Beranda blog Halaman 148

Tim Tindak Lanjut Pemeriksaan Dana Desa Ingatkan Penyelesaian Temuan Sebelum 30 Juni 2026

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dana Desa Kabupaten Aceh Barat mengingatkan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas temuan hasil pemeriksaan Dana Desa untuk segera menuntaskan kewajiban mereka sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 30 Juni 2026.

Ketua Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dana Desa Kabupaten Aceh Barat, Safrizal, Kamis (4/6/2026), mengatakan masa penyelesaian tindak lanjut yang diberikan selama tiga bulan kini memasuki fase akhir. Karena itu, seluruh pihak yang masih memiliki kewajiban diminta memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menuntaskan rekomendasi hasil pemeriksaan secara menyeluruh.

“Jangan menunggu hingga batas akhir. Kami berharap seluruh pihak yang masih memiliki tanggung jawab dapat segera menyelesaikan kewajibannya sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola Dana Desa yang baik dan akuntabel,” ujar Safrizal.

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, progres penyelesaian tindak lanjut menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, sebanyak 12 gampong telah berhasil menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara tuntas.

Gampong tersebut meliputi Pasi Aceh Baroh, Mesjid Tuha, dan Ujong Tanoh Darat di Kecamatan Meureubo; Suak Ribee, Kampung Belakang, dan Pasar Aceh di Kecamatan Johan Pahlawan; Gampong Puuk di Kecamatan Kaway XVI; Gampong Kubu di Kecamatan Arongan Lambalek; Gampong Krueng Tinggai di Kecamatan Samatiga; Gampong Ie Sayang di Kecamatan Woyla Barat; serta Buket Meugajah dan Alue Meuganda di Kecamatan Woyla Timur.

Dari total nilai temuan hasil pemeriksaan sebesar Rp10,7 miliar lebih, tercatat Rp4,1 miliar atau sekitar 38,45 persen telah berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Sementara itu, masih terdapat Rp6,6 miliar atau sekitar 61,55 persen yang harus segera diselesaikan sebelum masa tindak lanjut berakhir. Safrizal memberikan apresiasi kepada gampong-gampong yang telah menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi contoh nyata dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan bertanggung jawab.

“Kami menyampaikan penghargaan kepada gampong yang telah menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Namun bagi yang belum, kami mengingatkan agar segera mengambil langkah konkret karena setelah 30 Juni 2026 tim akan melakukan evaluasi dan menempuh langkah sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa, ujar Safrizal

Untuk itu, kata dia, Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dana Desa Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh keuchik, aparatur gampong, mantan aparatur gampong, pelaksana kegiatan, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan demi terwujudnya tata kelola Dana Desa yang lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat ****

Kasus Dugaan Korupsi Layanan Imigrasi, Yusril Minta Silmy Karim Kooperatif Jalani Pemeriksaan KPK

0

redaksi.co, Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan keprihatinan atas kasus dugaan penyimpangan layanan keimigrasian yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus tersebut menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Yusril mengatakan, dugaan perbuatan yang diselidiki KPK terjadi pada periode 2023-2024 saat Silmy Karim masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Karena itu, perkara tersebut tidak berkaitan dengan jabatannya saat ini sebagai Wakil Menteri.

“Pemerintah sangat prihatin dengan kejadian ini. Di saat kita sedang gencar mencanangkan pemerintahan yang bersih, ternyata praktik korupsi di bidang keimigrasian masih ditemukan. Ini menjadi tantangan berat bagi kami untuk memperketat pengawasan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu sesuai arahan Presiden,” kata Yusril, Kamis (4/6/2026).

Yusril juga menginstruksikan Silmy Karim dan seluruh jajaran imigrasi yang dipanggil KPK agar bersikap kooperatif serta mengikuti seluruh proses pemeriksaan. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

“Kami pastikan pemerintah tidak akan menghalang-halangi proses hukum. Kami membuka pintu koordinasi selebar-lebarnya dan siap membantu penyidik KPK jika memerlukan data atau informasi tambahan,” ujarnya.

Perkara yang tengah bergulir diduga berkaitan dengan praktik penyimpangan dalam layanan penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP), khususnya bagi tenaga kerja asing (TKA). Sejumlah oknum diduga memungut biaya tidak resmi untuk mempercepat proses penerbitan dokumen keimigrasian.

