Painan, Redaksi.Co,-. Tak disangka  dialog  singat masyarakat dengan Zulmasri, S.St  Kasi Survei Dan Pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Provisi Sumatera Barat. Di warung kopi  belakang kantor BPN Painan  membuat masyarakat lega dihari pertamanya  masuk kerja. (13/10/25)

Laksana dalam kondisi yang sangat haus, mendapat seteguk air ” sungguh  terasa lepas dahaga. Nah itulah keadaan perasaan masarakat yang sedang mengurus sertivikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Painan.  Usai berdialog dengan Zulmasri, S.St Kasi  Survey  dan Pengukuran Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumater Barat. Di  warung kopi yang ada dibelakang kantor BPN Painan

Mengapa tidak, Pasalnya  buk  Ani umur 60 tahun warga Nagari Silaut  Kecamatan Silaut  Kabupaten Pesisir Selatan yang tinggal jauh daerah di perbatasan antara Kabupaten Muko Muko dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Dapat berbicara dengan setingkat pejabat Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyampaikan unek uneknya yang telah lama terpendam. Tentang kondisi dirinya yang sudah sembilan bulan mengurus pemecahan sertivikat tanah di BPN Painan yang sampai saai ini tidak ada penyelesaian  keluhnya.

Untuk ibuk tolong catat no hp saya. Karena saya faham kondisi masyarakat seperti  ibuk yang sangat jauh dan biaya yang besar untuk ke BPN ini. Nanti ibuk lewat telpon hubungi saya sampaikan  dimana persoalanya. Dan tolong dikirim kalau  ada kekurangan berkasnya, nanti akan di pelajari dan di proses secepatnya  jawab Zulmasri dengan wajah serius bersahaja. Mendengar jawaban  Kasi survey dan pengukuran BPN Painan itu membuat buk Ani puas dan lega rasanya yang terpancar dari paras mukanya. terima kasih pak ucap  buk ani dengan wajah muka  buk Anii  yang ceria.

Dii tempat yang sama  Eri warga Surantih yang mengaku berdiomisil  di bukit tinggi yang didampingi oleh Nopen Hendri Wali Nagari Lansano Taratak Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.  Mengeluhkan peristiwa  terbitnya sertivikat kaum tanpa diketahui pihak sepadannya. Hal yang sama juga disampaikan Armen Warga Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan terkendala tapal batas dengan Mesjid Mahababtul Qulub. Nagari Siguntur Kecamtan Koto XI Tarusan.

Baiklah bapak ibuk,  saya sudah medengar semua persoalanya balas Zulmasri. Dan  saya akan  coba mempelajarinya terlebih dahulu. Karena saya baru hari ini pertama masuk kerja disini , Insyaallah nanti sore saya akan rapatkan dengan kawan kawan termasuk persoalan ini. Dan  saya akan utamakan permasalah  tanah yang urgen seperti ini dan menyangkut fasilitas umum terang  Zulmasri dengan penuh motivasi percaya diri. Karena ada pekerjaan Saya mohon izin pamit kembali  masuk kantor untuk melaksanakan tugas sebagaiman mestina tutur  kasi meninggalkan warung kopi dengan ucapan salam bersama  wajah yang berseri. (ot)

FAKFAK, Redaksi. co — Jemaat GKI Elim Degen menggelar Seminar Sejarah Gereja pada Rabu, 15 Oktober 2025, bertempat di Kampung Degen, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak.

Kegiatan ini menjadi momentum berharga bagi warga jemaat untuk menelusuri kembali perjalanan pelayanan dan pertumbuhan iman di lingkup Jemaat GKI Elim Degen sejak berdirinya hingga saat ini.

Kegiatan diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin secara khidmat dan penuh sukacita, sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan panjang pelayanan Gereja di Kampung Degen. Seusai ibadah, acara dilanjutkan dengan sesi seminar yang menghadirkan pemaparan tentang sejarah berdirinya Jemaat GKI Elim Degen, tokoh-tokoh pelopor, serta peran gereja dalam membangun kehidupan rohani dan sosial masyarakat setempat.

Seminar ini dihadiri oleh para tokoh gereja, majelis jemaat, orang tua jemaat, serta perwakilan dari Klasis. Suasana berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan.

Dalam sambutannya, Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Elim Degen, Urbanus Hindom, menyampaikan bahwa kegiatan ini berawal dari hasil keputusan Sidang Jemaat ke-8, yang menetapkan agar HUT Jemaat GKI Elim Degen tahun ini dijalankan dengan penuh makna dan refleksi iman.

“Kami memulai kegiatan ini berdasarkan keputusan Sidang Jemaat ke-8, yang menegaskan pentingnya merayakan HUT Jemaat dengan kegiatan yang membangun. Dari situ, dibentuklah panitia sejarah gereja untuk melaksanakan seminar ini sebagai upaya menggali kembali cerita dan jejak para pendahulu tentang bagaimana perjalanan Gereja ini ada sampai saat ini,” ujar Urbanus Hindom.

