redaksi.co, Jakarta | Kisah cinta sejati yang pernah menggetarkan hati jutaan warganet antara Albi Dwizky dan Shella Selpi Lizah kini diabadikan dalam layar lebar lewat film terbaru produksi LYTO Pictures bertajuk Sampai Titik Terakhirmu. Film ini menjadi persembahan penuh haru tentang kesetiaan, perjuangan, dan cinta yang tetap hidup bahkan setelah maut memisahkan.

Dalam acara press conference peluncuran trailer dan poster resmi di kawasan Senayan, Jakarta pada Selasa (8/10), suasana haru begitu terasa. Sejumlah sosok penting di balik layar turut hadir, mulai dari produser Andi Suryanto, sutradara Dinna Jasanti, hingga penulis skenario Evelyn Afnilia. Deretan pemain utama pun tampil lengkap, di antaranya Mawar de Jongh, Arbani Yasiz, Unique Priscilla, Kiki Narendra, Yasamin Jasem, Shakeel Fauzi, Alfie Alfandy, Vonny Felicia, Onadio Leonardo, Siti Fauziah, TJ Ruth, Dana Wardhana, dan Ricky Cemor.

Yang membuat momen tersebut semakin mengharukan, Albi Dwizky sendiri turut hadir. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengenang perjuangan cintanya bersama sang istri tercinta, almarhumah Shella, yang menjadi sumber inspirasi utama film ini.

“Aku ingin kisahku dan Shella bisa memberi semangat untuk banyak orang. Ini bukan cuma cerita sedih, tapi bukti bahwa cinta sejati tetap hidup meski maut memisahkan,” ujar Albi dengan suara bergetar.

Trailer resmi Sampai Titik Terakhirmu memperlihatkan potongan adegan yang menggambarkan perjuangan Albi mendampingi Shella di masa-masa sulit, saat sang istri divonis mengidap kanker ovarium. Adegan penutup dalam trailer—dengan kalimat “Aku cuma mau kamu tahu, aku bersyukur bisa jadi suami kamu, di dunia dan di akhirat nanti”—menjadi momen yang membuat penonton tak kuasa menahan air mata.

Sementara itu, poster resmi film memperlihatkan adegan Albi memayungi Shella di tengah hujan—sebuah potret yang ternyata diambil dari video nyata pasangan tersebut di TikTok. Adegan itu kini menjadi simbol cinta yang bertahan melawan waktu dan tak tergoyahkan oleh keadaan.

Mawar de Jongh, yang berperan sebagai Shella, mengaku merasa terhormat sekaligus tertantang memerankan sosok wanita yang begitu kuat.

“Shella luar biasa tegar. Aku benar-benar ingin menjiwai perjuangannya, sampai rela menurunkan berat badan enam kilogram demi tampil lebih realistis,” ungkap Mawar.

Sementara Arbani Yasiz yang memerankan Albi, menyebut film ini memberinya pandangan baru tentang arti cinta sejati.

“Setelah ngobrol langsung dengan Albi, aku makin yakin kalau cinta tanpa batas itu memang nyata. Ini bukan sekadar film romantis, tapi juga kisah tentang ketulusan dan pengorbanan,” ujarnya.

Disutradarai Dinna Jasanti dan diproduksi oleh LYTO Pictures, Sampai Titik Terakhirmu dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 November 2025. Dengan kisah yang diangkat dari peristiwa nyata dan dibintangi aktor-aktor ternama, film ini digadang-gadang akan menjadi salah satu tayangan paling menyentuh dan inspiratif tahun ini.

Fakfak, Redaksi.co – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., menyoroti ketidak hadiran Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Fakfak dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah bersama pihak Bandara Siboru, yang digelar di ruang rapat kantor Bupati, pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Pantauan media ini, di awal rapat, Bupati melakukan pengecekan kehadiran para kepala dinas dan pimpinan OPD yang diundang. Saat daftar hadir dikonfirmasi, diketahui bahwa Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Liza Neirasari. ST tidak hadir tanpa pemberitahuan resmi. Belakangan terungkap bahwa yang bersangkutan tengah melakukan perjalanan ke luar daerah tanpa seizin Bupati, sehingga menjadi sorotan langsung dalam forum tersebut.

Bupati Samaun Dahlan di hadapan para pejabat daerah dan pihak terkait menegaskan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan birokrasi bagi seluruh aparatur pemerintah.

