Beranda blog Halaman 193

Ikuti Taklimat Akhir Polda Jabar, Polres Purwakarta Perkuat Transparansi Pelayanan

0

 

PURWAKARTA ( ℝ𝕖𝕕𝕒𝕜𝕤𝕚.𝕔𝕠 ) – Dalam upaya meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas kinerja institusi, Kapolres Purwakarta bersama jajaran mengikuti kegiatan Taklimat Akhir Audit Kinerja Jajaran Polda Jawa Barat yang dilaksanakan melalui zoom meeting di Ruangan Command Center Polres Purwakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Kegiatan tersebut diikuti langsung Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Purwakarta serta para Kapolsek jajaran Polres Purwakarta.

Taklimat akhir audit kinerja tersebut merupakan bagian dari proses pengawasan dan evaluasi internal di lingkungan Polri guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai aturan, efektif, transparan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼: Bidkum Polda Jabar Bekali Personel Polres Purwakarta Pemahaman KUHAP dan Paradigma Hukum Baru

Melalui kegiatan audit kinerja, setiap satuan kerja di lingkungan kepolisian dievaluasi mulai dari aspek perencanaan, penggunaan anggaran, pelaksanaan program kerja, hingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Selain menjadi sarana evaluasi, audit kinerja juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala maupun potensi perbaikan agar pelaksanaan tugas kepolisian ke depan semakin profesional dan Presisi.

Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya menegaskan bahwa audit kinerja merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas organisasi serta penguatan pengawasan internal di tubuh Polri.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙋𝙐𝙇𝘼: Bidkum Polda Jabar Bekali Personel Polres Purwakarta Pemahaman KUHAP dan Paradigma Hukum Baru

Menurutnya, hasil audit harus dijadikan bahan evaluasi dan motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

  • “Audit kinerja bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi sarana evaluasi agar pelaksanaan tugas kepolisian semakin baik, transparan, dan profesional. Dengan pengawasan yang baik, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin optimal,” ujar AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Purwakarta IPTU Tini Yutini mengatakan bahwa kegiatan audit kinerja menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, modern, dan terpercaya.

  • “Melalui audit kinerja ini, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap IPTU Tini Yutini.

Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan dan evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (*/𝚂𝙺)

𝙎𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧: 𝕊𝕚 ℍ𝕦𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕠𝕝𝕣𝕖𝕤 ℙ𝕦𝕣𝕨𝕒𝕜𝕒𝕣𝕥𝕒

Guru Diduga Hina Siswa Miskin di SMAN 1 Aralle, PMII Mamasa: “Ini Kekerasan Mental!”

0

Redaksi.co MAMASA : Dunia pendidikan di Mamasa kembali tercoreng oleh dugaan tindakan tak manusiawi yang menyeret nama SMAN 1 Aralle. Seorang oknum pendidik diduga kuat telah melakukan perundungan verbal brutal terhadap siswanya sendiri, tindakan yang kini memantik kemarahan publik dan gelombang protes keras dari PC PMII Mamasa.

Bukan sekadar teguran biasa, dugaan ucapan yang dilontarkan oknum guru itu disebut sangat merendahkan martabat seorang anak. Korban disebut dihina dengan kalimat yang menohok sisi kemanusiaan: “miskin”, “anak penjual kue”, hingga “tidak punya orang tua”. Ucapan itu diduga disampaikan di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa untuk tumbuh dan belajar, bukan arena penghancuran mental.

Bagi PMII Mamasa, peristiwa ini bukan lagi persoalan etika mengajar semata, melainkan bentuk kekerasan psikologis yang berpotensi menghancurkan masa depan anak didik.

Guru adalah orang tua kedua, bukan predator mental. Sangat menjijikkan melihat seorang pendidik justru mempermalukan siswanya karena latar belakang ekonomi,” tegas Mondy, salah satu kader PMII Mamasa.

Ledakan kritik pun tak terbendung. PMII Mamasa menilai tindakan tersebut telah mencoreng wajah pendidikan di Sulawesi Barat dan memperlihatkan adanya krisis empati di dunia sekolah. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin seorang guru yang seharusnya mendidik dengan hati justru menggunakan status sosial murid sebagai bahan penghinaan.

“Kalau seorang guru merasa lebih tinggi hanya karena memegang kapur tulis sementara muridnya berjualan kue demi bertahan hidup, maka ia telah gagal menjadi manusia sebelum gagal menjadi pendidik,” bunyi pernyataan keras aktivis PMII.

