MASUK
Kamis, April 16, 2026
HARGA IKLAN
MASUK
Beranda blog Halaman 165

Kami Butuh Solusi”: Warga Kerepet Minta Irigasi Dibenahi, Bukan Nasi Dibagi

Penulis
Suhaili .
-
0

“Kami Butuh Solusi”: Warga Kerepet Minta Irigasi Dibenahi, Bukan Nasi Dibagi

Lombok Barat —  Redaksi.co Suasana pengungsian di Dusun Kerepet, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, berubah menjadi ruang keluh kesah yang mengalir deras seperti air yang memenuhi rumah warga. Senin (2/12/2025), Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat turun langsung membawa bantuan logistik: makanan siap saji, beras, mi instan, karpet, selimut, hingga kebutuhan dasar lainnya.

Bantuan ini tentu melegakan, tetapi tidak menenangkan hati. Warga sudah tiga hari tinggal di tempat pengungsian, dan yang mereka rasakan bukan hanya dinginnya lantai, tapi dinginnya nasib yang tak kunjung mendapat solusi.

Di tengah kesibukan penyaluran bantuan, seorang warga menahan lirihnya emosi.

“Kami butuh perbaikan irigasi, Pak. Bukan hanya makanan. Hujan sedikit saja, rumah kami tenggelam lagi,” ucapnya dengan nada yang sudah terlalu letih untuk berputar bahasa.

Keluhan itu bukan keluhan satu orang, melainkan gema yang dipupuk bertahun-tahun. Bantuan logistik hanya menenangkan perut, tapi tidak menghentikan siklus bencana yang selalu datang tanpa undangan. Warga menyebut, biang persoalannya ada pada irigasi dan aliran sungai yang tak lagi bekerja sebagaimana mestinya.

“Katanya kita sejahtera dari desa mana… hujan sebentar saja sudah genangan lagi,” keluh para pengungsi, seolah menepuk pintu kesadaran pemerintah agar tidak hanya hadir saat banjir sudah terjadi.

Banjir kali ini dipicu oleh tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Debit air sungai melonjak, seperti sudah kehilangan sabar, lalu meluap ke rumah-rumah warga.

Kepala Desa Perampuan, H. Zubaidi, membenarkan kondisi rawan banjir ini. Menurutnya, selain hujan deras, kiriman air dari wilayah timur memperparah keadaan.

“Debit sungai naik karena kiriman air dari timur. Sungai meluap dan menggenangi rumah warga,” jelasnya.

Ia juga menambahkan adanya masalah lain yang kerap dianggap sepele, tetapi efeknya seperti batu kecil di roda air: mengacaukan arus.

“Pembangunan perumahan yang tidak teratur itu penyebab kedua. Aliran sungai jadi tidak jelas arahnya setelah ada bangunan baru,” tegas Zubaidi.

Jika cuaca bersahabat, genangan diperkirakan surut tiga hingga empat hari. Tapi jika hujan kembali mengguyur, jumlah warga terdampak bisa bertambah, dan keluhan yang sama akan kembali menjadi paduan suara yang tak diinginkan.

 

Di antara gundukan bantuan, satu seruan warga menggema paling kuat, sederhana namun penuh daya gugat:

“Kami tidak butuh nasi. Kami butuh solusi.”

 

Sumber: Media Nasional Investigasi — Redaksi.co

Abach Uhel

WARGA KURIPAN GERUDUK PTAM GERUNG, LSM NCW DESAK DIREKSI DIEVALUASI

Penulis
Suhaili .
-
0

WARGA KURIPAN GERUDUK PTAM GERUNG, LSM NCW DESAK DIREKSI DIEVALUASI

Lombok Barat —Redaksi.co  Puluhan warga Desa Kuripan tiba-tiba muncul di halaman kantor PTAM Giri Menang Gerung sekitar pukul 11 siang. Tanpa banyak basa-basi, mereka menuntut penjelasan terkait pelayanan air yang dianggap semakin memburuk sejak kehadiran Direktur Utama PTAM yang baru. Aliran air di wilayah mereka kerap tersendat, bahkan sering mati total, membuat aktivitas rumah tangga lumpuh berhari-hari.

