golongan 3D bisa mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan di Dinas sebesar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, ini jelas merusak sistem dan membuka celah penyalahgunaan wewenang jahatan dan anggaran yang akan terjadi dilingkungan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang,”ungkapnya.

Oleh karena itu, Kami JARINGAN MASYARAKAT SIPIL ANTI KORUPSI INDONESIA (JAMSAKI) meminta DPRD Kota Palembang, sebagai berikut:

1.Meminta kepada DPRD Kota Palembang untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota Palembang. Wakil Walikota Palembang. serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, guna memberikan penjelasan terkait penujukan kontroversial ini, yang diduga adanya unsur nepotisme dan kepentingan muatan politik tertentu dibalik kebijakan mutasi jabatan yang terjadi dilingkungan jajaran pemerintahan kota palembang yang semakin meresahkan masyarakat kota palembang.

2.Golongan Penata Tingkat (3D) dan kapasitas pejabat tersebut jelas kurang pas untuk menempati posisi Sekretaris Jabatan strategis, seharusnya di isi oleh figur dengan pengalaman dan kapabilitas yang mumpuni, kejanggalan semakin mencuak karena pejabat yang berinisial “R” tersebut juga merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Situasi rangkap jabatan ini dinilai sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat kinerja optimal Dinas yang memiliki anggaran besar dan proyek-proyek infrastruktur vital bagi kota palembang.

3.Mendukung DPRD Kota Palembang untuk segera mengevaluasi dan menyelidik lebih lanjut terkait kebijakan Walikota Palembang, Wakil Walikota Palembang, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)) Kota Palembang, dalam mutasi jahatan yang terjadi dilingkungan jajaran pemerintahan kota palembang baru-baru ini, yang diduga kuat adanya unsur nepotisme dan muatan politik dalam penunjukan saudara “R” sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dan sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang yang di Wakili oleh Juana Ria Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kota Palembang mengatakan permohonan maaf dari DPRD Kota Palembang karena tidak bisa menemui rekan-rekan dari jaringan masyarakat sipil anti korupsi indonesia karena mereka tidak ada di tempat.

“Aspirasi ini nantinya akan kami sampaikan ke anggota DPRD Kota Palembang khususnya Komisi I DPRD Kota Palembang, dan kami juga nantinya sampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, Komisi I dan Juga Sekretaris DPRD Kota Palembang,”tutupnya.

Aceh Barat.Redaksi.co
Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Aceh Barat mulai memberikan layanan kepada masyarakat sejak Senin, 6 Oktober 2025.

Kehadiran pusat layanan terpadu ini diharapkan menjadi solusi cepat, mudah, dan nyaman bagi warga dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk langsung membuka pelayanan di MPP.

“Pelayanan di MPP dilakukan setiap hari kerja, mulai pukul 08.30 hingga 16.30 WIB,” ujar Tarmizi di Meulaboh.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Launching MPP akan digelar secara resmi pada 16 Oktober 2025 mendatang, sekaligus memperkenalkan secara penuh layanan-layanan yang tersedia bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Barat, Edy Juanda, menyebutkan hadirnya MPP akan memangkas birokrasi dan memudahkan masyarakat.

“MPP menghadirkan layanan lintas instansi, mulai dari perizinan usaha, layanan kependudukan dan catatan sipil, pajak dan retribusi, hingga pelayanan haji, BPJS, bahkan pembuatan paspor,” jelasnya.

Selain layanan utama, Kata Edy, MPP juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk kenyamanan pengunjung, antara lain tempat parkir luas, ruang tunggu yang nyaman, area bermain anak, ruang laktasi, hingga gerai UMKM lokal.