“Saya sampaikan kepada para pejabat, khususnya kepala dinas dan pejabat struktural, bahwa yang berangkat harus seizin Bupati. Kalau ada kepala dinas yang berangkat seenak perutnya, itu patut dipertimbangkan untuk dievaluasi,” tegas Bupati dengan nada disertai gestur marah.

Menurutnya, tindakan bepergian tanpa izin tidak hanya melanggar disiplin kedinasan, tetapi juga mencerminkan sikap tidak menghargai tata aturan birokrasi. Pejabat publik, kata Bupati, harus menjadi teladan dalam tanggung jawab dan etika kerja.

“Kalau mau kerja, ya kerja. Tapi kalau lebih memilih hal lain seperti olahraga atau kegiatan pribadi, lebih baik mundur dari jabatan dan fokus di bidang itu saja,” ujarnya.
Bupati juga memerintahkan Asisten Sekda untuk segera melakukan evaluasi terhadap pejabat yang bersangkutan.

“Ini menjadi catatan buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Saya minta segera dievaluasi,” tandasnya.

Dasar Hukum

Tindakan Bupati Fakfak tersebut berlandaskan pada aturan disiplin kepegawaian sebagaimana diatur dalam:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Pasal 3 huruf e dan f menegaskan bahwa setiap PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
Artinya, apabila Bupati menetapkan aturan bahwa setiap pegawai wajib meminta izin sebelum bepergian ke luar daerah atau meninggalkan tempat tugas, maka ketentuan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh ASN.

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020,

yang mengatur bahwa setiap pegawai yang meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi, harus mendapatkan izin dari atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaiaan. Di tingkat kabupaten, PPK adalah Bupati.

Dengan demikian, tindakan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang bepergian tanpa izin Bupati hingga absen dalam rapat penting bersama pihak Bandara Siboru berpotensi melanggar disiplin ASN dan dapat menjadi dasar untuk dilakukan evaluasi atau pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

FAKFAK, Redaksi.co – Suasana penuh kehangatan dan semangat persaudaraan mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala kampung Tentreda, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dalam pesta demokrasi yang berlangsung Rabu, 8/10/2025, warga secara bulat memilih Alexander Rikson Kabes sebagai Kepala Kampung Tentreda periode mendatang.

Informasi yang diterima media ini, Patris Heremba. S.H menjelaskan sejak pagi, warga berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) dengan antusiasme tinggi. Jalanan kampung tampak ramai oleh aktivitas masyarakat yang datang dari berbagai dusun, membawa semangat untuk menyalurkan hak pilihnya. Suasana pemilihan pun terasa akrab dan hangat, warga saling berbagi makanan dan minuman, menjadikan momentum politik ini juga sebagai ajang kebersamaan dan gotong royong.

Pemilihan yang digelar secara terbuka dan demokratis ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat, antara lain Plt Kepala Distrik Kramongmongga Drs. Miswanto, M.Si., Kepala KAPOSPOL Kramongmongga Aipda Sarifuddin, Babinkamtibmas Kampung Tentreda, serta Danpos Kramongmongga Yonif 410/Alugoro Letda Inf Jaya Ari Wibowo bersama jajaran. Kehadiran mereka menjadi bukti komitmen pemerintah dan aparat dalam memastikan proses pemilihan kepala kampung berlangsung aman, tertib, dan transparan.

Sebanyak empat kandidat terbaik kampung turut bersaing dalam pemilihan ini. Hasil akhir menunjukkan kemenangan Alexander Rikson Kabes, yang berhasil memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut:
No.Urut     Nama Kandidat            Jumlah Suara
1                Edowardus Heremba           21
2                Rolandi Patiran                      4
3                Jekson Heremba                  11
4              Alexander Rikson Kabes       34

Dari total 97 pemilih terdaftar, sebanyak 74 warga hadir menggunakan hak pilihnya, dengan 4 suara dinyatakan tidak sah.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan, Fransiskus Kabes, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang tinggi.

“Pemilihan ini berjalan dengan tertib dan penuh rasa persaudaraan. Kami mengapresiasi seluruh warga yang sudah menjaga suasana tetap damai dan kondusif,” ujarnya.