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), praktik pungutan yang tidak disetorkan ke kas negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan.

Menanggapi kasus tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto disebut telah melakukan pembenahan sistem pelayanan sejak awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Seluruh layanan percepatan di luar prosedur resmi telah dihapus, sementara biaya layanan diwajibkan transparan dan disetorkan penuh sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Langkah tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi dan penguatan integritas pelayanan keimigrasian agar lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

*Dapur Lapangan Ditpamobvit Polda Metro Jaya Hadir untuk Warga Terdampak Kebakaran Kemayoran*

0

Jakarta,Redaksi.Co – Ditpamobvit Polda Metro Jaya turun membantu warga terdampak kebakaran di kawasan H Jiung, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 500 boks makanan siap saji dibagikan kepada warga di lokasi pengungsian, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan bakti sosial tersebut dilakukan melalui dapur lapangan Ditpamobvit Polda Metro Jaya. Dapur lapangan mulai beroperasi sejak siang untuk menyiapkan makanan bagi warga terdampak kebakaran.

Kasubdit VIP Ditpamobvit Polda Metro Jaya AKBP Dedy Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Ia menyebut bantuan makanan disiapkan agar warga di pengungsian tetap mendapatkan kebutuhan dasar.

“Ini bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin membantu meringankan beban warga yang terdampak kebakaran, khususnya dalam pemenuhan makanan siap saji di lokasi pengungsian,” ujar AKBP Dedy Kurniawan.

Sebanyak 30 personel dapur lapangan dikerahkan dalam kegiatan tersebut. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB dan langsung mengoperasionalkan kendaraan dapur lapangan untuk memasak makanan siap saji.

Makanan tersebut kemudian dibagikan sekitar pukul 16.00 WIB kepada warga yang berada di lima tenda pengungsian. Pembagian dilakukan langsung kepada warga Kelurahan Kebon Kosong yang terdampak kebakaran.

Dedy berharap bantuan itu dapat membantu warga selama berada di tempat pengungsian. Ia juga menyampaikan dukungan moral agar warga terdampak tetap kuat menghadapi musibah tersebut. “Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban warga. Kami juga berharap warga tetap tabah dan kondisi di lokasi pengungsian segera pulih,” katanya.

*Urus Balik Nama BPKB, Warga Apresiasi Pelayanan yang Serba Digital*

0

Jakarta ,Redaksi.Co— Kemudahan pelayanan dirasakan Sari saat mengurus balik nama BPKB atau pergantian kepemilikan kendaraan di Kantor Pelayanan BPKB Gedung Biru Ditlantas Polda Metro Jaya pada Rabu (3/6/2026). Ia mengaku puas karena proses pelayanan berjalan cepat dan tetap bisa melanjutkan aktivitas kerja.

“Untuk hari ini saya puas, karena saya juga masih lanjut kerja. Jadi hari ini cukup cepat,” ujar Sari.

Menurutnya, sejak awal kedatangan, petugas sudah memberikan arahan dengan jelas. Proses pelayanan berjalan tertib mulai dari tahapan awal, loket pelayanan, hingga pembayaran.

“Dari proses awal saya datang sudah diarahkan, sampai dengan loket terakhir dan pembayaran. Untuk kecepatan sudah cepat, karena sekarang pelayanannya sudah serba digital,” tambahnya.

Meski demikian, Sari turut memberikan masukan terkait fasilitas fotokopi agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang sedang mengurus administrasi BPKB.

Pamin Seksi BPKB Polda Metro Jaya, Iptu Sunarti, mengatakan masukan dari masyarakat menjadi perhatian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Setiap saran dan masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memberikan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan nyaman,” ujarnya.

Melalui pelayanan yang cepat dan terarah, BPKB Polda Metro Jaya berkomitmen terus menghadirkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan memudahkan masyarakat.

*Lapor Kehilangan STNK, Warga Sebut Pelayanan SPKT Jelas dan Mudah Dipahami*

0

Jakarta,Redaksi.CO — Kemudahan pelayanan dirasakan Faisal Habibi saat mengurus surat keterangan kehilangan STNK di SPKT Polda Metro Jaya pada Rabu (3/6/2026). Ia menilai proses pelayanan berjalan dengan baik serta mudah dipahami oleh masyarakat.