Tak ingin kasus ini tenggelam begitu saja, PMII Mamasa mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan melakukan langkah tegas tanpa kompromi. Mereka menuntut evaluasi total terhadap oknum guru bersangkutan, termasuk kemungkinan pencopotan jabatan dan sanksi berat apabila dugaan tersebut terbukti benar.

Selain itu, PMII juga meminta agar korban segera mendapat pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma akibat dugaan penghinaan yang dialaminya di ruang pendidikan sendiri. Mereka juga mendesak adanya permohonan maaf terbuka dari oknum guru karena dinilai telah merusak marwah profesi pendidik.

Kasus ini kini menjadi sorotan serius masyarakat. Publik menunggu apakah pihak sekolah akan berdiri di sisi korban atau justru membiarkan budaya perundungan tumbuh di balik seragam dan ruang kelas.

Satu hal yang pasti, kemiskinan bukan dosa, dan sekolah seharusnya menjadi tempat memuliakan mimpi anak-anak, bukan tempat membunuh harga diri mereka. (ZUL)

“Sekolah Bukan Tempat Penghinaan”: Dugaan Sikap Kasar Guru di SMA 1 Aralle Picu Sorotan Publik

0

Redaksi.co MAMASA : Dunia pendidikan di Kabupaten Mamasa kembali diguncang sorotan tajam. Isu dugaan adanya perilaku guru yang dianggap menghina murid di SMA 1 Aralle kini ramai diperbincangkan publik dan memantik gelombang kritik dari berbagai kalangan.

Persoalan ini mencuat setelah beredar pesan moral yang menegaskan bahwa seorang guru tidak seharusnya merendahkan, mencemooh, atau mempermalukan siswa hanya karena kemampuan akademik yang dianggap lemah. Di tengah tuntutan pendidikan modern yang humanis, tindakan seperti itu dinilai mencederai nilai dasar seorang pendidik.

Sekolah yang semestinya menjadi ruang aman untuk belajar justru dikhawatirkan berubah menjadi tempat yang menimbulkan tekanan mental bagi siswa apabila praktik penghinaan masih terjadi.

“Guru seharusnya menjadi pembimbing, bukan sumber ketakutan bagi murid,” tegas Nur Asri, Ketua Kopri PMII Mamasa.

Menurutnya, setiap anak lahir dengan kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami pelajaran, namun ada pula yang membutuhkan pendekatan lebih sabar dan penuh perhatian. Karena itu, memberi label “bodoh” kepada murid dianggap bukan solusi pendidikan, melainkan bentuk kegagalan memahami psikologi peserta didik.

Sorotan publik semakin tajam karena masih adanya anggapan bahwa sebagian oknum guru menggunakan kata-kata kasar, bentakan, hingga cemoohan sebagai cara mendisiplinkan siswa. Bahkan, tindakan tersebut disebut dapat meninggalkan luka batin yang membekas dalam jangka panjang.

Di lingkungan pendidikan sendiri, guru sejatinya memegang amanah besar untuk membina karakter dan masa depan generasi muda. Perbedaan kemampuan belajar murid seharusnya menjadi tantangan profesional seorang pendidik, bukan alasan untuk mempermalukan mereka di depan umum.

Tokoh cendekiawan Muslim Indonesia, KH Bahaudin Nursalim, pernah menyampaikan bahwa pintar dan bodoh adalah bagian dari ketentuan Tuhan. Yang tidak memiliki keberkahan, menurutnya, adalah perilaku buruk manusia yang menyakiti sesama.

Pernyataan itu kini kembali digaungkan sebagai pengingat keras bahwa tugas guru bukan menghakimi keterbatasan murid, melainkan membantu mereka tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan masing-masing.

Masyarakat pun berharap dunia pendidikan di Mamasa, khususnya di SMA 1 Aralle, benar-benar mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi, edukatif, dan penuh empati agar sekolah tetap menjadi tempat yang nyaman, aman, dan membangun harapan bagi setiap siswa. (ZUL)

Perserta magang Rutan surabaya tampil percaya diri presentasikan laporan inovasi layanan

0

Redaksi.co||Surabaya – Semangat inovasi dan pembelajaran terpancar dalam kegiatan presentasi laporan inovasi layanan yang digelar peserta magang HUB Batch II di Aula Gedung Utama Rutan Kelas I Surabaya, Selasa, 12 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, serta dihadiri jajaran pegawai dan seluruh peserta magang yang selama ini menjalani praktik kerja di lingkungan Rutan Surabaya.

Dalam sesi presentasi, setiap kelompok peserta memaparkan hasil pengamatan dan gagasan inovatif yang mereka susun selama masa magang.

Berbagai ide yang disampaikan berfokus pada peningkatan kualitas layanan, mulai dari pelayanan kunjungan, pengembangan sistem informasi, hingga upaya menciptakan pelayanan yang lebih efektif, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Suasana kegiatan berlangsung interaktif, di mana para peserta tidak hanya menyampaikan laporan, tetapi juga berdiskusi dan menerima masukan dari jajaran pegawai terkait implementasi inovasi yang mereka tawarkan.

Tristiantoro Adi Wibowo mengapresiasi semangat belajar dan kreativitas peserta magang.

Menurutnya, pengalaman praktik di lingkungan pemasyarakatan menjadi bekal penting untuk membentuk kemampuan profesional dan kesiapan menghadapi dunia kerja.

“Kegiatan ini menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki semangat untuk terus belajar dan berinovasi.

Pengalaman selama magang diharapkan mampu membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja secara profesional,” ujarnya.

Ia juga berharap ide-ide yang lahir dari peserta magang dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan pelayanan di lingkungan pemasyarakatan agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Melalui program magang ini, Rutan Kelas I Surabaya terus membuka ruang pembelajaran bagi mahasiswa dan generasi muda untuk mengenal secara langsung sistem pelayanan pemasyarakatan, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan humanis.

Parah.! Guru SMAN 1 Aralle Diduga “Ludahi” Mental Anak Yatim, Hina Ibu Penjual Kue!

0

MAMASA – Wajah pendidikan di Kabupaten Mamasa tercoreng hebat. Sebuah insiden memuakkan meledak di SMAN 1 Aralle, di mana seorang oknum pendidik yang seharusnya menjadi pelindung, justru diduga berubah menjadi predator mental bagi siswanya sendiri. Bukan dengan kekerasan fisik, melainkan melalui lisan yang lebih tajam dari sembilu.

Tanpa rasa iba, oknum guru tersebut diduga melontarkan kalimat diskriminatif yang menusuk jantung pertahanan mental seorang siswa. Di depan teman-temannya, di ruang yang seharusnya sakral untuk menuntut ilmu, sang siswa dipermalukan dengan narasi kemiskinan.

Dasar anak penjual kue, ayahnya sudah tidak ada, hidup miskin lagi.”

Kalimat biadab ini menyasar seorang anak yatim yang ibunya berjuang mati-matian menyambung nyawa dengan berjualan kue. Alih-alih diberi beasiswa atau motivasi, perjuangan halal sang ibu justru dijadikan bahan olok-olok oleh sosok yang memiliki gelar pendidikan tinggi.

Reaksi keras meledak dari Ketua FPPM Kabupaten Mamasa, Ahyar Anwar. Dengan nada geram, ia menyebut tindakan ini sebagai bentuk arogansi yang tidak manusiawi.

Pukulan Telak: Ahyar menegaskan bahwa gelar akademik sang guru menjadi sampah ketika adab dan empati sudah hilang.

Tuntutan Tegas: FPPM mendesak instansi terkait untuk segera memecat atau mengevaluasi total oknum tersebut. “Pendidikan tidak boleh dipenuhi setan-setan arogansi yang menghina kemiskinan,” tegasnya.

Insiden ini menjadi tamparan mematikan bagi dunia pendidikan di Mamasa. Sekolah, yang seharusnya menjadi bengkel masa depan, justru berubah menjadi “neraka” bagi anak-anak dari kalangan ekonomi lemah.

Publik kini menunggu. Apakah hukum dan etik akan bekerja, atau pendidikan kita memang sedang memelihara penindas di dalam kelas?

Menjual kue demi sesuap nasi adalah kemuliaan. Yang memalukan adalah menjadi guru berpendidikan, tapi kehilangan hati nurani. (ZUL)

Dugaan Korupsi APBD Setda Polman Meledak: Mantan Kabag Umum Diduga Jadi Kunci Kebocoran Puluhan Miliar

0

Redaksi.co POLMAN : Dugaan korupsi yang membelit Sekretariat Daerah (Setda) Polewali Mandar kini memasuki fase paling panas. Sorotan tajam mengarah kepada mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Polman yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan APBD tahun 2023. Ia dinilai sebagai sosok sentral yang paling bertanggung jawab atas dugaan kebocoran anggaran daerah bernilai puluhan miliar rupiah.