Situasi semakin panas ketika warga menduga macetnya pasokan air dipicu padatnya aktivitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Ini bukan gangguan biasa. Dampaknya langsung ke dapur kami di rumah. Kami tidak bisa mandi, tidak bisa cuci, aktivitas keluarga berhenti,” keluh salah seorang warga dengan nada kesal.

Sikap tegas datang dari Direktur LSM NTB Corruption Watch (NCW), Fathurrahman Lord, yang ikut angkat suara menyoroti kekacauan layanan PTAM Giri Menang. Ia menyebut pimpinan PTAM saat ini gagal membaca kebutuhan masyarakat Lombok Barat yang sangat bergantung pada suplai air bersih.

“Dirut PTAM yang baru seperti kehilangan arah. Tidak ada inovasi, tidak ada respons cepat. Masyarakat yang jadi korban,” tegas Fathurrahman Lord, yang menyebut kondisi ini sudah melampaui batas toleransi.

Ia juga meminta para pemegang saham PTAM, yaitu Pemkab Lombok Barat di bawah kepemimpinan Bupati Lalu Ahmad Zaini, serta Pemkot Mataram yang dipimpin Wali Kota H. Mohan Roliskana, untuk tidak tinggal diam menghadapi kemerosotan pelayanan tersebut.

 

“Sudah saatnya keluarkan Surat Peringatan. Kalau Dirut tidak mampu memperbaiki pelayanan, lebih baik dicopot. Tidak ada alasan membiarkan masyarakat terus terhimpit,” ujarnya.

 

Aksi warga Kuripan ini menjadi sinyal keras bagi PTAM Giri Menang. Kepercayaan publik berada di titik rawan, dan manajemen perusahaan air daerah itu kini dituntut untuk bergerak cepat sebelum situasi semakin membesar.

 

Sumber: Media Nasional Investigasi – Redaksi.co

Abach Uhel

Belum Usai Duka Tapanuli Tengah, Kini Digetarkan Gempa Magnitudo 5,0 di Nias Selatan

Penulis
Eman Rukmana
-
0

TAPANULI TENGAH – Guncangan gempa bumi dirasakan masyarakat di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara. Gempa berkekuatan Magnitudo 5,0 menggetarkan Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Selasa, 2 Desember 2025, pukul 20.16 WIB.

Informasi dari BMKG menyebutkan bahwa pusat gempa berada di wilayah Nias Selatan, Sumatra Utara, dengan kedalaman 31 km. Meski episenter berada di luar Tapteng, getaran terasa cukup jelas di beberapa daerah pesisir, termasuk Pandan dan sekitarnya.

Guncangan gempa dirasakan di beberapa wilayah sekitar, termasuk sebagian kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Meski berlangsung singkat, getarannya cukup mengejutkan masyarakat yang masih berada dalam kondisi pemulihan pascabencana.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait kerusakan maupun korban jiwa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa berada pada kedalaman dangkal sehingga guncangan terasa cukup kuat di sekitar episenter.

Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada, mengingat kondisi psikologis warga Tapanuli Tengah masih sangat rentan setelah bencana besar sebelumnya. Pemerintah daerah dan aparat terkait terus memonitor situasi untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan yang membahayakan.

PW.IWO Aceh Apresiasi Instruksi PP.IWO,Gerakan Donasi 20 Ribu Untuk Korban Banjir

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Aceh menyampaikan apresiasi mendalam atas instruksi yang dikeluarkan Pengurus Pusat (PP IWO) terkait penggalangan dana untuk korban bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan sekitarnya.

Ketua PW.IWO Aceh Chairan Manggeng menilai langkah cepat dan tepat yang diambil PP IWO merupakan wujud nyata dari solidaritas sesama keluarga besar IWO, yang selalu hadir ketika anggota ataupun masyarakat tengah dirundung musibah.

