FAKFAK, Redaksi.co — Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Tim Penggerak Posyandu Kabupaten bersama Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Gerakan Ibu Hamil Sehat, Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi sehat dan menekan angka stunting di kabupaten Fakfak.

Dalam sesi wawancara dengan media ini, Ketua Tim Penggerak Posyandu Kabupaten Fakfak, Nurwidayati Samaun Dahlan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun struktur organisasi Tim Penggerak Posyandu Kabupaten, dan momentum tersebut menjadi ajang penting untuk memperkenalkan aturan-aturan Posyandu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014.

“Posyandu ke depan tidak hanya soal menimbang atau memberi makanan bergizi, tetapi juga melibatkan lintas sektor seperti Dinas Sosial, Pendidikan, PUPR, dan Keamanan. Karena itu, Posyandu harus menerapkan enam Standar Pelayanan Minimal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan hari ini sangat bermanfaat karena dihadiri oleh ibu-ibu hamil yang mendapatkan edukasi langsung dari tenaga kesehatan tentang pentingnya gaya hidup sehat selama kehamilan. “Kesehatan anak itu tidak dimulai saat lahir, tetapi sejak dalam kandungan. Jadi ibu hamil harus dibekali dengan pengetahuan dan kesehatan yang baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, istri bupati Fakfak ini berharap agar kegiatan serupa tidak berhenti di tingkat kabupaten saja, tetapi dapat dilaksanakan hingga ke distrik dan kampung-kampung.

“Semoga kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi betul-betul bermanfaat bagi kader Posyandu dan masyarakat. Kami ingin agar edukasi kesehatan ini menjangkau hingga wilayah terjauh,” tuturnya.

Sementara itu, kepala seksi Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Bernadet Dewi Kunde, SKM, MKM menegaskan bahwa Gerakan Ibu Hamil Sehat merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, yakni “Ibu Hamil Bahagia, Bayi Sehat.”

“Melalui gerakan ini kami berharap setiap ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan minimal enam kali selama kehamilan, menjaga nutrisi, mengonsumsi tablet tambah darah, dan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Fakfak serta menurunkan angka stunting yang berawal sejak masa kehamilan.

“Kesehatan ibu hamil menentukan kualitas generasi ke depan. Karena itu, kita harus pastikan ibu hamil mendapat pendampingan dan pelayanan yang optimal,” tegasnya.

Ia juga berharap agar kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Tim Pembina Posyandu Kabupaten Fakfak, sehingga dapat terus disosialisasikan hingga ke seluruh distrik.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar program ini mendapat dukungan penuh. Dengan sinergi semua pihak, kita bisa membangun generasi sehat dan cerdas menuju Fakfak yang lebih maju,” pungkasnya.

Kegiatan Gerakan Ibu Hamil Sehat ini juga diisi dengan edukasi gizi. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran puluhan ibu hamil dari berbagai wilayah di Kabupaten Fakfak yang mengikuti kegiatan hingga selesai.

FAKFAK,Redaksi.co — Pemerintah Kabupaten Fakfak terus menunjukan komitmen kuat dalam mewujudkan pendidikan gratis dan merata bagi seluruh anak di daerah ini.

Bupati Fakfak Samaun Dahlan, bersama Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik, staf khusus bidang percepatan investasi daerah, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Carles Kambu, staf khusus bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia Marselus Rahamitu, serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Mansur Ali, kepala sekolah, dan para guru turut hadir dalam kegiatan penyerahan seragam sekolah gratis yang digelar di tiga titik, yakni Madrasah Aliyah Negeri (MAN), SMP Negeri 1, dan SMK Yapis Fakfak, pada Jumat (10/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Fakfak menegaskan bahwa program ini merupakan bagian nyata dari kebijakan pendidikan gratis tanpa pungutan biaya sedikit pun.“

“Hari ini kami menyerahkan seragam lengkap — mulai dari topi, baju, celana, sepatu, kaos kaki, tas, hingga pakaian olahraga dan batik. Semua diberikan secara gratis bagi seluruh siswa, baik anak Papua maupun non-Papua,” ujar Bupati Fakfak.