“Saya di sini membuat surat keterangan kehilangan STNK. Pelayanannya juga sangat bagus, dan penjelasan yang diberikan mudah dimengerti,” ujar Faisal.

Menurutnya, informasi yang diberikan petugas membantu masyarakat memahami tahapan pelayanan sehingga proses pengurusan dapat berjalan dengan lancar.

Kepala Siaga SPKT Polda Metro Jaya, Kompol Endah, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Pelayanan yang informatif dan humanis menjadi bagian dari komitmen kami agar masyarakat merasa nyaman saat mengakses layanan kepolisian,” ujarnya.

Melalui pelayanan tersebut, SPKT Polda Metro Jaya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian.

Murfati Hadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Fraksi Gerindra se-Provinsi Jawa Barat 2026

0
oplus_0

Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Fraksi Gerindra se-Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bekasi pada 4-6 Juni 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komitmen kader legislatif dalam mengawal program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan nasional.

 

Kegiatan yang diikuti anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi dari Fraksi Gerindra tersebut menegaskan dukungan penuh terhadap visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan sebagai fondasi ketahanan bangsa.

 

Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Gerindra, Murfati Lidianto, S.E., M.A., menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu agenda utama yang terus didorong oleh pemerintah pusat dan Partai Gerindra. Menurutnya, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional melalui peningkatan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, dan berbagai hasil pertanian lainnya.

 

“Tujuan utama yang disampaikan oleh DPP adalah memperkuat ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Pemerintah harus siap memproduksi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” ujar Murfati.

 

Ia menegaskan bahwa seluruh kader Gerindra yang berada di legislatif, baik DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi, siap mendukung dan mengawal implementasi program pemerintah agar dapat berjalan efektif hingga ke daerah-daerah.

 

Selain ketahanan pangan, Murfati juga menyoroti berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus diperluas untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

 

Menurutnya, program tersebut menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Melalui dukungan dapur-dapur penyedia makanan bergizi yang dikelola secara lebih profesional, manfaat program dapat dirasakan langsung oleh pelajar mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.

 

“Program MBG merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap masa depan generasi muda. Anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang sangat penting untuk menunjang kesehatan dan prestasi mereka,” katanya.

 

Tak hanya itu, program Koperasi Merah Putih juga menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi kerakyatan yang mendapat perhatian khusus. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan pengembangan usaha berbasis komunitas.

 

Murfati menyampaikan pesan kepada masyarakat Jawa Barat dan Indonesia secara umum agar terus mendukung berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Ia optimistis seluruh kebijakan yang telah dirancang akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat apabila dijalankan secara konsisten dan mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa.

 

Melalui Bimtek DPRD Fraksi Gerindra se-Jawa Barat ini, para legislator diharapkan semakin memahami peran strategis mereka dalam memastikan setiap program pemerintah dapat terlaksana dengan baik di daerah, sehingga cita-cita mewujudkan Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat di bidang pangan dapat tercapai.

*Samsat Jakarta Utara Dapat Apresiasi, Warga Harap Pelayanan Terus Ditingkatkan*

0

Jakarta ,Redaksi.Co— Pelayanan ramah dirasakan Lina Maria saat membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Utara pada Rabu (3/6/2026). Ia menyampaikan apresiasi atas pelayanan petugas yang dinilai baik dan membantu masyarakat.

“Saya Lina Maria. Hari ini saya membayar pajak motor. Alhamdulillah, pelayanan di sini ramah dan bagus. Semoga Samsat Jakarta Utara semakin meningkatkan pelayanan. Terima kasih atas keramahannya,” ujarnya.

Pamin Samling Jakarta Utara, Ipda Hans Dwi Anggi Seftian, mengatakan pihaknya terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang mudah, ramah, dan responsif bagi masyarakat.

“Pelayanan yang ramah dan membantu menjadi bagian dari komitmen kami agar masyarakat merasa nyaman saat memenuhi kewajiban administrasi kendaraan,” ujarnya.