Ia juga mengajak seluruh peserta dan undangan yang hadir untuk turut serta dalam menggali dan mendokumentasikan sejarah pelayanan gereja agar nilai-nilai perjuangan para pendahulu tetap hidup di tengah jemaat.

“Melalui seminar ini, kita diajak belajar dari perjuangan iman mereka yang telah menabur, agar generasi saat ini dapat melanjutkan karya pelayanan dengan semangat baru, kasih, dan ketulusan hati,” tambahnya.

Urbanus Hindom juga mengajak seluruh warga gereja, baik majelis, pemuda, maupun orang tua jemaat, untuk bersatu dalam kasih dan saling menguatkan dalam pelayanan. “Mari kita bangun jemaat ini menjadi tempat di mana kasih Kristus nyata, dan di mana setiap orang boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan,” tuturnya.

Melalui seminar ini, Jemaat GKI Elim Degen berharap generasi muda dapat lebih menghargai perjuangan para pendahulu serta turut berkomitmen melanjutkan karya pelayanan dengan penuh kasih, tanggung jawab, dan semangat persaudaraan di dalam Tuhan.

Kegiatan berlangsung lancar dan diakhiri dengan doa bersama serta ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan panjang pelayanan Gereja Jemaat GKI Elim Degen.

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM., meninjau Stand Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi (Diskominsa) Kabupaten Aceh Barat dalam kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh Barat (PKAB) 2025 yang berlangsung di Lapangan Teuku Umar, Meulaboh, Selasa 14/10/25.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Kepala Dinas Kominsa Aceh Barat, Erdian Mourny, SSTP., M.Ec.Dev., bersama jajaran pejabat dan staf Diskominsa yang telah menyiapkan berbagai tampilan layanan digital unggulan daerah.

Dalam kunjungannya, Bupati Tarmizi tampak antusias melihat berbagai inovasi digital yang ditampilkan Diskominsa, mulai dari Podcast Siminet (Podnet), Portal PPID, Layanan SP4N Lapor, Sistem Smart City, MEDIA CENTRE, Hosting dan Domain Subdomain Pemerintah Daerah, hingga Pusat Data Nasional dan Walidata yang menjadi bagian penting dari digitalisasi informasi publik di Aceh Barat.

Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasinya atas peran aktif Diskominsa dalam mendorong kemajuan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

” Saya bangga melihat Diskominsa tampil dengan beragam inovasi digital yang mendukung transparansi dan pelayanan publik. Pemerintah daerah harus terus beradaptasi dengan era digital agar masyarakat mendapatkan akses informasi yang cepat dan akurat,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominsa, Erdian Mourny, menjelaskan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam PKAB 2025 merupakan upaya nyata dalam memperkenalkan transformasi digital pemerintah daerah kepada masyarakat.

” Melalui stand ini, kami ingin menunjukkan bahwa Aceh Barat sudah mengarah pada tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Ada layanan Smart City, SPBE, hingga Command Center yang terus kami kembangkan untuk memperkuat sistem informasi daerah,” tutur Erdian.

Stand Diskominsa juga memperkenalkan sejumlah platform digital seperti sigapaceh.id, dayah.id, gampong.id, serta inovasi data seperti MITA (Media Informasi Data Agregator) dan Aceh Barat Cloud, yang mendukung integrasi data dan keamanan informasi daerah.

Selain meninjau pameran, Bupati juga menyempatkan diri berdialog dengan petugas stand serta pengunjung yang tertarik dengan berbagai inovasi digital tersebut.

Suasana kunjungan berlangsung hangat dan penuh semangat, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan sektor komunikasi dan teknologi informasi di Aceh Barat.

” Kami berharap dukungan penuh dari Bapak Bupati dan seluruh SKPK agar digitalisasi pemerintahan bisa berjalan lebih cepat dan efektif,” tambah Kepala Bidang e-Government Diskominsa di sela kegiatan.

Dengan adanya kunjungan tersebut, diharapkan semangat jajaran Diskominsa semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan berpihak kepada masyarakat ****

Lahan Tanpa HGU Bukan Urusan Pengadilan

Oleh: Muhammad Jimi Rizaldi, A.Md.,S.ST.,MT.,MCE.,CPLA

Belakangan ini, ada perusahaan yang bersikeras bahwa persoalan lahan tanpa Hak Guna Usaha (HGU) harus diselesaikan di pengadilan.

Padahal, logika hukumnya sangat sederhana, tanpa HGU berarti tanpa alas hak.

Artinya, perusahaan tidak memiliki dasar hukum atas tanah tersebut.

Sebuah lahan hanya bisa dikatakan milik atau hak guna usaha perusahaan apabila telah diterbitkan sertifikat HGU oleh BPN.

Jika sertifikat itu tidak ada, maka penguasaan perusahaan bersifat ilegal, dan tanah tersebut secara hukum tetap menjadi milik masyarakat adat atau pemilik asalnya.

Mendorong perkara seperti ini ke pengadilan justru memperlihatkan upaya untuk mengaburkan kejelasan hukum dan mengulur penyelesaian substansi.