Usai penghitungan suara dan penandatanganan berita acara hasil pemilihan, Alexander Rikson Kabes menyampaikan pidato kemenangan yang disambut tepuk tangan warga. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat kampung Tentreda atas kepercayaan yang diberikan, serta mengajak seluruh pihak untuk bersatu membangun kampung Tentreda ke arah yang lebih baik.
“Kemenangan ini bukan kemenangan pribadi, tetapi kemenangan seluruh masyarakat Kampung Tentreda. Mari kita jaga persatuan dan bekerja bersama demi kemajuan kampung yang kita cintai,” serunya.

Dengan terpilihnya Alexander Rikson Kabes, masyarakat Tentreda menaruh harapan besar akan lahirnya kepemimpinan yang mengedepankan gotong royong, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Semangat kebersamaan yang terjalin selama proses pemilihan diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Tentreda sebagai kampung yang maju, harmonis, dan sejahtera.

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun ini, Pemkab Aceh Barat menyalurkan bantuan dana rehabilitasi rumah bagi 42 unit rumah warga tidak layak huni yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan menyediakan hunian yang aman, sehat, serta layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, mengatakan bahwa program rehabilitasi rumah ini dilaksanakan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dengan dukungan dana dari APBK Aceh Barat Tahun 2025.

” Kita ingin masyarakat Aceh Barat tidak lagi tinggal di rumah yang rusak atau tidak layak huni. Tahun ini ada 42 rumah yang direhabilitasi, dan tahun depan kita akan lanjutkan dengan pembangunan rumah baru bagi warga kurang mampu,” ujar Bupati Tarmizi di Meulaboh, Rabu 8/10/25 di meulaboh.

Selain menyalurkan bantuan perumahan, kata Tarmizi, Pemerintah Aceh Barat juga menyiapkan program lanjutan berupa pembangunan rumah baru layak huni yang akan dimulai pada tahun 2026, dengan target awal lebih dari 100 unit rumah.

Tarmizi juga menjelaskan bahwa mekanisme bantuan dilakukan dengan sistem swakelola, di mana warga penerima manfaat ikut terlibat dalam proses pembangunan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Kami memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem, janda lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Harapannya, program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang paling membutuhkan,” jelasnya.

Di sisi lain, Tarmizi juga menyoroti persoalan lingkungan yang berpotensi mengancam pemukiman warga. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berencana melakukan pembersihan dan normalisasi aliran Sungai Krueng Bubon di Kecamatan Bubon.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir musiman yang kerap melanda wilayah tersebut akibat pendangkalan sungai dan penumpukan sampah di aliran air.

” Kita telah menginstruksikan Dinas PUPR bersama camat dan perangkat gampong untuk segera melakukan survei dan pembersihan Krueng Bubon. Tujuannya agar aliran air kembali lancar dan tidak menggenangi permukiman warga saat musim hujan tiba,” ungkap Tarmizi.

Kata Tarmizi, Rencana normalisasi sungai ini akan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, termasuk kelompok pemuda gampong, agar kegiatan pembersihan berlangsung efektif dan berkelanjutan.

Melalui dua program besar ini, peningkatan kualitas rumah dan pengendalian banjir, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap tercipta lingkungan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

” Membangun Aceh Barat bukan hanya soal infrastruktur besar, tapi juga soal kesejahteraan dasar rakyat. Rumah yang layak dan lingkungan yang aman adalah fondasi kesejahteraan itu,” tutup Bupati Tarmizi.

Salah satu warga Bubon, Abdullah (47), menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat pemerintah.

” Kalau sungai dibersihkan, kami bisa lebih tenang. Setiap musim hujan, air sering meluap ke rumah. Mudah-mudahan ini jadi solusi permanen,” tutupnya ****

Fakfak, Redaksi.co – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., menanggapi langsung aksi protes yang dilakukan oleh Mama-Mama pedagang Pasar Rakyat Thumburuni, di kantor Bupati Fakfak, Rabu (8/10/2025). Aksi tersebut muncul sebagai reaksi atas langkah penertiban pedagang yang selama ini berjualan di luar area pasar.

Dalam dialog terbuka bersama para pedagang, Bupati Fakfak menjelaskan bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menata kawasan pasar agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi semua pihak, terutama Mama-Mama Papua.