“Ini adalah bentuk kepedulian dan kebersamaan di bawah satu naungan, satu rumah besar IWO. Apa yang dirasakan saudara-saudara kita di daerah bencana, turut kami rasakan. Karena itu, instruksi PP IWO untuk melakukan penggalangan dana minimal Rp20.000 sangat kami sambut dengan penuh apresiasi,” ujar Ketua PW IWO Aceh Pada Selasa, 2 Desember 2025.

Ia menambahkan bahwa gerakan ini bukan hanya soal jumlah dana yang terkumpul, tetapi lebih kepada semangat empati, kepedulian, dan kebersamaan untuk membantu sesama.

PW IWO Aceh juga mengimbau seluruh anggota IWO di Aceh untuk ikut berpartisipasi dalam donasi kemanusiaan ini.

“Semoga bantuan yang kita galang dapat meringankan beban para korban serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang berkontribusi,” tutup Chairan Manggeng ****

Dari Inovasi Mahasiswa, Polinef Tawarkan Teknologi Es Surya untuk Penguatan Industri Pesisir

Penulis
Berti Rahael
-
0

FAKFAK | REDAKSI.co – Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) kembali menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan teknologi terapan di wilayah pesisir. Melalui program inovasi mahasiswa lintas jurusan, kampus vokasi tersebut berhasil menciptakan mesin es balok bertenaga surya yang dirancang khusus untuk daerah dengan akses listrik yang belum stabil.

Kabupaten Fakfak, yang memiliki garis pantai panjang serta potensi perikanan unggulan, menjadi lokasi awal penerapan teknologi ini. Mesin es berbasis energi matahari tersebut diyakini mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha perikanan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan tanpa ketergantungan pada jaringan listrik konvensional.

Keunggulan mesin ini tidak hanya terletak pada sumber energinya yang bersih dan hemat biaya, tetapi juga pada integrasi sistem digital yang dikembangkan oleh mahasiswa Manajemen Informatika, Andi Nurul dan Arsi. Melalui aplikasi pada smartphone, operator dapat mengatur waktu pembekuan, memantau kondisi mesin, hingga melihat status ketersediaan es secara langsung.

Dari sisi teknis, instalasi dan pengelolaan sistem tenaga surya ditangani oleh mahasiswa Jurusan Teknik Listrik, Riva, yang memastikan unit mesin dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan kebutuhan energi.

Pihak kampus menegaskan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari komitmen Polinef dalam memperkuat kemandirian masyarakat pesisir sekaligus mendorong efisiensi industri perikanan di Papua Barat.

“Kami berharap teknologi ini tidak hanya beroperasi di Fakfak, tetapi juga dapat diterapkan di seluruh pesisir Papua Barat sebagai solusi yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi,” ujar salah satu pimpinan Polinef.

Program ini sekaligus membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan inovasi lanjutan dalam tata kelola rantai dingin dan logistik hasil laut, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan di masa mendatang.

HAK JAWAB Direktur Utama PT Ketapang Energi Mandiri (KEM), Sukardi

Penulis
Ahmad Upin Ramadan
-
0

HAK JAWAB

Direktur Utama PT Ketapang Energi Mandiri (KEM), Sukardi

Sehubungan dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa saya, Sukardi, selaku Direktur Utama PT Ketapang Energi Mandiri (KEM), dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan penyertaan modal di tubuh PT KEM sebagaimana disampaikan oleh saudara Jakaria Irawan, SH, MH, bersama ini saya menyampaikan Hak Jawab sebagai berikut:

1. Saya menegaskan bahwa pernyataan yang menyimpulkan saya sebagai pihak yang bertanggung jawab atau yang diduga melakukan penyelewengan adalah opini sepihak dan belum didasarkan pada proses hukum yang sah.

Dalam negara hukum, penentuan pihak yang bertanggung jawab hanya dapat dilakukan melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum secara profesional dan objektif.

2. Seluruh kebijakan dan keputusan korporasi di PT KEM tidak pernah saya jalankan secara pribadi, melainkan melalui mekanisme perusahaan dan melibatkan organ perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penggiringan opini yang menempatkan saya sebagai “penanggung jawab tunggal” tidak tepat dan tidak sesuai prinsip pertanggungjawaban korporasi.