Padahal, hukum agraria sudah jelas:

“Tanah tanpa alas hak tidak dapat diklaim oleh siapa pun, selain pemilik asal yang sah.” Masyarakat harus paham bahwa lahan tanpa HGU bukan objek sengketa, melainkan objek pengembalian hak kepada rakyat yang seharusnya dilindungi negara.

redaksi.co, Jakarta | Polemik tayangan Xpose Uncensored yang ditayangkan Trans7 pada 13 Oktober 2025 terus menuai gelombang kecaman dari kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU). Tayangan tersebut dinilai telah mencederai marwah pesantren dan menghina kehormatan para kiai, terutama KH. Mansur dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

Dua tokoh NU DKI Jakarta, KH. Miftah (Ketua PCNU Jakarta Utara) dan KH. Targudi (PWNU DKI Jakarta), menilai pernyataan maaf Trans7 melalui media massa belum mencerminkan kesungguhan. Mereka mengatakan, bentuk penghormatan sejati hanya bisa ditunjukkan dengan mendatangi langsung para kiai dan meminta maaf secara terbuka.

“Pernyataan lewat media itu masih basa basi. Kalau serius ingin berdamai, datang langsung menemui para kiai. Itu bentuk penghormatan yang nyata,” tegas KH. Miftah, Rabu (15/10).

Ia mengingatkan, para kiai memiliki kekuatan moral besar yang tak bisa diremehkan.

“Sudah banyak contoh, siapa pun yang berhadapan dengan kiai akan rugi sendiri. Jangan main-main dengan simbol moral bangsa,” ujarnya menambahkan.

Senada dengan itu, KH. Targudi mendesak agar Trans7 menunjukkan itikad baik secara nyata.

“Kalau memang ada niat baik, datang dan tayangkan permintaan maaf secara langsung. Itu baru langkah yang patut dihormati,” katanya.

Sebagai bentuk solidaritas terhadap pesantren, PWNU DKI Jakarta bersama para pengasuh pondok pesantren, santri, dan organisasi alumni pesantren menggelar aksi damai di depan Gedung Trans7, Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/10).

Dalam aksi tersebut, para peserta membawa poster bertuliskan seruan moral seperti “Jaga Marwah Pesantren”, “Hormati Kiai, Jaga Adab Media”, dan “Trans7 Harus Minta Maaf Langsung”. Aksi berjalan tertib dan diakhiri dengan doa bersama serta pembacaan pernyataan sikap resmi PWNU DKI Jakarta.

redaksi.co, Jakarta | Suasana di depan Gedung Trans7, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2025), tampak berbeda. Ratusan anggota K-SARBUMUSI DKI Jakarta bersama para santri Nahdlatul Ulama (NU) menggelar aksi damai sebagai bentuk protes atas tayangan Trans7 yang dinilai melecehkan martabat kiai dan memframing negatif dunia pesantren.

Massa aksi datang dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan “Boikot Trans7”, “Hormati Kiai NU”, hingga “Santri Bukan Objek Framing”. Mereka menilai, tayangan yang dimaksud telah menyinggung nilai-nilai luhur pesantren yang selama ini menjadi penjaga moral bangsa.

Koordinator Lapangan aksi, KH. Lukman Al Hamid, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar reaksi emosional, melainkan wujud kecintaan terhadap ulama dan pesantren.

“Kami datang dengan damai, tapi tegas. Jangan pernah menghina kiai kami. Kiai adalah penjaga akhlak bangsa. Kalau media tak bisa menjaga etika, jangan salahkan kami bila menyerukan boikot,” ujarnya lantang dari atas mobil komando.

Sementara itu, Arie Charisuddin, Sekretaris Wilayah K-SARBUMUSI DKI Jakarta, menilai media seharusnya menampilkan pesantren secara utuh dan objektif.

“Kiai itu bukan pencari panggung atau kepentingan pribadi. Mereka hidup untuk ilmu dan umat. Framing negatif terhadap pesantren sangat mencederai nilai-nilai yang kami junjung,” ujarnya.

Tak hanya berorasi, pihak K-SARBUMUSI juga menempuh jalur hukum. Direktur LBH K-SARBUMUSI, H. Said Muhtar, SH., MBL., mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan Trans7 ke kepolisian.

“Ini bukan semata soal ketersinggungan, tapi soal marwah pesantren dan kehormatan para kiai. Kami menuntut Trans7 menyampaikan permintaan maaf terbuka,” ujar Said.

Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat Polres Metro Jakarta Selatan. Massa menutup kegiatan dengan doa bersama dan pembacaan pernyataan sikap agar media nasional lebih berhati-hati dalam menayangkan isu keagamaan.

Sebelum membubarkan diri, KH. Lukman kembali mengingatkan pentingnya etika jurnalistik.

“Kami tidak anti-media. Tapi media harus beradab, menjaga lisan dan tulisan. Jangan memecah umat. Mari bersama membangun negeri ini dengan kejujuran dan rasa saling menghormati,” tutupnya dengan nada teduh.

Aksi damai itu menjadi pesan kuat bagi dunia penyiaran agar lebih peka terhadap nilai-nilai keagamaan dan menjaga kehormatan para ulama yang menjadi panutan masyarakat.