Redaksi.co SULBAR : Dugaan korupsi dalam pembangunan infrastruktur kian mencuat di Kabupaten Mamasa. Proyek pembangunan Jalan Urekang–Mambi kini mendadak memanas setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai fantastis: Rp403 juta.
Skandal ini tak pelak memantik amarah Forum Pergerakan Pelajar Mahasiswa (FPPM) Kabupaten Mamasa. Pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) tidak bertindak seolah “buta dan tuli” melihat uang negara yang menguap di balik hamparan aspal tersebut.
Ketua FPPM Kabupaten Mamasa, Ahyar Anwar, menegaskan bahwa temuan BPK ini adalah bukti awal adanya dugaan permainan kotor yang tidak boleh dipetieskan sebagai laporan formalitas belaka.
“Rp403 juta itu bukan angka kecil, itu darah dan keringat rakyat! Kami mendesak APH segera turun tangan. Usut tuntas dugaan penyimpangan ini secara transparan, periksa seluruh prosesnya, dan seret siapa pun yang bermain di balik proyek ini!” tegas Ahyar dengan nada keras.
FPPM menuntut pemeriksaan total tanpa tebang pilih. Pengusutan dipaparkan harus menyisir setiap celah: mulai dari lelang perencanaan, kesepakatan kontrak, kejanggalan pengawasan lapangan, manipulasi pengukuran volume, hingga pencairan anggaran di meja birokrasi.
Jika dalam proses pemeriksaan terbukti ada unsur kesengajaan atau manipulasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi, FPPM meminta APH tidak ragu menyeret para “pemain” proyek ke balik jeruji besi.
Ahyar menegaskan bahwa FPPM tidak akan membiarkan kasus ini menguap di lorong-lorong birokrasi. Jika APH lembek dan lamban dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut, gelombang massa dipastikan bakal berhamburan ke jalan.
“Kami beri ruang APH bekerja profesional. Tapi jika laporan ini hanya dijadikan pajangan dan didiamkan, FPPM Kabupaten Mamasa siap turun ke jalan dan mengepung markas APH!” ancam Ahyar.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar gertakan atau aksi cari panggung, melainkan panggilan moral untuk mengawal uang rakyat dari jamahan para oligarki proyek.
6 Poin Tuntutan Panas FPPM Kabupaten Mamasa:
1. Gerebek Dugaan Penyimpangan: Mendesak APH segera memproses hukum dugaan kekurangan volume proyek Jalan Urekang–Mambi senilai Rp403 juta.
2. Sapu Bersih Pihak Terlibat: Periksa secara intensif seluruh aktor di balik perencanaan, pelaksana proyek (kontraktor), konsultan pengawas, hingga pejabat pembuat komitmen.
3. Bongkar Kerugian Negara: Hitung dan buka secara transparan potensi kerugian negara yang ditimbulkan.
4. Transparansi Publik: Publikasikan perkembangan penanganan kasus ini secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi.
5. Seret ke Penjara: Sikat habis dan penjarakan siapa pun yang terlibat tindak pidana tanpa pandang bulu dan tanpa diskriminasi hukum.
6. Ultimatum Aksi Massa: Jika tuntutan diabaikan, FPPM siap melumpuhkan Mamasa dengan gelombang demonstrasi besar-besaran.
“Kami tidak sedang mencari panggung! Kami menagih transparansi dan tanggung jawab atas uang rakyat. Temuan BPK harus ditindaklanjuti, bukan didiamkan. Siapa pun yang mencuri uang rakyat, proses hukum dan seret ke penjara!” pungkas Ahyar mengakhiri keterangannya. (ZUL)