3. Terkait pernyataan yang mengaitkan profesi saya saat ini sebagai wartawan dengan upaya menghindari proses hukum, saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan merupakan dugaan yang bersifat insinuatif.

Peralihan profesi adalah pilihan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan proses hukum apa pun. Saya siap memenuhi panggilan dan memberikan keterangan apabila diminta oleh aparat penegak hukum.

4. Saya mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak dipengaruhi opini publik yang dibangun secara tidak proporsional.

Jika memang terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan PT KEM, biarkan proses hukum bekerja berdasarkan bukti, bukan asumsi.

5. Saya meminta agar pemberitaan yang memuat opini tersebut memuat juga Hak Jawab ini secara proporsional sebagaimana diatur Pasal 1 angka 11 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Demikian Hak Jawab ini saya sampaikan agar publik mendapatkan informasi yang utuh, berimbang, dan tidak menyesatkan.

Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, saya ucapkan terima kasih.

Ketapang, Selasa, 02.12.2025

Sukardi

Harga Bahan Pokok Melesat, Bupati Tarmizi Lakukan Sidak Kepasar Bina Usaha Dan Pangkalan Elpiji

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama Dandim dan Kasat Reskrim melakukan sidak ke Pasar Bina Usaha Meulaboh dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT. Prima Cahaya Utama di Desa Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meureubo pada Selasa
2/12/2025

Tarmizi mengatakan, sidak pasar tersebut dilakukan menyikapi terjadinya kenaikan harga sembako di pasar salah satunya yaitu cabai yang mencapai Rp 300 ribu per kilogramnya.

“Kami mengambil sikap, pertama melakukan sidak pasar pada hari pertama tanggal 29 dipimpin oleh Sekda dan Dinas Pangan, kemudian dilapangan menegur semua pedagang untuk menurunkan harga dan harganya cabai turun menjadi Rp 150 ribu per kilogram,” kata Tarmizi.

Kemudian pada hari kedua pada tanggal 1 kemarin kata Tarmizi, Satgas Pangan Polda Aceh dan Satgas Pangan Pemkab Aceh Barat bersama Bapannas turun kelapangan untuk melakukan sidak dan harga cabai turun menjadi Rp 100 ribu per kilogramnya.

“Hari ini hari ketiga, kami Pemkab Aceh Barat dengan Dandim dan Kasat Reskrim dan dinas terkait mengecek kelapangan dan kami menemukan ada pedagang yang sedikit nakal harganya Rp 80 ribu per kilogram. Kemudian kita tanya sumbernya dari mana dan kita cek ke grosir dan di pasar pagi disana harganya Rp 50 ribu per kilogram,” katanya.

Selain melakukan sidak kata Tarmizi, pihaknya juga mengeluarkan surat edaran terkait larangan menaikkan harga barang secara tidak wajar dan tidak menahan stok barang dalam menghadapi situasi bencana alam.

“Kalau dari awal langsung kita keluarkan surat edaran tidak ada yang peduli, ini surat edaran kita keluarkan setelah dua kali sidak pasar. Kita beri peringatan terakhir dan hari ini harganya harus diturunkan, kalau besok masih dengan harga yang tinggi, tidak wajar maka akan diambil sikap tegas dari pihak kepolisian,” ujar Tarmizi ****

Woou,,Diduga Markup Anggaran Lampu PJU, Desa Suka Sari Menjadi Kepentingan Pribadi

Penulis
Siska Antoni
-
0

Diduga Markup Anggaran Lampu PJU, Desa Suka Sari Menjadi Kepentingan Pribadi

Lebong  02-12-2025

REDAKSI.CO–Proyek pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Desa Sukasari, Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, tengah menjadi sorotan. Sejumlah pihak menduga terjadi pengelembungan anggaran (mark’up) dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa tahun anggaran berjalan tersebut.