“Dengan kehadiran MPP ini, Pemkab Aceh Barat berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat serta mampu memberikan pengalaman baru bagi masyarakat dalam mengurus dokumen dan perizinan hanya di satu lokasi, pungkas nya ****

Tual,Redaksi.co – Maluku Tenggara | 5 Oktober 2025 – Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant), salah satu kampus vokasi unggulan di kawasan timur Indonesia, tengah berada di ambang kehancuran. Di balik citra akademik yang mestinya dijaga, tersimpan kisah kelam tentang kepemimpinan penuh skandal yang menyeret nama sang direktur, Jusron Ali Rahayaan, S.Pi., M.Si., yang masa jabatannya berakhir hari ini, 5 Oktober 2025.

Berbagai dugaan penyimpangan keuangan, penyalahgunaan aset negara, dan manipulasi politik internal mencuat dari tubuh kampus yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu.
Beberapa laporan internal menyebut, sang direktur kerap mencairkan dana perjalanan dinas fiktif—dana SPPD yang dikeluarkan tanpa kegiatan riil, hanya berbekal tanda tangan formalitas. Negara, lagi-lagi, menjadi korban dari praktik yang menyerupai penggelapan uang publik berkedok administrasi.

Tak berhenti di situ, Jusron juga disebut menguasai sejumlah aset kampus untuk kepentingan pribadi. Dari alat musik band mahasiswa, perangkat drone, hingga sisa material pekerjaan proyek lingkungan kampus—semuanya diduga raib tanpa jejak yang jelas.
Sumber internal kampus menyebut tindakan itu sebagai “penjarahan kecil-kecilan yang dibiarkan membesar,” menodai integritas jabatan direktur dan mencederai prinsip pengelolaan barang milik negara.

Lebih mencengangkan lagi, Jusron yang juga menjabat sebagai Ketua Senat Polikant, dituding mempermainkan mekanisme demokrasi kampus.

Rapat senat yang semestinya menentukan arah kepemimpinan baru berubah menjadi panggung politik manipulatif.

Ia berulang kali menjanjikan pelaksanaan pemilihan direktur tahap kedua—mulai 16 September hingga 25 September 2025—namun seluruh jadwal itu berujung pada kebohongan.

“Ia membohongi senat, menunda-nunda agenda dengan alasan yang dibuat-buat. Semua demi memperpanjang kekuasaan pribadi,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.

Sikap keras kepala itu membuat dinamika kampus membeku. Proses akademik berjalan di atas ketidakpastian, sementara kepercayaan publik internal kian terkikis.

“Polikant seperti kapal yang kehilangan nakhoda, hanya bergerak oleh arus politik, bukan oleh visi pendidikan,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Di tengah kekacauan ini, desakan publik mulai menguat. Sejumlah civitas akademika dan pemerhati pendidikan menuntut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi segera turun tangan. Audit forensik atas keuangan dan inventaris kampus dinilai mutlak dilakukan.

“Jika terbukti, harus ada tindakan hukum. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi dugaan penyalahgunaan uang dan barang negara,” tegas salah satu aktivis pendidikan Maluku Tenggara.

Kritik keras juga datang dari kalangan mahasiswa. Dalam pernyataan terbuka, mereka menyebut Polikant kini dikuasai oleh “penipu berjas” yang menodai nilai kejujuran dan integritas yang mestinya dijunjung tinggi oleh dunia akademik.

“Bagaimana kami bisa belajar tentang moral dan tanggung jawab publik jika kampus kami sendiri dikelola dengan cara kotor?” ujar seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknologi Hasil Perikanan.

Polikant bukan milik seorang direktur, bukan pula alat kekuasaan pribadi. Kampus ini adalah institusi publik yang dibiayai oleh rakyat, dikelola untuk kepentingan bangsa. Bila krisis ini dibiarkan, Polikant berisiko menjadi simbol kehancuran moral dunia pendidikan tinggi negeri di kawasan timur Indonesia.

Kini, seluruh mata tertuju pada kementerian. Publik menunggu: apakah negara berani menegakkan integritas di lembaga pendidikan yang sedang dikhianati oleh pemimpinnya sendiri?