Ia menjelaskan, bantuan juga disalurkan ke sekolah swasta karena masih banyak anak-anak yang bersekolah di sana namun menghadapi keterbatasan ekonomi. Selain bantuan seragam, pemerintah daerah juga menanggung biaya SPP dan biaya pembangunan sekolah swasta selama satu tahun penuh.

“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan gratis benar-benar dilaksanakan tanpa harga jual. Semua dibebaskan agar anak-anak bisa belajar dengan baik tanpa terbebani kondisi ekonomi orang tua,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Fakfak menuturkan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata penerapan program wajib belajar sembilan tahun, yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin seluruh anak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Untuk sekolah swasta, karena mereka dikelola secara mandiri, biasanya ada biaya tambahan bagi siswa. Tapi dengan adanya wajib belajar sembilan tahun, kami pandang pendidikan wajib difasilitasi pemerintah. Itu sebabnya program pendidikan gratis, termasuk pembebasan SPP dan biaya pembangunan, kami berikan kepada semua anak,” jelasnya.

Melalui kegiatan di tiga sekolah tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan keseriusannya dalam menghadirkan pendidikan gratis yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat — sebagai langkah strategis membangun sumber daya manusia unggul menuju Fakfak yang lebih maju dan sejahtera.

Aceh Barat.Redaksi.co
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Meulaboh dan Pekan Kebudayaan Aceh Barat (PKAB) akan resmi dibuka pada Sabtu malam, 11 Oktober 2025. Acara akbar ini akan dihadiri tamu dari nasional maupun provinsi.

Pelaku usaha UMKM mulai memenuhi arena dengan berbagai produk unggulan, kuliner tradisional, kerajinan lokal, hingga produk kreatif masyarakat. Kehadiran para pedagang membawa nuansa meriah dan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang mulai berdatangan.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, mengimbau seluruh masyarakat untuk hadir menyaksikan rangkaian agenda kebudayaan ini bersama keluarga. Ia berharap masyarakat dapat menikmati perayaan dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan akan budaya lokal.

Namun, Bupati Tarmizi juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menaati norma-norma syariat Islam di lokasi acara. “Kami mengajak seluruh pengunjung untuk tetap tertib dan menghindari percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran arus kendaraan menuju lokasi kegiatan. Antisipasi kemacetan menjadi perhatian serius agar suasana perayaan tetap nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

“Kita rayakan HUT Meulaboh dan PKAB dengan penuh suka cita, namun tetap menjaga rasa aman dan nyaman,” tegas Tarmizi.

Rangkaian acara budaya, hiburan, pameran UMKM, dan pertunjukan seni tradisional Aceh akan menjadi bagian dari kemeriahan perayaan ini. Masyarakat diharapkan dapat hadir, menikmati, dan menjaga marwah kegiatan budaya daerah dengan semangat kebersamaan.

Rombongan Rumah Hukum Indonesia (RHI) Kabupaten Ketapang saat tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Senin (6/10/2025).

Dituduh Advokat Abal-Abal RHI Laporkan Oknum DPC Ikadin Ketapang ke Polda Kalbar

PONTIANAK- Rumah Hukum Indonesia (RHI) Kabupaten Ketapang melaporkan oknum pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPD) Ikadin Kabupaten Ketapang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Barat, atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan berita bohong, Senin (6/10/2025), siang.

Dengan didampingi Kepala Biro Hukum DPP Rumah Hukum Indonesia, DPD Rumah Hukum Indonesia Kabupaten Ketapang, mendatangi Polda Kalbar. Kedatangan para advokat tersebut untuk membuat laporan mengadukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan berita bohong, yang dilakukan oleh oknum pengurus DPC Ikadin Ketapang.