Melalui pelayanan tersebut, Samsat Jakarta Utara diharapkan terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

*Satpas Daan Mogot Bantu Perpanjangan SIM B1, Pemohon Sampaikan Terima Kasih*

0

Jakarta ,Redaksi.Co— Pelayanan cepat dirasakan Bambang Sumantyo saat mengurus perpanjangan SIM B1 di Satpas Daan Mogot pada Rabu (3/6/2026). Ia menyampaikan terima kasih kepada petugas yang telah membantu proses perpanjangan SIM tersebut.

“Terima kasih Satpas Daan Mogot yang sudah membantu perpanjang SIM B1. Proses perpanjangannya sangat cepat,” ujar Bambang.

Pamin Teori SI SIM Satpas Daan Mogot, Ipda Uky Octavia Widyanto, mengatakan pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional kepada masyarakat.

“Pelayanan yang mudah dan membantu menjadi komitmen kami agar masyarakat merasa nyaman dalam setiap proses pengurusan SIM,” ujarnya.

Melalui pelayanan tersebut, Satpas Daan Mogot diharapkan terus memberikan kemudahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

*Polri Berhasil Mediasi Sengketa PT Kerta Gaya Pusaka, 131 Pekerja Terima Hak Senilai Rp10 Miliar*

0

Jakarta, Redaksi.Co – Desk Ketenagakerjaan Polri berhasil melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara manajemen PT Kerta Gaya Pusaka dan 131 pekerja.

Permasalahan tersebut bermula dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami para pekerja sejak tahun 2021. Hingga saat ini, para pekerja belum menerima kompensasi PHK maupun kekurangan upah yang menjadi hak mereka.

Melalui fasilitasi dan mediasi yang dilaksanakan pada Rabu (3/6/2026), yang dihadiri oleh Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nena Wea, perwakilan pekerja, serta manajemen PT Kerta Gaya Pusaka, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan.

Dalam hasil mediasi tersebut, manajemen PT Kerta Gaya Pusaka menyatakan kesediaannya untuk membayarkan kompensasi PHK dan kekurangan upah kepada 131 pekerja dengan total nilai mencapai Rp10 miliar.

Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengatakan keberhasilan penyelesaian kasus ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan industrial yang harmonis.

“Desk Ketenagakerjaan Polri hadir untuk memastikan setiap permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara adil, profesional, dan mengedepankan dialog. Penyelesaian kasus PT Kerta Gaya Pusaka ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan restorative justice mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi hak-hak pekerja yang selama ini tertunda,” ujar Brigjen Pol. Mohammad Irhamni kepada Wartawan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa Polri akan terus mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui upaya mediasi, perlindungan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan industrial.

Keberhasilan penyelesaian sengketa ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan penegakan hukum yang berorientasi pada penyelesaian masalah, keadilan restoratif, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia.

Wabup Mamuju: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

0

Redaksi.co MAMUJU : Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis dalam menyediakan data akurat dan terpercaya guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Sensus Ekonomi 2026 Tingkat Kabupaten Mamuju, yang diikuti ratusan calon petugas pendataan dan pemeriksa lapangan. Dalam sambutannya, Yuki Permana menekankan bahwa pelaksanaan sensus sejalan dengan visi dan misi Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2025–2029, yakni menjadi lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung kebijakan berbasis data.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam menghasilkan data berkualitas yang dibutuhkan pemerintah untuk merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yuki Permana.

Ia mengajak seluruh peserta pelatihan untuk menjadi bagian dari upaya besar membangun kemandirian perekonomian bangsa melalui kerja yang profesional dan penuh integritas.

Mari kita laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian demi menghasilkan data yang akurat dan terpercaya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Mamuju, Sundari Budiani, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut bertujuan mencetak petugas pendataan lapangan yang kompeten sekaligus menyamakan persepsi seluruh unsur pelaksana sebelum sensus dilaksanakan.

Menurutnya, pelatihan diikuti oleh 145 peserta, terdiri dari 112 Calon Petugas Pendataan Lapangan (PCL) yang merupakan Mitra Statistik BPS Kabupaten Mamuju, 15 Calon Petugas Pemeriksa (PML), 3 personel Taskforce Pengawas BPS Kabupaten Mamuju, 5 Instruktur Daerah, dan 10 panitia penyelenggara.

Sundari berharap seluruh peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan mampu menjadi dasar penguatan ekonomi daerah maupun nasional.

Kami mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa dan Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkasnya. (ZUL)