Gelombang kritik dan tekanan publik terus membesar setelah berbagai temuan mengindikasikan adanya carut-marut pengelolaan anggaran pada sejumlah pos strategis, mulai dari belanja listrik, BBM, pemeliharaan PJU hingga perjalanan dinas. Jabatan KPA yang melekat pada Kabag Umum disebut bukan sekadar formalitas, melainkan posisi dengan kendali penuh terhadap seluruh proses penggunaan anggaran.

Ketua LKPA, Zubair, menegaskan bahwa tidak masuk akal jika tanggung jawab hanya diarahkan kepada level bawahan seperti PPTK maupun bendahara, sementara pemegang otoritas tertinggi di unit kerja justru seolah bebas dari sorotan.

Tidak boleh ada drama tumbal bawahan dalam kasus ini. KPA adalah pemegang kendali utama anggaran. Setiap rupiah yang keluar wajib berada dalam pengawasan dan persetujuannya. Kalau terjadi kebocoran besar-besaran, mustahil pimpinan tidak mengetahui,” tegas Zubair, Selasa (12/05).

Situasi semakin memanas setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan internal di Bagian Umum Setda Polman. Auditor disebut secara eksplisit mencatat kegagalan fungsi kontrol yang seharusnya menjadi tanggung jawab langsung KPA.

Lemahnya pengawasan itu diduga menjadi celah utama yang membuka jalan bagi dugaan penyalahgunaan anggaran secara masif sepanjang tahun 2023. Publik kini mempertanyakan bagaimana dana miliaran rupiah bisa mengalir tanpa kontrol ketat dari pejabat yang memiliki kewenangan penuh.

Tak hanya itu, pengakuan Bendahara Pengeluaran, Nurjannah, semakin memperkeruh keadaan. Dalam keterangannya, ia mengaku seluruh proses administrasi dan pencairan dana dilakukan atas arahan atasan dan diketahui oleh pimpinan.

Pernyataan tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa praktik penggunaan anggaran bermasalah bukan sekadar tindakan individual, melainkan diduga berlangsung dalam rantai komando birokrasi yang terstruktur.

Desakan kepada Kejaksaan Tinggi pun kini menggema keras. Publik meminta aparat penegak hukum membongkar kasus ini hingga ke akar, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan aktor-aktor utama di level pengambil kebijakan.

“Kami mendesak Kajati jangan bermain aman dan jangan tebang pilih. Bongkar siapa aktor intelektual di balik dugaan kebocoran APBD ini. Jangan sampai hanya pegawai kecil yang dijadikan korban, sementara pejabat yang memegang kendali justru lolos dari jerat hukum,” pungkas Zubair. (ZUL)

BRI KC Cimanggis Gencarkan MemBRIMOkan Indonesia, Dorong Nasabah Beralih ke Transaksi Digital

0

 

Transformasi layanan perbankan digital terus diperkuat Bank Rakyat Indonesia melalui aplikasi BRImo. Salah satunya dilakukan BRI Kantor Cabang Cimanggis yang aktif mengedukasi masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan layanan transaksi digital dalam aktivitas sehari-hari.

 

Diinisiasi oleh Pimpinan BRI KC Cimanggis Ibu Rizki Fitriani. BRI KC Cimanggis mengajak nasabah dari berbagai kalangan untuk memanfaatkan aplikasi BRImo sebagai solusi transaksi yang praktis, cepat, dan aman, Selasa (12/5/2026).

 

Program bertajuk “MemBRIMOkan Indonesia”, banyak mendapat apresiasi, terlihat dari antusiasme masyarakat saat mendapatkan pendampingan langsung penggunaan aplikasi BRImo di kantor layanan BRI.

 

Beragam nasabah, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, hingga generasi muda tampak menunjukkan aplikasi BRImo yang telah aktif di telepon genggam mereka.

 

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan literasi dan inklusi keuangan digital yang kini terus didorong sektor perbankan nasional.

 

Pimpinan dan petugas layanan BRI Cimanggis juga aktif membantu nasabah memahami berbagai fitur dalam aplikasi BRImo, mulai dari transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, QRIS, hingga layanan transaksi digital lainnya yang dapat diakses dalam satu aplikasi.

 

Program ini dinilai mempermudah masyarakat dalam bertransaksi tanpa harus datang ke kantor cabang. Selain efisien, penggunaan BRImo juga mendukung gaya hidup masyarakat yang semakin dekat dengan teknologi digital.

 

Di tengah perkembangan era digital, BRI terus memperluas pemanfaatan layanan keuangan berbasis aplikasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Kehadiran BRImo menjadi salah satu strategi perusahaan dalam memperkuat ekosistem digital sekaligus meningkatkan kenyamanan layanan bagi nasabah.

 

Semangat “MemBRIMOkan Indonesia” tidak hanya menjadi slogan transformasi digital, tetapi juga bentuk komitmen BRI KC Cimanggis menghadirkan layanan perbankan modern yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

 

Dengan pendekatan langsung kepada nasabah di unit layanan, BRI KC Cimanggis berharap masyarakat semakin percaya diri menggunakan layanan transaksi digital sehingga aktivitas keuangan menjadi lebih praktis, aman, dan efisien di era serba cepat saat ini. (*)

15 Mei Deadline, Pemkab Muba-PLN Kebut Migrasi 56 Ribu Pelanggan MEP

0

 

 

Redaksi.co SEKAYU- Deadline 15 Mei 2026. Pemkab Muba dan PLN kebut migrasi listrik eks MEP yang sudah capai 56.719 pelanggan. Warga dihimbau manfaatkan layanan one stop service sebelum aliran listrik diputus.

Hal tersebut diketahui saat Rapat Pembahasan Progres Penyediaan Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) di Kabupaten Musi Banyuasin Secara Virtual, Selasa (12/5/2026) di Ruang Rapat Korpri Kab. Muba.

Bupati Muba H. M. Toha Tohet, S.H melalui Staf Ahli Bupati Muba Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Dr Iskandar Syahrianto MH menegaskan batas akhir migrasi. “Dengan penyetopan pelayanan tersebut otomatis pelanggan MEP tidak bisa mendapatkan aliran listrik. Untuk itu dihimbau agar pelanggan MEP segera beralih ke PLN sebelum tanggal 15 Mei 2026,” katanya.

Disampaikannya, Pihak PLN menyiapkan pelayanan one stop service. Jadi, bayar di tempat langsung dipasang. Pihak PLN juga sudah standby kan petugas di setiap wilayah pelanggan MEP di Muba.

Iskandar memastikan peralihan total akan dilakukan pertengahan Mei. “Mulai 15 Mei 2026 nanti pelayanan listrik pelanggan MEP sudah 100 persen migrasi ke PLN. Ini demi memfasilitasi kebutuhan yang baik untuk masyarakat Muba,” ungkapnya.

Melalui pendekatan langsung ke masyarakat diharapkan mampu mempercepat proses migrasi sekaligus menjawab berbagai kendala teknis yang muncul. “Kami telah bersurat kepada camat untuk membentuk tim yang akan membantu proses pendataan di lapangan. Kami optimis target penyelesaian pada pertengahan Mei dapat tercapai,” ujarnya.

Sementara, SRM Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UIW S2JB Wira Bhakti Dharma memaparkan capaian migrasi. “Untuk saat ini jumlah total pelanggan yang sudah melakukan migrasi sebanyak 56.719 pelanggan atau sudah mencapai 72%. PLN menargetkan seluruh proses peralihan tersebut dapat diselesaikan pada 15 Mei 2026,” bebernya.

Terkait biaya, Wira memastikan skema cicilan sudah siap. “Skema pembayaran cicilan biaya penyambungan tidak lagi mengalami kendala. Saat ini, tengah disusun mekanisme cicilan untuk biaya penyambungan, NIDI, dan SLO. Untuk pelanggan dengan daya 900 VA, biaya NIDI dan SLO ditetapkan sebesar Rp100.000, termasuk pajak dan biaya lainnya,” tutupnya.

(Alam/Tim)

Bidkum Polda Jabar Bekali Personel Polres Purwakarta Pemahaman KUHAP dan Paradigma Hukum Baru

0

PURWAKARTA ( ℝ𝕖𝕕𝕒𝕜𝕤𝕚.𝕔𝕠 ) – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel, Polres Purwakarta menggelar penyuluhan hukum dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Presisi Polres Purwakarta pada Selasa, 12 Mei 2026.

​Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait dinamika regulasi terbaru, guna menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.

​Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama dan personel Polres Purwakarta, meliputi:

  • ​Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Samapta, dan Kasat Narkoba.
  • ​Para Kapolsek jajaran beserta Kanit Reskrim Polsek.
  • ​Unit PPA, Sipropam, serta Sie Hukum.

​Acara dikoordinir oleh PS Kasubsi Bankum Polres Purwakarta, Aiptu Galih Pribadi, sebagai bentuk dukungan fungsi hukum di lingkungan Polres.

​Agenda utama kegiatan ini adalah pemaparan materi krusial mengenai perubahan regulasi nasional, yaitu:

  1. Peradilan Dalam KUHAP Baru: Sosialisasi UU RI Nomor 20 Tahun 2025 yang disampaikan oleh AKBP Susi Bina Kurniati.
  2. Paradigma Hukum Baru: Bedah UU Nomor 1 Tahun 2025 yang dipaparkan oleh AKBP Drs. Heni Yulianti.

Materi yang diberikan menitikberatkan pada penerapan hukum yang profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap tindakan kepolisian.

​Dalam sambutannya, Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya menegaskan bahwa pemahaman hukum adalah fondasi dasar bagi setiap anggota Polri.

“Peningkatan kapasitas melalui penyuluhan hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran prosedur di lapangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat,” tegas Kapolres.

​𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼: Kapolres Purwakarta Dorong Transparansi Dana Desa dalam Sosialisasi Akuntabilitas 2026

Senada dengan Kapolres, Kasi Humas Polres Purwakarta IPTU Tini Yutini menambahkan bahwa pemahaman aturan terbaru merupakan bentuk perlindungan bagi anggota agar terhindar dari kesalahan prosedur.

​”Kami berharap seluruh personel dapat bertindak lebih profesional dan humanis. Dengan penguasaan hukum yang baik, personel akan lebih siap menghadapi tantangan kepolisian modern yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutup IPTU Tini. (*/𝚂𝙺)

𝙎𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧: 𝕊𝕚 ℍ𝕦𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕠𝕝𝕣𝕖𝕤 ℙ𝕦𝕣𝕨𝕒𝕜𝕒𝕣𝕥𝕒

KONI Aceh Barat Lepaskan 15 Atlet Berprestasi ke Ajang praPORA di Sigli

0

Aceh Barat.Rrdaksi.co
Semangat kompetisi kembali bergema di Aceh Barat. Pada Selasa, 12 Mei 2026, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Barat secara resmi melepas keberangkatan 15 atlet andalan mereka untuk bertanding di ajang Pra-Pekan Olahraga Aceh (PraPORA). Ajang bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Pidie, tepatnya di Sigli, pada 14 hingga 17 Mei 2026.

Pelepasan kontingen ini menjadi momen penting bagi para atlet untuk menunjukkan hasil latihan keras mereka selama ini. Mereka akan membawa nama baik Aceh Barat dan bersaing ketat dengan atlet dari kabupaten/kota lain di seluruh Provinsi Aceh.

Andrian Lukmansyah, Ketua Dojang Golden Star Taekwondo Club, yang turut mendampingi para atlet, menyampaikan optimisme tinggi terhadap potensi para wakil Aceh Barat ini. Ia berharap partisipasi dalam PraPORA tidak hanya sekadar ikut serta, tetapi mampu mencetak prestasi gemilang.

“Kami berharap kegiatan ini dapat melahirkan bibit-bibit unggul dan bintang baru, khususnya dalam cabang olahraga Taekwondo dari Aceh Barat,” ujar Andrian.

Lebih jauh, Andrian menaruh harapan besar agar para atlet ini dapat menggunakan momentum PraPORA sebagai batu loncatan menuju tingkat yang lebih tinggi. Ia menginginkan agar para atlet mampu meraih tiket lolos ke Pekan Olahraga Aceh (PORA) dan pada akhirnya bisa mewakili Provinsi Aceh di ajang nasional, Pra-PON, yang akan digelar pada tahun 2027 mendatang.

“Semoga para atlet dapat meraih hasil terbaik dan berhasil mendapatkan tiket lolos ke ajang PORA di masa mendatang,” tutupnya penuh harap.

Dengan dukungan penuh dari KONI Aceh Barat dan para pelatih, para atlet kini siap tempur untuk memberikan yang terbaik di Sigli. Masyarakat Aceh Barat pun diharapkan dapat memberikan doa dan dukungan moral agar para atlet pulang membawa medali dan kebanggaan ****