“Kedatangan kami ke Polda Kalbar hari ini, membuat laporan pengaduan atas dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong yang dilakukan oknum pengurus DPC Ikadin Ketapang,” ujar Ketua DPD Rumah Hukum Indonesia, Kabupaten Ketapang, Ahmad Upin Ramadan.

Dikatakan Upin, laporan tersebut telah diterima oleh unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar.

“Alhamdulillah, pengaduan kami sudah diterima oleh unit Siber,” katanya sembari menunjukan tanda terima laporan.

Menurut Upin, laporan dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong ini dilatarbelakangi adanya pernyataan salah satu pengurus DPC Ikadin Kabupaten Ketapang, yang menyebut Rumah Hukum Indonesia, bagian dari advokat abal-abal.

“Jadi sekitar dua bulan lalu, kami dilaporkan oleh DPC Ikan Ketapang, dimana mereka menuduhkan kepada kami, bahwa kami bagian dari advokat abal-abal. Ini juga perlu saya tegaskan dan klarifikasi, bahwa kami merupakan bagian dari Lembaga bantuan hukum yang bernaung dalam Rumah Hukum Indonesia,” katanya.

Sementara itu Kepala Biro Hukum DPP Rumah Hukum Indonesia, Dalan Ersada Bangun mengatakan, perbuatan ini tidak baik, jadi sesama advokat harusnya bekerjasama. Tidak saling merasa paling hebat.

Fakfak, Redaksi.co – Pemerintah Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, menegaskan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait ketersediaan air bersih.

Melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan Tahun 2025 senilai Rp200 juta, pihak kelurahan memfokuskan seluruh anggaran untuk pengadaan 207 unit drum air minum plastik kapasitas 200 liter bagi warga di 30 Rukun Tetangga (RT).

Kegiatan penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dan dihadiri langsung oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., di halaman Kantor Kelurahan Wagom, Kamis (9/10/2025).

Dalam sesi wawancara dengan media ini, lurah Wagom Abdurrasyid Wadjo.S.E. MM menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap upaya kelurahan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pertama-tama kami menyampaikan rasa syukur yang tinggi atas kehadiran Bapak Bupati. Bantuan drum air minum plastik ini bersumber dari DAU tambahan kelurahan sebesar Rp200 juta, yang kami gunakan seluruhnya untuk pembelian drum kapasitas 200 liter,” ujar Lurah Wagom.

Ia menjelaskan bahwa Kelurahan Wagom merupakan kelurahan terbesar dari tujuh kelurahan di Kabupaten Fakfak, dengan jumlah 30 RT dan penduduk yang cukup padat. Karena itu, persoalan air bersih menjadi salah satu tantangan utama di wilayahnya.

“Tahun lalu program seperti ini sudah pernah kami jalankan, namun belum sepenuhnya difokuskan pada pengadaan drum air minum plastik. Tahun ini kami pusatkan karena semakin banyak warga yang membutuhkan,” jelasnya. Dari total 207 drum yang diadakan, pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan di tiap RT.

“Setiap RT mendapat jatah berbeda, ada yang lima, enam, hingga tujuh drum, tergantung kebutuhan di lapangan. Kami juga memberikan kewenangan kepada ketua RT untuk menentukan siapa yang layak menerima agar bantuan tepat sasaran,” tambahnya.

Menurutnya, program ini bukan hanya sekedar pengadaan barang, melainkan bentuk nyata perhatian dan kedekatan pemerintah terhadap masyarakat Kelurahan Wagom.

“Pemberian drum ini bukan sekadar barang semata, tetapi menjadi wujud kedekatan pemerintah daerah terhadap masyarakat di Kelurahan Wagom. Kami berharap agar bantuan ini dijaga dan dirawat dengan baik, sehingga benar-benar memberi manfaat bagi warga,” ujarnya.

Program bantuan drum air minum plastik ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih serta meningkatkan kesejahteraan warga di Kelurahan Wagom secara berkelanjutan.

