Bidkum Polda Jabar Bekali Personel Polres Purwakarta Pemahaman KUHAP dan Paradigma Hukum Baru

PURWAKARTA ( ℝ𝕖𝕕𝕒𝕜𝕤𝕚.𝕔𝕠 ) – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel, Polres Purwakarta menggelar penyuluhan hukum dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Presisi Polres Purwakarta pada Selasa, 12 Mei 2026.

​Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait dinamika regulasi terbaru, guna menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.

​Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama dan personel Polres Purwakarta, meliputi:

• ​Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Samapta, dan Kasat Narkoba.
• ​Para Kapolsek jajaran beserta Kanit Reskrim Polsek.
• ​Unit PPA, Sipropam, serta Sie Hukum.

​Acara dikoordinir oleh PS Kasubsi Bankum Polres Purwakarta, Aiptu Galih Pribadi, sebagai bentuk dukungan fungsi hukum di lingkungan Polres.

​Agenda utama kegiatan ini adalah pemaparan materi krusial mengenai perubahan regulasi nasional, yaitu:

1. ​Peradilan Dalam KUHAP Baru: Sosialisasi UU RI Nomor 20 Tahun 2025 yang disampaikan oleh AKBP Susi Bina Kurniati.
2. ​Paradigma Hukum Baru: Bedah UU Nomor 1 Tahun 2025 yang dipaparkan oleh AKBP Drs. Heni Yulianti.

Materi yang diberikan menitikberatkan pada penerapan hukum yang profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap tindakan kepolisian.

​Dalam sambutannya, Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya menegaskan bahwa pemahaman hukum adalah fondasi dasar bagi setiap anggota Polri.

​“Peningkatan kapasitas melalui penyuluhan hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran prosedur di lapangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat,” tegas Kapolres.

​𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼: Kapolres Purwakarta Dorong Transparansi Dana Desa dalam Sosialisasi Akuntabilitas 2026

Senada dengan Kapolres, Kasi Humas Polres Purwakarta IPTU Tini Yutini menambahkan bahwa pemahaman aturan terbaru merupakan bentuk perlindungan bagi anggota agar terhindar dari kesalahan prosedur.

​”Kami berharap seluruh personel dapat bertindak lebih profesional dan humanis. Dengan penguasaan hukum yang baik, personel akan lebih siap menghadapi tantangan kepolisian modern yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutup IPTU Tini. (*/𝚂𝙺)

𝙎𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧: 𝕊𝕚 ℍ𝕦𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕠𝕝𝕣𝕖𝕤 ℙ𝕦𝕣𝕨𝕒𝕜𝕒𝕣𝕥𝕒