Dugaan itu mencuat setelah awak media melakukan survei harga dan wawancara dengan beberapa tokoh yang memahami pengadaan barang tersebut. Dari hasil penelusuran, harga lampu beserta tiang, kabel, dan ongkos kerja (HOK) di pasaran diperkirakan berada pada kisaran Rp4,5 juta per unit, bahkan ada pihak penyedia yang mengaku sanggup memasok dengan harga Rp6 juta sudah termasuk cashback kepada oknum tertentu.

> “Lampu seperti yang terpasang di Desa Sukasari harganya hanya sekitar Rp4,5 juta, sudah lengkap dengan tiang dan HOK. Kalau sampai dihargai Rp14 juta per unit, itu sudah sangat tidak wajar, apalagi lampunya bukan standar SNI,” ujar salah satu penyedia lampu dari desa tetangga saat ditemui awak media.

 

Informasi yang diperoleh dari dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) menyebutkan bahwa proyek PJU tersebut menelan dana lebih dari Rp72 juta untuk pengadaan lima unit lampu, sehingga harga per unit mencapai Rp14 juta lebih. Selisih harga yang sangat jauh dari pasaran tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Potensi Kerugian Negara

Jika perbandingan harga tersebut benar, maka terdapat indikasi kuat bahwa negara berpotensi mengalami kerugian puluhan juta rupiah dari selisih pengadaan lima unit lampu saja. Praktik mark’up semacam itu dapat masuk ke ranah tindak pidana korupsi apabila terbukti dilakukan secara sengaja dan terstruktur.

Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya berharap instansi terkait, termasuk inspektorat dan aparat penegak hukum, segera melakukan audit dan klarifikasi menyeluruh.

> “Kami masyarakat hanya ingin pembangunan yang jelas, transparan, dan sesuai aturan. Kalau memang ada permainan harga, itu harus ditindak,” ujar salah satu warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Sukasari belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan markup tersebut. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada kepala desa maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa desa.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa dana desa—yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan—tidak boleh dikelola secara serampangan, apalagi diselewengkan demi kepentingan pribadi.. Rili chikak S.A

Maryono Ajak Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor pada Peringatan Hari AIDS se-Dunia di Kota Tangerang

Penulis
Hendra Yulianto
-
0

Hari AIDS se-Dunia, Maryono Dukung Kolaborasi Pemkot dan Komunitas dalam Perluasan Pelayanan

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam pencegahan, penanganan, serta penanggulangan HIV/AIDS. Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah, lembaga kesehatan, komunitas, dan masyarakat, serta mengajak lebih banyak kolaborasi dalam upaya tersebut.

 

Hal ini disampaikan Maryono saat memberikan sambutan sekaligus memberi penghargaan kepada komunitas peduli HIV pada Peringatan Hari AIDS Sedunia Tingkat Kota Tangerang 2025, yang digelar di Main Atrium Tangerang City Mall, Senin (1/12/2025).

 

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan dan penularan HIV, memperkuat layanan kesehatan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), menghapus stigma dan diskriminasi, serta membangun solidaritas antar sesama. Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para mitra yang telah bahu-membahu dan berkontribusi bersama,” ujar Maryono, di hadapan hadirin dan pengunjung mal.

 

Mengusung tema nasional “Bersama Hadapi Perubahan: Jaga Keberlanjutan Layanan HIV”, Maryono, menekankan masih adanya fenomena sosial yang melekat terhadap ODHA. Ia menyatakan bahwa Kota Tangerang adalah milik bersama dan mendorong seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam menjunjung nilai kemanusiaan di bidang kesehatan.

 

“Momentum Hari AIDS se-dunia tahun ini kiranya semakin menguatkan tekad kita untuk terus bergerak bersama menegakkan nilai kemanusiaan tanpa stigma dan diskriminasi. Dengan populasi Kota Tangerang hampir dua juta orang, tanggung jawab kita semakin besar dan menuntut kerja nyata serta sinergi berbagai pihak,” tambahnya.