Aceh Barat.Redaksi.co
Semangat membangun Gampong kian terasa di Aceh Barat ,Bupati Tarmizi, SP, MM melepas para peserta program Sarjana Membangun Desa (Gampong) (RajaDesa) di Aula Cut Nyak Dhien, Kantor Bappeda.Kamis 9/10/2025

Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Universitas Teuku Umar (UTU), sebagai langkah konkret untuk menghadirkan energi muda dan ide-ide segar ke tengah masyarakat Gampong

Bupati Tarmizi mengatakan, kehadiran para sarjana ke gampong bukan sekadar menjalankan program kerja, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa ilmu, inovasi, dan semangat baru bagi kemajuan Gampong

“Kami berharap para sarjana ini bukan hanya datang untuk mengabdi, tapi juga belajar dari masyarakat. Bangun komunikasi, dengarkan suara rakyat, dan jadikan ilmu kalian solusi nyata di lapangan,” pesan Bupati

Program RajaDesa ini menjadi bagian dari sinergi antara dunia akademik dan pemerintahan daerah, untuk memperkuat kapasitas pembangunan berbasis potensi lokal. Para peserta akan ditempatkan di berbagai gampong, berperan membantu pemerintah desa dalam perencanaan, ekonomi kreatif, hingga digitalisasi pelayanan.

Wakil dekan bidang akademik Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Khairunisa, turut menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Aceh Barat terhadap sarjana yang siap terjun langsung ke masyarakat.

“Sinergi seperti ini adalah bentuk nyata kampus hadir untuk negeri. Para sarjana bukan hanya berpikir dari ruang kelas, tapi langsung berkontribusi di lapangan,” ujarnya.

Dengan semangat muda dan tekad membangun, para peserta Raja Desa berangkat membawa harapan baru: menjadikan gampong bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pusat kemajuan dan kemandirian masyarakat ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dien sekitar pukul 08.00 Wib, Kamis 9/10/2025

Dalam sidak tersebut, para sopir dan petugas keamanan (security) rumah sakit langsung menjalani tes urine di aula lantai II RSUD CND Meulaboh.

Sidak ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap kedisiplinan serta integritas pegawai di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan daerah tersebut.

Sebelum pelaksanaan tes urine, Bupati Tarmizi terlebih dahulu berdialog dengan para sopir dan petugas keamanan. Dalam pertemuan itu, sejumlah personel mengeluhkan masih kurangnya tenaga keamanan yang bertugas di rumah sakit.

“Masukan dari para petugas ini penting untuk kita dengar langsung di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan di RSUD berjalan optimal, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Tarmizi

Bupati Aceh Barat ini didampingi dua Dewan Pengawas (Dewas) serta Direktur BLUD RSUD CND Meulaboh dalam kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang bersih, disiplin, dan profesional di lingkungan aparatur daerah.

Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga sebelumnya ia sampaikan dalam acara silaturahmi dan gala dinner bersama insan pers di Pendopo Bupati Aceh Barat pada Rabu malam (8/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang akan terus menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Said Fadheil, SH.

“Kita ingin memastikan masyarakat Aceh Barat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan manusiawi. RSUD harus menjadi wajah dari pelayanan publik yang kita banggakan,” tegasnya.

Langkah sidak dan tes urine mendadak ini diapresiasi sejumlah pihak sebagai bentuk nyata komitmen Bupati Tarmizi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Aceh Barat ****

redaksi.co, Jakarta | Puluhan peternak ayam yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggelar aksi di kawasan Istana Negara (Silang Monas) dan Kantor Kemenko Bidang Pangan. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas tingginya harga pakan dan sulitnya peternak mandiri mendapatkan bibit ayam (DOC).

Ketua KPUN, Alvino Antonio W., menyebutkan bahwa kenaikan harga ayam hidup di tingkat peternak tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat.