“Komitmen saya sejak awal adalah jangan lagi Mama-Mama Papua jual di luar. Semua harus di dalam. Biar hujan panas, tetap di dalam,” tegas Bupati di hadapan para pedagang.

Menurutnya, pembangunan pasar baru dengan banyak meja bantu dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan kesetaraan bagi para pedagang, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pedagang Papua dan non-Papua.

“Saya tidak mau ada lagi orang bicara bahwa Mama-Mama Papua jual di luar, sementara yang lain di dalam. Semua harus diatur dengan adil,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Satpol PP serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk memastikan seluruh pedagang berjualan di dalam area pasar. Bagi Mama-Mama Papua yang belum mendapatkan meja bantu, Bupati memberikan solusi agar mereka bisa berjualan di area pintu masuk pasar.

“Kalau tidak dapat meja bantu, kamu jejer di pintu masuk dan jual di situ. Tapi jangan lagi di luar. Kalau nanti tidak cukup tempat, saya akan pikirkan lokasi khusus untuk Mama-Mama dari kampung-kampung,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mempersulit pedagang, tetapi justru untuk memberikan kenyamanan, ketertiban, dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Fakfak.

“Saya buat pasar ini supaya Mama-Mama tidak lagi kena panas dan hujan. Semua harus jual di tempat yang layak. Itu tanggung jawab saya sebagai Bupati,” tutupnya.

Dengan penjelasan tersebut, Bupati berharap para pedagang dapat memahami kebijakan pemerintah dan mendukung penataan Pasar Thumburuni demi kepentingan bersama.

Fakfak, Redaksi.co – Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan keseriusannya dalam mendukung pengembangan Bandara Siboru sebagai bagian dari persiapan menghadapi investasi besar di sektor minyak dan gas (migas). Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menyiapkan lahan bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk pembangunan kantor dan perumahan di kawasan sekitar bandara.

Dalam sesi wawancara, Samaun Dahlan menjelaskan bahwa selama ini BMKG kantornya masih diluar. Karena itu, pemerintah daerah mengambil langkah untuk memastikan lembaga tersebut memiliki fasilitas sendiri di area bandara.

“Selama ini kantor BMKG masih diluar. Oleh karena itu, kami melakukan rapat kordinasi agar BMKG bisa memiliki kantor di sekitar bandara Siboru. Alat-alatnya tetap terpasang di dalam bandara, tapi untuk perumahan kami siapkan di luar kawasan agar tidak mengganggu aktivitas penerbangan,” ujar Bupati Samaun.

Ia menegaskan bahwa penyiapan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai syarat utama agar pemerintah pusat melalui APBN dapat mengucurkan dana pembangunan.

“Yang jelas, tanggung jawab pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan. Karena dana dari pusat hanya bisa turun kalau lahannya sudah siap. Kalau hal itu sudah ada, pembangunan pasti dilakukan,” tegasnya.

Dalam rapat bersama instansi terkait, Bupati juga telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) untuk segera berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat guna mempercepat proses pembebasan dan sertifikasi lahan.

“Saya sudah perintahkan Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat agar lahan bisa dibebaskan. Kalau lahannya masuk kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), kita akan dorong untuk disertifikatkan,” jelasnya.

Lebih jauh, Bupati Samaun menuturkan bahwa penataan kawasan Bandara Siboru menjadi prioritas karena rencana pengembangannya akan mencakup perpanjangan dan pelebaran landasan, serta pembangunan infrastruktur pendukung skala besar yang terintegrasi dengan proyek migas dan transportasi udara.

“Target kami jelas: memperpanjang dan melebarkan landasan, serta menyiapkan infrastruktur besar yang akan menunjang kegiatan minyak dan gas. Ini semua sedang kami siapkan dari sekarang,” katanya.

Bupati menutup dengan menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap pengembangan Bandara Siboru merupakan bagian dari strategi besar membangun daya dukung ekonomi Fakfak.

“Perhatian pemerintah terhadap Bandara Siboru adalah perhatian yang serius. Kita harus menata dari sekarang agar Fakfak siap menghadapi investasi besar yang akan masuk,” tandasnya

PONTIANAK – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Rumah Hukum Indonesia Kabupaten Ketapang, Ahmad Upin Ramadan, resmi mengambil langkah hukum atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menyeret namanya dan didampingi langsung oleh Kepala DPP Biro Hukum Indonesia, AKP (P) Dr. Dalan Ersada Bangun, S.H., M.H., CFLA., CLA., CPLA., CPS. Laporan tersebut telah disampaikan langsung ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat pada Senin, 6 September 2025.