 

Dalam sesi laporan kegiatan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I), H. Deni Koswara, menyampaikan bahwa per November 2025, terdapat 54 unit layanan pengobatan HIV di Kota Tangerang, yang terdiri dari 39 Puskesmas, 1 klinik swasta, dan 14 rumah sakit. Ia menambahkan bahwa perluasan layanan masih terus dilakukan secara bertahap.

 

Beberapa mitra NGO yang hadir dan berkolaborasi dalam penanggulangan HIV antara lain: Yayasan Bina Muda Gemilang, Yayasan Cita Andaru Bersama, Yayasan Wahana Cita Indonesia, Jaringan Indonesia Positif, Yayasan Mutiara Maharani, dan EpiC Indonesia.

 

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Pemkot Tangerang berharap layanan kesehatan bagi ODHA semakin optimal, stigma dapat diminimalkan, dan solidaritas masyarakat terus diperkuat dalam menghadapi HIV/AIDS.(*red)

DUA RUMAH WARGA TERLEWAT PROGRAM RTLH, WARGA MINTA PERKIM LOBAR DAN PROVINSI TURUN KE LAPANGAN

Penulis
Suhaili .
-
0

DUA RUMAH WARGA TERLEWAT PROGRAM RTLH, WARGA MINTA PERKIM LOBAR DAN PROVINSI TURUN KE LAPANGAN

Lombok Barat – Redaksi.co Program bantuan rumah dari Baznas Lombok Barat dan Baznas Provinsi NTB tengah bergulir di Desa Taman Ayu. Total 10 unit bantuan dari Baznas Lobar kini telah mencapai tahap finishing pada bagian tembok, sementara pemasangan atap masih menunggu realisasi pencairan anggaran tahap kedua. Adapun 5 unit tambahan dari Baznas Provinsi hingga saat ini belum menunjukkan progres, dan warga masih menunggu realisasi pelaksanaannya.

Namun di balik geliat pembangunan itu, dua rumah warga ternyata luput dari pendataan awal. Kondisinya jauh lebih memprihatinkan dibanding banyak rumah yang sudah masuk daftar penerima bantuan.

Tampak rumah redwan

Di Dusun Peseng, Inak Kimah, seorang lansia yang hidup sendirian, tinggal di rumah yang hampir kalah oleh waktu. Atapnya sudah sangat rapuh, dindingnya hanya berupa bedek atau anyaman bambu, dan lantainya masih tanah liat. Setiap tetes hujan berubah menjadi ancaman. Ruang yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi ruang penuh risiko.

Rumah inak kimah

Tak jauh berbeda, di Dusun Bongor, rumah Redwan menunjukkan kondisi serupa. Dinding dari anyaman bambu mulai merenggang, lantai tanah liat mengeras dan pecah, sementara atapnya tidak lagi mampu menahan cuaca. Rumah itu lebih menyerupai peneduh sementara, bukan tempat tinggal yang layak.

 

Sebagai media, Redaksi.co terus menelusuri rumah-rumah yang seharusnya masuk dalam kategori wajib dibantu. Keterlewatannya tidak hanya menimbulkan pertanyaan, tetapi membuka kembali kebutuhan mendesak akan verifikasi lapangan yang lebih teliti.

Rumah redwan

Untuk itu, kami mengajak Dinas Perkim Lombok Barat dan Perkim Provinsi NTB agar turun langsung ke lokasi. Pendataan di belakang meja tidak selalu menangkap kenyataan yang dialami masyarakat. Kondisi fisik rumah seperti milik Inak Kimah dan Redwan membutuhkan mata yang melihat langsung, bukan hanya nama di daftar penerima.

Rumah redwan warga dusun bongor

Masyarakat berharap agar bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) benar-benar tepat sasaran, terutama kepada warga yang hidup dalam rumah ber-atap rapuh, berdinding bambu, dan berlantaikan tanah. Rumah adalah kebutuhan dasar, bukan kemewahan. Dan tidak seorang pun seharusnya menunggu sampai atap runtuh untuk mendapatkan perhatian.

 

Media Nasional investigasi-Redaksi.co

Reporter : Abach uhel

 

Abach uhel

1...164165166...446Halaman 165 dari 446

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©