“Harga ayam memang naik, tapi peternak tidak ikut menikmati karena harga pakan juga melonjak. Harga jagung sudah tembus Rp7.000 per kilogram, padahal acuan pemerintah hanya Rp5.500,” ujar Alvino.

Alvino mengatakan, banyak peternak mandiri kini tak bisa berproduksi akibat kesulitan mendapatkan DOC, bahkan sebagian besar bibit hanya beredar di perusahaan besar.

“Aturan sudah jelas, perusahaan pembibit wajib menjual minimal 50 persen ke eksternal, tapi kenyataannya kami tidak kebagian,” tambahnya.

Melalui aksi ini, KPUN menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

Bentuk Kementerian Peternakan, karena Menteri Pertanian tidak kompeten memperhatikan dan mengurusi peternak;

Tegakkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2024 dalam hal pembagian DOC/bibit anak ayam bagi peternak ayam mandiri yang saat ini banyak yang tidak dapat melakukan budidaya;

Turunkan harga pakan ternak! Kementerian Pertanian menghianati komitmen untuk melarang perusahaan pakan ternak menaikkan harga pakan;

Turunkan harga DOC yang terlalu tinggi akibat pengabaian Kementerian Pertanian dalam pengaturan harga DOC;

Kementerian Pertanian mengabaikan peternak ayam mandiri, sehingga tidak mendukung program swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan;

Turunkan harga jagung menjadi Rp.5.500/kg dengan Kadar Air 13-15%;

Pemerintah harus mengimplementasikan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sesuai PERPRES No. 125 Tahun 2022, terutama dalam hal penyerapan ayam hidup dari peternak mandiri;

Kementerian Pertanian harus mengatur Integrator tidak boleh berbudidaya, kembalikan budidaya 100% kepada peternak mandiri;

Pemerintah harus membebaskan kuota GPS jika Pemerintah tidak mampu melakukan pengawasan. Terbukti adanya ekonomi biaya tinggi, dimana harga Parent Stock (PS) termahal didunia dan bundling;

Pemerintah harus mengatur perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, serta amanat Pasal 33 UU No. 18/2009 Jo. UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.

“Pemerintah harus hadir melindungi peternak rakyat. Kalau tuntutan ini tidak direspons, kami akan kembali turun ke jalan,” tegas Alvino.

redaksi.co, Jakarta | Puluhan peternak ayam yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggelar aksi di kawasan Istana Negara (Silang Monas) dan Kantor Kemenko Bidang Pangan. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas tingginya harga pakan dan sulitnya peternak mandiri mendapatkan bibit ayam (DOC).

Ketua KPUN, Alvino Antonio W., menyebutkan bahwa kenaikan harga ayam hidup di tingkat peternak tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat. “Harga ayam memang naik, tapi peternak tidak ikut menikmati karena harga pakan juga melonjak. Harga jagung sudah tembus Rp7.000 per kilogram, padahal acuan pemerintah hanya Rp5.500,” ujarnya di lokasi aksi.

Alvino mengatakan, banyak peternak mandiri kini tak bisa berproduksi akibat kesulitan mendapatkan DOC, bahkan sebagian besar bibit hanya beredar di perusahaan besar.

“Aturan sudah jelas, perusahaan pembibit wajib menjual minimal 50 persen ke eksternal, tapi kenyataannya kami tidak kebagian,” tambahnya.

Melalui aksi ini, KPUN menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

Pemerintah membentuk Kementerian Peternakan agar fokus menangani kesejahteraan peternak.

Menegakkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2024 terkait pembagian DOC bagi peternak mandiri.

Menurunkan harga pakan ternak dan jagung sesuai harga acuan.

Mengembalikan sistem budidaya ayam kepada peternak rakyat, bukan perusahaan besar.

“Pemerintah harus hadir melindungi peternak rakyat. Kalau tuntutan ini tidak direspons, kami akan kembali turun ke jalan,” tegas Alvino.