Redaksi.co SULBAR : Panggung politik dan hukum Sulawesi Barat kian diguncang isu panas. Kasus dugaan kongkalikong pembebasan lahan Balai Latihan Kerja (BLK) Sulbar yang sempat meredup, kini kembali meledak dan menggelinding liar ke publik.

Kali ini, giliran elite politik yang dibuat ketar-ketir. Fraksi Mahasiswa yang dikenal vokal, secara mengejutkan membongkar adanya keterlibatan “orang kuat” di lingkaran kekuasaan. Mereka mendesak Polda Sulbar untuk segera memeriksa oknum anggota DPRD Provinsi berinisial “S” yang diduga kuat ikut menikmati “kue” skandal lahan tersebut!

Gerah dengan penanganan kasus yang dinilai jalan di tempat dan mirip “drama korea” yang bertele-tele, mahasiswa akhirnya habis kesabaran. Ketua Umum Fraksi Mahasiswa, Alim Bahri, membongkar bahwa pihaknya mencium aroma konspirasi yang sengaja ditutupi.

“Kami sudah lelah dengan proses yang terkesan jalan di tempat. Kami mendesak Polda Sulbar agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini. Segera periksa dan panggil oknum anggota DPRD Provinsi berinisial S!” tuntut Alim Bahri dengan nada tinggi saat ditemui di Mamuju, Sabtu (23/05/2026).

Alim menyebut, proyek yang harusnya menjadi angin segar untuk masa depan anak muda Sulbar ini justru dijadikan ladang bancakan. Bagi mahasiswa, ini bukan sekadar korupsi biasa, melainkan pengkhianatan terbesar terhadap rakyat.

Merasa aksi demonstrasi mereka di Dinas Perkim dan Gedung DPRD sebelumnya kurang direspons, Fraksi Mahasiswa kini melempar psywar (perang urat syaraf) tingkat tinggi ke korps berbaju cokelat. Mereka menuntut nyali Kapolda Sulbar untuk segera menetapkan tersangka tanpa pandang bulu.

Hot Poin Tuntutan Mahasiswa:

No Compromise: Hukum harus tegak, bersihkan intervensi politik!

Buka Mulut ‘S’: Panggil dan periksa legislator berinisial S yang namanya kini jadi bola liar.

Ultimatum Merah: Jika dalam beberapa hari ke depan polisi masih melempem, ribuan massa siap digerakkan untuk menduduki Mapolda Sulbar!

“Ini adalah harga mati! Kami meminta Polda Sulbar menunjukkan taringnya. Jika tidak ada perkembangan signifikan, kami pastikan akan melumpuhkan dan menduduki Polda Sulbar dengan massa yang jauh lebih besar,” ancam Alim berapi-api.

Akankah Polda Sulbar berani menyentuh oknum anggota DPRD berinisial S tersebut, atau kasus ini akan menguap begitu saja di balik meja kekuasaan? Publik kini menanti dengan napas tertahan! (ZUL)

Redaksi.co MAMASA : Angin segar demokrasi di Sulawesi Barat kian memanas. Lembaga yang seharusnya menjadi wasit bersih dalam pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa, kini tengah diguncang isu miring. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bocor ke publik dan memicu gelombang protes keras.

Bukan sekadar salah ketik atau urusan administrasi receh, temuan BPK ini diduga kuat menjadi “kotak pandora” yang menyimpan aroma busuk penyalahgunaan anggaran negara.

Sontak saja, Forum Pemerhati Demokrasi Sulawesi Barat langsung “pasang badan” dan mengamuk. Mereka mendesak agar kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.

“Temuan BPK ini tidak boleh berhenti pada catatan administrasi semata! Ini pintu masuk! Harus ada langkah konkret untuk membongkar apakah ada unsur pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana korupsi!” tegas Zul Bakri Ismail Ketua Forum Pemerhati Demokrasi Sulbar dengan nada geram.

KPU Mamasa yang seharusnya menjadi contoh penegak integritas kini justru disorot tajam. Forum menilai, jika institusi penjaga demokrasi saja sudah berani “main-main” dengan duit rakyat, maka hancur sudah kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang bersih.

Tak main-main, Forum Pemerhati Demokrasi Sulbar langsung melayangkan Dua Tuntutan Maut yang siap mengguncang posisi para petinggi KPU Mamasa:

Seret ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu): Mendesak KPU Provinsi Sulbar untuk segera mendepak dan memeriksa etik jajaran KPU Mamasa yang terlibat.

Panggil Aparat Penegak Hukum (APH): Meminta Kepolisian dan Kejaksaan segera turun tangan, melakukan penyelidikan kilat, dan menindak tegas siapapun aktor di balik layar tanpa tebang pilih!

Ini bukan gertakan sambal. Jika temuan BPK ini terbukti menguapkan uang negara untuk memperkaya diri atau kelompok, para pelaku siap-siap saja memakai rompi oranye.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukumannya sangat mengerikan:

Pasal 2 ayat (1): Melawan hukum dan merugikan negara? Ancaman maksimal PENJARA SEUMUR HIDUP atau paling lama 20 tahun, plus denda hingga Rp1 Miliar!

Pasal 3: Menyalahgunakan jabatan demi mempertebal dompet sendiri? Siap-siap meringkuk di jeruji besi hingga 20 tahun.

Selain ancaman pidana, mereka juga dinilai telah mengkhianati UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena gagal menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas sebagai penyelenggara pemilu.

Masyarakat Sulawesi Barat kini mengawal ketat kasus ini. Publik menuntut transparansi total dan menolak keras jika kasus ini berakhir damai di bawah meja.

“Jangan sampai ada kesan bahwa dugaan penyimpangan anggaran di lembaga penyelenggara pemilu dibiarkan begitu saja. Demokrasi yang sehat hanya bisa lahir dari lembaga yang bersih!” tutup pernyataan tegas dari Forum Pemerhati Demokrasi Sulbar.

Kini bola panas ada di tangan KPU Provinsi Sulbar dan Aparat Penegak Hukum. Akankah skandal KPU Mamasa ini dibongkar sampai tuntas, atau justru menguap begitu saja? Publik menunggu bukti! (ZUL)