Dalam keterangannya kepada awak media, Ahmad Upin menjelaskan bahwa laporan tersebut dibuat berdasarkan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kami sudah menyerahkan seluruh bukti yang kami miliki kepada pihak Polda Kalimantan Barat. Langkah ini kami ambil sebagai bentuk penegasan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada kami oleh pihak tertentu, termasuk oknum pengurus DPC IKADIN Kabupaten Ketapang, tidak berdasar dan sama sekali tidak benar,” tegas Ahmad Upin Ramadan.

Lebih lanjut, Ahmad Upin menegaskan bahwa Rumah Hukum Indonesia bukanlah lembaga sembarangan, melainkan bagian dari pembinaan resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

“Rumah Hukum Indonesia memiliki legitimasi dan binaan langsung dari Kemenkumham. Kami bekerja untuk memberikan edukasi dan perlindungan hukum kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Karena itu, kami merasa perlu menjaga marwah lembaga dari segala bentuk fitnah dan tuduhan tidak berdasar,” ujarnya.

Langkah hukum yang diambil ini, menurutnya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk menjaga kredibilitas lembaga dan menegakkan prinsip keadilan. Ia menilai bahwa setiap tuduhan yang disebarluaskan tanpa dasar jelas dapat menciderai kehormatan serta profesionalitas lembaga hukum.

“Kami percaya pihak kepolisian akan memproses laporan ini secara profesional dan proporsional. Hukum harus menjadi panglima, bukan opini,” tutupnya.

Menariknya, dalam pelaporan tersebut, Ahmad Upin Ramadan turut didampingi langsung oleh Kepala DPP Biro Hukum Indonesia, AKP (P) Dr. Dalan Ersada Bangun, S.H., M.H., CFLA., CLA., CPLA., CPS.

Dr. Dalan Ersada Bangun dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pihak kepolisian harus bertindak tegas dan profesional dalam menangani kasus ini, mengingat persoalan tersebut telah mencoreng nama baik lembaga hukum yang memiliki legitimasi resmi dari negara.

“Kami berharap kepada aparat kepolisian agar benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Setiap tuduhan yang tidak berdasar harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Dr. Dalan.

Ia juga mengimbau kepada oknum pengurus DPC IKADIN Kabupaten Ketapang agar bersikap profesional serta menjunjung tinggi etika profesi sebagai penegak hukum, demi menjaga marwah dan integritas lembaga hukum di Indonesia.

Dengan adanya pelaporan resmi ini, pihak Rumah Hukum Indonesia berharap kasus ini dapat segera menemukan titik terang, sekaligus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik dan tidak mudah menyebarkan kabar yang belum terverifikasi kebenarannya.

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan sosial BBM tahap pertama tahun 2025 kepada abang becak. Selasa 7/10/2025

Bantuan ini diberikan kepada 180 abang becak yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Masing-masing penerima akan memperoleh bantuan senilai Rp600.000 selama enam bulan, dengan nominal Rp100.000 per bulan. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Aceh Barat melalui Kepala Dinas Sosial, Mulyadi, S.Hut., M.Si, di kantor Dinas Sosial setempat.

Mulyadi menjelaskan, penyaluran bantuan ini tidak dilakukan secara tunai, melainkan melalui ATM Bank Syariah Indonesia (BSI). Para penerima dapat menggunakan kartu tersebut untuk menebus BBM di SPBU yang telah bekerja sama di wilayah Meulaboh.

“Untuk hari ini, kita mulai proses pembukaan rekening dan pembuatan ATM bagi 60 orang penerima. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan hingga seluruh penerima terdaftar,” ujar Mulyadi.

Ia menambahkan, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para abang becak yang menjadi tulang punggung keluarga dan sangat bergantung pada BBM untuk mencari nafkah.

“Semoga bantuan ini bisa sedikit membantu bapak-bapak pendayung becak dalam mencari rezeki sehari-hari,” pungkasnya.

Program bantuan BBM ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap sektor transportasi rakyat, sekaligus wujud nyata komitmen Bupati dalam menjalankan janji 100 hari kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil ****