Redaksi.co MAMUJU : Tensi politik dan sosial di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat kian mendidih pada Kamis (4/6/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulbar menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, membongkar “borok” di balik mega proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat Mamuju.

Bukan sekadar aksi biasa, demonstrasi kali ini menyuarakan isu sensitif yang langsung menusuk jantung keadilan warga lokal: pencaplokan lapangan kerja oleh ratusan pekerja luar daerah dan dugaan pelanggaran lingkungan yang ditutup rapi.

Dapur proyek Sekolah Rakyat Mamuju kini tengah menjadi sorotan tajam. GMH Sulbar dengan lantang membeberkan fakta mengejutkan bahwa ada sekitar 750 tenaga kerja dari luar Sulawesi Barat yang dikerahkan untuk proyek tersebut. Di tengah sulitnya lapangan kerja bagi putra daerah, realita ini bak tamparan keras bagi masyarakat lokal yang akhirnya hanya bisa gigit jari menonton wilayahnya dibangun oleh orang asing.

“Kami kecewa berat! Sikap bungkam dari PUPR Provinsi Sulbar dan PT Hutama Karya ini memicu dugaan kuat: ada apa di balik proyek ini? Apa yang sedang mereka tutupi dari masyarakat?” cecar Ketua GMH Sulbar, Mondy, dengan nada berapi-api di tengah kepungan massa.

Dosa proyek ini diduga tidak hanya soal tenaga kerja. Mahasiswa juga mencium aroma tidak sedap terkait aspek legalitas lingkungan. GMH menuding mega proyek ini nekat berjalan tanpa kejelasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sebuah kecerobohan fatal yang berpotensi menjadi bom waktu bagi ekologi Mamuju.

Ironisnya, alih-alih memberikan klarifikasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar justru memilih jurus “tuli dan bisu“. Surat permohonan audiensi yang dilayangkan mahasiswa sejak 25 Mei 2026 lalu dicuekin total tanpa alasan yang jelas. Sikap menutup diri ini sontak memicu tanda tanya besar: Apakah ada kongkalikong di balik layar?

Gagal menemui pejabat di Kantor Gubernur tidak membuat nyali mahasiswa ciut. Mondy menegaskan bahwa ini barulah awal dari badai yang sesungguhnya. Jika tuntutan mereka terus diabaikan, GMH berjanji akan melipatgandakan massa dan memindahkan koordinat “pertempuran” langsung ke jantung pelaksana proyek.

“Aksi ini tidak akan berhenti di sini! Berikutnya, kami akan menggedor langsung Direksi PT Hutama Karya dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar. Kami menuntut keadilan, transparansi, dan hak atas tenaga kerja lokal yang wajib diprioritaskan!” tegas Mondy menutup orasinya, disambut gemuruh teriakan sepakat dari massa aksi.

Meski dijaga ketat oleh aparat keamanan hingga situasi tetap kondusif, bola panas kini berada di tangan Pemprov Sulbar dan PT Hutama Karya. Publik kini menunggu, beranikah mereka keluar dari ‘persembunyian‘ dan membuka seluruh dokumen proyek secara transparan, atau justru membiarkan isu ini terus menggelinding liar menjadi skandal yang lebih besar? (ZUL)

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke dua belas kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, yang mewakili Bupati Aceh Barat, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh yang berlangsung di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis, 4/6/2026

LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, S.E., M.M., Ak., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, CA, kepada Wakil Bupati Aceh Barat.

Wakil Bupati Said Fadheil menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah bekerja keras dalam menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara baik, transparan, dan akuntabel.

“Capaian Opini WTP ke-12 secara berturut-turut ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
Terima kasih kepada seluruh OPD yang telah mendukung penyajian dokumen dan laporan keuangan secara profesional sehingga Aceh Barat kembali memperoleh opini terbaik dari BPK,” ujar Said Fadheil.

Meski berhasil mempertahankan prestasi tersebut, Wabup menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah tidak boleh berpuas diri. Ia meminta agar setiap rekomendasi dan temuan yang tercantum dalam LHP BPK segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sesuai amanat undang-undang, setiap pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Saya meminta seluruh OPD segera mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap setiap temuan agar tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama dua belas tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, melakukan silaturahmi dengan Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Djon Afriandi, di Markas Komando Kopassus Cijantung, Kamis, 4/6/2026

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam membangun kolaborasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat.

Bupati Tarmizi menyampaikan berbagai isu strategis pembangunan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, termasuk kelanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci serta proyek kolam retensi Kota Meulaboh yang dinilai sangat penting dalam mendukung sektor pertanian dan pengendalian banjir di wilayah tersebut.

Tarmizi menjelaskan, sebelumnya Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum saat itu, Dwi Purwantoro, pernah berkunjung ke Aceh Barat dan menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk membantu pendanaan lanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci dengan nilai mencapai Rp1 triliun.

Namun, setelah terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah Aceh, alokasi anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan dan pada perkembangan berikutnya terjadi pergantian kepemimpinan di Direktorat Jenderal SDA.
Saat ini, posisi Dirjen SDA dijabat oleh Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, seorang purnawirawan perwira tinggi TNI yang memiliki latar belakang Korps Baret Merah Kopassus.

Menurut Tarmizi, Panglima Kopassus menyambut baik berbagai aspirasi yang disampaikan dan menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan kepada Aceh Barat. Dukungan tersebut antara lain melalui komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait guna mendorong percepatan realisasi program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan. Kami berharap kolaborasi yang terjalin dapat semakin solid dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Tarmizi.

Dikatakannya, dukungan Panglima Kopassus terhadap Aceh Barat dinilai memiliki makna tersendiri. Selain sebagai pimpinan pasukan elite TNI, Jenderal Djon Afriandi juga memiliki kedekatan emosional dengan Aceh Barat karena pernah mengemban tugas sebagai Komandan Korem 012/Teuku Umar pada periode 2020–2022.

Kedekatan tersebut membuatnya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembangunan daerah yang pernah menjadi wilayah pengabdiannya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari semakin kuatnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, TNI, dan pemerintah pusat dalam mewujudkan berbagai program pembangunan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian banjir, penguatan sektor pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Tarmizi turut menyampaikan harapan dan doa agar Panglima Kopassus terus diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam mengemban amanah negara, serta memperoleh kepercayaan yang lebih besar untuk memimpin TNI Angkatan Darat di masa mendatang ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan audiensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di ruang kerjanya, Kamis (4/6).

Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan hukum waris (mawaris) berdasarkan kekhususan Aceh, dengan fokus pada upaya menyamakan pemahaman dan praktik penerapannya di tengah masyarakat.

Audiensi itu turut dihadiri unsur Mahkamah Syar’iyah Aceh, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Sekda Aceh, serta sejumlah kepala dinas dan pimpinan biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas berbagai dinamika yang muncul di masyarakat terkait penerapan hukum mawaris. Pembahasan difokuskan pada pentingnya keseragaman antara pandangan MPU Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh agar pelaksanaan hukum waris Islam dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut baik pertemuan tersebut dan menilai sinergi antara ulama, lembaga peradilan, dan pemerintah sangat penting dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

“Kita ingin semuanya berjalan lancar, sesuai dengan kekhususan Aceh,” ujar Fadhlullah dalam pertemuan itu.

Menurutnya, Aceh memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan syariat Islam yang perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan kesamaan persepsi antarlembaga. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan secara baik dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktiknya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara MPU Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam merumuskan pedoman yang lebih seragam terkait pelaksanaan hukum mawaris, sehingga dapat memberikan kepastian dan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh ****