Padangsidimpuan — Setelah hampir 24 jam dilakukan pencarian, warga yang diduga hanyut terseret arus Sungai Sibontar sejak kemarin akhirnya berhasil ditemukan pada Rabu, 26 November 2025. Korban bernama Prawira Adi Putra Batubara, warga Jalan Alboin Hutabarat LK I, Gang Dame 6, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Penemuan korban dilakukan oleh tim gabungan Polres Padangsidimpuan, PMI, serta masyarakat sekitar. Korban ditemukan di wilayah Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, setelah tim melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai.

Proses evakuasi berlangsung lancar dan jenazah segera dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Aparat kepolisian mengimbau warga agar lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca dan debit air sungai yang tidak menentu dalam beberapa hari terakhir.

Tapanuli Selatan — Dua prajurit TNI yang sebelumnya dilaporkan hanyut terbawa arus banjir di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Keduanya adalah Sertu Nelwan Abdi Negara dan Serda Dame Ginting, personel dari Koramil 01/Batangtoru dan Kodim 0212/Tapsel.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun X resmi Pusat Penerangan TNI, Rabu (26/11/2025).

Peristiwa itu terjadi pada Selasa ketika kedua prajurit bersama tim lainnya sedang membantu proses evakuasi warga yang terdampak banjir di Desa Garoga, Kecamatan Batangtoru. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan debit air sungai meningkat tajam dan meluap ke pemukiman penduduk.

Dalam upaya evakuasi itu, tiba-tiba arus deras menyeret dua prajurit tersebut. Situasi sempat menegangkan karena mereka dinyatakan hilang dan tim gabungan langsung melakukan pencarian menyusuri aliran sungai serta area terdampak banjir.

Beberapa waktu kemudian, kedua prajurit berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka mengalami kelelahan akibat terseret arus, namun tetap sadar dan segera mendapatkan perawatan medis.

Pihak TNI menyampaikan apresiasi atas kerja sama cepat tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat setempat dalam proses pencarian tersebut.

Hingga kini, petugas di lapangan masih terus melakukan pemantauan dan membantu masyarakat mengingat curah hujan di kawasan Batangtoru dan sekitarnya masih berpotensi tinggi.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Soroti Dugaan Pelanggaran Hukum PT (IAM), EFRIYA, Desak Tindak Lanjut

BENGKULU- Redaksi.co Operasional PT Indoarabica Mangkuraja PT (IAM) di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, mendapat sorotan dan pernyataan keras dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Paska aksi yang digelar oleh Perkumpulan PAMAL pada 17 November 2025, sejumlah persoalan serius terkait perusahaan tersebut mencuat ke permukaan.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Gerindra, dapil Lebong-Rejang Lebong, Efriya, SH, MH, secara tegas mengutuk dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manajemen PT IAM.

“Kita pelajari dulu dan koordinasikan dengan Komisi di DPRD Provinsi Bengkulu yang membidangi perizinan serta perkebunan. Kalau memang terjadi pelanggaran aturan, tentu pihak berwenang yang akan menindaklanjuti,” tegas Efriya.

Berbagai masalah yang disorot oleh aksi tersebut antara lain status perizinan yang dipertanyakan, penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), pelepasan plasma yang tidak jelas, hingga dugaan manipulasi investasi dan produksi. Selain itu, persoalan Tenaga Kerja Harian (TKH) dan status izin SIPPA atau izin pemanfaatan air permukaan, yang dilaporkan sudah mati selama dua tahun turut menjadi perhatian.

Menanggapi hal ini, aktivis nasional Ronald Reagen yang turut mengikuti kasus PT IAM, mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak).

“Sidak harus segera dilakukan dengan mengajak Aparat Penegak Hukum (APH) dan dinas instansi terkait, khususnya menyangkut masalah perizinan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tegas Ronald.

Ronald juga mendesak agar anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari dapil Lebong-Rejang Lebong segera membawa kasus ini ke tingkat komisi kelembagaan DPRD Provinsi Bengkulu untuk ditindaklanjuti secara serius.

Selanjutnya, Efriya, mengatakan akan melakukan pengkajian khususnya Dugaan pelanggaran yang menyeruak ini berpotensi melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. ” Kalau memang seperti yang disuarakan masa aksi itu,dan saya sendiri sudah baca berita terkait PT. IAM berpotensi melanggar

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengalami perubahan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait dengan izin lingkunganm

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kemudian diatur ulang menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. tentang Ketenagakerjaan, terkait dengan persoalan Tenaga Kerja Harian (TKH).

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terkait dengan tata niaga dan penggunaan BBM.

4. Peraturan perundangan terkait Perkebunan dan Perizinan Berusaha, yang mengatur tentang legalitas operasional perusahaan. ” Jelas Efri dengan tegas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Indoarabica Mangkuraja tetap bungkam, belum memberikan pernyataan resmi walau sudah dihubungi pihaj media

Publik dan masyarakat setempat menunggu langkah konkret dan transparansi dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran ini guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat.,

Rilis CIKAK S.A

Diduga Izin SIPPA PT. Indoarabica Mangkuraja Kedapatan Mati, Operasional  Dituding Cacat Hukum

LEBONG – Redaksi.co Dugaan praktik ketidak aturan perizinan dan kebusukan manajemen PT. Indoarabica Mangkuraja (IAM) semakin mencuat ke permukaan publik Kabupaten Lebong. Perusahaan perkebunan kopi Arabika yang beroperasi di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, ini kini menjadi sorotan setelah terbongkarnya status izin pemanfaatan air permukaan (SIPPA) yang telah kedaluwarsa.

Temuan ini berawal dari aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa masyarakat dan aktivis di depan kantor PT. IAM. Dalam audiensi yang dihadiri oleh perwakilan manajemen perusahaan, Kepolisian Resor Lebong, dan TNI, pihak manajemen PT. IAM secara mengejutkan mengakui bahwa mereka masih dalam proses pengurusan perpanjangan salah satu izin operasionalnya, yaitu SIPPA.

Konfirmasi Resmi: SIPPA Sudah Berakhir Sejak 2023

Kebenaran pengakuan tersebut dikonfirmasi secara resmi oleh seorang pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu, Cepran, ketika dihubungi oleh pihak media online Dipatriot.com.

“Kalo dilihat SK SIPPA-nya sudah berakhir di tahun 2023,” jelas Cepran dengan tegas.

Lebih lanjut, Cepran memaparkan bahwa izin SIPPA bukanlah izin yang berlaku selamanya. Izin ini memiliki masa berlaku dan harus diperpanjang secara berkala.

“Izin SIPPA itu harus diperpanjang setiap tiga tahun sekali. Kami sangat berterima kasih kepada pihak media yang sudah peduli dengan masalah perizinan ini, karena ini menyangkut pajak atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu,” ungkapnya, menyoroti implikasi finansial dari kelalaian perizinan ini.

Aktivis Menuntut Penghentian Operasional dan Pencabutan Izin

Menanggapi temuan ini, Penanggung Jawab aksi dan Aktivis dari Perkumpulan PAMAL, Arwan Basirin, menyatakan bahwa operasional PT. IAM tidak lagi memiliki landasan hukum yang sah.

“Kami menuntut tegas pihak perusahaan IAM segera menghentikan proses operasional perusahaan. Kalau izin SIPPA-nya sudah mati, berarti proses operasional mereka cacat hukum,” tegas Arwan.

Arwan tidak berhenti di situ. Ia menilai ketidaktegasan pemerintah daerah turut andil dalam membiarkan perusahaan beroperasi dalam kondisi izin yang tidak lengkap.

“Pihak pemerintah daerah, Gubernur Provinsi Bengkulu, dan Bupati Lebong tidak tegas. Perusahaan pengemplang seperti ini harus ditindak. Pemerintah harus mencabut izin perusahaan nakal dan bandel seperti PT. IAM ini,” jelasnya.

PT. IAM Bungkam, Tidak Memberikan Tanggapan

Upaya Dipatriot.com untuk mendapatkan konfirmasi dan penjelasan dari pihak manajemen PT. IAM tidak membuahkan hasil. Pihak media tersebut telah mencoba menghubungi Parlin Sihaloho, yang menjabat sebagai Manajer Personalia, Manajer Keuangan, dan merangkap sebagai Ketua Koperasi Plasma, melalui telepon dan pesan WhatsApp. Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan yang diterima dari Parlin Sihaloho maupun pihak PT. IAM.

Analisis Hukum: Dasar Regulasi dan Implikasinya

Status izin SIPPA yang telah kedaluwarsa membawa konsekuensi hukum yang serius bagi PT. IAM. Berikut adalah dasar hukum dan implikasinya:

1. Dasar Hukum SIPPA:
Izin SIPPA diatur terutama dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Pasal 56 ayat (1) PP ini menyebutkan bahwa setiap pengusahaan sumber daya air wajib memiliki izin. Ayat (4) menjelaskan bahwa izin tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 95, yang dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin.

2. Operasional Cacat Hukum:
Dengan berakhirnya masa berlaku SIPPA di tahun 2023, PT. IAM telah melakukan pengusahaan sumber daya air (dalam hal ini, pemanfaatan air permukaan untuk operasional) tanpa izin yang sah. Ini merupakan bentuk pelanggaran administratif yang membuat aktivitas operasionalnya terkait penggunaan air tersebut menjadi “cacat hukum” atau illegal.

3. Kewenangan dan Tindakan Pemerintah:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan air permukaan berada dalam kewenangan pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, DPMPTSP Provinsi Bengkulu dan Gubernur memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan dan penindakan administratif. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari menerbitkan surat peringatan, menghentikan sementara kegiatan, memutus akses penggunaan air, hingga merekomendasikan pencabutan izin usaha pokok perusahaan jika pelanggaran dianggap sangat berat.

4. Implikasi Perpajakan dan PAD:
Seperti disinggung oleh pejabat DPMPTSP, kelalaian perizinan ini berkaitan erat dengan potensi kerugian negara dan daerah. Perusahaan yang beroperasi tanpa izin yang lengkap berpotensi melakukan pengemplangan terhadap kewajiban pembayaran pajak dan retribusi, termasuk retribusi izin pengusahaan sumber daya air yang seharusnya menjadi PAD Provinsi Bengkulu.

Dengan terbongkarnya fakta ini, tekanan kini tidak hanya membebani PT. IAM, tetapi juga pemerintah daerah. Masyarakat dan aktivis menunggu tindakan tegas dan transparan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk menegakkan supremasi hukum, menjaga kelestarian sumber daya air, dan memastikan tidak ada kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat.

By CIKAK S.A

Meranti- Hari ulang tahun PGRI Ke 80 & HGN Tahun 2025. Acara Apil Bendera di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pulau Merbau di Desa Kuala Merbau kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Selasa.25.11.2025

Dari pantauan Media ini, Acara apil ini berlangsung dengan khidmat semua peserta apil tertib, aman dan konsekwen Sebagai Inspektur Upacara di pimpin oleh Camat Pulau Merbau. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Sangat antusias mengikuti apil pada Hari Ulang Tahun PGRI Ke 80 dan HGN di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pulau Merbau. DI desa Kuala Merbau.

Camat Pulau Merbau seusai acara apil HUT PGRi ke 80 & HGN mengucapkan mohon pamit kepada seluruh anggota PGRI Kecamatan Pulau Merbau. Karena sebentar lagi ia akan pensiun pada tanggal 1 Desember 2025. Dan mengucapkan terima kasih atas kooperatif dan kondusip nya. Dan Camat Pulau Merbau juga menyampaikan mohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir pada upacara bendera HUT PGRI Ke 80 hari ini.

Turut hadir dalam acara Apil Bendera HUT PGRI Ke 80 & HGN Kecamatan Pulau Merbau Guru yang sudah pensiun Pak Abdul Jabar S.Pd.SD, Kepala Catatan Sipil Pak Surip.S.Pd beserta stap. Instansi kantor Camat Kecamatan Pulau Merbau serta stap, Kepala Desa Kuala Merbau, Kepala Desa Renak dungun ,

Hapan dari pemantauan Media ini dengan memperingati TUT PGRI yang ke 80 & HGN ini, semoga PGRI Kecamatan Pulau Merbau lebih komitmen,konsekwen. Dan juga lebih progres. Di harapkan semua guru guru dapat melaksanakan tugas nya sebagai mana mestinya.

Kami dari media mengucapkan selamat hari ulang tahun PGRI Ke 80 & HGN semoga guru sehat selalu dan kami akan memantau secara kontinu.

Tapanuli Tengah — Bencana banjir bandang dan longsor kembali menerjang wilayah pantai barat Sumatera Utara, mencakup Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, hingga Mandailing Natal. Dampaknya sangat parah: akses jalan nasional terputus, ribuan rumah terendam, dan empat warga dilaporkan meninggal dunia.

Korban Jiwa dan Kerusakan Meluas

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengonfirmasi adanya korban jiwa akibat bencana tersebut.
“Empat orang meninggal akibat longsor di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis. Longsor dan banjir juga terjadi di lokasi lain dan merendam ribuan rumah, ” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Rekaman video warga memperlihatkan banjir bandang dengan arus deras menggulung batang pohon dan material lumpur ke permukiman. Di beberapa titik, ketinggian banjir hampir mencapai atap rumah.

Sementara itu, berbagai ruas jalan tertutup total oleh longsor. Sejumlah kendaraan tertimbun material dan belum dapat dievakuasi.

Evakuasi Darurat: Anak-anak dan Lansia Diprioritaskan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama TNI, Polri, dan Basarnas bergerak cepat mengevakuasi warga dari wilayah rawan longsor serta banjir bandang.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas untuk dipindahkan ke posko pengungsian.

BPBD masih mendata jumlah kerusakan, namun diperkirakan ribuan rumah terdampak dan sebagian besar warga terpaksa mengungsi.

Komunikasi Terputus Total

Sejak Selasa sore, jaringan telepon dan data seluler di wilayah Tapanuli Tengah lumpuh total. Kondisi ini membuat koordinasi penanganan bencana semakin sulit.

Kabid Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan tim provinsi belum berhasil masuk ke lokasi bencana.
“Kami tertahan di perbatasan Tapanuli Utara–Tapanuli Tengah karena longsor dan hujan deras,” jelasnya.

Menurut dia, Jalan Tarutung–Sibolga tidak dapat dilalui sejak Selasa sore.

Seluruh Jalur Alternatif Rawan Longsor

Upaya mencari jalur alternatif untuk menuju Tapanuli Tengah juga terkendala:

1. Jalur Tapanuli Utara – Tapanuli Selatan – Tapteng (via Kecamatan Lumut)

Jembatan di Kecamatan Pahae Julu rusak.

Jalur memutar mencapai 150–200 kilometer.


2. Jalur Tapanuli Utara – Humbang Hasundutan – Tapteng (via Barus)

Kondisi jalan rawan longsor.

Hujan deras masih mengguyur kawasan tersebut.


Komunikasi antara BPBD Sumut dan Pemkab Tapteng pun terputus, membuat pembaruan data sulit diperoleh.

BPBD Kerahkan Alat Berat

BPBD Sumut mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan dan membantu evakuasi.
Tim lapangan disiagakan dan menunggu peluang masuk jika kondisi cuaca membaik.

“Petugas masih berupaya menembus perbatasan Tapanuli Utara–Tapanuli Tengah sambil menyiapkan jalur alternatif lainnya,” ujar Wahyuni.

Aceh Barat.Redaksi.co
Puluhan pedagang yang didominasi oleh kaum ibu-ibu serta pedagang pasar bina usaha mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, pada Selasa (25/11/2025).

Kedatangan pedagang tersebut untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik pengolahan sampah yang berlokasi di area pasar.

Salah Seorang pedagang wanita paruh baya yang namanya minta jangan di publikasi mengatakan, pembangunan pabrik tersebut dinilai tidak tepat jika ditempatkan di kawasan pusat aktivitas perdagangan.

“kenapa kami keberatan ,karena kami nilai tidak elok kalau pabrik dibangun diarea pasar,sebab kami merasa risih dan khawatir dampaknya kedepan” ujarnya.

Ketua persatuan pedagang pasar bina usaha kawasan Lueng Aneuk Aye, Tengku Anas, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyampaikan penolakan pihaknya. Ia menilai keberadaan pabrik akan berdampak pada kebersihan dan kenyamanan para pelaku usaha maupun para pembeli

“Para penjual baju takut barang dagangan mereka kotor, terutama baju putih. Selain itu suara bising mesin dan bau tak sedap akan membuat pembeli enggan datang. Kami sangat khawatir pasar jadi sepi,” katanya di hadapan para anggota dewan.

RDP yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Barat, Hj. Siti Ramazan, S.E., berlangsung dua jam, dengan dihadiri sejumlah anggota DPRK seperti Nasrudin, Said Mushar (Abu Cek), Wakil Ketua DPRK Zulfikar,Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Bhukari,serta Kepala UPTD Pasar Bina Usaha.

Anggota Komisi II, Nasrudin, menegaskan bahwa setiap aspirasi pedagang harus didengar dan dibahas secara serius.

“Ini aspirasi masyarakat dan kita wajib mencari solusi terbaik. Apalagi Presiden Prabowo sedang menggalakkan program pertumbuhan ekonomi rakyat. Kita harus peka terhadap kondisi para pedagang dan kita minta pihak DLHK dan UPTD pasar dapat membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan para pedagang ,” Ujarnya yang disambut riuh oleh para pedagang yang hadir

Sementara itu, Ketua Komisi II, Said Mushar (Abu Cek), menjelaskan bahwa pengolahan sampah di pasar sebenarnya hanya untuk sampah internal pasar itu sendiri, bukan sampah dari luar.

“Yang diolah itu hanya sampah sayur, plastik, dan sampah non-residu lain. Sedangkan limbah daging, ayam, dan ikan tetap akan diangkut ke Mata Ie. Ini hanya kesalahpahaman dan kurang sosialisasi antara pedagang dan dinas,” ujarnya kepada Forum Rakyat.

Ketua DPRK Aceh Barat Hj. Siti Ramazan, S.E., mengatakan pihaknya akan mencarikan solusi terbaik atas keberatan pedagang.

“Aspirasi pedagang kami tampung. Kita harap ada titik temu yang nantinya menguntungkan semua pihak. Di sisi lain, kami juga meminta pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan agar pasar nyaman dan bisa menjadi contoh hingga ke depan kita meraih Adipura,” harapnya ****